Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Academica Jurnal Bina Praja PEDAGOGIA Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Teknologi Informasi MURA Jurnal Agregasi IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Building of Informatics, Technology and Science Jurnal Aspirasi KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal ADMINISTRATOR Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Tana Mana International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Informatics and Computer Engineering Journal Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur Prosiding Seminar Riset Mahasiswa Indonesian Journal of School Counseling: Theory, Application, and Development Jurnal Teknologi Informasi Mura Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi
Muhammad Nur Alamsyah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.263 KB)

Abstract

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesiazaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahirsebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelumlahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yangpenuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsipemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagaimasyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain diluar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di IndoPakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gamsabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsitertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalammasing-masing masyarakat.Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telahmerobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalananpanjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalismekearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tigaperempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehinggaselalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunyaadalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dankota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilanpembangunan secara nasional. Sementara, dampak umumpembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebihmembahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidakmenjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasiterhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehinggasemakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yangmembangun komunitas desa.Kata Kunci : Desa, Pembangunan, Otonomi
BUDAYA POLITIKDAN IKLIM DEMOKRASI DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 2, No 2 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.666 KB)

Abstract

Masyarakat Indonesia dan elitnya pada penyelenggaraan kekuasaansering memakai kekuasaannya tanpa control atau kendali akibatnya,aturan permainan dan hukum kerap tidak dijadikan koridor dalampelaksanaan kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan.Kepercayaan (trust) masyarakat menjadi sangat lemah terhadaphukum atau aturan, budaya politik. Hal tersebut melemahkan disiplinsosial yang telah memiliki cikal bakal dan catatan sejarah dalammasyarakat Indonesia secara luas.Pada setiap aktifitas dalam setiap proses politik masyarakat, akansenantiasa terjadi dalam lingkup budaya, yang dapat digambarkanbahwa pada jangka waktu tertentu, akan selalu terjadi prosesdialektika timbal balik antara kehidupan politik di satu pihak dengansistem nilai budaya masyarakat pada pihak lain, yang kemudianmembentuk sebuah kepercayaan yang luas dan dijadikan sebagaisebuah komitmen meskipun hadir sebagai consensus yang tidaktercatat, tetapi dilakukan dan mengalami perbaikan secara kualitatifsetiap saat. Keberhasilan penguatan budaya politik pada setiapbangsa dapat tercapai melalui proses sosialisasi politik. Proses inilahyang mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasiberikutnya.Kata Kunci: Politik, Budaya Politik, Demokrasi
FENOMENA ELECTOCRACY DALAM PILKADA LANGSUNG DI INDONESIA Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 4, No 1 (2012)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.692 KB)

Abstract

Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagaikeseluruhan dengan ciri khasnya bahwa pendekatan itu terjadi dalamkerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagaikeseluruhan. Pilkada langsung adalah sebuah ruang yangdiperuntukkan bagi perwujudan nilai tertinggi dari esensi politikmanusia dalam sebuah wilayah tertentu yaitu pemegang utama darilegakitas akan sebuah kedaulatan. Seyogyanya, serpihan harapanyang terdapat dalam nilai demokrasi yang tertuang dalam proses dancontent dari pilkada langsung mampu memberikan nilai kesepadananatas kedaulatan yang diamanahkan kepada penguasa.Keadaan tersebut tidak menjadi bumerang yang berbalikarah menjadi senjata yang memakan tuannya yang dalam kontekskajian ini dikenal dengan electocracy yaitu keadaan dimanapemerintahan dipilih secara demokratis namun pejabat yang terpilihtidak memeiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaanmanajemen pemerintahan yang telah banyak dikenal secara luasdalam kajian masyarakat dunia ketiga masih sangat mempengaruhipola hidup masyarakat yang cendrung masinh sangat patron client.Kata Kunci: Electocracy, Demokrasi, Pilkada, Pemerintahan
EKSISTENSI NILAI-NILAI FILOSOFI KEBANGSAAN DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL Alamsyah, Muhammad Nur
Academica Vol 1, No 1 (2009)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.773 KB)

