Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PERAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KARAWANG DALAM TAHAP PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Indriyani Sunarti; Lina Aryani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10467373

Abstract

In increasing public awareness in disaster management, BPBD Karawang Regency carries out disaster mitigation and prevention activities in areas that have a high level of vulnerability. The aim of this research is to explain and describe the process of community empowerment in disaster risk reduction. Based on the results of research on the role of BPBD Karawang Regency in prevention and preparedness, it has been able to provide services, assistance and solutions to people affected by disasters.Role, Prevention, Preparedness
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) DI KABUPATEN KARAWANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Alfiansyah Alfiansyah; Lina Aryani; Rahman Rahman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31153

Abstract

Pada Penelitian ini dilatarbelakangi sesuai dengan amanah pasal 23 Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola sistem informasi elektronik maupun non elektronik yang meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan. Dalam pembuatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan Jenis desain penelitian pada penelitian ini yaitu studi kasus (case study). Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Transformasi pelayanan public yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mewujudkan Good Governance. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang terdapat dua bentuk pelayanan yaitu pelayanan secara offline yang meliputi pelayanan Integrasi, pelayanan kecamatan, mall pelayanan public (MPP), Dukcapil Ada Untukmu (DAU), pelayanan jemput bola. Selain itu juga ada pelayanan yang dilakukan secara Online berbasis Website dengan nama E-Dukcapil.
Mengkaji Gerakan Sosial Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Aksi Kamisan Melalui Perspektif Aktor Non-Negara Alfian Tegar Nur Fauzi; Teza Yudha; Lina Aryani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.6550

Abstract

Kamisan Action is a revolution of a symbolic social movement, on the delivery of demands for injustice in resolving human rights cases in Indonesia by the government. The need to view Kamisan Action as a social movement through the perspective of non-state actors, namely outside the structure of government or state. This study is based on: 1) The unresolved gross human rights violations in Indonesia; 2) The failure of the Indonesian government to resolve human rights violation cases; 3) Allegations that the government is making impunity efforts in resolving gross human rights cases in the past. The research method used is a qualitative case study. The analytical tool in this study uses the theory of social movement dynamics through the perspective of McAdam, McCarthy, and Zald, which consists of: 1) political opportunities (political opportunities); 2) mobilization structure (mobilization structure); and 3) cultural framing (cultural framing). The results of the study concluded that the political opportunities for the demands of the Kamisan action were getting smaller due to obstacles in the process of resolving the case. Then the efforts to mobilize the masses were successful, the Kamisan action masses had spread to various regions. However, the political mobilization carried out by the Kamisan action was still unable to resolve human rights cases in Indonesia. And finally, the framing of the Thursday action has succeeded in portraying its movement as a consistent symbolic action in fighting for the resolution of human rights cases in Indonesia. Then the movement against impunity became the image brought up by the Thursday action masses which was aimed at ensuring that human rights cases continue to run on the convention track. The handling of human rights cases that seemed to ignore the government killed the values ​​of good governance, where there must be open spaces for civil society, because in reality, in the process, democratic values ​​guarantee the rights of citizens.)
KAPABILITAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIREBON Dini Amelia; Lina Aryani; Lolita Deby Mahendra Putri
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27164

Abstract

Kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya mengalami peningkatan, sementara Kabupaten Cirebon mendapatkan Predikat Kabupaten Kota layak Anak tingkat Pratama setiap tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Perempuan dan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui bagaimana kapabilitas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak menggunakan teori Implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dengan jenis instrumental case study dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Kurangnya Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Anggaran menjadi penyebab tidak berjalannya program dengan baik. Kurangnya komunikasi dengan lembaga dan pihak terkait juga mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal.
PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KARAWANG Yana Wijaksana; Lukmanul Hakim; Lina Aryani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27613

Abstract

Kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memilikitempat tinggal dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer maupun sekunder, banyaknya perusahaan dan kawasan industri pun tidak dapat menjamin menjadikan masyarakat disekitarnya memiliki pendapatan dan pekerjaan yang layak, yang terjadi malah sebaliknya, permasalahan lainya tentunya pada bidang pendidikan, masih cukup rendah pula pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat kabupaten karawang khususnya pada daerah pesisir dan pelosok yang sangat minim akan sarana dan prasana penunjang pendidikan, Metode penelitian pada kali ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana datanya peneliti dapatkan dari studi literatur dengan melihat fenomena dan data serta artikel terdahulu yan membahas tentang permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan metode triangulasi data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan. Dan hasil yang peneliti dapatkan adalah masih kurangnya peran Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis akibatnya setiap tahun terus bertambah tanpa adanya proram yang dapat berjalan dengan baik.