Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Esensi Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of the Community Development in Asia Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Journal of Innovative and Creativity Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Jurnal Ragam Pengabdian Themis: Jurnal Ilmu Hukum Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Rielly Lontoh
Universitas Jayabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENERBITAN AKTA JUAL BELI ATAS HARTA WARISAN BERASAL DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Riswanti, Gita; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22653

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Perkara ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli (AJB) tanpa verifikasi menyeluruh terhadap status tanah dan pihak-pihak yang berhak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kronologi perkara, prosedur pembuatan AJB, serta keterkaitan antara hukum waris dan tanggung jawab PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural, khususnya ketidakhadiran sebagian ahli waris pada proses pembuatan AJB, mengakibatkan akta tersebut cacat hukum. Kelalaian PPAT dalam menerapkan asas kehati-hatian melanggar prinsip legalitas dan berdampak pada pembatalan AJB serta sertifikat yang terbit. Putusan pengadilan memulihkan hak seluruh ahli waris dan menjadi preseden penting dalam praktik peralihan hak atas tanah warisan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap PPAT, penerapan sistem verifikasi data elektronik yang terintegrasi dengan catatan kependudukan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedur dan perlindungan hak keperdataan merupakan kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam peralihan hak atas tanah. Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Akta Jual Beli, Hukum Waris, PPAT
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENERBITAN AKTA JUAL BELI ATAS HARTA WARISAN BERASAL DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Riswanti, Gita; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22653

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Perkara ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli (AJB) tanpa verifikasi menyeluruh terhadap status tanah dan pihak-pihak yang berhak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kronologi perkara, prosedur pembuatan AJB, serta keterkaitan antara hukum waris dan tanggung jawab PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural, khususnya ketidakhadiran sebagian ahli waris pada proses pembuatan AJB, mengakibatkan akta tersebut cacat hukum. Kelalaian PPAT dalam menerapkan asas kehati-hatian melanggar prinsip legalitas dan berdampak pada pembatalan AJB serta sertifikat yang terbit. Putusan pengadilan memulihkan hak seluruh ahli waris dan menjadi preseden penting dalam praktik peralihan hak atas tanah warisan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap PPAT, penerapan sistem verifikasi data elektronik yang terintegrasi dengan catatan kependudukan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedur dan perlindungan hak keperdataan merupakan kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam peralihan hak atas tanah. Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Akta Jual Beli, Hukum Waris, PPAT
Kepastian Hukum Akta Jual Beli Saham terhadap Kepemilikan Silang dalam Perseroan Terbatas Sultan Rayhan Habib; Yuliana Setiadi; Rielly Lontoh
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/b3639m91

Abstract

Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas melalui Akta Jual Beli Saham merupakan tindakan korporasi yang sah. Masalah hukum timbul ketika peralihan tersebut mengakibatkan kepemilikan silang saham yang dilarang oleh undang-undang perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari kepemilikan silang saham yang timbul dari Akta Jual Beli Saham dan untuk meneliti sejauh mana kepastian hukum yang berlaku terhadap akta tersebut dalam kerangka regulasi korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, yurisprudensi, dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang yang terbentuk melalui transfer saham menjadikan transaksi tersebut secara hukum tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak berakhir dan status hukum perusahaan dikembalikan ke kondisi semula. Meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin melalui larangan eksplisit dan mekanisme regulasi yang mengatur transfer saham, efektivitas praktisnya tetap terbatas akibat kurangnya kepatuhan dan pengawasan preventif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama melalui pengenalan kewajiban pengungkapan preventif berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penguatan langkah-langkah kehati-hatian oleh notaris dalam mengkaji struktur kepemilikan silang yang potensial.
Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia Rielly Lontoh; Ronny A. Maramis; J. Ronald Mawuntu; Abdurrahman Konoras
Journal of The Community Development in Asia Vol 4, No 3 (2021): September 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1177

