Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Journal of Law Science Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam LEGAL BRIEF Jurnal Kajian Ilmiah FOCUS: Journal of Social Studies Journal of Research in Social Science and Humanities IBLAM Law Review Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia KAMI MENGABDI JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Sains dan Teknologi
Widyaningrum, Tuti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Hamidi, Muhammad Rifqi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.436

Abstract

Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dasar hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembaharuan ini mencakup aspek kepastian hukum, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan baru tersebut, serta respons masyarakat terhadap implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deduktif untuk mengidentifikasi tantangan dalam reformasi hukum pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum, namun tantangan masih ada, terutama dalam implementasi kebijakan. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pemangku kepentingan, konflik antara industri, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta masalah teknis dalam pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama. Kesimpulannya, koordinasi yang lebih baik antara semua pihak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.
PENYELEWENGAN DANA DESA: TINJAUAN TERHADAP KORUPSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DESA SONGBLEDEG, KABUPATEN WONOGIRI Karuh, Meyfy Merci; Widyaningrum, Tuti
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.378

Abstract

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan alokasi dana desa untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, korupsi dana desa masih menjadi masalah serius. Penyelewengan dana desa di Desa Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri, mengakibatkan kerugian bagi negara. Upaya pemerintah dalam penanggulangan penyelewengan dana desa meliputi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, kecamatan, serta penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Pentingnya pengawasan yang efektif, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindakan korupsi. Pembangunan desa yang mandiri dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan implementasi yang baik dari Undang-Undang Desa dan upaya pencegahan korupsi yang kuat.
Co-Authors Advitama, Dave Azharie, Ade Bali, Dwi Christiawan, Rio Dhanudibroto, Handojo Didi Jubaidi Firman Firman Hamidi, Muhammad Rifqi Hardoyo, Cipto Indrajaya, N Islamiati, Diah Junianto, Daniel Ricky Karuh, Meyfy Merci Khoirunnisa Khoirunnisa Mailinda, Nur Marpaung, Bangun Mella Ismelina Farma Rahayu Nababan, Roni Evander Nurhasanah, Nia Octaviani Octaviani Panggabean, Renaldi Immanuel Purwanto, Mulyono Dwi Saputera, Januar Agung Saragih, Yasmirah Mandasar Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung Sihotang, Biner Sinaga, Rio Alfred Soeherman, Soeherman Suharto, Andry SYARONI, IMAM Teturan, Regina Lisa Febrina Timbo Mangaranap Sirait Tiorivaldi Tiorivaldi Vimelita, Kleine Fitri Wagiman . Waruwu, Adi Rumanto