Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Khairun Law Journal Awang Long Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Legal Spirit KHAIRUN LAW JOURNAL Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Jurisprudence
Rusdin Alauddin
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Soleman, Saiful Hi; Alauddin, Rusdin; Rosyidi, Irham
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2893

Abstract

Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas. Anwar, M. Afdal Hi; Malik, Faissal; Alauddin, Rusdin
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2896

Abstract

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada “kebiasaan hakim” dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan  hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekotor sebagimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf a-ldan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teori asas legalitas, teori tentang putusan dan teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut/Retribusi,  Tujuan/Relatif dan teori Gabungan
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Thobari, Thobari; Alauddin, Rusdin; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.3033

Abstract

Termination of Employment (PHK) is basically a complex problem because it is related to unemployment, crime and job opportunities. Along with the rate of development of the business industry and the increasing number of workforce working in employment relationships, the problem of termination of employment is a problematic topic because it involves human life. The government has issued Law Number 21 of 2000 concerning Worker Unions / Labor Unions, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI Law) which are the basis of reference in case of layoffs . One of the problems that occurred when the Panel of Judges of PHI PN Ternate stated that the demand for wages during suspension was legal according to the law, in accordance with the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower so that the Panel of Judges considered the provisional demands (interlocutory decision) appropriate to was granted and sentenced the Plaintiff (Entrepreneur) to pay suspension wages to the Defendant (Worker) since November 2014 until this case has permanent legal force. However, in reality and in fact the entrepreneur / company did not implement the interim decision.
Legal Considerations from Judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 Concerning the Acquittal of Exhibitionism Perpetrators and Their Implications as a Jurisprudence Alwan, Sultan; Arsad, Jamal Hi; Alauddin, Rusdin; Faisal, Faisal; Laha, Fatma; Amirudin Umasangaji
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1401

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide a juridical analysis and the implications of the Supreme Court Decision Number 85 K/Pid.Sus/2013, where an exhibitionist perpetrator was declared to have a mental illness and he could not be held responsible. Methodology: This research used a normative juridical method with a library research approach. It was a descriptive study, which aimed to provide insight into the implication of judges in Supreme Court Decree No. 85 K/Pid.Sus/2013 for the case exhibitionism as a jurisprudence.  Results: Based on the results of the Supreme Court Decision, the judge was wrong in placing exhibitionism as an excuse for eliminating criminal liability. This was based on theories and opinions which say that exhibitionism is not included in the provisions as a reason for eliminating criminal liability because exhibitionism is a type of disorder that is different from the disorders contained in the provisions regarding reasons for criminal elimination, i.e., Article 44 of the Criminal Code concerning the ability to be responsible. Exhibitionism is a sexual disorder, as opposed to a type of psychiatric disorder or psychosis contained in Article 44 of the Criminal Code. The judge also failed to base his decision on an examination by a psychiatrist who has the expertise to accurately determine the perpetrator’s mental condition. Applications of this study: This paper can be applied to prevent future occurrences of similar cases, where exhibitionists are not held accountable for their actions. This may bring more harm than good because exhibitionists will feel they have the freedom to disturb public peace by carrying out exhibitionism. Novelty/Originality of this study: No previous researchers have studied this decision and its implications. Keywords: legal consideration; supreme court; exhibitionism; implications; jurisprudence.   ABSTRAK  Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid.Sus/2013, dimana seorang pelaku eksibisionis dinyatakan sakit jiwa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.  Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang implikasi hakim dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 85 K/Pid.Sus/2013 terhadap kasus eksibisionisme sebagai yurisprudensi.  Hasil: Berdasarkan hasil Putusan MA, hakim salah menempatkan eksibisionisme sebagai dalih penghapusan pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada teori dan pendapat yang mengatakan bahwa eksibisionisme tidak termasuk dalam ketentuan sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana karena eksibisionisme merupakan jenis gangguan yang berbeda dengan gangguan yang terdapat dalam ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana yaitu Pasal 44 KUHP tentang kesanggupan untuk bertanggung jawab. Eksibisionisme adalah gangguan seksual, berbeda dengan jenis gangguan kejiwaan atau psikosis yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Hakim juga tidak mendasarkan putusannya pada pemeriksaan psikiater yang memiliki keahlian untuk menentukan secara akurat kondisi kejiwaan pelaku.  Aplikasi penelitian ini : Artikel ini dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, di mana eksibisionis tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini mungkin membawa lebih banyak kerugian karena eksibisionis akan merasa memiliki kebebasan untuk mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan eksibisionisme  Kebaruan/Orisinalitas: Tidak ada peneliti sebelumnya yang mempelajari keputusan ini dan implikasinya.  Kata kunci: pertimbangan hukum; Mahkamah Agung; eksibisionisme; implikasi; yurisprudensi
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas. Anwar, M. Afdal Hi; Malik, Faissal; Alauddin, Rusdin
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2896

