Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Acceptance of independent curriculum in North Kalimantan Setyaningsih, Agustina; Bagea, Ishak; Mulyadi, Mulyadi; Sarip, Mohamad; Agustiwi, Asri; Mubarok, Ence Supriatna; Haetami, Aceng
Journal of Education and Learning (EduLearn) Vol 18, No 3: August 2024
Publisher : Intelektual Pustaka Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/edulearn.v18i3.20984

Abstract

Determining the curriculum is the government's authority, in early 2022, the independent curriculum was launched. Implementing an independent curriculum is a challenge in itself for education in North Kalimantan. The reason is educational facilities in this region are not evenly distributed. However, several agencies have made efforts to continue to make the independent curriculum program a success. This research was conducted using the systematic literature review (SLR) method. The results of this research are that the government, teacher groups, and several schools have developed and implemented an independent curriculum. Teaching staff in North Kalimantan experienced various difficulties in implementing the independent curriculum technique, including a lack of resources, such as teaching materials and technology, and confusion due to a lack of understanding. This case is an indication that there is still a need to improve the quality of education, especially in the interior of North Kalimantan.
Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Pranata, Bagus Indra; Agustiwi, Asri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.585

Abstract

Abstract The purpose of this study is to determine the implementation of Karanganyar Regent Regulation Number 59 of 2021 concerning Procedures for Enforcement of State Civil Apparatus Discipline within the Karanganyar Regency Government at the Karanganyar Regency Health Office The type of research used in this thesis is sociological juridical research, which focuses on behavior that develops in society, or the operation of law in society. The data used used primary data in the form of interviews and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using interviews, observation and literature study. The results showed that: Disciplinary enforcement against the State Civil Apparatus within the Karanganyar Regency government, especially the Karangnyar Regency Health Office, is in accordance with Karanganyar Regent Regulation Number 59 of 2021 concerning Procedures for Enforcement of State Civil Apparatus Discipline within the Karanganyar Regency Government. The Head of the Karanganyar Regency Health Office conducts an examination of the State Civil Apparatus suspected of committing an offense before being sentenced to disciplinary punishment. The examination is carried out in private through direct or virtual face-to-face and is outlined in the examination news. Keywords: Discipline Enforcement, State Civil Apparatus, Health Office Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Karangnyar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun virtual dan dituangkan dalam berita pemeriksaan. Kata Kunci: Penegakan Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Dinas Kesehatan
SENGKETA DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH GUNA MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Agustiwi, Asri; Nurroychana, Shifa Mimma; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.104388

Abstract

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi wewenang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis secara normatif strategi optimalisasi wewenang pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode pendekatan hukum normatif, yakni  pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dengan fokus pada sumber hukum, termasuk undang-undang, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wewenang pemerintah daerah dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan responsif, pengelolaan sumber daya, pengawasan, serta pengembangan inovasi pelayanan. Optimalisasi wewenang pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kualitas aparatur, sarana prasarana, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Strategi seperti penguatan profesionalisme aparatur, kebijakan standar pelayanan minimal, dan penyediaan fasilitas pendukung dapat digunakan pemerintah untuk mendorong kualitas kebijakan publik. Selain itu, penggunaan teknologi mutakhir dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan.