Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Law_Jurnal Mahadi : Indonesia Journal of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Rina Melati Sitompul
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
INOVASI LITERASI DAN PERMAINAN RAMAH ANAK DI PASAR KAMU KAWAN LAMA DESA DENAI LAMA Sarah Nasution; Rina Melati Sitompul; Cut Alma Nuraflah; Mierna Zulkarnain
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i1.2548

Abstract

Literasi adalah kegiatan yang terfokus pada proses menyerap informasi dengan membaca. Membaca adalah proses kognitif dalam menerima setiap informasi yang dibaca. Literasi merupakan fokus penting khususnya bagi anak usia sekolah karena dalam setiap literasi, ada informasi berupa ilmu pengetahuan dalam inter dan intra disiplin yang terdapat di dalamnya. Pasarkamu yang digagas oleh kawanlama mengusung konsep Pekan Sarapan Karya Anak Muda dengan tujuan memajukan kearifan local dari segi kuliner daerah khususnya suku Melayu dan Jawa. Konsistensi Pekan sarapan semakin berkembang dengan menghadirkan beberapa pertunjukan khas daerah diantaranya tari tradisional dan gendhing. Namun permasalahan yang timbul adalah (1) kurang berminatnya anak-anak mencicipi menu sarapan dikarenakan tidak pernah mendapati menu itu di rumah mereka, (2) tidak kondusifnya keadaan anak-anak disebabkan rasa bosan karena tidak adanya aktifitas bermain dan permainan di lokasi tersebut, (3) minimnya pengelolaan ruang ramah anak di lokasi tersebut. Oleh sebab itu tujuan pengabdian ini adalah untuk(1) memberikan pendampingan dalam membuat literasif historis atas menu-menu sarapan agar dapat menjadi pengetahuan dan meningkatkan literasi pada anak sehingga anak-anak menjadi tidak asing atas menu sarapan yang disajikan kepada mereka, (2) memberikan beberapa alternatif permainan anak khususnya permainan melayu yakni; congklak, enggrang dan beberapa alternatif permainan tradisional serta wahana sederhana (3) memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan PASAR KAMU yang berkaitan dengan hukum dan manajemen yang dibutuhkan. Dari pengabdian yang dilakukan diatas hasilnya adalah pengunjung anak-anak kurang menggunakan gadget dan lebih menikmati suasana local yang disajikan. Kemudian para pedagang juga lebih bersemangat mengenalkan kuliner khas yang mereka jual. Sehingga, pengunjung merasa betah berlama-lama menikmati momen tanpa harus khawatir apabila anak-anak mereka dialihkan dengan menonton melalui gadget
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI Tantri Naratama; Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3576

Abstract

Initiating Payment of Trafficking Restitution from a Victims Perspective Rina Melati Sitompul; Andi Maysarah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 1 (2021): Vol. 23, No. 1, April 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i1.18276

Abstract

The objective of this study was to offer policy concept ideas in fulfilling restitution for the victims in accordance with the required attainment of justice. Restitution related to the payment of costs charged to the person based on a court decision that has permanent legally enforceable for the costs suffered by the victim or heir. This study used a normative method using a statutory approach and a case approach. From the three court decisions and one trafficking case in the constabulary, the victim's comprehension of the legal handling experienced is sufficient to accommodate the victim's wishes in obtaining victim's rights. Conclusions are drawn through an inductive to deductive thought process. Of the three decisions reviewed, it proved that the application of restitution payments was not able to fulfill a sense of justice for the victim. In fact, in practice, the fulfillment of compensation payments is in the non-penal space, from the perspective of victim recognition, it is sufficient to accommodate their wishes and hopes for the fulfillment of the expected restitution rights. In order to provide legal certainty for victims of the fulfillment of restitution rights, a legal breakthrough is required. The diversion method as a confirmation of ensuring the payment of the victim's restitution right is an offer. The concept of diversion can be carried out with the limitation of the criteria for the impact experienced by the victim, and the legality of legality is determined through a court decision or decision, as legal achievement through restorative justice is able to restore conflicts from perpetrators and victims.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI Tantri Naratama; Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i3.3576

Abstract

Pembatasan Hak Ingkar Notaris Terhadap Penggandaan Sertifikat Tanah Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris T. Maharanny Ade Syah Erlin; Ayu Trisna Dewi; Rina Melati Sitompul
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i3.4745

Abstract

Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Menciptakan Peradilan Bersih Di Sumatera Utara Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul; Ayu Trisna Dewi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara, untuk menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara dan untuk menganalisis faktor yang menghambat peran Penguhung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu juga dilakukan Studi di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Koordinator/Asistant Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara. Peran Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara dalam upaya Menciptakan Peradilan Bersih di Sumatera Utara terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh komisi yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara dengan jangkauan kerja yang sangat luas dan terbatasnya peran dan kewenangan Komisi Yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara yang hanya terbatas menerima laporan. Selain itu, belum adanya tolak ukur dalam melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan peradilan bersih merupakan hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN CYBER BULLYING DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN) Aris, Danisa; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4808

