Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kurva S : Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri Jurnal Yustitia Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal Pemberdayaan Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial Journal on Pustaka Cendekia Informatika J-CEKI International Journal of Social Welfare and Family Law
Achmad Taufik
STMIK Jakarta
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

 1 
KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA DALAM MENGIKUTI PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 Achmad Taufik
Jurnal Yustitia Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.226 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v20i2.694

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang dipilih oleh rakyat, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Pilkada secara lansung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap hak warga negara dijamin oleh undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights , (Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik. Salah satu pemenuhan syarat sebagia calon kepala daerah diantara tertuang dalam putusan nomor  56/PUU-XVII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon Kepala Daerah.
Co-Authors , Wilchan Robain Abdul Bari Annur Ma'ruf Bhayu Adi Puspita Chandra Prayoga Cris Kuntadi Fredy Yunanto Hasbullah Hasbullah Hasbullah Imadoeddin Imadoeddin Kasanova, Ria Khairul Umam Mohammad Rudiyanto Muhammad Darrin Zuhri Nusa Sebayang Rini Aristin Saptia Wulan Dini Sindi Eka Rifani Syaiful Anam Syaiful Syaiful Yudhistira Sukamto Zahwa Davina