Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Badamai Law Journal

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Pangan melalui Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Lokal Zulaeha, Mulyani; Ariany, Lies; Mustika, Cindyva Thalia; Fahlani, Soffyan Angga; Ghinaa, Ghinaa; Al-Akbar, Muhammad Bilal; Hasbie, Hazairin
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.21619

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pangan melalui percepatan pengembangan pangan berbasis lokal dengan  membuat kebijakan atau dokumen turunan yang dimasukkan ke dalam kebijakan daerah yang berlaku untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi, dengan mendasarkan pada “Peraturan  Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perpres No. 81 Tahun 2024 yang menetapkan tujuan berikut untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local”.Demi tercapainya diversifikasi keanegaragaman pangan berbasi lokal yang akan justru meningkatkan kedulatan pangan, permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan Melalui Sumber Pangan Lokal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.
Aksesibilitas Layanan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Yusman, Muhammad; Zulaeha, Mulyani; Mustika, Cindyva Thalia
Badamai Law Journal Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i2.23958

Abstract

Permasalahan akses keadilan bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin disebabkan oleh peraturan bantuan hukum yang belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan Peraturan Daerah yang lebih spesifik, teknis serta implementasi peraturan ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan peraturan daerah harus diiringi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum utama, serta pentingnya sosialisasi bantuan hukum dan pengenalan istilah "kelompok rentan" kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak mereka. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyediakan layanan hukum gratis yang lebih responsif dan berbasis teknologi serta kearifan lokal bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan cara menginterpretasi bahan hukum dan memberikan kritik terhadapnya.