Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ekspolitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Ranah Pariwisata Saparudin Efendi; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.7455

This article raises the Indonesian government's efforts to reduce commercial sexual exploitation of children (CSEC) in the tourism industry. As a link in supporting the sustainable development agenda for the creation of a society that is earlier aware of sexual violence against children. CSEC will usually involve a lot of tourism actors, both foreign and domestic, who put children at a disadvantage physically and mentally. The purpose of this paper is to first look at the forms of CSEC in Indonesia and secondly, what strategic steps have been taken by Indonesia to prevent CSEC from occurring in the tourism sector. This research method includes normative research, which uses the doctrinal and theoretical principles in the science of law, regarding the legal materials used, which consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This method uses the norms that apply to the conceptual approach, namely referring to concepts, principles, and theories that are related to the issues discussed. as well as based on several programs that have been implemented by the government and are carried out with limited prevention by maximizing the role of the various parties who are responsible for preventing cases of CSEC. These steps are of course carried out in order to create a harmonious environment in the life of the nation and state, as well as to protect citizens from the threat of crime.

DALUWARSA PENUNTUTAN PERSFEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM (PERBANDINGAN KUHP LAMA, KUHP BARU, DAN KANUN KESEKSAAN MALAYSIA) ristanti, yuni; Louk Fanggi , Prandy Arthayoga
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.432

This study explores the position of the statute of limitations in criminal prosecution within the legal systems of Indonesia and Malaysia, focusing on the tension between legal certainty and justice. The statute of limitations limits the time within which the state can prosecute a criminal offender. In Indonesia, including its 2023 Penal Code, there is still a time limit of up to 20 years even for serious crimes like murder. Conversely, Malaysia adopting the common law system does not impose any time limitation on the prosecution of criminal offenses, including murder. This comparison reveals fundamental differences between the civil law and common law traditions. Using a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, the study finds that limiting prosecution time may lead to injustice for victims of serious crimes. Therefore, it is recommended that Indonesia eliminate the statute of limitations for severe crimes, as a form of commitment to human rights protection and substantive justice. Such a move is also supported by advancements in forensic and digital evidence that allow for fair adjudication of older cases. Eliminating time limits in prosecuting serious crimes better aligns the law with the fundamental right to life and justice. Keywords: statute of limitations, legal certainty, legal justice, murder, legal system comparison

Pembaharuan Aturan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Indonesia Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Tresna D, Lalu Panca; Muhammad, Ade Sultan
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7212

Penelitian ini menagalisa dan mengkaji apakah apakah aturan larangan kepemilikan tanah absentee masih relevan dengan konsidi situasi saat ini. hal ini bertujuan untuk menawarkan pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam tulisan ini. dalam tulisan ini mengahasilkan hasil, pertama, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah absentee ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan seacara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. Perlu adanya langkah pengawasan dan langkah pencegaha berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah absentee yang saat ini masih kerap terjadi. Kedua, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-unadang yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan tentang larangan kepemilikan tanah absentee perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.

Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Afira Anugerahayu, Ayang; Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Setiawan, Muhammad Rifaldy
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7213

Putusan verstek dalam sengketa harta bersama perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta menyisakan problem hukum ketika hakim menetapkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan nama WNI dalam sertifikat ditengah ketidakhadiran tergugat (WNA) dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek dapat serta-merta menetapkan hak kepemilikan atas tanah kepada WNI hanya berdasarkan nama dalam sertifikat, tanpa pembuktian dari pihak WNA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian yakni dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan tetap tergolong harta bersama secara perdata, meskipun secara administratif hanya atas nama WNI. Putusan verstek harus dijatuhkan dengan hati-hati, tidak semata berdasar sertifikat, tetapi mempertimbangkan substansi hubungan hukum kekayaan suami-istri lintas kewarganegaraan. Saran: Pencatatan Khusus Harta Campuran oleh Dukcapil dan BPN mewajibkan pencatatan status perkawinan campuran dalam transaksi tanah oleh WNI; dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman bagi hakim untuk memastikan kehati-hatian dalam memutus harta bersama meski secara verstek, terutama bila menyangkut tanah yang dibeli selama masa perkawinan.

Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannyadengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Evangelista, Beverly; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5619

Indonesia memperkenalkan instrumen pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan ini menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP ditinjau dari prinsip keadilan pajak dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kelemahan yuridis dalam mekanisme pemungutan dan utilisasi dana pajak karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji sinkronisasi vertikal dan horizontal antara UU HPP dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembahasan mengungkapkan empat kelemahan yuridis fundamental: pertama, ketidaksinkronan norma antara prinsip pencemar membayar dalam UU PPLH dengan mekanisme pemungutan dalam UU HPP; kedua, tarif Rp30/kg CO2e yang tidak merefleksikan biaya sosial kerusakan lingkungan; ketiga, absennya pengaturan earmarking untuk alokasi dana pajak; keempat, kelemahan sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disimpulkan bahwa konstruksi hukum pajak karbon masih mengandung kelemahan substantif yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penerapan prinsip earmarking, penguatan kelembagaan, dan integrasi dengan strategi nasional untuk mewujudkan keadilan substantif dan pembangunan berkelanjutan.