Abstract

Kepemimpinan nasional yang terbangun dalam cara pandang,strategi, pilihan kebijakan dan orientasi sebagai proses dalammencapau tujuan negara semestinya harus berorientasikan nilaipancasila didalamnya. Ini merupakan perwujudan dari esensinasionalisme yang menempatkan mekanisme kepemimpinannasional sebagai perwujudan dari proses kedaulatan yangterlegitimasi oleh rakyat.Keutuhan impelementasi nilai tersebut, harus terdapat pada seluruhkomponen kepemimpinan bangsa baik formal maupun informalsehingga mengukuhkan sinergitas proses kepemimpinan yang dapatmembawa suasana kedamaian yang menciptakan keamanan sehinggasetiap masyarakat dapat beraktifitas secara baik sehingga akanmampu mencapai tahapan kesejahteraan yang merupakan cita-citanasional indonesia. Kondisi yang diciptakan dari mekanismetersebutlah yang dapat mewujudkan kepemimpinan nasional yangkokoh yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan berbagaikomponen masyarakat yang ada.Kata kunci: Pancasila, Kepemimpinan, Nasional
Bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia M. Nur Alamsyah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.11-20

Abstract

AbstrakMekanisme sistem dunia seperti yang diperkenalkan oleh Wallerstein, meletakkan harapan akan adanya kemakmuran dan kesejahteraan serta upaya survive dalam perkembangan dan kemajuan dunia adalah dengan mengikuti sistem dunia yang hadir melalui sistem pasar yang merupakan mekanisme terjadinya globalisasi di dunia. Desentralisasi dengan peletakkan kebijakan pada hak asasi dan partisipasi, akan memudahkan agen negara maju untuk melakukan hegemoni dan penetrasi ke wilayah pertahan terakhir negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dikarenakan lemahnya posisi bargaining pada mekanisme tukar yang dalam konteks ekonomi berdiri pada modal dan investasi atas nama pembangunan. Upaya setiap daerah untuk mengejar pundi-pundi kesejahteraan dengan masuk dalam mekanisme global adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru disebabkan kondisi ketidaksimbangan yang dialami daerah dalam mekanisme tersebut. Berbagai aturan, yang dalam konteks politik pemerintahan negara pasti akan menempatkan dirinya sebagai bagian yang diuntungkan menyebabkan negara-negara terkebelakang selalu tidak memiliki kemampuan untuk membargaining hasil produksinya melalui diplomasi yang ulet. Organisasi dunia merupakan alat bagi langgeng dan dominanya sebuah kekuatan terlepas bahwa ada sebagian kecil negara yang dapat menikmati hal tersebutmeskipun dalam waktu yang sementara. AbstractMechanism of the world system as introduced by Wallerstein, lay the hope of prosperity and welfare as well as efforts to survive and progress in the development of the world is to follow the present world system through the market system is the mechanism of the onset of globalization in the world. Decentralization by laying down the policy on human rights and participation, will allow agents to perform the hegemony of developed countries and penetration into the last defense that countries such as Indonesia is growing, due to a weak bargaining position in the exchange rate mechanism in the context of the economy and capital investment stood at over name of development. Any effort to pursue the welfare coffers to enter the global mechanism is something that too in a hurry due ketidaksimbangan conditions experienced in the area of such a mechanism.Various rules, which in the context of the political government of the country would have established itself as the beneficiary causes backward countries always lack the ability to membargaining its products through a tenacious diplomacy. World organization is a tool for lasting and dominanya a force notwithstanding that there is a small country that can benefit all the time while though.
PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN BERBASIS BUDAYA DI KELURAHAN LAYANA INDAH KOTA PALU Muhammad Nur Alamsyah
ASPIRASI Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v8i2.1

Abstract

Fenomena perkotaan senantiasa kental dengan masalah keamanan dan ketertiban. Persoalan ini merupakan kondisi problematik di banyak wilayah administrasi pemerintahan yang berkualifikasi kelurahan di Indonesia, termasuk di lembah Kaili. Kota Palu menyentak dengan konflik grass roots utamanya Nunu-Tavanjuka pada sepuluh tahun terakhir. Melalui studi kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder melalui wawancara dengan terhadap tokoh dan institusi terkait. Penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban di Layana dapat dilakukan secara baik melalui pendekatan budaya. Kondusifnya kehidupan di Layana merupakan dampak langsung dari pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Pelibatan para pemangku adat lokal yang bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah kelurahan untuk penanganan berbagai keadaan keamanan dan ketertiban di masyarakat Layana dapat menciptakan sinergi dan kondisi yang terkendali.
Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 di Sulawesi Syugiarto Syugiarto; M. Nur Alamsyah
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v6i2.10797

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Penekanan) untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan (Library Research), dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 serta data kasus terkonfirmasi positif covid-19 di 6 Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Interval waktu yang dilihat yaitu dimulai pada 2 Juli 2021 sampai 13 Juli 2021. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari 6 Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 dan melihat data kasus penyebaran covid-19. Setelah itu menganalisa dampak dari peraturan tersebut, apakah dapat menekan penyebaran covid-19 di 6 provinsi yang ada atau hanya meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah tersebut. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukan bahwakebijakan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat dari adanya gap yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19. Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di tekan.
The Role of Expansion Movement in the Establishment of New Region in Indonesia: A Study of Parigi Moutong Regency Alamsyah, Muhammad Nur; Subekti, Valina Singka
Komunitas Vol 9, No 1 (2017): March 2017
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v9i1.7710

Abstract

The study explains the dimension of the structure of resource mobilization in the political movement of new region establishment in Indonesia. The establishment of new regions has been seen only in the utilization of formal structures. In fact, the involvement of non-formal organizations also contributes to the importance and determines a region expansion. The study employed a qualitative approach with the support of primary and secondary data related to the establishment of Parigi Moutong Regency. The data was obtained through in-depth interviews with the group figures of the expansion. The secondary data was obtained from mass media and government agencies as well as personal documentation. The theory used was the dimension of the resource mobilization structure of the political opportunity structure (POST) theory. The study reveals that the success of the expansion movement in Parigi Moutong Regency for their structure resource mobilization by civil society organizations or non-formal to formal institutional build up pressure by using lobbying based on personal, professional and primordial networks. The influence of national political reforms motivated and mobilized the mobilization of movement resources as a repetition of the movement that had taken place in the previous expansion movement in Parigi Moutong Regency.
Food Security and the Futures of Farmers in Decentralisation Era: a Case Study From Sigi District Central Sulawesi Alamsyah, Muhammad Nur; Sultan, Sultan; Sayuti, Sayuti
Komunitas Vol 7, No 1 (2015): March 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i1.3620

