Claim Missing Document
Check
Articles

Role of Manufacturing Sector and Trade, Hotel, Restaurant Sector In East Java’s Economy: Input Output Analysis Anggari Marya Kresnowati; Candra Fajri Ananda; Moh. Khusaini
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (826.546 KB) | DOI: 10.17977/um002v8i22016p168

Abstract

This study aimed to (1) analyze the relationship the manufacturing sector and the trade, hotel, and restaurant sector with other sectors in East Java, (2) to analyze the economic impact caused the two sectors based on the multiplier effect, (3) and analyze the economic impact caused by these two sectors if there additional investment funds. This study uses data analysis input-output 2010 East Java 19x19 aggregation sector.The results indicate that base metals subsector has the highest linkages to other sectors. Based on household income multiplier effect, trade subsector has the greatest multiplier. Employment multiplier in trade and industrial sectors are in medium rank. This indicates that the labor has been absorbed well in both sectors. The output multiplier effect, subsector non-metal goods, except petroleum and coal has the highest multiplier. The last, according to the analysis of investment injection simulations Input-Output East Java in 2010, subsector other processing industries has a best value added. Overall, the manufacturing sector has a better influence to East Java's economy than trade, hotel, and restaurant sector.Keywords: sectoral linkages, multiplier, investment, input-output analysis, the manufacturing sector, trade hotel restaurant sectorJEL Classification: D57, 014
DESENTRALISASI FISKAL DAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH SEKTOR PUBLIK (Studi Kasus: 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2006-2010) Puguh Hermawan; Candra Fajri Ananda
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.93 KB)

Abstract

Kajian ini meneliti tentang desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap efisiensi belanja pemerintah sektor publik dengan studi kasus pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2006-2010. Dengan menggunakan rasio total belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD sebagai variabel input dan indikator sosial ekonomi serta indikator standar Musgravian sebagai indikator kinerja, penelitian ini menganalisis efisiensi alokasi belanja pemerintah daerah dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).  Penelitian ini menghasilkan analisis kinerja yang bervariasi pada masing-masing daerah dan indikator kinerjanya.  Dari hasil skor efisiensi yang diperoleh dengan menggunakan analisis DEA dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, efisiensi alokasi belanja Pemerintah sektor publik di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan. Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Efisiensi, Belanja Pemerintah Sektor Publik , Data Envelopment Analyis (DEA),.
The Influence of Government Regulation No. 46 Year 2013 to Tax Income Revenue (Case in Kantor Wilayah DJP Jatim III) Lathiefa Rusli; Candra Fajri Ananda
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 2: Semester Genap 2014/2015
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax is a main source that has big contribution to national income. Around 70% national income is dominated by tax revenue. DJP, under Ministry of Financial, is a financial institution that controls the tax reformation to stabilize economy as the function of fiscal policy in Indonesia. The research objective is to analyze the influence of Government Regulation No. 46 year 2013 to tax revenue, tax effort, and tax buoyancy in Kanwil DJP Jatim III. Descriptive quantitative method by using panel data regression was used to analyze the influence of independent variables to dependent variable. Result of the research showed that Government Regulation No. 46 year 2013 was not an effective tax policy. Variables NPIT and OPIT did not influence the tax revenue, while variable CIT significantly positive influenced to tax revenue. Besides, after the implementation of Government Regulation No. 46 year 2013, the tax effort and tax buoyancy were influenced by the change on GDP and the change on tax capacity.  Keywords: Government Regulation No. 46, taxpayers, tax effort, tax buoyancy
Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Decta Pitron Lugastoro; Candra Fajri Ananda
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.395 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi  dana perimbangan  (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil)  dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia  (IPM)  kabupaten/kota  di Jawa Timur. PAD dan dana perimbangan sebagai variabel utama dirasiokan dengan belanja modal. Hal ini bearti menunjukkan seberapa besar kemampuan PAD dan dana perimbangan dalam membiayai belanja modal daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel kontrol berdasar kajian teori dari Human Development Report UNDP tahun 1996. Analisis penelitian menggunakan analisis data panel dengan pendekatan random effect model (REM) Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU  berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu  rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang  tidak signifikan  mempengaruhi  IPM.  Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM Kata kunci :   PAD, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal
ANALISIS PEMASARAN KARET DI KABUPATEN KAPUAS Yuprin A.D - -; Munawar - Ismail; Candra Fajri Ananda
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 12 No. 3 (2009)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.848 KB)

