Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Kekuatan Pembuktian Data Phisik dan Data Yuridis dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Anom, I Gusti Ngurah; Artajaya, I Wayan Eka
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.557 KB)

Abstract

Untuk merealisasikan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dilaksanakan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Salah satu prosedur pelaksanaan PTSL adalah pengumpulan Data Yuridis dan Data Phisik kepada Panitia Ajudikasi, dan kemungkinan data tesebut dipegang oleh dua subyek hukum yang berbeda. Data mana yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, Data Phisik atau Data Yuridis?
Moralitas Persidangan Perkawinan di Bawah Umur Dalam Penguatan Kualitas Perkawinan Di Kota Denpasar Anom, I Gusti Ngurah; Hengki, I Gusti Bagus; Vijayantera, I Wayan Agus; Putra, I Kadek Aditya Anggara; Suartini, Ni Made
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11202

Abstract

Bermula dari fenomena sing beling sing nganten di Bali yang berdampak pada terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar mengakibatkan munculnya permohonan perkawinan di bawah umur pada lembaga peradilan di Kota Denpasar. Kehamilan di luar perkawinan berpotensi dikabulkannya permohonan perkawinan dibawah umur di Pengadilan. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk menjelaskan moralitas persidangan perkawinan di bawah umur dalam upaya menguatkan kualitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun kuesioner. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa kehamilan di luar perkawinan menjadi latar belakang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur pada Lembaga Peradilan di Kota Denpasar. Moralitas persidangan permohonan perkawinan di bawah umur terlihat pada peran dan tanggung jawab hakim dalam memberi nasehat perkawinan serta memberikan edukasi dampak perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sejati dalam menguatkan kualitas perkawinan yang tergolong prematur. Hal ini juga mencerminkan sistem penegakan hukum yang dilakukan sebagai penegakan hukum yang progresif, dimana Hakim selain berintegritas dalam menjalankan tugasnya tentu juga harus bermoral baik dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. 
The Leadership Model of Customary Village Based On Gender Equality Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Anom, I Gusti Ngurah; Apriliani, Kadek; Unzila, Sandy Annisa; Widiani, Gusti Ayu Eka
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4478

Abstract

The leadership of Balinese customary village is highly patriarchal so the position of the women in the leadership system is merely a subordinate of the man. It is an issue since the leadership development of the modern era does not discriminate against gender. This discrimination leads this study to formulate a new concept concerning leadership in customary villages based on gender equality. This study used the social-legal method. An interdisciplinary study is a hybrid of a grand study concerning the jurisprudence and science of law from a societal perspective. This study formulated a customary village leadership based ongender equality. This formulation was formed by implementing functions of the customary village comprehensively in form of the Woman Association (Pakis) as a new organization which empowers Balinese women. Pakis should make programs to empower and develop leadership for Balinese women, especially in the customary village leadership. Besides that, the nyentana marriage system that transforms the role of purusa (man) to be predana (woman) must be implemented comprehensively in Banjar so the woman who conducts this marriage system takes the position as a man and her name is listed in Banjar. The final formulation is by duplicating the leadership pattern in sekeha teruna teruni which has concerned with gender equality.