Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Academica Jurnal Bina Praja PEDAGOGIA Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Teknologi Informasi MURA Jurnal Agregasi IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Building of Informatics, Technology and Science Jurnal Aspirasi KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal ADMINISTRATOR Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Tana Mana International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Informatics and Computer Engineering Journal Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur Prosiding Seminar Riset Mahasiswa Indonesian Journal of School Counseling: Theory, Application, and Development Jurnal Teknologi Informasi Mura Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi
Muhammad Nur Alamsyah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Academica

 1 
FENOMENA ELECTOCRACY DALAM PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 4, No 1 (2012)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.692 KB)

Abstract

Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagaikeseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalamkerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagaikeseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yangdiperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politikmanusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama darilegakitas akan sebuah kedaulatan. Seyogyanya, serpihan harapanyang terdapat dalam nilai demokrasi yang tertuang dalam proses dancontent dari pilkada langsung mampu memberikan nilai kesepadananatas kedaulatan yang diamanahkan kepada penguasa.Keadaan tersebut tidak menjadi bumerang yang berbalikarah menjadi senjata yang memakan tuannya yang dalam kontekskajian ini dikenal dengan electocracy yaitu keadaan dimanapemerintahan dipilih secara demokratis namun pejabat yang terpilihtidak memeiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaanmanajemen pemerintahan yang telah banyak dikenal secara luasdalam kajian masyarakat dunia ketiga masih sangat mempengaruhipola hidup masyarakat yang cendrung masinh sangat patron client.Kata Kunci: Electocracy, Demokrasi, Pilkada, Pemerintahan
MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.263 KB)

Abstract

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesiazaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahirsebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelumlahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yangpenuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsipemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagaimasyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain diluar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di IndoPakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gamsabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsitertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalammasing-masing masyarakat.Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telahmerobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalananpanjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalismekearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tigaperempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehinggaselalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunyaadalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dankota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilanpembangunan secara nasional. Sementara, dampak umumpembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebihmembahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidakmenjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasiterhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehinggasemakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yangmembangun komunitas desa.Kata Kunci : Desa, Pembangunan, Otonomi
BUDAYA POLITIKDAN IKLIM DEMOKRASI DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.666 KB)

Abstract

Masyarakat Indonesia dan elitnya pada penyelenggaraan kekuasaansering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali akibatnya,aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalampelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan.Kepercayaan (trust) masyarakat menjadi sangat lemah terhadaphukum atau aturan, budaya politik. Hal tersebut melemahkan disiplinsosial yang telah memiliki cikal bakal dan catatan sejarah dalammasyarakat Indonesia secara luas.Pada setiap aktifitas dalam setiap proses politik masyarakat, akansenantiasa terjadi dalam lingkup budaya, yang dapat digambarkanbahwa pada jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi prosesdialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengansistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain, yang kemudianmembentuk sebuah kepercayaan yang luas dan dijadikan sebagaisebuah komitmen meskipun hadir sebagai consensus yang tidaktercatat, tetapi dilakukan dan mengalami perbaikan secara kualitatifsetiap saat. Keberhasilan penguatan budaya politik pada setiapbangsa dapat tercapai melalui proses sosialisasi politik. Proses inilahyang mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasiberikutnya.Kata Kunci: Politik, Budaya Politik, Demokrasi
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan
EKSISTENSI NILAI-NILAI FILOSOFI KEBANGSAAN DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 1 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.773 KB)

Abstract

Kepemimpinan nasional yang terbangun dalam cara pandang,strategi, pilihan kebijakan dan orientasi sebagai proses dalammencapau tujuan negara semestinya harus berorientasikan nilaipancasila didalamnya. Ini merupakan perwujudan dari esensinasionalisme yang menempatkan mekanisme kepemimpinannasional sebagai perwujudan dari proses kedaulatan yangterlegitimasi oleh rakyat.Keutuhan impelementasi nilai tersebut, harus terdapat pada seluruhkomponen kepemimpinan bangsa baik formal maupun informalsehingga mengukuhkan sinergitas proses kepemimpinan yang dapatmembawa suasana kedamaian yang menciptakan keamanan sehinggasetiap masyarakat dapat beraktifitas secara baik sehingga akanmampu mencapai tahapan kesejahteraan yang merupakan cita-citanasional indonesia. Kondisi yang diciptakan dari mekanismetersebutlah yang dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yangkokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan berbagaikomponen masyarakat yang ada.Kata kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Nasional
BIROKRASI LOKAL DALAM TANTANGAN AKSELERASI PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 2 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.839 KB)

Abstract

Birokrasi adalah alat negara yang diciptakan untuk dapatmenjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang diletakkan oleh legitimasiyang diberikan oleh rakyat. Perubahan sistem yang merupakansebuah akselerasi terhadap perubahan yang berlangsung dalamsirkulasi kepentingan elit yang ada, seharusnya dapat menciptakaniklim baru dalam mekanisme kerja yang harus diselesaikan olehsebuah pengorganisasian.Peran birokrasi pemerintah adalah menjalankan kebijakan politikyang telah ditetapkan oleh makanisme politik yang berlangsung danmenungkannya sebagai wujud prestasi dalam mencapai tujuan yangdiinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat bangsa. Pembangunanbagi sebuah negara adalah wujud kongkrit yang merupakan bentukevaluasi secara komprehensif atas kehidupan masyarakat dalamsuasana yang adil, makmu dan sejahtera sebagaimana tujuan utamapembentukan negara.Ukuran riil akan keberhasilan birokrasi Indonesia dalammengakselerasi perubahan hingga pada level local adalah tercapainyatujuan negara yang dikonstruksi dalam bentuk pembangunan daerahyang ditetapkan melalui rencana pembangunan daerah sesuaimekanisme yang ada. Dengan demikian kegagalan dalammengimplementasikan rencan dan tujuan pembangunan daerahadalah kegagalan dalam pengabdian yang diamanahkan masyarakatdaerah kepada mekanisme birokrasi yang ada.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan, Pembangunan
MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.263 KB)