Abstract

Decentralization is a form of democratization used to push development at district level. The formation of new autonomous regions results into more land conversion and politicization of society, rather than the strengthening of food security and the wellbing of farmers. This study examines the effectivity of local policy of Sigi District South Sulawesi to strengthen food security and elevate the prosperity of farmers. Through qualitative methods to bring together stakeholders (farmers, local authorities) through focus group discussions and in-depth interviews, the study found that the district policy still is formalistic. There is no standard information dissemination,no better attitude and commitment to the policy, limited resources, and there is no work standard. The role of regional food security council is not optimal, a lot of institutional barriers, there is no involvement of the community in accessing the programmes and also high politicization of this top down policy. Key Word: Policy, Local Goverment, food security, DecentralizationDesentralisasi merupakan wujud demokratisasi daerah untuk pembangunan. Pembentukan daerah otonom baru (DOB) melahirkan terjadinya alih fungsi lahan dan politisasi masyarakat seperti petani daripada penguatan ketahanan pangan dan penguatan petani. Penelitian ini bertujuan meneliti kebijakan Kabupaten Sigi dalam hal penguatan ketahanan pangan dan petani. Melalui metode kualitatif dengan mempertemukan pemangku kepentingan (petani, pejabat daerah) melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam, diketahui bahwa kebijakan masih bersifat formalistik. Tidak ada sosialisasi informasi secara baik, sikap dan komitmen terhadap kebijakan kurang, keterbatasan sumber daya, tidak ada standar kerja. Dewan ketahanan pangan daerah belum optimal, hambatan struktur dan kelembagaan, tidak ada keterlibatan masyarakat dalam mengakses penyusunan program serta tingginya politisasi pada bidang pertanian yang semuanya dikelola secara top down di daerah.
PERAN BUZZER SEBAGAI OPINION MAKERS DALAM PROSES REKLAMASI TELUK JAKARTA TAHUN 2016-2017 Sisrilnardi Sisrilnardi; M. Nur Alamsyah
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 (2023): February
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i3.670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran buzzer di media sosial twitter di dalam wacana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Data Semiocast menunjukkan, bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu kota didunia yang masyarakatnya paling banyak berinteraksi melalui twiiter. Kondisi ini menjadikan label buzzer sebagai opinion makers memiliki peran atas wacana kontekstual menyangkut reklamasi teluk Jakarta. Mereka menampilkan informasi yang dibungkus lewat foto atau poster digital, video dan cerita yang didesain menarik dan mudah dipahami. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan (1) Bagaimana peran Buzzer dalam wacana Reklamasi Teluk Jakarta? (2) Apa dampak keterlibatan buzzer terhadap pengembangan ruang publik virtual? Penelitian ini sendiri menggunakan metode analisia kritis dari Norman Fairclough untuk melihat wacana atau isu yang ditimbulkan oleh buzzer dalam mendukung kebijakan reklamasi. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, buzzer menciptakan wacana bahwa kebijakan reklamasi merupakan bagian dari proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang merupakan proyek jangka panjang pemerintah pusat. Kedua, buzzer menginformasikan bahwa proyek reklamasi sebenarnya didukung oleh masyarakat terutama nelayan yang tinggal diwilayah ini. Agar wacana ini di terima oleh followernya, buzzer memilih untuk menonjolkan aspek advokatif yang bersifat konstruktif didalam postingannya. Temuan lainnya walaupun hadir dalam bentuk kecil ialah kepentingan politik dari Ahok sebagai seorang petahana untuk suksesi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa buzzer memiliki peran sentral atas wacana menyangkut reklamasi Pantai Utara Jakarta di media sosial, tujuannya tak lain agar pesan yang disampaikannya bisa mempengaruhi kontruksi berpikir dari followernya sehingga mendukung kebijakan ini.
Co-Authors Abdul Rivai Abdullah, Mu’tashim Armanto, Armanto Balich, Rama Pratama Budiman Burhanuddin Soenoe Cahyadi, Setiaji Daswati Daswati Fathoni, Rois Fathurrokhman, Susilo Fatmawati, Denisa Dewi Hi. Ambotuo, Moh. Tabran Indah Pratiwi Karman, Joni Latif, Suciani Moch. Solikin, Moch. Mubarak, Fauzi Muhammad Nawawi Ndama, Jein Helvina Ndaru, Rere Ingga Dewa Nur Aklis Nur Hidayah Nuraisyah Nuraisyah Pratama, Rian Ardi Rahayu, Ajeng Rahmawati, Rahmawati Ratih Yulia Hayuningtyas Rika Rika Ronaldo Rosmini Rosmini Sayuti Sayuti Selfana Selfana Sinta Purnamasari, Sinta Sultan Sultan Sunardi, Lukman Syugiarto Syugiarto Syukur, Muhammad Abdhul Umar VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA Wisnu Setiawan Yayi Arsandrie Yuliati Holifah