Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Tradisi Pesondo dalam Pengobatan Pada Masyarakat Kulisusu Kabupaten Buton Utara Irawati; Rahmat Sewa Suraya; La Ode Marhini; Samsul
LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 No 2, Desember 2025
Publisher : Jurusan Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya, Univeritas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/xy945h09

Abstract

Pesondo adalah kebiasaan yang dilakukan ketika anak tertua-yang berusia sekitar tujuh tahun-mencapai usia tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu  untuk mendeskripsikan proses, tahapan, fungsi, serta nilai yang terdapat dalam tradisi pesondo dalam pengobatan pada masyarakat Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualiatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk penentuan informan menggunakan teknik Purposive sampling. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Pesondo melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap awal penentuan waktu, tahap pelaksanaan yang berlangsung selama dua hari, hari pertama berupa pembuatan pakanama dan hari kedua merupakan inti pelaksanaan tradisi serta tahap akhir berupa pembacaan doa. Tradisi ini memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks pengobatan, antara lain fungsi religi sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan, fungsi sosial yang mempererat hubungan masyarakat, serta fungsi sebagai sarana komunikasi baik antaranggota komunitas maupun melalui simbol-simbol ritual. Selain itu, tradisi Pesondo juga mengandung berbagai nilai yang berkontribusi pada pembentukan karakter masyarakat, yaitu nilai komunikatif, nilai religi, nilai tanggung jawab, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai keingintahuan, dan nilai kejujuran.
Pertanggungjawaban Pidana atas Kebocoran Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi Hasan Husri; Samsul
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 20 No 1 (2026): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/fk5vwp69

Abstract

The rapid development of information and communication technology has led to an increased use of electronic systems for managing personal data across various sectors, both public and private. Alongside this progress, the risk of personal data breaches has also risen, potentially causing material and immaterial losses and threatening individuals’ privacy rights. This study aims to analyze the regulation of criminal liability for personal data breaches by electronic system providers and to examine the application of such liability within the framework of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs a normative juridical method by analyzing legal norms contained in legislation, legal doctrines, and relevant scientific literature related to personal data protection and criminal law. The results indicate that the Personal Data Protection Law provides a comprehensive legal framework governing the rights of data subjects, the obligations of data controllers, and criminal sanctions for unlawful acts such as obtaining, disclosing, or using personal data without authorization. Criminal liability may arise if the elements of unlawful conduct and fault whether intentional or negligent are established. Furthermore, criminal liability for personal data breaches can be imposed on both individuals and corporations. Individual liability applies to parties who directly commit unlawful acts, while corporate liability may arise when breaches occur due to weak internal policies, inadequate security systems, or negligence in the management of personal data. However, the enforcement of criminal liability still faces several challenges, including difficulties in proving fault and causation, technological complexity, limited law enforcement capacity in digital forensics, jurisdictional issues in cross-border cases, and the lack of standardized technical security measures. In conclusion, although the legal framework governing criminal liability for personal data protection in Indonesia is relatively adequate, its effectiveness depends on stronger implementation, clearer technical regulations, and improved compliance among electronic system providers.