Articles
<![CDATA[Pengaturan dan penerapan Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/Hk.04/IV/2021: Studi RSIA Permata Hati Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Muhamad Sapoan]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.719 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i2.1167
<![CDATA[This research aims to find out the implementation of religious holiday allowance to the labor based on the law, and the implementation of religious holiday allowance to the labors at Permata Hati Maternal and Child Hospital based on the Circular of the Minister of Manpower Number M/6/HK.04/IV/2021. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual, and sociological approaches. The data have been used in this research is primary and secondary data. The result of this research shows that healthy private company of Permata Hati Maternal and Child Hospital in Mataram City implementing religious holiday allowance based on the Government Regulation Number 36 of 2021 Concerning Wages which is regulated in Article 8 paragraph 1 and Article 9, Ministerial Regulation No. 6 of 2016 concerning the implementation of Religious Holiday Allowance, and the Circular of the Minister of Manpower Number M/6/HK.04/IV/202. Company provides allowances with the deadline systems, 7 days before Eid al-Fitr through bank account or direct face to face and the company provide benefit to labors in accordance with Regulation of the Minister of Manpower in force.]]>
<![CDATA[Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Raden Mochammad Hazrat Rachmatullah]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1529
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the implementation of special rental transportation in West Nusa Tenggara Province and to determine the extent of legal protection for users of special rental transportation services based on Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018. This thesis research uses empirical juridical research methods. The results of this study indicate that the Regional Government of West Nusa Tenggara Province has not adjusted the provisions regarding special rental transportation with Minister of Transportation Regulation No. 118 of 20118, this can be seen in the absence of changes and/or replacement of Perda No. 6 of 2018. Furthermore, in Article 32 paragraph (1) and paragraph (2) of the Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018 it is stated that public protection in special rental transportation services is given to passengers and drivers. Meanwhile in Permenhub No. 108 of 2018 in conjunction with Regional Regulation No. 6 of 2018 does not clearly regulate legal protection for the public using special rental transportation.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Orang Dalam Gangguan Jiwa ]]>
<![CDATA[Zulhizah Febriansyah]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1551
<![CDATA[The objective of this study is to examine the position of marriages carried out by people with mental disorders and to determine the legal remedies taken against marriages of people with mental disorders. The type of research used within this study is normative research. Based on the results of the study, the marital position of people with mental disorders is invalid because they do not meet the pillars and conditions of marriage. Legal remedies taken against marriages of people with mental disorders are regulated in Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, Law Number 7 of 1989 Concerning Religious Courts, Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 Concerning Complications of Islamic Law, namely: marriage preventionand marriage annulment.]]>
<![CDATA[Prosedur Bekerja di Luar Negeri yang Sesuai Hukum ]]>
<![CDATA[Zaeni Asyhadie]]>;
<![CDATA[Rahmawati Kusuma]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2003
<![CDATA[Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa, “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Guna mewujudkan ketentuan pasal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan UU. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pada intinya mengatur tentang bagaimana cara bekerja di Luar Negeri yang baik atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memasyarakatkan tentang bagaimana prosedur bekerja yang baik di luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di atas Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan Surat Tugas No. 3340/UN18.F3/PP/2021 tanggal 5 Juli 2021 melakukan penyuluhan di Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 September 2021. Penyuluhan dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan para audience yang terdiri dari para pemuda, tokoh masyarakat dan aparat Kampung dan desa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing ]]>
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2112