Abstract

ABSTRAK   Penelitian terhadap beberapa masalah pemasaran karet rakyat di Kabupaten Kapuas, bertujuan: (1) mengidentifikasikan saluran pemasaran; (2) mengetahui struktur pasar; (3) mengetahui perilaku pasar; dan (4) mengetahui penampilan pasar. Penelitian ini menggunakan metode survei. Petani responden dipilih secara acak sederhana dari dua desa yang dipilih secara purposive. Pedagang desa, pedagang kecamatan, dan pedagang kabupaten dipilih secara snowball sampling. Saluran pemasaran dijelaskan secara deskriptif dan data kuantitatif dianalisis dengan pendekatan (1) konsentrasi rasio untuk mengetahui struktur pasar karet; (2) korelasi dan elastisitas transmisi harga untuk mengetahui perilaku pasar karet, yakni korelasi untuk keterpaduan pasar karet secara horizontal; elastisitas transmisi harga untuk mengetahui integrasi pasar karet secara vertikal; dan (4) marjin pemasaran dan share keuntungan untuk mengetahui penampilan pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) saluran pemasaran karet terdiri dari enam macam dan dapat diidentifikasi satu macam saluran terbaik, yaitu petani – pedagang kecamatan – eksportir. Saluran ini digunakan oleh sedikit petani di daerah penelitian, berarti hanya sedikit petani yang memiliki aksesibilitas baik terhadap eksportir. Petani sebagian besar memasarkan karet melalui saluran pemasaran yang dikategorikan sedang, yaitu petani – pedagang desa – pedagang kabupaten – eksportir. Saluran ini terpaksa digunakan, karena petani sudah terikat dengan pedagang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) struktur pasar di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten bersifat oligopsoni konsentrasi sedang yang menunjukkan bahwa pedagang memiliki tingkat kekuasaan yang sedang dalam mempengaruhi pasar. Struktur pasar di tingkat eksportir adalah monopsoni yang menunjukkan adanya kekuasaan tunggal ekportir dalam mempengaruhi pasar; (3) perilaku pasar ditunjukkan dengan tidak sempurnanya keterpaduan harga karet pada pasar yang satu dengan harga karet pada pasar yang lain, baik secara horisontal maupun  vertikal; dan (4) penampilan pasar ditunjukkan dengan marjin pemasaran yang relatif besar dan didominasi oleh share keuntungan yang besar dan tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran hasil karet tidak efisien, sehingga merugikan pedagang tingkat bawah dan petani yang berposisi paling bawah. Apabila ditinjau dari segi produksi karet di tingkat petani, perilaku dan penampilan pasar karet yang merugikan pedagang di tingkat bawah dan petani yang berposisi paling bawah, disebabkan kualitas slab di bawah standar kualitas bokar Indonesia. Struktur, perilaku, dan penampilan pasar yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, menyebabkan pedagang lebih banyak menikmati keuntungan dan share harga yang diterima petani relatif lebih kecil. Berdasarkan hasil penelitian ini ditekankan implikasi kebijakan, yaitu:         (1) perlu adanya suatu lembaga penunjang seperti koperasi untuk memotong keterikatan petani dengan pedagang tertentu. (2) perlu adanya penyebaran informasi harga karet sampai ke tingkat petani; (3) perlu adanya kemitraan dengan Unit Pengolahan Hasil (UPH) untuk perbaikan kualitas slab yang sesuai dengan standar kualitas bahan olah karet Indonesia; dan (4) pemerintah daerah juga memiliki peranan yang penting, misalnya menyediakan prasarana transportasi dan telekomunikasi serta mengontrol lembaga penunjang lainnya, seperti lembaga perbankan dalam penyediaan fasilitas kredit kepada petani dan pedagang.   Kata kunci: pemasaran karet     ABSTRACT   The study on some problems of public rubber marketing in the Kapuas Regency aimed at: (1) identifying the marketing channel; (2) knowing the marketing structure; (3) knowing the marketing conduct; and (4) knowing the marketing performance. The study used the survey method. The farmers were selected as respondents by purposive simple random sampling. Rural wholesalers, distric wholesalers, and regency wholesalers were selected by snowball sampling. The marketing channel was descriptively explained and the quantitatif data were analyzed by: (1) the ratio consentration approach to know the market structure of rubber; (2) the corellation and prize transmission elasticity to know the market conduct of rubber, namely the corelation for the horizontal rubber market integration; the price trasmission elasticity to know vertical rubber market integration; and (3) the marketing margin and profit share to know the marketing peformance. The study result indicate that (1) there were six kinds of rubber marketing cannel, the best of which was the farmer – district wholesaler – exporter channel. This cannel was used by only a few farmers in the area under investigation, thus only a few farmers had good access to the exporter. Most of the farmers marketed their rubber through the medium marketing channel That was the farmer - rural wholesaler - regency wholesaler – exporter channel. The farmers were forced to use this channel because they highly depended on the wholesaler in fulfilling daily needs; (2) the market structure at village level, distric level, and regency level was of middle concentration oligopsony revealing that the farmer only had medium power in influencing the market. The market structure at the exporter level was monopsonic showing that only the exporter had power over the market; (3) the market conduct showed improper integration of rubber price at the markets, both horizontal and vertical; and (4) the market performance showed a relatively big marketing margin and was dominated by a big and uneven profit share. This shows the inefficiency of rubber marketing, harming the low level wholesalers and farmer at the lowest position. Looking at it from the rubber production at farmer level, the market conduct and performance harm the wholesaler at lower level and the farmers at lowest position, because the quality of rubber was lower than the Indonesian standard rubber quality. Due to the structure, conduct, and peformance of the market as explained ebove, the wholesaler received more profit and the farmer receives less price share. Base on the research result, it is suggested that: (1) a supporting institution suct as cooperative is paramount to cut the dependence of the farmer on certain wholesalers; (2) the distribution of information about the rubber price has to reach the farmer level; (3) partnership with the Yield Processing Unit (YPU) for the quality enhancement has to be in line with the rubber quality standard in Indonesia; and (4) the local government has an important role, such as in providing transportation and telecommunication means and controlling the other supporting institutions, such as banking institution in providing the credit facilities for the farmers and wholesalers.   Keywords: rubber, marketing
ANALISIS DAMPAK ALOKASI ANGGARAN DESA DAN INFRASTRUKTUR DESA PADA TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG Rahayu Sapta Nugraheni; Candra Fajri Ananda; Wildan Syafitri
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol 18, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : EP FEB UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jiep.v18i2.20668