Abstract

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada “kebiasaan hakim” dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan  hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekotor sebagimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf a-ldan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teori asas legalitas, teori tentang putusan dan teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut/Retribusi,  Tujuan/Relatif dan teori Gabungan
Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sela Yang Tertunda Tentang Upah Skorsin (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pdt.Sus-PHI/PN.Tte, Jucnto Putusan Kasasi Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Thobari, Thobari; Alauddin, Rusdin; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.3033

Abstract

Termination of Employment (PHK) is basically a complex problem because it is related to unemployment, crime and job opportunities. Along with the rate of development of the business industry and the increasing number of workforce working in employment relationships, the problem of termination of employment is a problematic topic because it involves human life. The government has issued Law Number 21 of 2000 concerning Worker Unions / Labor Unions, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (PPHI Law) which are the basis of reference in case of layoffs . One of the problems that occurred when the Panel of Judges of PHI PN Ternate stated that the demand for wages during suspension was legal according to the law, in accordance with the provisions of Article 155 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower so that the Panel of Judges considered the provisional demands (interlocutory decision) appropriate to was granted and sentenced the Plaintiff (Entrepreneur) to pay suspension wages to the Defendant (Worker) since November 2014 until this case has permanent legal force. However, in reality and in fact the entrepreneur / company did not implement the interim decision.
Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate Rosida, Rosida; Alauddin, Rusdin; Rosyidi, Irham
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2892

Abstract

Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Persampahan, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi dan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk orang miskin dan Perwali nomor 41.A tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 4 tahun 2016 belum tersosialiasi secara maksimal, sehingga proses sampah ialah pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Selain itu, pemberian layanan persampahan untuk mengankut sampah warga masih di anggap belum merata karena pemberian layanan sampah dan ketersediaan fasilitas sarana parasana sampah di masing-masing kelurahan belum merata serta tidak adanya tempat pengaduan layanan di kantor kelurahan. Pelayanan dan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan, terutama ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya peran pemerintah dengan kurangnya sosialisasi perda Persampahan dan Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Belum adanya tempat pengaduan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan aduan tentang pelayanan sampah. Selaian itu ketersediaan jumlah fasilitas operasional dan satgas (Mobil dan karyawan) pelayanan sampah masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi waktu jam kerja pelayanan.
Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar Sainal, Sainal; Alauddin, Rusdin; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2889

Abstract

Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.
Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara Soleman, Saiful Hi; Alauddin, Rusdin; Rosyidi, Irham
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2893

Abstract

Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.
Sosialisasi Preferensi Hukum Pemilih Pemula Dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA N 4 Kota Ternate Umar, Mahmud Hi.; Alauddin, Rusdin; Weku, Robert Lengkong; Budiono, Arief; Farid, Achmad Miftah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v2i2.68

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA. N. 4 Kota Ternate. Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan hukum, dimana seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal terhadap keseluruhan siswa. Tujuan akan dicapai melalui sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Solusi atas permasalahan mitra ialah dengan melakukan sosialisasi ini, yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak . Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic. Luaran dari program pengabdian ini ialah adanya penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi jurnal pengabdian Masyarakat atau prosiding terindeks bereputasi dengan status accepted/ terbit pada skema penelitian dasar, serta mengupload video kegiatan pengabdian yang diunggah di youtube atau sosmed terstandar.
Co-Authors Ajid, Syawal Abdul Ali Safar, Muh. Amirudin Umasangaji Anwar, M. Afdal Hi Arief Budiono Arsad, Jamal Hi Faisal Faisal Farid, Achmad Miftah HARIDDIN, MUHAMMAD Hasim, Dahlai Hasyim, Dahlai Husen Alting Ikbal, Fikram Ikrima, Nur Aida Laha, Fatma Malik, Faissal Nam Rumkel Pora, Mustika Iklima Rachman, Taslim Abd. Rosida Rosida Rosyidi, Irham Sainal, Sainal Sangaji, Faisal I Sangaji, Irawan Sinay, Siti Barora Soleman, Saiful Hi Sonta, Supri Sultan Alwan SUWARTI Thobari, Thobari Umar, Mahmud Hi. Weku, Robert Lengkong