<![CDATA[Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU No 18 tahun 2017 pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja pada kapal asing atau kapal berbendera asing merupakan salah satu yang termasuk kategori Pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang masih minim kepada warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai awak kapal perikanan (AKP) pada kapal perikanan berbendera asing, adalah menjadi kebijakan mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Upaya tersebut harus dilakukan, karena AKP menghadapi resiko pekerjaan yang besar saat berada di atas kapal perikanan, khususnya di luar negeri. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pertama perbaikan regulasi menjadi salah satu kunci untuk bisa memberikan perlindungan penuh kepada seluruh AKP yang aktif bekerja di kapal perikanan. Melalui regulasi, berbagai upaya perlindungan juga akan bisa diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kehadiran dan peran Negara sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia khususnya yang bekerja pada kapal perikanan asing dan berbendera asing dengan menerbitkan regulasi yang memiliki atau mengacu pada ketentuan beberapa konvensi Internasional sebagai standar pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional, seperti yang termuat dalam konvensi; IMO Cape Town Agreement (CTA) tahun 2012; Konvensi Internasional IMO tentang Pelatihan, Sertifikasi dan untuk Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F) tahun 1995; Konvensi ILO tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (C188) tahun 2007.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Muhammad Alfian Sangaji]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2151
<![CDATA[This study purposed to figure out the differences in the regulation of outsourced labor before and after the enactment of Government Regulation Number 35 of 2021. This study applying normative research method that uses positive law as a building norm system. Outsourcing is one type of work that oftenly used by companies to supporting their work load. In the regulations itslef, there are still gap that harm the rights of outsourced workers. Therefore, the government is trying to fix this gap by making a new regulation, namely Government Regulation Number 35 of 2021 Regarding Outsourcing, which is simpler and guarantees the rights of outsourced workers.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perceraian Dengan Alasan Suami Mafkud: (Studi di Pengadilan Agama Selong) ]]>
<![CDATA[Rahmianti Rahmianti]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2202
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the legal arrangements for divorce because husbands are mafkud in the compilation of Islamic law (KHI) and Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, and the obstacles for judges in deciding divorce because the husband is willing to attend the Selong Religious Court. The research method used is empirical normative legal research. From the results of the study, it was analyzed that the legal arrangement because the husband is mafkud can be seen in the provisions of Article 116 part one and Article 116 letter (g). Islamic Law Compilation. In addition, Article 39 Paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 can be used as the basis for a wife to file for divorce from her mafqud husband. The obstacles for judges in deciding divorce because Mafkud's husband at the Selong Religious Court is divided into two factors, namely internal factors and external factors. The internal factors include factors of law and factors of facilities and infrastructure. Then external factors caused by the parties and descriptions of sanctions that sometimes change.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka ]]>
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2353
<![CDATA[Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terbitnya Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan Perubahan norma dalam hal perkawinan khususnyan batas usia untuk melakukan perkawinan dan sekaligus perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Hal ini belum banyak diketahui masyarakat luas, oleh karena itu pengabdian yang kami lakukan di desa Malaka kabupaten Lombok Utara, kami melakukan sosialisasi mengenai perubahan ketentuan perkawinan yang dilakukan menurut hukum nasional. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana Dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi : (Studi di CV. Nirmana Consultant Mataram) ]]>
<![CDATA[Tasyriqiya Aulia Putri]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i1.2700
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung berdasarkan UUJK, dan tanggung jawab konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiam hukum empiris-normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian jasa konsultan perencana dalam pembangunan konstruksi/gedung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) UUJK. Bentuk tanggung jawab dari pihak konsultan perencana apabila terlambat dalam penyelesaian perencanaan pembangunan gedung akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Antara PT. Bale Citra Lestari (Depo Jaya Bangunan) Dengan Kontraktor ]]>
<![CDATA[Ni Putu Wimas Lestari Dewi]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2593
<![CDATA[The purpose of this study is to find out the implementation and obstacles of the sale and purchase agreement of building materials between PT Bale Citra Lestari (Depo Jaya Bangunan) and the contractor providing building materials. The type of his research is normative-empirical legal research. The results indicated that PT Bale Citra Lestari (Depo Jaya Bangunan) and the contractor conducted (made) a written non-standard sale and purchase agreement for building materials based on the trust of the parties and only had a note or invoice as proof of payment. The contractor bought some building materials using a term payment system, but until now the contractor has not paid the remaining terms due to several obstacles outside the agreement that has been contracted, so the contractor is in default.]]>