Abstract

Although the level of poverty in Indonesia, especially in Semarang Regency has decreased significantly, there are two tendencies to be a concern. Since 2014 village budgets have been granted to villages with significant increases to finance rural development. However, it has not shown any real results. This study aims to analyze the aspects that affect the level of village poverty in Semarang Regency. The aspect is basic infrastructure consisting of market access, health access and educational access, population, village original revenue, transfer revenue (village fund, village fund allocation and tax revenue and local retribution share) and allocation of village expenditure consisting of village development expenditure, community development expenditure and community empowerment expenditure. The result of the study shows that the aspects researched are significantly influence the level of village poverty in Semarang Regency. Aspects that affect the level of poverty indicated by the Wald test results are health access, population, Village Original Revenue, allocation of development expenditure, allocation of community empowerment expenditure. Quadrant analysis result shows the comparison between Poverty Percentage to the amount of transfer revenue. The results are fairly even in the four quadrants. In Quadrant II there are 58 villages, with poverty percentage > 40 percent and low transfer income. In Quadrant III which means that the poverty level is low then the value of transfer income is also low with the number of villages is 57. The number of villages in quadrant I is 20 villages with high poverty and low transfer income. The villages in quadrant IV are 17 villages. The villages in quadrant IV are villages with high transfer revenue and also high poverty rates. The conclusion of this research is poverty indicator is no longer focused on economy but also concerning structural, institutional, health and government policy aspects. Development planning needs to be done better so that the village budget can be used as much as possible for the welfare and independence of the community. It is important to the villages to allocate more funds to the populist economic development sector.Keywords: Population, Infrastructure, Expenditure, Revenue, PovertyJEL Classification:H72, I38
Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur Meilissa Ike Dien Safitri; Candra Fajri Ananda; Ferry Prasetyia
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 2 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v6i2.339

