Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Demos BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian Teratai Kawanua International Journal of Multicultural Studies Jurnal Citizenship Virtues Innovative: Journal Of Social Science Research Wahana Bina Pemerintahan JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara
Khair, Otti Ilham
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Evaluation of Social Assistance Programs During the COVID-19 Pandemic: Helping or Giving Addiction to the Public Haimah, Haimah; Nuphanudin, Nuphanudin; Setyowati, Eni; Khair, Otti Ilham; Alamsyah, Alamsyah
International Journal of Demos (IJD) Volume 4 Issue 4 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i4.350

Abstract

AbstractThe emergence of a pandemic caused a lot of difficulties faced by the community to survive. This caused the government to intervene and provide various assistance to the community. However, there are often problems in the process of providing this assistance. This study aims to evaluate social assistance provided by the government to the community. This research will be conducted utilizing a qualitative methodology. This study utilized secondary data acquired from still-relevant research or previous investigations. This study found that there was the use of incomplete data and confusing regulations, so social assistance was abused. Some people have jobs and decide to register on the pre-employment card. Then some people are economically capable but do not report themselves so that later they can still get social assistance from the government again.Keywords: Social Assistance, Abuse, Community, Government. AbstrakMunculnya pandemi menyebabkan banyak kesulitan yang dihadapi masyarakat untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan pemerintah turun tangan dan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat. Namun, seringkali ada kendala dalam proses pemberian bantuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang masih relevan atau penyelidikan sebelumnya. Penelitian ini menemukan adanya penggunaan data yang tidak lengkap dan peraturan yang membingungkan sehingga bansos disalahgunakan. Beberapa orang memiliki pekerjaan dan memutuskan untuk mendaftar di kartu prakerja. Kemudian sebagian masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak melapor agar nantinya masih bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah lagi.Kata kunci: Bansos, Penyalahgunaan, Masyarakat, Pemerintah.
PENDIDIKAN MITIGASI KEBENCANAAN PADA MASYARAKAT MENTENG Nurlaelah; Trijeti; Maesarach, R. Melda; Khair, Otti Ilham
JP2N : Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): JP2N: Januari - April 2024
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/0f8mje03

Abstract

Mitigasi merupakan rangkaian langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana, yang mencakup pembangunan fisik serta upaya penyuluhan dan peningkatan keterampilan dalam menghadapi bencana. Tujuannya adalah mengurangi kerugian di masa depan, termasuk risiko kematian, cedera, dan kerugian ekonomi. Pendidikan tentang mitigasi bencana gempa bumi penting, terutama di daerah padat penduduk seperti RW 09 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat perlu mengembangkan kemampuan untuk sensitivitas adaptasi bencana.  Kata Kunci: Adaptasi. Bencana, Masyarakat kota
Kepemimpinan Nasional yang Berjiwa Pancasila: Investasi Masa Depan Bangsa Susi, Susi; Khair, Otti Ilham; Firmansyah, Jovan Prima; Salman, Agus; Raharjo, Joko Susilo
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 4 No. 1 (2024): Harmoni Budaya: Pendidikan Karakter, Kesadaran Hukum, Kearifan Lokal, dan Parti
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v4i1.1964

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari sumber hukum bangsa Indonesia, diperoleh dari hasil pemikiran yang sudah ada jauh sebelum merdeka. Dengan demikian perlu diimplementasikan ke dalam jiwa para pemimpin bangsa Tujuan penelitia ini adalah untuk mengetahui bentuk kepemimpinan nasional yang berjiwa pancasila sehingga dapat menjadi investasi masa depan bangsa. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dangan pendekatan mealalui kajian literatur berupa telaahan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh adalah bahwa kepemimpinan nasional yang berjiwa Pancasila dapat menjadi investasi masa depan bangsa dengan menerapkan nilai Panacasila dan memiliki gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis. Kepemimpinan nasional berdasarkan Pancasila membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak. Indonesia dapat maju menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita pendirinya dengan mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada.
PEMAHAMAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2024 DI SMAN 1 SEWON BANTUL YOGYAKARTA Prayugo, Arlis; Khair, Otti Ilham; Prayitno, Rahadi Budi; Setianingsih, Susiana; Kusuma, Gede Wijaya; Firmansyah, Jovan Prima; Salman, Agus
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37301

Abstract

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 14 Februari 2024. Praktis gelaran pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam pemilu 2024. Mengingat partisipasi politik generasi muda semakin potensial untuk mencapai pemilu yang berkedaulatan dalam meraih dukungan publik. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya penyadaran peran partisipasi politik pemilih pemula yang akan memandu pemilih pemula untuk memilih calon yang punya visi dan misi yang baik serta berpihak kepada kepentingan generasi muda. Adapaun metode yang digunakan adalah dengan materi sosialisasi pemahaman kepemiluan dengan diskusi dan tanya jawab di kelas, dengan melakukan pengkuran serta evaluasi melalui pretest dan post test. Dan hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi terhadap pemilihan umum, dan kesadaran akan peran partisipasi politik pemilih pemula.
Juridical Review of the Role of Notary in the Preparation of Land Sale and Purchase Deed in Indonesia Baan, Bram B; Khair, Otti Ilham; Sulis Setyowati; Judijanto, Loso; Lumban Gaol, Selamat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4818