Abstract

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesiazaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahirsebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelumlahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yangpenuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsipemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagaimasyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain diluar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di IndoPakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gamsabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsitertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalammasing-masing masyarakat.Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telahmerobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalananpanjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalismekearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tigaperempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehinggaselalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunyaadalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dankota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilanpembangunan secara nasional. Sementara, dampak umumpembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebihmembahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidakmenjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasiterhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehinggasemakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yangmembangun komunitas desa.Kata Kunci : Desa, Pembangunan, Otonomi
BUDAYA POLITIKDAN IKLIM DEMOKRASI DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.666 KB)

Abstract

Masyarakat Indonesia dan elitnya pada penyelenggaraan kekuasaansering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali akibatnya,aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalampelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan.Kepercayaan (trust) masyarakat menjadi sangat lemah terhadaphukum atau aturan, budaya politik. Hal tersebut melemahkan disiplinsosial yang telah memiliki cikal bakal dan catatan sejarah dalammasyarakat Indonesia secara luas.Pada setiap aktifitas dalam setiap proses politik masyarakat, akansenantiasa terjadi dalam lingkup budaya, yang dapat digambarkanbahwa pada jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi prosesdialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengansistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain, yang kemudianmembentuk sebuah kepercayaan yang luas dan dijadikan sebagaisebuah komitmen meskipun hadir sebagai consensus yang tidaktercatat, tetapi dilakukan dan mengalami perbaikan secara kualitatifsetiap saat. Keberhasilan penguatan budaya politik pada setiapbangsa dapat tercapai melalui proses sosialisasi politik. Proses inilahyang mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasiberikutnya.Kata Kunci: Politik, Budaya Politik, Demokrasi
FENOMENA ELECTOCRACY DALAM PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 4, No 1 (2012)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.692 KB)

Abstract

Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagaikeseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalamkerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagaikeseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yangdiperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politikmanusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama darilegakitas akan sebuah kedaulatan. Seyogyanya, serpihan harapanyang terdapat dalam nilai demokrasi yang tertuang dalam proses dancontent dari pilkada langsung mampu memberikan nilai kesepadananatas kedaulatan yang diamanahkan kepada penguasa.Keadaan tersebut tidak menjadi bumerang yang berbalikarah menjadi senjata yang memakan tuannya yang dalam kontekskajian ini dikenal dengan electocracy yaitu keadaan dimanapemerintahan dipilih secara demokratis namun pejabat yang terpilihtidak memeiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaanmanajemen pemerintahan yang telah banyak dikenal secara luasdalam kajian masyarakat dunia ketiga masih sangat mempengaruhipola hidup masyarakat yang cendrung masinh sangat patron client.Kata Kunci: Electocracy, Demokrasi, Pilkada, Pemerintahan
EKSISTENSI NILAI-NILAI FILOSOFI KEBANGSAAN DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 1 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.773 KB)

Abstract

Kepemimpinan nasional yang terbangun dalam cara pandang,strategi, pilihan kebijakan dan orientasi sebagai proses dalammencapau tujuan negara semestinya harus berorientasikan nilaipancasila didalamnya. Ini merupakan perwujudan dari esensinasionalisme yang menempatkan mekanisme kepemimpinannasional sebagai perwujudan dari proses kedaulatan yangterlegitimasi oleh rakyat.Keutuhan impelementasi nilai tersebut, harus terdapat pada seluruhkomponen kepemimpinan bangsa baik formal maupun informalsehingga mengukuhkan sinergitas proses kepemimpinan yang dapatmembawa suasana kedamaian yang menciptakan keamanan sehinggasetiap masyarakat dapat beraktifitas secara baik sehingga akanmampu mencapai tahapan kesejahteraan yang merupakan cita-citanasional indonesia. Kondisi yang diciptakan dari mekanismetersebutlah yang dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yangkokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan berbagaikomponen masyarakat yang ada.Kata kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Nasional
Co-Authors Abdul Rivai Abdullah, Mu’tashim Armanto, Armanto Balich, Rama Pratama Budiman Burhanuddin Soenoe Cahyadi, Setiaji Daswati Daswati Fathoni, Rois Fathurrokhman, Susilo Fatmawati, Denisa Dewi Hi. Ambotuo, Moh. Tabran Indah Pratiwi Karman, Joni Latif, Suciani Moch. Solikin, Moch. Mubarak, Fauzi Muhammad Nawawi Ndama, Jein Helvina Ndaru, Rere Ingga Dewa Nur Aklis Nur Hidayah Nuraisyah Nuraisyah Pratama, Rian Ardi Rahayu, Ajeng Rahmawati, Rahmawati Ratih Yulia Hayuningtyas Rika Rika Ronaldo Rosmini Rosmini Sayuti Sayuti Selfana Selfana Sinta Purnamasari, Sinta Sultan Sultan Sunardi, Lukman Syugiarto Syugiarto Syukur, Muhammad Abdhul Umar VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA Wisnu Setiawan Yayi Arsandrie Yuliati Holifah