Garuda - Garba Rujukan Digital

PEKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA VIDEO EZY DI JAKARTA Jessica Amelinda*, Ery Agus Priyono, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.523 KB)

Franchising is one of the alternative options to develop business rapidly because it is issuing capital, which is cheaper than expand the business with their own capital, but sometimes conflict happens between franchisor and franchisee on cooperation in franchising. The franchise agreement is a testament to the cooperation in the field of franchising, however there are several clauses in the franchise agreement that do not comply with the principle of proportionality, because in general, franchise agreement is a standard agreement which is the product of the principle of freedom of contract. Frequently, the debtor is in a weak position because it has a lower economic position than creditors. An agreement that has the principle of proportionality substance is an agreement that give rights, opportunities, and equal opportunity to the parties to determine the fair exchanges for both of them.The author examines the implementation or application of the proportionality principle in the formation of Video Ezy franchise agreement in Jakarta because the author found some clauses that are less in accordance with the principle of proportionality, especially regarding the rights and obligations of the parties as well as the distribution of profits and fees. In examining the agreement, the author refers to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 about Franchise, Permendag Nomor 53 Tahun 2012 about Franchise Operation. The Keywords: Principle of Proportionality and Franchise Agreement

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1927/K/PDT/2014 TAHUN 2015) Eriko Eka Wardhana*, Ery Agus Priyono, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.432 KB)

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini salah satunya yaitu dalam hal kerjasama bisnis antar pelaku usaha bisnis. Kontrak atau perjanjian memiliki beberapa asas, salah satunya asas kebebasan berkontrak yang dapat diketahui dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Salah satu contoh penerapan asas kebebasan berkontrak yaitu dalam perjanjian kredit yang terdapat dalam kasus sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015 yang dibuat antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama selaku kreditur dengan Muhammad Fauzan selaku debitur. Terjadi permasalahan dalam perjanjian kredit tersebut salah satunya adalah terjadi pelanggaran isi perjanjian yaitu terdapat klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK.Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap Pasal 18 UUPK, serta mengetahui akibat hukum klausula baku yang bersifat merugikan.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode pengumpulan data dengan library research, serta teknik analisis data dengan cara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama terbukti sebagian isinya melanggar Pasal 18 UUPK tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian, (2) perjanjian kredit tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata seharusnya batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat keempat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK seharusnya klausula dalam perjanjian kredit yang bersifat merugikan tersebut batal demi hukum.

TANGGUNG JAWAB DROPSHIPER DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN CARA DROPSHIP DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bima Prabowo*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.372 KB)

Teknologi informasi telah berkembang pesat, dan mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selain dapat dilakukan secara konvensional, dapat juga dilakukan melalui online. Transaksi online memungkinkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Perkembangannya muncul suatu sistem jual beli baru yang dinamakan dropship. Transaksi dengan cara dropship memungkinkan dropshiper dalam bertransaksi tidak mempunyai barang secara fisik melainkan hanya mengiklankan saja dan pengiriman barang dilakukan oleh supplier secara langsung kepada konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibahas mengenai sejauhmana tanggung jawab dropshiper apabila konsumen mengalami kerugian dalam transaksi online dengan sistem dropship.

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA USAHA WARALABA UTAMA (MASTER FRANCHISE) LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA WILAYAH KOTAMADYA SURAKARTA Novelsa Rizkita Dinanti*, Ery Agus Priyono, Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.212 KB)

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengembangan usahanya adalah melalui system franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Kerjasama bisnis dalam model waralaba (franchise) merupakan kerjasama yang dilandaskan pada asas kepercayaan. Namum mengandalkan kepercayaan saja tidaklah cukup. Perlu ada kekuatan hukum “memaksa” kedua belah pihak. Instrument hukum tersebut berupa perjanjian waralaba atau franchise agreement. Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian waralaba (franchise) tunduk pada Buku III KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa penerapan asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normative dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Hasil Penelitian yang diperoleh penulis bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata serta ditemukan dominasi dari pihak pertama selaku pemegang resmi Hak Merek Primagama. Perjanjian waralaba ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berlandaskan asas keseimbangan agar terwujud hak dan kewajiban secara seimbang serta terciptanya keadilan hukum bagi para pihaknya.