Abstract

The ease of use of social media makes it a platform that is often misused by irresponsible people. The rise of cybercrime, such as cyberbullying, is a concern for law enforcement agencies. Cyberbullying is bullying through social media. Cyberbullying is a crime that often occurs, but its impact receives less attention. Many victims of cyberbullying do not understand what protections are available.The problems in this work are the factors that cause cyberbullying crimes, what are the laws and regulations relating to cyberbullying crimes, and how the analysis of the judge's opinion on case number 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. This research uses normative research where the sources used are based on library materials and secondary data. Then the analysis is carried out, where the final conclusion is drawn from the results of the analysis collected.The results of this research explain that criminal responsibility for perpetrators of cyber bullying crimes must still be enforced for their actions in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph 1 (one) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions Electronic.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sud/2023/PN.Mdn) Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4809

Abstract

Penguasaan dan pembawaan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penguasaan senjata tajam tanpa hak telah diatur sebagai tindak kriminal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Meskipun ada alasan untuk keperluan keamanan pribadi, membawa senjata tajam tanpa hak tetap dianggap sebagai tindak pidana. Penegakan hukum telah berupaya untuk mengurangi kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya, namun dengan perkembangan era globalisasi, senjata tajam dapat diperoleh secara online dan diproduksi secara ilegal. Hal ini meningkatkan potensi kejahatan dan mengancam keselamatan masyarakat. Jurnal ini berisi tentang pemahaman pentingnya menjunjung tinggi hukum sebagai negara hukum, di mana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan hukum di masyarakat masih kurang baik, dengan semakin maraknya pelanggaran hukum dan tindak pidana. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah membawa senjata tajam, yang sering digunakan untuk kejahatan seperti pencurian dan pemerasan.Penelitian ini membahas kasus kepemilikan senjata penikam oleh tersangka Taupik Lubis. Kasus tersebut melibatkan saksi dari kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan pisau belati milik tersangka. Tersangka mengakui bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri.Dalam putusan perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap tersangka. Penelitian ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum terkait kepemilikan senjata tajam untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP EKSAMINASI TUNTUTAN BEBAS DALAM KASUS VALENCYA Naratama, Tantri; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i2.4810

Abstract

Law enforcement is basically a process of implementing ideas, because law enforcement is an effort to implement ideas about justice, legal certainty, and social good. Law enforcement is an effort to make the law a guideline for perpetrators of traffic violence or legal relations in the life of society and the state. In Valencya's case, the public was concerned that the public prosecutor charged the defendant Valencya with violating the letter of Article 45 paragraph (1) and Article 5 of the Domestic Violence Law Number 23 of 2004 and demanded a prison sentence of 1 year. Because the charge constituted emotional abuse of the man, the public reacted unfairly, so the deputy commissioner paid special attention to the case, which then led to an investigation into the case.The purpose of this research is to find out what is the legal basis for the release of the defendant at the request of the prosecutor in Valencia and how this research is applied in prosecutorial cases in terms of the decisions taken in the Valencya case study. This research approach uses normative legal methods, where this research is conducted on the basis of primary legal materials, by examining existing theories and concepts, legal principles and legal provisions that are closely related to this research. The results of this research appear to lead to legal discovery and reform.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor 1266/PID.B/2023/PN.MDN) Lestari, Utami Ida; Sitompul, Rina Melati
Law Jurnal Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v4i1.4194

Abstract

Money is central to society's economic life as a means of transactions and settlement of obligations. However, the negative impact of the increase in counterfeiting crimes is not only detrimental to individuals in society but can also disrupt the economic stability of a country. This research aims to identify the factors that influence the criminal act of circulating counterfeit money, understand the judge's considerations in making decisions regarding the case and analyze the illegal law policies implemented in prevention efforts. The research method used is a normative juridical approach with case studies. Number 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn. The findings of this research indicate that the influencing factors involve economic aspects, technological environment, and education. The judge's consideration in the decision refers to juridical, philosophical and sociological aspects. The criminal law policies related to the circulation of counterfeit money include regulations in the Criminal Code and Law No. 7 of 2011. The hope is that these findings can provide a holistic view regarding preventing the circulation of counterfeit money and become an essential reference in the development of criminal law science.
Co-Authors Andi Maysarah Andi Maysarah Aris, Danisa Ayu Trisna Dewi Batoebara, Maria Ulfa Br Gultom, Yohana Agnes Pintauli Cut Alma Nuraflah Edy Ikhsan Emia Tarigan, Vita Cita Erni Suyani Hasmin, Nor Akhmal Ita Ita Jonni Sitorus Lestari, Utami Ida Mahmud Mulyadi Maria Ulfa Batoebara Mierna Zulkarnain Muhammad Asri Pulungan Muhammad Hamdan Naratama, Tantri Pasaribu, Juniarti Canceria Pratitis, Sugih Ayu Pulungan, Muhammad Asri Rahmat Hidayat Matondang Sarah Nasution Suyani, Erni Syafri Syafri T. Maharanny Ade Syah Erlin Tania Mayshara Limbong Tantri Naratama Yulida, Devi Zuhriati Khalid ZULIAH, AZMIATI