Abstract

The role of the judiciary, law enforcement officials in the resolution of disputes is important. The number of disputes is increased, many authorities in Indonesia produce multiple decisions with conflicting legal force making it difficult to execute. The purpose of the study was to find the standardization of competency of law enforcement officials, the relationship between the professionalism of law enforcement officials and legal certainty in the settlement of land disputes as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law Number 5/1960. Settlement of land disputes is achieved through the General Court and the Administrative Court. The existence of regulations regarding competency standards for law enforcement officials who handle land disputes for the sake of fair settlement of land disputes and legal certainty.
Kepastian Hukum Akta Notaris yang Diganti Isi Aktanya Tanpa Sepengetahuan Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Pertanggungjawaban Muhammad Hadiid; Amelia Nur Widyanti; Rielly Lontoh
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2026): Agustus: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i3.9891

Abstract

  Idealnya, seorang notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesional untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik. Perubahan yang tidak sah pada akta notaris dapat mengurangi statusnya dari akta otentik menjadi akta pribadi, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak maupun notaris. Studi ini meneliti dua isu: kepastian hukum mengenai perubahan pada akta yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pihak dan tanggung jawab hukum notaris yang melakukan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum, konseptual, analitis, dan studi kasus. Materi hukum dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dan dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis, analogi, dan metode konstruksi hukum. Studi ini didasarkan pada Teori Tanggung Jawab R. Soeroso dan Teori Kepastian Hukum Otto Jan Michiel. Temuan menunjukkan bahwa akta notaris memiliki nilai pembuktian material, formal, dan eksternal sebagai akta otentik hanya jika memenuhi persyaratan hukum dan mencerminkan niat sebenarnya dari para pihak. Amandemen yang tidak sah merusak nilai pembuktian akta dan dapat membuat notaris terkena sanksi perdata, pidana, administratif, dan etika profesional, sehingga menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan hukum dalam praktik notaris.
Kepastian Hukum Penetapan Perwalian Terhadap Penyandang Disabilitas Dewasa Yang Telah Ditetapkan Di Bawah Perwalian R. Amalia Polopadang; Rielly Lontoh; H. M. Slamet Turhamun
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persons with disabilities are entitled to equal recognition before the law and to legal protection and legal certainty. In practice, however, some adults with disabilities have been placed under legal guardianship through court orders, resulting in legal issues concerning the validity and implications of such determinations. This study addresses two research questions: what are the legal consequences of placing adults with disabilities under guardianship in light of Legislation governing persons with disabilities, and how does legal certainty apply to court orders placing adults with disabilities under legal guardianship. This study is based on Soeroso's theory of legal consequences and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. This study employed a normative juridical research method based on library research and secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. It adopted statutory, case, and analytical approaches. Legal materials were collected through the identification and inventory of positive legal regulations, books, journal articles, and other relevant legal sources. Data analysis used grammatical, systematic, and analogical methods of legal interpretation. The findings of the study indicate that the legal consequence of imposing guardianship on adults with disabilities causes juridical issues and potential legal disputes, as the appropriate legal mechanism should be conservatorship, not guardianship. The judges' error in applying guardianship as the legal instrument for adults with disabilities, contrary to the applicable statutory provisions, results in legal uncertainty. Therefore, judges should carefully identify whether a petition or claim concerning guardianship has been appropriately filed before proceeding to the substantive examination of the case. Moreover, the Supreme Court should develop technical guidelines for adjudicating cases involving adults with disabilities, particularly concerning guardianship and conservatorship
Kepastian Hukum Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Terduga Ayah Biologis yang Menolak Melakukan Tes DNA Alviane Beltia Leonita; Rielly Lontoh; M. Slamet Turhamun
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 4 No. 3 (2026): Juni : Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v4i3.3288

