Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Multidisiplin Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan
Muis
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Hilirisasi dan Pemodelan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Desa Hakatotubu Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka Muis; Purbaningsih, Yuli; Arman Pariakan; Asni; Nuridah; Muhamad Nur Tanzis; Aminah; Rahmat F; Niar; Mariani; Nasiruddin; Agus Kurnia; Wa Ode Salma; Nurmaladewi; Syefira Salsabila; Farit Rezal
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2024): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/002024041136000

Abstract

Desa Hakatutobu merupakan mitra sasaran yang terletak dikawasan pesisir Teluk Bone. Penduduknya didominasi suku Bajo 70%, yang bermata pencaharian 80% adalah nelayan. Potensi sumberdaya alam dan potensi sosial ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satu potensi sumber daya alam yaitu berada pada daerah peisisir. Potensi ekonomi produktif yang dimiliki adalah berada di pesisir, setiap harinya, 275 kepala keluarga menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada di pesisir, baik dari hasil tangkapan maupun budidaya. Namun ada beberapa permasalahan nelayan dan petani tambak yakni mengalami kelesuan terhadap budidaya ikan dan penangkapan ikan karena kebutuhan pakan ikan, udang dan biaya operasional penangkapan ikan cukup mahal. Dampak dari hal tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat. Kegiatan perekonomian masyarakat yang tidak stabil menimbulkan pendapatan masyarakat dibawah garis kemiskinan. Tujuan pelaksanakan kegiatan Kosabangsa tahun 2024 adalah peningkatan ekonomi Masyarakat pada Kelompok Nelayan Bunga Karang Mandiri dan Kelompok PKK Desa Hakatutobu yakni pada aspek produksi, pemasaran, kesehatan, dan ekonomi, melalui peningkatan pengetahuan, kapasitas, hilirisasi yakni melakukan diversifikasi olahan ikan dan pemasaran melalui digital marketing, pengolahan limbah rumah tangga menjadi pakan ikan dan kesehatan masyarakat serta pemodelan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Metode pelaksanaan pemberdayaan Kosabangsa menggunakan metode pelatihan penyampaian materi dan praktik terkait teknologi, pendampingan penerapan serta eavaluasi dilakukan secara langsung dengan jenis pendekatan kelompok. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan pendampingan, untuk melihat keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan penerapan teknologi dan inovasi.
The Pros and Cons of Determining National Disaster Status for The Sumatra Floods: Legal and Social Perspectives Muis; Rabith Madah Khulaili Harsya; Liestyowati; Andi Lulu Isvany; Ainun Nazriah
Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan
Publisher : Yayasan Inovasi Kemajuan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55826/jtmit.v5i1.1638

Abstract

The determination of national disaster status in Indonesia is often the subject of heated debate between humanitarian urgency and considerations of economic and political stability. This article analyzes the pros and cons of declaring a national disaster status in response to flooding on Sumatra Island through legal and social perspectives. Using qualitative methods with a juridical-normative and sociological approach, this study evaluates the implementation of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The research findings indicate that legally, the determination of national disaster status provides unlimited access to fiscal resources and centralized command, but socially, it can create regional dependency and stigmatization, impacting the investment climate. This article concludes that more rigid quantitative indicators are needed in regulations to minimize the politicization of disaster status.
Co-Authors Agus Kurnia Ainun Nazriah AMINAH Andi Lulu Isvany ASNI Farit Rezal Harsya, Rabith Madah Khulaili Liestyowati Mariani Muhamad Nur Tanzis Nasiruddin Niar Nuridah, Nuridah Nurmaladewi Pariakan, Arman Purbaningsih, Yuli Rahmat F Syefira Salsabila Wa Ode Salma