Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe Arianti, Raras Santika; Anasthalia, Deva; Savana, Lintang; Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3920

Abstract

Sengketa pencabutan izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) menjadi perhatian publik karena menyangkut legalitas tindakan administratif pemerintah, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak masyarakat di wilayah pulau kecil yang rentan secara ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 dan menelaah akibat hukumnya terhadap kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta status izin usaha PT TMS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan judex facti karena menemukan cacat prosedural yang signifikan dalam proses penerbitan izin. Cacat tersebut meliputi tidak dilibatkannya masyarakat terdampak dalam penyusunan AMDAL, tidak terpenuhinya persyaratan pengelolaan pulau kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta ketiadaan rekomendasi wajib dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pertimbangannya, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan keadilan ekologis untuk menilai potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi di Pulau Sangihe. Implikasi hukum dari putusan ini adalah kewajiban bagi Kementerian ESDM untuk melakukan pemulihan administratif, memperbaiki mekanisme evaluasi izin, dan memperketat implementasi asas legalitas dalam seluruh proses perizinan tambang. Sementara itu, izin operasi PT TMS dinyatakan batal baik secara formal maupun substantif sehingga tidak dapat dipulihkan. Apabila PT TMS berniat melanjutkan kegiatan, perusahaan tersebut hanya dapat mengajukan permohonan perizinan baru melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Constitutionalism as A Design For Limiting Power in The Era of Post-Truth Democracy Martitah, Martitah; Hidayat, Arif; Gusthomi, Moh. Imam; Septiani, Niken; Putra, Tegar Islami; Yusoff, Rahmawati Mohd
Indonesian State Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Indonesian State Law Review, October 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v8i2.30529

Abstract

The principle of constitutionalism is the main pillar in maintaining the balance of power and upholding the rule of law in a democratic system of government. In the Indonesian context, the dynamics of state administration show that this principle is increasingly relevant, especially amid the trend of widening executive and legislative powers and the challenges of the post-truth era of democracy. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, reviewing various literature and research results from 2020 to 2025 to understand the urgency, implementation, and challenges of constitutionalism in limiting power in Indonesia. The discussion begins with an elaboration on the nature of constitutionalism and its function in democracy, followed by an analysis of the mechanism for limiting power as a manifestation of constitutional principles, as well as the issue of term extension as an early symptom of the erosion of these principles. Furthermore, new challenges in the digital era involving the influence of technology and oligarchy in shifting the meaning of constitutionalism to mere formality are examined. The findings show that the weakening of the principle of constitutionalism does not only occur through normative violations, but also through political engineering of power hidden in the practice of procedural democracy. Thus, strengthening constitutionalism through legal reform, strict institutional control, and public political literacy is an urgent agenda in maintaining the integrity of a healthy and equitable democratic system.
Development of the National Food System through Digitalization and Downstreaming to Strengthen National Food Security Fikri, Muhammad Adymas Hikal; Novita, Yustina Dhian; Gusthomi, Moh. Imam
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 2 No. 2 (2023): July-December, 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v2i2.40200

Abstract

Geopolitical tensions in countries have triggered uncertainty in global financial, resulting in inflationary which could to global energy and food crisis, including for Indonesia. This condition must addressed with appropriate policies , one of which is the development of a digitalization and agricultural downstream system. This article used the qualitative description method, the objective of the article is presented in comprehensive manner regarding the overview of food security in Indonesia, urgency and implementation digitalization and downstream-agriculture. In-2022, Indonesia's food security index will experience decline from the previous year. This decrease was caused mainly due to decrease in food quality and safety scores.The agricultural digitalization and downstream system allows Indonesian agriculture to be further developed so that farmers gain understanding of the required land use, but the results are satisfactory and the costs are more efficient. Agricultural digitalization interpreted as changing way things are done in aspects of agriculture, from processing to marketing.Meanwhile, downstreaming is carried out by developing agricultural activities to strengthen product processing processes, as well as developing technology in processing industry sector by strengthening the bargaining position of agricultural-based processed products. Digitalization and downstreaming can implemented through digitalization upstream and downstream from production, post-harvest, warehousing, processing, marketing and financing in the food sector through optimizing the role of MSMEs. This is realized by preparing business model digital farming through distribution smart green houseto MSMEs, distribution smart farming to food clusters, distribution of post-harvest processing machines, digitalization of product marketing with start up agriculture, to market digitalization.
Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional Anggara, Satrya Ramadhan; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan e-Court dalam perkara perdata sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum dalam proses beracara di pengadilan, mengkaji urgensi penerapan e-Court dalam pemenuhan hak konstitusional atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi, serta menganalisis berbagai tantangan konstitusional dalam implementasi e-Court perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU No. 48 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 7 Tahun 2022, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan sistem e-Court dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court dalam perkara perdata membentuk mekanisme administrasi dan persidangan elektronik yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Court menjadi kebutuhan penting dalam sistem peradilan perdata karena mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlacakan proses beracara sehingga memperkuat keadilan dan kepastian hukum yang menjadi bagian hak konstiusional. Meskipun begitu, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan infrastruktur teknologi, keterbatasan literasi digital, persoalan validitas bukti elektronik, perlindungan data pribadi, serta keterbatasan akses bagi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan sistem peradilan elektronik ke depan.