Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.352
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya Jurnal Fundamental Justice Jurnal Kolaboratif Sains Private Law Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Trunojoyo Law Review Commerce Law Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Siddiq, Nakzim Khalid
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan : (Studi di Vape Store di Kota Mataram) Wahyu Putra, Wahyu Septianto; Siddiq, Nakzim Khalid
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3012

Abstract

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Rokok Elektrik Tanpa Informasi Dampak Penggunaan (Studi Kasus Di Vape Store Di Kota Mataram).. Alasan diajukan judul ini ialah untuk mengkaji Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap konsumen e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum para pihak jika konsumen mengalami kerugian akibat e-liquid rokok elektrik tanpa informasi dampak penggunaan . Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian Hukum normatif empiris, metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) Hasil penelitian ini didapat jawaban Bentuk perlindungan hukum preventif dalam kasus perlindungan konsumen E-Liquid yang tidak memberikan informasi dampak penggunaan terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen jenis ganti rugi yang digunakan secara penggantian biaya, dimana ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugkan dalam hubungan kontrak tersebut
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Tidak Mampu Membayar Pelunasan Kredit Rumah Hadi, Sahrul; Siddiq, Nakzim Khalid
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3061

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan analisa hukum terhadap tanggung jawab pihak Bank sebagai penyelenggara kredit pemilikan rumah terhadap konsumen dan pengaturan perlindungan konsumen kredit pemilikan rumah di Indonesia. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan penelitian Hukum Empiris, yaitu mengkaji data hukum yang bersumber dari data sebagai suatu pertimbangan hukum khususnya pelaksanaan perjanjian KPR di Bank BTN Mataram. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak ada pengaturan mengenai kedudukan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap BUMDes LKM didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Bentuk perjanjian kredit antara pihak bank sebagai penyelenggara kredit pemilikan rumah dengan konsumen sama dengan perjanjian pada umumnya. Dan Upaya perlindungan hukum pada konsumen kredit pemilikan rumah yang macet dapat melalui beberapa alternatif upaya antara lain Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui rescheduling, Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui reconditioning dan Alternatif penanganan kredit bermasalah melalui restructuring.
Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Atas Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Pada Wilayah Kota Mataram) Amalya, Vergi Rezki; Siddiq, Nakzim Khalid; Rahmatyar, Ana
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM bertujuan untuk melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, dan makanan. BPOM Kota Mataram pada Juli 2022 melakukan razia di pasar kosmetik ilegal, total harga kosmetik ilegal yang ditemukan mencapai Rp 78.469.500. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BPOM dalam memberikan perlindungan kepada konsumen atas peredaran bahan kosmetik berbahaya di kota Mataram. Apa saja faktor penyebab ilegalnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris “suatu metode penelitian hukum untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat”, dengan melakukan wawancara lapangan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpulan data. Peran BPOM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen mengacu pada undang-undang tentang perlindungan konsumen, Permenkes dan PerkaBPOM, pengawasan berkala dilakukan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, konsumen berhak melaporkan jika merasa dirugikan.
Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Melalui Persidangan Elektronik: Implementation of the Principle of Legal Certainty in the Resolution of Bankruptcy Cases Through Electronic Litigation Siddiq, Nakzim Khalid; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7449

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya melalui implementasi persidangan elektronik (e-litigasi) yang diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2022. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum diimplementasikan dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui persidangan elektronik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-litigasi memberikan kemudahan administratif dan percepatan proses, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti otentikasi dokumen elektronik, perbedaan standar teknis antar pengadilan, serta rendahnya literasi digital para pihak. Selain itu, sistem belum sepenuhnya menjamin hak atas fair trial dan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan infrastruktur dan pengawasan, serta pelatihan teknis untuk menjamin implementasi prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan elektronik. Keberhasilan penguatan sistem e-litigasi akan berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya iklim hukum yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi nasional.
Efek Samping Regulasi Terkait ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) terhadap Kemunculan Praktik Greenwashing oleh Pelaku Usaha di Indonesia [Side Effects of Regulations Related to ENDC (Enhanced Nationally Determined Contribution) on the Emergence of Greenwashing Practices by Business Actors in Indonesia] Raodah, Putri; Siddiq, Nakzim Khalid; Taufik, Zahratulain
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261417