Abstract

This study analyzes the legal consequences of DNA test refusal by a putative biological father and the legal certainty of civil relations involving a child born out of wedlock. It employs normative juridical research using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. The findings show that refusal of DNA testing may obstruct changes in the child’s legal status, delay or prevent the establishment of civil relations with the biological father, and potentially result in orders to undergo DNA testing, coercive fines, reversal of the burden of proof, findings of unlawful acts, and compensation. Analysis of three lines of court decisions reveals different judicial constructions in assessing DNA evidence, presumptions, and other forms of proof. Legal certainty has not been fully achieved because rules on the status of DNA evidence and the consequences of refusal remain absent, population administration rules are disharmonized, and follow-up registration with the Civil Registry is inconsistent. Legal reconstruction is therefore required through preliminary evidence, adverse presumptions, burden shifting, laboratory standards, genetic data protection, and integrated administrative registration.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Objek Jual Beli Tanah dan Bangunan yang Belum Dilakukan Penyerahannya (Levering) Dodi Sudirman; Furcony Putri Syakura; Rielly Lontoh
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 2 No 1 (2026): : September: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/v0wd7546

Abstract

The sale and purchase of land and buildings between individuals constitutes a civil law transaction that frequently gives rise to disputes when the buyer has fully paid the purchase price, but the transfer (levering) has not yet been completed. This study analyzes the legal consequences arising from sale and purchase objects that have not been transferred and the legal protection available to buyers. This study employs a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials through statutory, conceptual, case, and analytical approaches. The analysis is based on R. Soeroso’s Theory of Legal Consequences and Satjipto Rahardjo’s Theory of Legal Protection. The findings indicate that the absence of physical levering places the transaction object in a state of legal vulnerability due to the potential for double sale, attachment by the seller’s creditors, and the risk of physical damage caused by force majeure. Preventive protection may be provided by strengthening self-executing contractual clauses, utilizing escrow accounts administered by Notaries/Land Deed Officials (PPAT), and executing a House Vacating Agreement simultaneously with the Deed of Sale and Purchase. An examination of three court decisions demonstrates that judges comprehensively assess the substance of legal relationships, consistency of evidence, transaction chronology, and conduct of the parties. Repressive protection is provided through progressive judicial decisions that prioritize the buyer’s good faith and reject formalism used to conceal legal deception.
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terkait Pembatalan Akta Hibah Tanah yang Dibuat Tanpa Persetujuan Segenap Ahli Warisi Rakka Purba; Putra Hutomo; Rielly Lontoh
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 2 No 1 (2026): : September: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/amzfrm73

Abstract

Land grants constitute legal acts that may give rise to disputes when the transferred object is not entirely within the authority of the grantor. This study aims to analyze the legal consequences of a land grant deed made without the consent of all heirs and the legal protection available to aggrieved heirs. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches through a literature review of primary and secondary legal materials. The results show that heir consent is not a general requirement when the grantor is still alive and the object constitutes private property, but it becomes relevant when the object is joint marital property, an undivided estate, or contains rights of other parties that have already arisen. A deed made without proper authority cannot serve as the basis for the transfer of rights and may result in the restoration of land registration data and the return of the object. Legal protection is provided preventively through examination of the grantor’s authority and the status of the object and repressively through appropriate dispute resolution and rights-restoration mechanisms. The formal validity of a deed does not replace the substantive authority of the grantor.
Co-Authors Abdurrahman Konoras Alimin, Indra Alviane Beltia Leonita Amaliah Amaliah Amelia Nur Widyanti Annisa Putri Ambarwati Aryanti, Firly Dodi Sudirman Gunawan H. M. Slamet Turhamun Halim, Anriz Nazaruddin Holilur Rohman J. Ronald Mawuntu Khalimi Khalimi M. Slamet Turhamun Marniati, Felicitas Sri Miftahusshofa Tabroni, Nurul Muhammad Hadiid NUR KHOLIFAH Putra Hutomo R. Amalia Polopadang Rakka Purba Riswanti, Gita Ronny A. Maramis Sahril, Iran Septiana, Tri Wulan Situmorang, Risma Sultan Rayhan Habib Syakura, Furcony Putri Turhamun, M. Slamet Wiwin Nurwianti Yuliana Setiadi