Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Jurnal Daulat Hukum Gema Keadilan Law, Development and Justice Review Notaire SIGn Jurnal Hukum Jurnal Suara Hukum
Ery Agus Priyono
University Of Diponegoro - Faculty Of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Ery Agus Priyono
Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3822

Abstract

Replik yaitu adalah jawaban penggugat dalam hal baik terulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari 2 kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab.Duplik yaitu adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik, duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Duplik ini diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak penggugat. 
Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum Ery Agus Priyono; Kornelius Benuf
Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p54-70

Abstract

Law is a means to achieve the order and welfare of the community. One of the sources of law is doctrine. The doctrine is essentially the opinion of a legal expert on a real legal issue. When discussing legal opinions, the term legal opinion is also known. Doctrine and Legal Opinion are mostly the same, namely the legal opinion of a legal expert on a real legal problem. If we agree that Doctrine and Legal Opinion are the same way in much of the literature that is mentioned as a source of law is the only doctrine, whereas where is legal opinion placed in the formation of a law? This paper will explain the position of Legal opinion as a source of law.
Potret Kontrak Bisnis Waralaba (Franchise) (Ketika Ruh Ditinggal Jasadnya) Ery Agus Priyono
Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.614 KB) | DOI: 10.14710/gk.6.1.1-12

Abstract

Waralaba  merupakan suatu usaha yang sangat marak di Indonesia.  Waralaba di Indonesia mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pizza, dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven Eleven. Saat ini hampir semua bidang bisnis tidak terbebas dari sistem yang diimpor dari negeri paman sam ini. Hadirnya bisnis waralaba yang hampir meliputi semua kehidupan tidak ubahnya jasad yang tampil sangat menarik, selalu dilirik oleh pelaku usaha khususnya pemain baru. Waralaba tidak ada bedanya dengan bentuk perjanjian yang lain, yaitu ruhnya adalah kesepakatan (meeting of mind)  yang saling menguntungkan (mutual accent). Hadirnya perjanjian baku yang menjadi bingkai bisnis waralaba menjadikan perjanjian waralaba sebagai jasad yang meninggalkan ruhnya, bukan ruh yang meninggalkan jasadnya. Kajian dengan pendekatan normatif ini ingin memaparkan penerapan asas Kebebasan Berkontrak yang salah arah.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Unr ) Heni Ristiana; Ery Agus Priyono; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.227 KB)

Abstract

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering ditemui diantaranya adalah pengalihan hak atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu rumah, yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain sebelum masa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut berakhir atau lunas dan tanpa sepengetahuan oleh pihak bank dan tidak menggunakan prosedur yang tepat dan benar, yang dikenal masyarakat dengan istilah pengalihan hak atau oper kredit. Oper kredit seringkali dilakukan oleh debitur melalui suatu perjanjian jual beli yang dibuat sendiri oleh para pihak, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tanpa menghadap pejabat yang berwenang atau dikenal dengan perjanjian jual beli di bawah tangan. Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan di bawah tangan. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN WARALABA PT. AKR CORPORINDO TBk Gebriel Sinaga*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.153 KB)

Abstract

Perkembangan dunia  bisnis memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia, untuk memenuhi segala macam kebutuhan bisnis banyak pengusaha melakuakan kerjasama untuk mengembangakan usaha yang mereka geluti, atau biasa disebut waralaba atau franchise. Hadirnya berbagai jenis penyalur minyak bumi  dan gas bumi seperti PT.Pertamian (Persero),Total, shell, dan PT .AKR Corporindo Tbk, dan berbagai bentuk jasa lain di Indonesia, maka franchise menjadi sorotan yang bagi para pengusaha dan pemerintah.         Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah Apakah perjanjian PT. AKR Corporindo,Tbk sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan aturan lain yang bersangkutan dan Bagaimanakah prinsip  azas kebebasan berkontrak dalam  perjanjian antara pihak PT.AKR Corprindo, Tbk dengan penerima waralaba yaitu David Junior Marpaung.Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan perundang-undangan.         Penelitian ini lakukan untuk  memperoleh suatu gambaran tentang kesesuaian  perjanjian  antara PT.AKR Corporindo,Tbk terhadap PP No. 42 Tahun 2007 dan yang sudah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007  dan Asas Kebebasan berkontrak apabila di tinjau dari kontrak perjanjian waralaba PT. AKR Corporindo,Tbk , terindikasi adanya ketidakseimbangan  kedudukan antara Franchisor dengan franchisee, di mana dalam perjanjian kepentingan  Franchisor lebih di utamakan dibandingkan  kepentingan fanchisee.
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN UPGRADING GUDANG LPG DI TBBM SEMARANG GROUP ANTARA PT CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) Baginda A J N*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (918.218 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian pemborongan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis suatu perjanjian pemborongan telah sesuai dengan asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Hasil penelitian yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pemborongan ini tidak menerapkan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kriteria asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak tidak dipenuhi seluruhnya. Pihak penyedia jasa hanya dapat mengajukan harga penawaran kontrak, sedangkan klausula-klausula dalam kontrak ini ditentukan oleh pihak pengguna jasa, namun pembagian hak dan kewajiban dijelaskan secara jelas dan terperinci dan pada kontrak ini tidak terdapat klausula yang menghilangkan kewajiban salah satu pihak (klausula eksonerasi).  
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA DEPO CONTAINER YARD PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA PERSERO (Studi Kasus Putusan MA No.116/PK/Pdt/2015) Paulus Tomy Prihwaskito*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.786 KB)

