Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Hukum Sasana Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Ilmiah Kutei Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Legislasi Indonesia Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Khazanah Hukum
SAUNI, HERAWAN
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Petani Pemilik Tanah Terhadap Investor Sauni, Herawan; Ningsih, Fiky Nurita
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v2i1.5988

Abstract

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,Kepada para petani, adapun metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, empiris, sehingga mendapatkan hasil Penelitian sebagai berikut untuk memperoleh kepastian hukum, wajib membentuk Lembaga Tani untuk selanjutnya mengajukan permohonan hak secara tertulis atas tanah yang telah dikuasai dengan mohon rekomendasi dari Bupati Buleleng dan dilanjutkan permohonannya kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebagaimana bagan No.7 tentang Proses Pendaftaran Tanah dengan status Hak Pakai Komunal (HPK) yang berlandaskan pada Pasal 61 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Dan Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng hendaknya melaksanakan Politik Agraria dalam bidang landreform secara maksimal (sesuai dengan tujuan undang-undang) dan konsisten dengan cara mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar permohonan hak atas tanah yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan.
Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Sauni, Herawan; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Barus, Sonia Ivana; Putra, David Aprizon
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1533

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya protes dari masyarakat sipil atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang muncul di publik atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut dikhawatirkan masyarakat sipil karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan dipandang membatasi jurnalisme kegiatan investigatif serta Profesi Jurnalis Investigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analitis dan konseptual, yang berdasarkan bentuknya merupakan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Penelitian ini, Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Menguatkan Profesi Jurnalis Investigasi, yaitu: pertama, Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna; dan kedua, Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi. Agar berhasil membentuk regulasi yang legitimate penelitian ini menyarankan DPR dan Presiden harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan Undang-Undang untuk tidak menyetujui pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers pada umumnya dan profesi jurnalis pada khususnya, termasuk jurnalis investigasi.
Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan Permata, Helda Diah; Sauni, Herawan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7896

Abstract

Abstracts: Rural farming communities are generally in a weak position, both economically and legally, especially in critical land areas that rely solely on rain-fed agriculture. Therefore, they require legal protection, both preventive and repressive. This study employs a socio-legal approach combined with normative legal analysis to highlight the distinction between law in book and law in action. Using a qualitative method with survey studies, this research provides a description of the government's efforts to provide legal protection for farmers in the pursuit of welfare (welfare state).Keywords: protection, farmers, welfare.Abstrak: Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, terlebih di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan tadah hujan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan kajian normatif, sehingga terlihat perbandingan antara law in book dan law in action. Secara kualitatif, dengan metode survey studies, penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam rangka mencapai kesejahteraan (welfare state).Kata kunci: perlindungan, petani, kesejahteraan.
Agricultural Land Product-Sharing Transactions in the Local Community of the Besemah Tribe Sauni, Herawan; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Barus, Sonia Ivana; Akhmad, Akhmad; Nur, Asrul Ibrahim
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i1.42925

Abstract

This study aims to determine the pattern of transactions for the results of agricultural land in the local community of the Besemah tribe. By using explorative juridical methods, and empirical legal research, as well as functional interpretation, it can be concluded that: 1. In order to fulfill the need for resources (land) for agricultural land (paddy fields or farm) in the Besemah community, it is carried out using various models. The models are nyaseh, surungan, tempohan, paruan, and sande. 2. The existence of profit-sharing legal institutions (nyaseh, surungan, tempohan,paruan, and sande) are still in force in the besemah tribal community. 3. The legal institutions for the sharing of agricultural land (nyaseh, surungan, tempohan,paruan, and sande) are not solely oriented towards economic aspects, but what really stands out are the aspects of mutual help and kinship. 4. In essence, Nyaseh, Surungan, Tempohan, Paruan, and Sande are agricultural land production sharing agreements with models that vary widely according to the nature and allotment of the land (right to use) itself. 5. In the transaction for the results of agricultural land (nyaseh, surungan, tempohan,paruan, and sande) in practice there are no formalities as stipulated in the law. For the semah community, the existence of these formalities will actually lead to rigidity, and eliminate the philosophy of the existence of these legal institutions.
Co-Authors Akhmad Akhmad Alkhairi, Hafizd Aris Hardinanto Barus, Sonia Ivana David Aprizon Putra, David Aprizon Fernando, Zico Junius Jaya, Surya Asman Masri, Esther Muslih, Akhmad Ningsih, Fiky Nurita Nur, Asrul Ibrahim Permata, Helda Diah Putra Perdana Ahmad Saifulloh Putra, Deyan Ajian Safitri, Indah Susetyanto, Joko Tito Sofyan Virdaus, Saivol Zahara, Desi