Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) Dia: Jurnal Administrasi Publik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Governance JWP (Jurnal Wacana Politik) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Etika Demokrasi International Journal of Supply Chain Management Jurnal Agregasi Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Public Administration and Local Governance Journal of Local Government Issues Moderat Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Research Horizon NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Proceedings of Nusantara Raya Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Social Work and Science Education Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Khazanah Sosial
Nandang Alamsah Deliarnoor
Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences, Padjadjaran University
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : moderat

 1 
Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif di Papua Ronsumbre, Nelwan; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Mulyawan, Rahman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3273

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan eksistensi dan kinerja anggota legislatif daerah dari unsur perwakilan wilayah adat (PWA) ditinjau dari perspektif demokrasi deliberatif di Provinsi Papua. Guna mengkaji masalah ini dipergunakan acuan teori demokrasi deliberatif Habermas (1988). Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, legislatif daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh adat. Kajian ini menemukan bahwa eksistensi perwakilan masyarakat masih menjadi polemik dilihat dari posisi politiknya dalam struktur parlemen lokal, kewenangan dan proses seleksi. Kajian ini juga menemukan bahwa kinerja anggota legislatif dari unsur masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan kinerja yang secara umum ditunjukkan oleh anggota legislatif dari partai politik karena belum dapat memunculkan arena-arena diskursif dan ruang publik yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam pengelolaan pemerintahan. Kajian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat telah menciptakan arah baru pembangunan demokrasi dan perbaikan pengelolaan pemerintahan di Papua sekaligus menjadi embrio terciptanya demokrasi deliberatif yang secara ideal disampaikan oleh Habermas.
ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi  Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung
MERANCANG PENYELESAIAN KONFLIK KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI Senmei Wardhatul Nur; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3255

Abstract

Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Teori dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya konflik dan atribut dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi Sertipikat tidak dapat diterbitkan, Sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Upaya pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik yang berakibat pada kelalaian dan penundaan pekerjaan.
Co-Authors Aay Kandar Nurdiansyah Abdillah Abdillah Afifah, Dian Fitriani Agus Taryana Agustini, Indah Trie Wahyuni Amin, Fikri Fakhrial Andi Kasman Andi Kasman Antik Bintari Antik Bintari Ardiansyah, Ahmad Arnetta Fairuz Azzahra Azhara, Ratu Raisya Aghnia Budiman Rusli Cut Zulfahnur Syafitri Daniel, Indyra Putri Dara Putri Maharani Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Dedi Sukarno Delia Putri Anggita Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Siti Sarah Gunawan Gunawan Herry Wibowo Heru Nurasa Ihsan Nuralim Ira Irawati Ivan Darmawan Jajang Sutisna Kartini, Dede Sri Khotami Maya Novita Sari Muhammad Akbar Mulyawan, Rahman , Nelwan Ronsumbre Neneng Yani Yuningsih Neneng Yani Yuningsih Neneng Yani Yuningsih Neneng Yani Yuningsih Nisa Azizah Novalia Novalia Novie Indrawati Sagita Novita Sari, Maya Novita Yuliastri Pontoh Nuralim, Ihsan Pontoh, Novita Yuliastri Prihatiningsih, Meiga Dwi Rahmah, Fania Jamilatul Rahman Mulyawan Ramdany, Ismiazi , Rikky, Rikky Rina Hermawati Rina Hermawati, Rina Ripka Hawar, Angela Risma Pitriani Nuryana Risma Pitriani Nuryana Risna Resnawaty, Risna Risnawati Risnawati Ronsumbre, Nelwan RR. Ella Evrita Hestiandari Rudiana Rudiana, Rudiana Say, Cressa Rara Selvi Centia Seme, Bulan Indah Putri Senmei Wardhatul Nur SEPTI WULANDARI Septi Wulandari Siti Hasanah Siti Hasanah Soni Akhmad Nulhaqim Taqiya Arini Putri Utang Suwaryo Utang Suwaryo Utang Suwaryo Yenita Anggraini Yosia Viera Martua Sianturi Yosia Viera Martua Sianturi Yusa Djuyandi Zakaria, Tubagus Zaki