Abstract

Industri kawasan berikat diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan para perusahaan industri dalam menjalankan roda usahanya. Diperlukannya suatu pihak yang mengatur kawasan tersebut, salah satu obyeknya adalah depo container yang harus di sewakan ,Perjanjian Sewa Menyewa adalah satu jalan keluar untuk melakukan persewaan.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam berjalannya perjanjian banyak terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa depo container PT. Kawasan Berikat Nusantara. Wanprestasi yang teresebut menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan diperlukannya suatu penyelesaian masalah wanprestasi tersebut.
PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT LADA DI KABUPATEN BELITUNG ANTARA CV PRIMA DUASTARA DENGAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Enel Reza Hafidzhan*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.411 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah suatu kontrak telah sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini penting agar perjanjian tersebut menjadi sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum sehingga para pihak yang melakukan perjanjian mengetahui hak dan kewajibannya. Penulis meneliti mengenai  Perjanjian kerjasama antara CV. Prima Duastara dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Kontrak atau Surat perjanjian Nomor 525/01/KONTRAK/APBN-BUN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika apabila para pihak yang bersangkutan telah memenuhi prestasinya dan tidak ada pihak yang dirugikan.Suatu perjanjian adakalanya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau dikenal dengan istilah ingkar janji atau wanprestasi.
KEDUDUKAN PIUTANG PADA BANK BRI KCP KOSAMBI KABUPATEN KARAWANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PUTUSAN NOMOR 77/PUU-IX/2011) Aditya Bagus Herlambang*, Ery Agus Priyono, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.793 KB)

Abstract

Penghapusan kredit macet dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menyiasati tingginya angka rasio NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah, karena tingginya angka rasio NPL dapat menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam putusan Makamah Konstitusi (Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) frasa “badan-badan” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seluruh piutang negara yang telah diserahkan oleh “badan-badan” kepada PUPN tidak dapat lagi penyelesainnya dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian seluruh piutang negara yang sudah diserahkan ke PUPN harus dikembalikan kepada pihak internal bank BUMN yang telah menyerahkannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari pihak Bank BRI KCP Kosambi dalam menangani dan menyelesaikan kredit yang bermasalah pasca putusan Mahkamah Kosntitusi (putusan Nomor 77/PUU-IX/2011) dan untuk mengetahui restrukturisasi kredit pada Bank BRI KCP Kosambi tersebut melanggar asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kontrak atau tidak.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan Bank BRI KCP Kosam dalam melakukan penyelamatan kredit ialah dengan restrukturisasi kredit, sedangkan untuk penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui jalur damai atau sarana hukum. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi Kredit Bank pada BRI KCP Kosambi masih belum diteerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan secara adil.
KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA CV. SAUDAGAR KOPI DAN PEMILIK TEMPAT USAHA PERORANGAN (STUDI KASUS : MAL AMBASADOR, JAKARTA) Chrystofer*, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.66 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, diatur mengenai kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebagai konsekuensi sistem terbuka dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan berkontrak ini membuat bentuk perjanjian diluar KUH Perdata berkembang sangat cepat dan beranekaragam sesuai dengan kepentingan para pihak, Salah satu perkembangan jenis perjanjian diluar KUH Perdata tersebut adalah Perjanjian Kerjasama antara CV Saudagar Kopi dan Martin Suharlie dalam menjalankan kegiatan usaha Restoran Ratio Specialty Coffee di Mal Ambassador, Jakarta, namun dalam perlaksanaan perjanjian kerjasama ini  masih terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak, yaitu dalam pembagian keuntungan dan kewenangan pengelolaan operasional usaha. Hendaknya negosiasi ulang perlu dilakukan dan dirumuskan bersama serta disepakati oleh kedua belah pihak agar kegiatan operasional usaha terus berjalan baik dan memberikan keuntungan kepada dua pihak.
Co-Authors Achmad Arief Budiman Amiek Soemarmi Andhini Septiana Andi Sunarto Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Dewi Hendrawati Dharu Triasih Dharu Triasih Heni Ristiana Herni Widanarti IGA Gangga Santi Dewi Islamiyati Islamiyati Katya Nabila Saka Birauti Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Mira Novana Ardani Miranda Damayanti Muhamad Azhar R. Suharto Rahma Yunita Soviani Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Slamet Hariyono Suradi Suradi Tiffany Agave Christiantirta