Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : AMANNA GAPPA

Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama Marini Abdullah; Husen Alting; Anshar; Rusdin Alauddin
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah obyek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan dinyatakan sebagai kebatalan relatif. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak. Artinya, akibat hukum dapat timbul kepada penerima hibah jika dimohonkan batalnya pada pengadilan untuk memperoleh putusan yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pembatalan hibah tanah sebagaimana Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte pemberi hibah memiliki beberapa hak. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain.
Kedudukan Bank Tanah dalam Rangka Retribusi Tanah Abd Kadir, Mirnawati; Alting, Husen; Alaudin, Rusdin
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembentukan bank tanah dalam system hukum tanah di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan bank tanah di Indonesia dalam pelaksanaan Retribusi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa kedudukan bank tanah dalam rangka retribusi tanah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum, sebaliknya, hanya menguntungkan kepentingan para investor sebagai pemilik modal. Terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan, membuka peluang investasi, memperparah monopoli tanah. Selain itu, hadirnya bank tanah, secara tidak langsung pemerintah mengulang kembali atau mangadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan hak menguasai negara. Semangat dan cara kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah.
Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Alauddin, Rusdin; Alting, Husen
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu indikasinya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan tidak berjalan optimal.