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN USAHA LAUNDRY DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Diandra Mutia Asukin*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.432 KB)

Pertumbuhan bisnis Indonesia kian pesat di dalam berbagai bidang. Guna meminamilisir kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar, pelaku usaha laundry mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian usahanya. Pencantuman klausula eksonerasi menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya kewajiban pemberian ganti rugii, akibat hukum dari pelaku usaha laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi menyebabkan perjanjian batal demi hukum sehingga pemberian ganti kerugian bersifat wajib. Pencantuman klausula eksonerasi jika tetap dicantumkan akan mengakibatkan pelaku usaha terkena sanksi adminstrasi hingga pidana penjara. Penyelesaian kerugian dilakukan secara kekeluargaan, jika tidak berhasil dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Konsumen diharapakan berhati-hati dalam memlilih setiap jasa yang akan digunakan. Kehatian-hatian bermanfaat guna menghindari kerugian dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN PERSOALANNYA DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL Gema Anugrah Ramadhan, Ery Agus Priyono*), Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.578 KB)

Adanya sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya di Bank Tabungan Negara (BTN) menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Kerugian ini meliputi 3 aspek, antara lain : aspek kerugian terhadap pemerintah, aspek kerugian terhadap masyarakat dan Aspek kerugian terhadap Perbankan. Akibat terburuknya adalah terkendalanya pembangunan perekonomian Indonesia yang didalamnya terdapat tujuan besar dari Pemerintah Indonesia yaitu mensejahterakan warga negara masyarakatnya. Permasalahan ini bermula ketika masyarakat mengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara di bawah tangan dengan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pihak bank yang berlaku sebagai kreditur. Akibatnya, terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank Tabungan Negara (BTN) berupaya mewujudkan kestabilan ekonomi, mewujudkan tujuan khusus dari bank BTN yakni demi kesejahteraan pribadi dan ikut serta dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat. diartikan bahwa tujuan dibuatnya aturan hukum belum berlaku efektif. Hal yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan berlakunya aturan hukum adalah dengan menemukan berbagai faktor penyebab aturan hukum itu tidak ditaati, dan berusaha menyelaraskan sebab-sebab terjadinya pelanggaran tersebut untuk menemukan keberlakuan hukum yang lebih efektif. Dalam penelitian ini nampak jelas dengan pendekatan socio-legal yang tidak menitik beratkan pada aspek hukumnya saja, melainkan juga melihat bekerjanya hukum dimasyarakat, dengan demikian dapat terungkaplah berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Dalam pada itu ditemukan sebuah faktor yang mendasari kesemua faktor tersebut yaitu faktor komunikasi. Sebagai simpulan bahwa faktor komunikasilah yang seharusnya lebih ditekankan dalam upaya efektiftas penerapan aturan hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI PD BPR BKK KABUPATEN PEKALONGAN Agustyan Nur Afiati*, R. Suharto, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.863 KB)

Kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri apabila debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi perlawanan dari pihak debitur, sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap debitur yang cidera janji di PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat hak tanggungan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi adalah dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang memiliki Title Eksekutorial diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, dengan sertipikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan, sehingga kreditur memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang debitur. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, bank melakukan pendekatan persuasife terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar diperoleh penyelesaian kredit secara damai tanpa melalui eksekusi, apabila tidak mendapatkan hasil maka upaya selanjutnya adalah dengan Proses eksekusi Hak Tanggungan dilakukan sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. Eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan parate eksekusi dan eksekusi dengan pertolongan hakim.

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA MASAJI FRIED CHICKEN Cut Helmi Yanti Simbolon*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.23 KB)

