Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JUSTISI Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Ade Maman Suherman
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi AVIKAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip Justice Delayed Is Justice Denied pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Aryo Fadlian; Ade Maman Suherman; R Bagus Irawan; Heikal Muhammad Zakaria
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i2.1279

Abstract

Terobosan Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang merupakan pengejawantahan visi Mahkamah Agung prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan namun aplikasi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat pencari keadilan terutama wilayah – wilayah tertinggal, terluar, terpencil yang jauh dari lokasi pusat pemerintahan daerah. Desa mekarbuana berjarak kurang lebih berjarak 25 kilometer dari pusat pemerintahan daerah secara geografis wilayahnya dataran tinggi/pegunungan, masyarakat sebagian besar menengah kebawah dengan profesi bertani, buruh, walaupun ada beberapa perusahaan di wiliayah tersebut. Tujuan dilakukan sosialisasi untuk penyebarluasan pemahaman tentang aplikasi avikar ke plosok-plosok wilayah kabupaten Karawang sedangkan tujuan dibuatnya aplikasi avikar untuk mendapatkan informasi pengadilan negeri karawang, pengingat jadwal sidang, informasi denda tilang, informasi panjar perkara, informasi tentang pidana,perdata,hukum. Luaran yang ditargetkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Avikar (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip Justice Delayed is Justice Denied Pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.
Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia Diovanni Nurfuzi Sari Hendona; Ade Maman Suherman; Indra Yudha Koswara; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5132

Abstract

This study aims to analyze legal protections for drug addicts and to examine the relevance of applying restorative justice within the Indonesian criminal justice system, particularly in recognizing addicts as legal subjects who possess a dual role as both perpetrators and victims. The methods employed are normative legal analysis using statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzed qualitatively through primary legal sources, court rulings, and relevant academic literature. The novelty of this study lies in the development of an integrated analytical model that combines legal protection theory, victimology, and the principles of restorative and rehabilitative justice, while formulating a regulatory harmonization model that positions drug addicts as subjects of legal protection within narcotics policy. The findings indicate that the legal status of drug users within Indonesia’s criminal justice system remains ambiguous, leading to the dominance of a repressive approach that conflicts with the principle of rehabilitation. The normative inconsistency between Articles 54 and 103 and the criminalization provisions in Article 127 of Law No. 35 of 2009, as well as the disharmony with criminal procedure law and the internal policies of law enforcement agencies, creates legal uncertainty in practice. The conclusions of this study affirm that regulatory reform is needed, oriented toward strengthening rehabilitation as a right of drug users, strengthening rehabilitation institutions, reducing social stigma, and optimizing restorative justice approaches to realize a criminal justice system that is more just, humane, and sustainable.
Kepastian Hukum Terhadap Status Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Masa Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pepe Febianti; Ade Maman Suherman; Imam Budi Santoso
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2399

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap status pekerja harian lepas berdasarkan masa kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dikaitkan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo dan teori keadilan John Rawls. Pekerja harian lepas, khususnya cleaning service di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan kelompok pekerja yang paling rentan terhadap ketidakpastian status hukum. Mereka sering tidak mendapatkan hak normatif seperti upah sesuai UMR, jaminan sosial BPJS, kompensasi, dan Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan statusnya tidak berubah meski telah bekerja lebih dari enam tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan hukum. Fokus analisis tertuju pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur kepastian hukum status pekerja harian lepas, sehingga memunculkan multitafsir dan celah hukum yang kerap dimanfaatkan pemberi kerja. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui: pergeseran batasan kuantitatif 21 hari menjadi batasan kualitatif berbasis sifat pekerjaan; sinkronisasi definisi pekerja harian lepas ke dalam rezim PKWT; kewajiban pemberian kompensasi proporsional; serta digitalisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan secara terpadu.
EFFECTIVENESS OF ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON TENANTS IN THE INDUSTRIAL AREA AFTER REGULATION CHANGES Rosi Liandani; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 11, No 2: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v11i2.1253