Abstract

The transfer of land rights to purchase and sell land must be conducted under the supervision of an authorized official, commonly known as a Land Deed Official (PPAT) in this context. The authority to execute a legally binding land deed is vested in a Notary. Nevertheless, in this instance, notaries are prohibited from drafting deeds pertaining to land unless they have successfully completed the requisite examination to become a Land Deed Official (PPAT). Furthermore, deeds may be made by the subdistrict head, who acts as a temporary PPAT. The methodology employed by the author is normative legal research (doctrinal legal research). Normative legal research is a form of pure normative legal research, in which the problem under study is a legal scientific one, such as those pertaining to justice, order, and the agreement of will, among others. This research does not concern itself with the legal facts that exist in society. The findings of this research indicate that the role of a notary in the process of making a land sale and purchase deed is limited to the pre-sale of land or the making of an agreement between the seller and the buyer. It can be concluded that only a PPAT (land deed official) is authorized to prepare and execute a land sale and purchase deed.
Political Corruption as a Real Threat to the Sustainability of Constitutional Democracy Agustina, Enny; Mallaranggeng, Andi Bau; Rais, Muslihin; Rasyid, Muh. Fadli Faisal; Khair, Otti Ilham; Rivera, Kevin M; Kartika, Arie
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5057

Abstract

This study aims to examine the impact of political corruption on citizens' capacity to participate in government, the efficacy of anti-corruption laws, and the role of the Corruption Eradication Commission in the fight against corruption and the strengthening of constitutional democracies in Indonesia.Examining applicable legal standards, legislation, rules, doctrine, and judicial decisions is part of the normative research strategy. This examination also included a literature review of relevant studies, articles, and government publications. The research found that corruption discourages citizens of Indonesia from becoming active in politics. The public has lost interest in politics and has become wary of the corrupt system as a result. When it comes to creating a transparent and honest political system, there are doubts about how successful anti-corruption laws and the Corruption Eradication Commission have been in eradicating political corruption. 
Local Marginalization in Batam Island as Industrial Cities in Border Region Indonesia: Where is The Role? Khair, Otti Ilham; Welasari, Welasari; Widiatmoko, Catur; Indriasari, Ratna; Munir, Fitrisia; Syafrini, Delmira
ARISTO Vol 10 No 3 (2022): December / Special Issue : Local Governance
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i3.6255

Abstract

This study aims to evaluate the level of marginalization of local communities and analyze their participation in sustainable development on Batam Island as an Industrial city that is developing and bordering ASEAN countries. The research applied a descriptive qualitative research method with a case study approach and used the concept of gentrification, an implication of new industrial cities describing a phenomenon empirically. The results show that Batam Island, as one of the developing new industrial cities than other cities, cannot withstand the influx of people from outside the cities to work and settle there. As the center of industrial cities in Indonesia's border regions with Malaysia and Singapore, it has opened cooperation with developed countries with the support of globalization currents to have affected the urban system and destroyed many traditional regional models. This research found that local cities' development strategies are required through the collaboration of sub-state actors and must be planned under a more macroscopic framework so that local communities are not deeply marginalized as part of industrial cities' growth.
The Role of Ethics in Decision Making by the Constitutional Court on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates Khair, Otti Ilham; Syafri, Wirman
ARISTO Vol 12 No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.8189

Abstract

This research aims to analyze the role of ethics in the decision of the Constitutional Court (MK) regarding the age limit of presidential and vice presidential candidates and its impact on public views and moral principles in the political system of law and government in Indonesia. The issuance of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in Indonesia has caused controversy. Through the framework of ethical theories, such as deontology, utilitarianism, leadership ethics, and political ethics and governance ethics, this study reveals how the Constitutional Court's decision raises ethical questions about the Court's moral obligations, the impact on public welfare, individual rights, and moral values in politics. The research method is based on a qualitative method with the type of research used is a literature study. The results show that there are ethical violations in the Constitutional Court's decision-making that have an impact on the moral aspects of the political, legal and governmental system in Indonesia. The Constitutional Court needs to uphold ethics, so that the honor and dignity of law enforcers are well maintained.
Co-Authors Abu Bakar Achmad Yusuf Ahmad Luthfi Alamsyah - Arie Kartika, Arie Bram B Baan Catur Widiatmoko Darmawan, Arya Delila Rambe, Delila Delmira Syafrini Eni Setyowati Enny Agustina Fatwara, Medy Desma Firmansyah, Jovan Prima Haimah, Haimah Ika Sartika Indriasari, Ratna Judijanto, Loso Kusuma, Gede Wijaya Lumban Gaol, Selamat Mallaranggeng, Andi Bau Marisa Permatasari, Marisa Muliyati, Muliyati Munir, Fitrisia Nuphanudin, Nuphanudin Nurlaelah Obing Zaid Sobir Prayitno, Rahadi Budi Prayugo, Arlis R. Melda Maesarach Raharjo, Joko Susilo Rais, Muslihin Rambey, Tagor Rasyid, Muh. Fadli Faisal Ratnaningsih, Rini Rivera, Kevin M Rumsowek, Sfase Jusde Juan Christian Salman, Agus Setianingsih, Susiana Sitohang, Vayireh Sulis Setyowati susi susi Syafri, Wirman Trijeti usuma, Gede Wijaya K Welasari, Welasari