Abstract

Penelitian ini tujuannya yaitu meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai proxy dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian ini menggunakan PVECM (Panel Vector Correction Model) di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital).
Dana otonomi khusus Papua, tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak Terbit Nur Fatahillah; Candra Fajri Ananda; Ferry Prasetyia
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 6 No 4 (2021): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/itrev.v6i4.429

Abstract

As an asymmetric decentralization instrument, special autonomy fund has a crucial contribution to achieve the development goals as well as being written at Law 21/2001 about Papua Special Autonomy. However, its application was not optimized enough in due to misallocation of local expenditures suited to constitutional requirements which affected to inequality of local development’s level. Although the level of development is expected to influence the local tax capacity improvement as a representative of independent and sustain funding resources. This study aims to investigate the impact of special autonomy fund to tax capacity at 40 of 42 municipalities in Papua and West Papua Province from 2010 until 2019. Using balanced panel assumption and two-stage least square (2SLS) method which expected the endogeneity on level of development variable that can be mentioned as one of taxable capacity, the result showed that there was not a simultaneity problem with any evidence said special autonomy fund effected indirectly to tax capacity. Instead, its fund had an incentive on increasing per capita income. Yet, the improvement of per capita income cannot affect the local tax capacity significantly. Several policy recommendations that can be given with this study are adjustment process in local government expenditure allocation which suited with current constitutional documents, optimization in productive sectors, also tightening and re-evaluating from the planning process until supervising and responsibility process in revenue, expenditure, administration, and institutional sides.
The Development of Tourism Towards Poverty Alleviation in Batu City Yeni Astiyanti; Candra Fajri Ananda; Moh Khusaini
e-2477-1929
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ijleg.2020.006.01.5

Abstract

The purpose of the tourism development is to reduce poverty and unemployment. Tourism sector in Batu City is increasingly characterized by an increasing the number of tourism destinations and the tourists. Tourism in Batu City is developed through capital and community base have some impacts to the development. In 2014, there was a decrease in poverty rate by 12,28%, while the amount of unemployment in Batu City increased by 0,11%.  The due to aims of this research are to analyze the development of tourism in Batu City so did how its impact to the poverty in this city is using Partial Least Square Analysis. Based on the result of the analysis is known that the development of tourism in Batu City categorized as consolidation phase. The other result is tourism development due to both capital and community based is still not able to reduce poverty significantly. The development has provided more benefit is creating employment and higher impact comes from community-based tourism. The development of tourism in Batu City to further prioritize community-based tourism so that people can directly get the impact of tourism development.
Factors Affecting the Fiscal Independence of District City In East Java Iswadi Mudrosanto; Candra Fajri Ananda; Susilo Susilo
e-2477-1929
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ijleg.2020.006.01.4

Abstract

The fiscal independence can be understood as the allocation of the right to decide the amount and structure of the revenues and expenditures, the planning and also the execution of budgets. Furthermore, the ratio of local own revenue to total regional revenue not only reflects the financial condition but also a measure of independence, the ability to meet own needs, the ability to invest and also reflect the potency of economy. This study aims to analyze the effect of capital expenditure, investment, household consumption, and labor toward economic growth and to analyze the effect of economic growth towards the fiscal independence. This research used panel data which used the unit of analysis the districts and cities in East Java Province in the period of 2010 to 2014. This research used Simultaneous Equation Analysis Model with Two Stage Least Square (2SLS) method. The empirical results revealed that partially capital expenditure has a negative effect towards economic growth, investment and household consumption have a positive and significant effect toward economic growth, while labor insignificantly affect towards economic growth. Meanwhile simultaneously, capital expenditure, investment, household consumption, and labor have a positive and significant effect towards economic growth. Furthermore, the empirical results revealed that economic growth has a positive and significant effect towards the fiscal independence.