Pembaharuan Aturan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Indonesia Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Tresna D, Lalu Panca; Muhammad, Ade Sultan
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7212

Penelitian ini menagalisa dan mengkaji apakah apakah aturan larangan kepemilikan tanah absentee masih relevan dengan konsidi situasi saat ini. hal ini bertujuan untuk menawarkan pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam tulisan ini. dalam tulisan ini mengahasilkan hasil, pertama, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah absentee ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan seacara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. Perlu adanya langkah pengawasan dan langkah pencegaha berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah absentee yang saat ini masih kerap terjadi. Kedua, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-unadang yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan tentang larangan kepemilikan tanah absentee perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.

Implikasi Terhadap Hak dan Kewajiban Pasangan dalam Perkawinan Campuran: Kajian Atas Penolakan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Denpasar: Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Afira Anugerahayu, Ayang; Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Setiawan, Muhammad Rifaldy
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7213

Putusan verstek dalam sengketa harta bersama perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta menyisakan problem hukum ketika hakim menetapkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan nama WNI dalam sertifikat ditengah ketidakhadiran tergugat (WNA) dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek dapat serta-merta menetapkan hak kepemilikan atas tanah kepada WNI hanya berdasarkan nama dalam sertifikat, tanpa pembuktian dari pihak WNA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian yakni dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta, tanah yang dibeli selama perkawinan tetap tergolong harta bersama secara perdata, meskipun secara administratif hanya atas nama WNI. Putusan verstek harus dijatuhkan dengan hati-hati, tidak semata berdasar sertifikat, tetapi mempertimbangkan substansi hubungan hukum kekayaan suami-istri lintas kewarganegaraan. Saran: Pencatatan Khusus Harta Campuran oleh Dukcapil dan BPN mewajibkan pencatatan status perkawinan campuran dalam transaksi tanah oleh WNI; dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman bagi hakim untuk memastikan kehati-hatian dalam memutus harta bersama meski secara verstek, terutama bila menyangkut tanah yang dibeli selama masa perkawinan.

Kedudukan Hukum Koperasi Merah Putih Arthayoga Louk Fanggi, Prandy; Evangelista, Beverly
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12749

Koperasi di Indonesia merupakan perwujudan prinsip konstitusional Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menekankan asas kekeluargaan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kerangka penguatan ekonomi kerakyatan, Pemerintah meluncurkan kebijakan strategis melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP), dengan target pembentukan 80.000 koperasi secara serentak. Penelitian hukum normatif ini menganalisis kedudukan Inpres No. 9/2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan potensi pertentangan norma Koperasi Merah Putih. Hasil analisis menunjukkan bahwa Inpres secara formal bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum (regeling), sehingga secara formil tidak inkonstitusional. selanjutnya, eksistensi KMP yang didorong secara sentralistik (top-down) berpotensi melahirkan praktik pertentangan norma karena bertentangan dengan prinsip otentik koperasi (inisiatif anggota, pengelolaan demokratis, dan kemandirian) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Penulis menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang masif dan terpusat ini merupakan anomali hukum yang menciptakan ketidakpastian dan disharmoni dalam sistem hukum Indonesia.

Transformasi Kewenangan Bawaslu dalam Sistem Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 [Transformation of Bawaslu’s Authority in the Election Law Enforcement System Post Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXIII/2025] Fanggi, Prandy Arthayoga Louk; Siddiq, Nakzim Khalid
Indonesia Berdaya Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261384

Elections are the primary instrument for implementing popular sovereignty within Indonesia’s constitutional democratic system. However, the dynamics of election administration still face various challenges such as administrative violations, vote buying, and weak effectiveness in election law enforcement. This study aims to analyze the transformation of the Election Supervisory Agency’s (Bawaslu) authority following the Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025, which changed Bawaslu’s recommendations into final and binding decisions. Using a normative juridical research method with legislative, conceptual, and case approaches, this study finds that the Court’s decision brings significant changes to Indonesia’s electoral justice system. First, it strengthens Bawaslu’s position as a quasi-judicial institution with adjudicative functions in election law enforcement. Second, it affirms the principle of checks and balances among election administrators. Third, it enhances legal certainty and accountability in the administration of democratic and integrity-based elections. Nevertheless, the effectiveness of this transformation still depends on regulatory harmonization, institutional reform, and capacity building of Bawaslu personnel at all levels. Abstrak. Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, dinamika penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai pelanggaran administratif, politik uang, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum kepemiluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang mengubah status rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut membawa perubahan signifikan terhadap sistem electoral justice di Indonesia. Pertama, memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi-judicial yang memiliki fungsi adjudikatif dalam penegakan hukum pemilu. Kedua, menegaskan prinsip checks and balances antarpenyelenggara pemilu. Ketiga, meningkatkan kepastian hukum serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Meskipun demikian, efektivitas transformasi ini masih bergantung pada harmonisasi regulasi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur Bawaslu di seluruh tingkatan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search