Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Khairun Law Journal Awang Long Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Legal Spirit Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rusdin Alauddin
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Soleman, Saiful Hi; Alauddin, Rusdin; Rosyidi, Irham
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2893

Abstract

Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas. Anwar, M. Afdal Hi; Malik, Faissal; Alauddin, Rusdin
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2896

Abstract

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada “kebiasaan hakim” dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan  hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekotor sebagimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf a-ldan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teori asas legalitas, teori tentang putusan dan teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut/Retribusi,  Tujuan/Relatif dan teori Gabungan
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Thobari, Thobari; Alauddin, Rusdin; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.3033

Abstract

Termination of Employment (PHK) is basically a complex problem because it is related to unemployment, crime and job opportunities. Along with the rate of development of the business industry and the increasing number of workforce working in employment relationships, the problem of termination of employment is a problematic topic because it involves human life. The government has issued Law Number 21 of 2000 concerning Worker Unions / Labor Unions, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI Law) which are the basis of reference in case of layoffs . One of the problems that occurred when the Panel of Judges of PHI PN Ternate stated that the demand for wages during suspension was legal according to the law, in accordance with the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower so that the Panel of Judges considered the provisional demands (interlocutory decision) appropriate to was granted and sentenced the Plaintiff (Entrepreneur) to pay suspension wages to the Defendant (Worker) since November 2014 until this case has permanent legal force. However, in reality and in fact the entrepreneur / company did not implement the interim decision.
Sosialisasi Preferensi Hukum Pemilih Pemula Dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA N 4 Kota Ternate Umar, Mahmud Hi.; Alauddin, Rusdin; Weku, Robert Lengkong; Budiono, Arief; Farid, Achmad Miftah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v2i2.68

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA. N. 4 Kota Ternate. Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan hukum, dimana seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal terhadap keseluruhan siswa. Tujuan akan dicapai melalui sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Solusi atas permasalahan mitra ialah dengan melakukan sosialisasi ini, yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak . Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic. Luaran dari program pengabdian ini ialah adanya penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi jurnal pengabdian Masyarakat atau prosiding terindeks bereputasi dengan status accepted/ terbit pada skema penelitian dasar, serta mengupload video kegiatan pengabdian yang diunggah di youtube atau sosmed terstandar.
Creditors and Debtors' Approval of the Transfer of Receivables (Cessie) is Reviewed in accordance with Law Number 10 of 1998 concerning Banking Ikbal, Fikram; Alauddin, Rusdin; Suwarti
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 4 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i4.1647

Abstract

This study discusses the transfer of receivables or cessies regulated in Article 613 of the Civil Code, focusing on the implementation and legal consequences in credit agreements in Indonesia. Cessie is the transfer of receivables from the old creditor to the new creditor, which must be done through an authentic deed or a deed under hand, and accompanied by a notice to the debtor to have a valid legal effect. Although regulated in the Civil Code, cessie practices are not always strictly regulated, and can cause legal conflicts if not carried out according to procedures. This study aims to explore the implementation of cessie in the banking sector, as well as the legal impact arising from the transfer of receivables on the rights and obligations of debtors and creditors. The results of the study show that the legal transfer of receivables can only be done if it is in accordance with applicable regulations and the debtor is given a notice or written consent regarding the transfer. The study also suggests the need for further arrangements regarding cessies to ensure legal protection for all parties involved in the transaction.
Co-Authors Achmad Miftah Farid Ajid, Syawal Abdul Ali Safar, Muh. Anwar, M. Afdal Hi Arief Budiono HARIDDIN, MUHAMMAD Hasim, Dahlai Husen Alting Ikbal, Fikram Ikrima, Nur Aida Malik, Faissal Nam Rumkel Pora, Mustika Iklima Rachman, Taslim Abd. robert lengkong weku Rosida Rosida Rosyidi, Irham Sainal, Sainal Sangaji, Faisal I Sangaji, Irawan Siti Barora Sinay Soleman, Saiful Hi Sonta, Supri Sultan Alwan SUWARTI Thobari, Thobari Umar, Mahmud Hi.