Abstract

Enforcing environmental law in industrial areas is an important tool for preventing pollution and environmental damage from industrial activity. However, changes in regulations post-implementation, Constitution Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and Government Number 22 of 2021 raise issues regarding the distribution of authority for supervising and implementing administrative sanctions against area tenants in the industry. Research this aim: analyse the authority manager area industry in a supervision environment, and evaluate the effectiveness of enforcement sanctions against area tenants in the industry. Research: This use-method study law normative with legislative, conceptual, and empirical (socio-legal) approaches. Research results show that the manager area industry basically has no independent authority for administrative sanctions. Because authority is authority, the public is only owned by the state administration. Conditions: This leads to a lack of authority and uncertainty in the practice supervision environment. In addition, the effectiveness of enforcement law is influenced by multiple interpretations of authority between government and managers, inconsistent enforcement mechanisms, limited supervisory capacity, lack of coordination between agencies and managers, and supervisory mechanisms that are not operating optimally. Therefore, it is necessary to clarify the distribution of regulatory authority and strengthen environmental supervision mechanisms to enhance the effectiveness of law enforcement in the industrial sector.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA BERUPA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU Moch Fahmi Rifal Marpaung; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4726-4738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami Kepastian Hukum Terhadap Bank selaku kreditur  dalam penggunaan hak cipta berupa konten youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit dan penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan kepastian hukum bagi perbangkan dalam penggunaan hak cipta konten Youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. belum adanya kepastian hukum yang sepenuhnya menjamin kreditur dalam perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian karena secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hak ekonomi dari hak cipta dapat menjadi objek jaminan utang karena sifat dari hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dibebankan dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUHC. Sehingga diterbitkanlah UU Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksana untuk merealisasikan hak cipta sebagai jaminan utang melalui mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur atas hak cipta konten YouTube berupa hak cipta yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu berupa penerapan penilaian terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap pribadi nasabah, serta objek jaminan yang diberikan nasabah dan perlindungan represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi serta eksekusi yang dilakukan melalui titel eksekutoria
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN DADING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN NO.48/PDT.G/2022/PN.CKR) Aceng Dadi Firmansyah; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.62-68

Abstract

Akta Van Dading merupakan dokumen hukum yang diakui sebagai bentuk kesepakatan damai antara para pihak dalam sengketa perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1851–1855 KUHPerdata. Setelah memperoleh pengesahan melalui penetapan hakim, akta ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan putusan pengadilan. Artikel ini membahas dampak yuridis dari Akta Van Dading terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dengan meninjau Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Ckr yang melibatkan PT Qyupack Kaleh Selaras dan PT Aptar BH Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan putusan (case approach). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa akta perdamaian yang telah disahkan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi efektivitas pelaksanaan kesepakatan sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan keadilan yang termuat dalam klausul perdamaian. Putusan PN Cikarang juga mengungkap bahwa pelanggaran terhadap isi akta dading oleh salah satu pihak dapat memunculkan sengketa baru.
PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN SKETSA PADA TUGU SELAMAT DATANG YANG DILAKUKAN OLEH GRAND MALL INDONESIA Heru Slana Muslim; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4739-4748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami yang Perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia mendorong lahirnya berbagai karya cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Karya cipta tersebut memperoleh perlindungan hukum melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Namun, maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum masih lemah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang karya Alm. Henk Ngantung oleh PT. Grand Indonesia. Sketsa tersebut telah diakui sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memiliki sertifikat hak cipta resmi. Penggunaan sketsa tersebut sebagai logo tanpa izin dari pemegang hak cipta dinilai sebagai pelanggaran yang merugikan secara materiil dan moral. Penelitian ini membahas urgensi penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penilitiannya perlindungan hak cipta atas karya sketsa serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip keadilan bagi pencipta. Diharapkan penegakan hukum yang lebih tegas dapat mendorong perlindungan yang optimal terhadap hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
URGENSI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK/DIGITAL DI KABUPATEN KARAWANG Andry Irawan; Ade Maman Suherman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.37-45

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara mendalam urgensi penerapan sistem pemilihan kepala desa berbasis elektronik/digital di Kabupaten Karawang serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan karakter deskriptif, yang memusatkan perhatian pada pemaparan kondisi hukum berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Pendekatan penelitian menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari sumber primer melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan ditafsirkan menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebutuhan penerapan sistem elektronik/digital dalam Pilkades Karawang didasari oleh berbagai kendala dalam metode konvensional, antara lain risiko kecurangan, durasi pemungutan dan penghitungan suara yang panjang, serta tingginya beban kerja panitia. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 143/PMD.01/DPM-DESA tanggal 17 September 2025 memberikan dukungan normatif terhadap penggunaan teknologi dalam Pilkades. Pemerintah daerah juga memandang bahwa sistem elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas pemilu dan justru lebih efektif serta efisien. Implementasi Pilkades digital di Karawang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa e-voting merupakan inovasi signifikan yang berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi desa di era digital.
Co-Authors Aceng Dadi Firmansyah Andry Irawan Aryo Fadlian Diovanni Nurfuzi Sari Hendona Heikal M. Zakaria Heru Slana Muslim Imam Budi Santoso Koswara, Indra Yudha Moch Fahmi Rifal Marpaung Pepe Febianti R Bagus Irawan Rosi Liandani Tri Setiady Wiwin Triyunarti