Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial Indra Yudha Koswara
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v3i1.2663

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan? (2) Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negara untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi perspektif bidang kesehatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan nomartif hukum yang berkaitan dengan Pelayanan Kesahatan dan hak hidup sehat merupakan hak dari masyarakat dan kewajiban bagi  negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ini menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan menjalankannya sebagai bentuk amanat Konstitusi.Dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Jaminan professional tenaga kesehatan dalam menjalakan tugasnya merupakan hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para tenaga medis di Indonesia dan penyediaan pelayanan kesahatan yang harus diwujudkan agar dapat dinikmati dan terjangkau bagi masyarakat sesuai regulasi perspetif Kesehatan.
Tanggung Jawab Korporasi dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Perpektif Kemanfaatan Indra Yudha Koswara; Hana Faridah
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2099

Abstract

This article examines corporate responsibility in the use of foreign workers (TKA) from a utility perspective, focusing on how corporate regulations and practices align with the goal of legal utility, namely to provide optimal benefits for the company, the state, and society. The use of foreign workers is a necessity in the dynamics of globalization and industrial development, but it carries legal consequences that require corporations to comply with licensing requirements, technology transfer, protection of local workers, and fulfillment of the company's social function. Using a normative juridical approach, this article examines corporate obligations as stipulated in laws and regulations and assesses the extent to which monitoring and sanction mechanisms can create beneficial effects for all parties. The analysis shows that corporate responsibility, when carried out in a compliant and proportionate manner, not only provides legal certainty but also supports the improvement of the national workforce's competence, encourages healthy investment, and maintains social stability. Therefore, fulfilling corporate responsibility in the use of foreign workers is an important instrument for realizing legal benefits that balance economic interests and community protection.