Abstract

Greenwashing practices are carried out by businesses with unsubstantiated sustainability claims. The purpose of this research is to analyze the regulatory framework for business obligations in achieving Indonesia's 2022 ENDC target and the legal consequences of greenwashing. The research uses normative methods, conceptual approaches, and legislation. Law 16/2016, the ratification of the Paris Agreement, is the legal basis for the state's obligation to reduce emissions. Presidential Regulation 98/2021, the legal basis for the state, divides obligations among businesses, making them essential actors in achieving Indonesia's ENDC target. Ministerial Regulation of the Environment and Forestry 21/2022, the legal basis, contains operational procedures for businesses in carrying out their obligations through the SRN-PPI emission data instrument. The legal consequences arising from greenwashing practices as a side effect of Indonesia's ENDC regulations include articles in each law on competition and consumer protection that direct action against businesses engaging in greenwashing. However, adjustments to legislation and institutions that guarantee the credibility and oversight of GHG emission data are needed. Abstrak. Praktik greenwashing dilakukan oleh pelaku usaha dengan klaim berkelanjutan yang tidak berdasar. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kerangka regulasi kewajiban pelaku usaha dalam mencapai tareet ENDC Indonesia 2022 dan konsekuensi hukum efek samping Greenwashing. Penelitian menggunakan metode Normatif, pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Undang-undang 16/2016, ratifikasi Paris Agreement dasar hukum kewajiban negara mengupayakan penurunan Emisi. Perpres 98/2021, dasar hukum negara membagi kewajiban kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha menjadi aktor esensial dalam mencapai target ENDC Indonesia. Permen LHK 21/2022, dasar hukum berisi prosedur operasional bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya melalui instrument data emisi yaitu SRN-PPI. Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Praktik Greenwashing Sebagai Efek Samping Regulasi ENDC Indonesia adalah masing-masing undang-undang persaingan usaha dan perlindungan konsumen telah memiliki pasal-pasal yang mengarah pada penindakan pelaku usaha yang melakukan Greenwahing. Akan tetapi penyesuaian perauturan perundang-undangan dan kelembagaan yang menjamin kredibilitas dan pengawasan data Emisi GRK.
Transformasi Kewenangan Bawaslu dalam Sistem Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 [Transformation of Bawaslu’s Authority in the Election Law Enforcement System Post Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXIII/2025] Fanggi, Prandy Arthayoga Louk; Siddiq, Nakzim Khalid
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261384

Abstract

Elections are the primary instrument for implementing popular sovereignty within Indonesia’s constitutional democratic system. However, the dynamics of election administration still face various challenges such as administrative violations, vote buying, and weak effectiveness in election law enforcement. This study aims to analyze the transformation of the Election Supervisory Agency’s (Bawaslu) authority following the Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025, which changed Bawaslu’s recommendations into final and binding decisions. Using a normative juridical research method with legislative, conceptual, and case approaches, this study finds that the Court’s decision brings significant changes to Indonesia’s electoral justice system. First, it strengthens Bawaslu’s position as a quasi-judicial institution with adjudicative functions in election law enforcement. Second, it affirms the principle of checks and balances among election administrators. Third, it enhances legal certainty and accountability in the administration of democratic and integrity-based elections. Nevertheless, the effectiveness of this transformation still depends on regulatory harmonization, institutional reform, and capacity building of Bawaslu personnel at all levels. Abstrak. Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, dinamika penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai pelanggaran administratif, politik uang, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum kepemiluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang mengubah status rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut membawa perubahan signifikan terhadap sistem electoral justice di Indonesia. Pertama, memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi-judicial yang memiliki fungsi adjudikatif dalam penegakan hukum pemilu. Kedua, menegaskan prinsip checks and balances antarpenyelenggara pemilu. Ketiga, meningkatkan kepastian hukum serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Meskipun demikian, efektivitas transformasi ini masih bergantung pada harmonisasi regulasi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur Bawaslu di seluruh tingkatan.
Co-Authors Adinda Mutia Gani Amalya, Vergi Rezki Arief Rahman Bimarasmana, Muhammad Diman Ade Mulada, Diman Ade Fanggi, Prandy Arthayoga Louk Hadi, Sahrul Lalu Achmad Fathoni Opan Satria Mandala Prandy Arthayoga Louk Fanggi Putra, Wahyu Septianto Rahmatulloh, Johan Rahmatyar, Ana Raodah, Putri Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Taufik, Zahratulain Tresna D, Lalu Panca Wahyuddin Wahyuddin Yusuf, Maula Syekh Yusuf, Maulana Syekh