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup menyadarkan masyarakat yang mempunyai modal akan pentingnya untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha bisnis agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka. Usaha bisnis banyak jenisnya, salah satunya adalah waralaba. Franchise/waralaba adalah sebuah pengaturan bisnis dimana reputasi, informasi teknis, dan keahlian dari salah satu pihak berkombinasi dengan investasi dari pihak lain untuk tujuan menjual barang atau memberikan jasa secara langsung kepada konsumen. Waralaba merupakan pilihan untuk berwirausaha dengan risiko kecil, karena bisnis waralaba merupakan sistem yang telah tertata disertai dengan adanya panduan menjalankan bisnis sehingga pebisnis pemula akan sangat terbantu dalam menjalankan bisnis. Namun, sering kali terjadi perselisihan antar antara franchisor dan franchisee mengenai kerja sama tersebut. Perjanjian waralaba tersebut merupakan bukti adanya kerja sama waralaba, namun terdapat beberapa klausula dalam perjanjan waralaba yang tidak sesuai dengan asas proposionalitas. Penulis meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken dan dampak pelanggran asas proporsionalitas terhadap sahnya perjanjian, karena penulis menemukan beberapa klausula yang kurang sesuai dengan asas proporsionalitas, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak serta pembagian keuntungan. Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, dokumen perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken, serta aturan hukum lainnya. Spesifikasi penelitian adalah deskriftif analisis bertujuan untuk menganalisa dan memaparkan obyek penelitian mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken. Hasil dari penelitian hukum ini adalah mengenai penerapan asas proposionalitas dan akibat hukum jika terdapat pasal-pasal yang tidak memenuhi asas proposionalitas. Meskipun beberapa pasal dalam klausula ini belum menerapkan asas proporsionalitas namun perjanjian tersebut tidak menyimpang dari Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken merupakan perjanjian yang sah bagi para pihak.

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN BAKU ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG UTAMA SEMARANG DENGAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (KLINIK MUTIARA BUNDA) Adi Jatmika*, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.786 KB)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 melekat tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menjamin terselenggaranya program jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh BPJS sebagai badan hukum publik berkaitan dengan pihak lainnya, yaitu salah satunya dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kerjasama antar keduanya dituangkan kedalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati, sehingga berlaku seperti undang-undang.Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sistem perjanjian baku yang menjadi dasar kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Klinik Mutiara Bunda, selain itu agar dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban Para Pihak dalam menjamin pemenuhan hak Peserta JKN-KIS.Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Mutiara Bunda) dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan kerjasama yang berdasarkan pada Perjanjian baku ini, mengatur tentang hubungan hukum antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Klinik Mutiara Bunda, hal-hal yang diatur meliputi hak dan kewajiban, ruang lingkup pelayanan, mekanisme pembayaran klaim, bentuk pertanggungjawaban, dan sanksi. Selain itu, pembahasan mengenai sistem perjanjian baku yang menjadi dasar hubungan kerjasama. Kerjasama yang telah disepakati dalam perjanjian berlaku seperti UU bagi para pihak yang terlibat, sehingga harus menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan demi mewujudkan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PEMAIN PERSIP PEKALONGAN DENGAN MANAJEMEN KLUB SEIRING TIDAK BERGULIRNYA KOMPETISI DIVISI UTAMA PASCA DIBEKUKANNYA PSSI (Analisa Kontrak Muslimin Pemain Persip Pekalongan) Muhammad Helmy Agung Prakoso*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.725 KB)

PSSI yang merupakan induk organisasi sepakbola Indonesia dibekukan sementara oleh Menpora dan FIFA. Hal tersebut berdampak pada keberlanjutan kontrak para pemain sepakbola di Indonesia tak terkecuali para pemain Persip Pekalongan karena semua kompetisi di Indonesia diberhentikan sementara.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara pemain Persip Pekalongan dengan manajemen klub seiring tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI dan mengetahui solusi yang diberikan oleh manajemen klub kepada pemain Persip Pekalongan setelah tidak bergulirnya kompetisi divisi utama pasca dibekukannya PSSI. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kontrak yang dilakukan antara manajemen klub dengan pemain Persip Pekalongan pasca dibekukannya PSSI tidak melanggar ketentuan undang-undang. Semua sudah mengacu pada undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian antara pihak satu dengan yang lain. Solusi yang diberikan oleh pihak Persip Pekalongan untuk para pemain juga sudah memuaskan. Pihak Persip Pekalongan memberikan penghargaan kepada para pemain yang merupakan putra asli Pekalongan karena sudah mengharumkan nama Persip Pekalongan dan Kota Pekalongan. Penghargaan tersebut berupa diangkatnya para pemain Persip Pekalongan menjadi pegawai tidak tetap/honorer. Sehingga pemain Persip Pekalongan mendapatkan pekerjaan sampingan ketika PSSI dibekukan.

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search