Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.296

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Lentera Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Sociological Jurisprudence Journal Indonesian Journal of Law and Society The Journal of Contemporary Sociological Issues (CSI) Jurnal Konstitusi Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Penelitian Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Jurnal Kajian Konstitusi PUSKAPSI Law Review Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Legislasi Indonesia

Antikowati Antikowati

Fakultas Hukum Universitas Jember

Author-ID : 229881

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan Prayulianda, Helga Anton; Antikowati, Antikowati
Lentera Hukum Vol 6 No 1 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i1.8428

The President issued a Presidential Regulation concerning visa-free visits to 179 countries aimed at advancing the economy. Referring to Presidential Regulation 21 of 2016 concerning Free Visit visa, in which Article 3 paragraph (1) that the recipient is free of a Visit visa is exempt from the obligation to have a Visit visa to enter Indonesian territory. As well as Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) states that foreign tourists will be given permission to stay for a visit for 30 days but cannot extend the period of the visa exemption or convert it into another residence permit. Although the regulation will attract many foreign tourists to visit Indonesia, over time many of them have misused the right. This article found that the increasingly high demand and supply of labor made use of the visa-free policy gap that visited, leading to the emergence of increasingly massive illegal foreign workers. This is clearly a bad impact on Indonesia. So this article seeks to formulate how to improve the oversight mechanism for misuse of visa-free visits that could potentially harm the state. Keywords: Supervision, Foreign Nationals, Visa-free Visit

Urgensi Keberadaan Wakil Menteri di Indonesia Aliyah, Prita; Antikowati, Antikowati
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Abstract As President whose own the prerogative rights in order to doing governmental affairs, besides Vice President, President also assisted by Minister, it is regulated on Article Number 17 of Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Nor, the authority of appoint the ministers in the cabinet, President also has the authority to appoint the Vice Minister but this authority only can applied on particular circumstances which regulated on Article Number 10 of Law No. 39 Year 2008 about Ministry of State. As the history told, that seat of Vice Minister is has existed since the first year of Presidency of Soekarno, after the Independent Day. Yet, by the time goes the issues about Prime Ministry has regulated in Law No. 39 Year 2008 about Ministry of State and also in Presidential Decree No. 47 Year 2009 about Formation and Organizations of State Ministries. As the factual in reality practical, the appoint of Vice Minister gain the Pros and Contras for the society, because it impress the public the imagination of being political appointee as a gift for support coalition of the cabinet. The existences of Vice Minister is to assisted the Minister with the urgency situation, supposed to assisted in particular circumstances. This article aims to understanding and explain the main issues by using normative constitutional research method and legal approach method. Keywords: The urgency of Vice Minister, Ministry Effectiveness and Efficiency, Vice Minister Appointee Regulations. Abstrak Dalam hak prerogatifnya sebagai Presiden dalam menjalankan tugasnya, selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kewenangannya dalam mengangkat Menteri, Presiden juga memiliki kewenangan dalam mengangkat Wakil Menteri, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam penerapannya dengan sesuai fakta terjadinya pengangkatan Wakil Menteri menuai Pro dan Kontra bagi para rakyat karena dalam pengangkatannya terkesan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan hadiah politik yang dimanfaatkan dan diberikan hanya untuk para koalisi pendukung kabinet. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut penelitian ini memberikan gagasan melalui rumusan masalah berupa pengkajian hukum mengenai urgensi dan fungsi pengangkatan jabatan Wakil Menteri, serta pertimbangan upaya hukum dalam memberikan batasan dalam pengangkatan Wakil Menteri melalui pengaturan hukum mengenai persyaratan dalam pengangkatannya. Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Dengan adanya pengaturan mengenai pengangkatan wakil menteri diharapkan untuk tidak dijadikan sebagai jabatan yang digunakan untuk mengakomodasi koalisi pendukung kabinet alias menjadikan posisi wakil menteri sebagai hadiah politik. Selain itu, dalam penerapannya Presiden selaku kepala pemerintahan semestinya mempertimbangkan syarat yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri. Maka dengan kesimpulan dalam penelitian ini membuahkan saran yaitu, seharusnya meskipun dalam kewenangannya Presiden mengangkat Wakil Menteri perlu adanya penilaian yang mempertimbangkan kefektivitasan dan keefisiensi keadaan suatu Kementerian dan seharusnya posisi Wakil Menteri harus memiliki syarat yang diatur secara tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Guna menghindari terjadinya rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, seharusnya pemberlakuan syarat Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Sehingga secara konstitusi terdapat batasan Presiden dalam kewenangannya.

Endlessness of Statelessness Sanubari, Robindra Akhmad; Antikowati, Antikowati; Yunita, Fenny Tria
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 5 No 1 (2024): May 2024
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/idj.v5i1.44563

Citizenship Status is a human right and is crucial for people to receive protection from the state. Human rights are a fundamental element of the state, and citizenship status creates a mutual relationship between citizens and their country. Everyone must have citizenship because the relationship between the state and the citizen grants legal certainty. This study aims to determine and analyze the legal protection of stateless persons living and settling in Indonesia. Additionally, this article examines what legal remedies are available to stateless persons to obtain citizenship status in Indonesia. This research is normative research based on societal norms. The research type is based on the absence of regulation concerning non-stateless persons in Indonesia in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship and Government and Regulation No. 2 of 2007 concerning the Procedure to Obtain, Lose, Cancellate, and Retrieve Indonesian Citizenship. Based on the research results, it can be concluded that stateless persons in Indonesia (pid) are protected by the principles of anti-apatride and the concept of maximum protection. Consequently, the government has the discretion to ensure that former citizens and their descendants who lost Indonesian citizenship can recover their status as Indonesian citizens. Keywords: Citizenship, Human Rights, Stateless Persons, Statelessness.

Kekuatan Sertipikat Hak atas Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Antikowati, Antikowati; Rohmati, Ulfa; Eskanugraha, Andika Putra
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 2 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, dan sertipikat tersebut sah sebagai alat pembuktian mutlak serta tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Kalimat “tidak dapat diganggu gugat” tersebut yang kemudian berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi pihak ketiga apabila ia merupakan pemilik sah atas bidang tanah yang dijadikan objek pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan akibat hukum jika ada pihak yang berkeberatan terhadap bukti kepemilikan benda pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan analisis deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebabkan jika ada pihak yang berkeberatan dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. objek pengadaan tanah, maka pihak tersebut akan kehilangan hak atas tanah beserta ganti kerugiannya. kerugian atas pelaksanaan pengadaan tanah apabila pihak yang berkeberatan dapat memberikan bukti-bukti lain yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Pendaftaran Tanah; Pembebasan Tanah.A land title certificate is a strong piece of evidence as stated in statutory regulations, and the certificate is valid as absolute evidence and cannot be contested in the future. The sentence "cannot be contested" then has the potential to give rise to injustice for third parties if they are the legal owners of the plot of land that is the object of land acquisition. This research aims to determine the compatibility of the law regarding land acquisition for development for public purposes with the land registration system in Indonesia and the legal consequences if there are parties who object to proof of ownership of land procurement objects for development for public purposes. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. Method of collecting legal materials through literature study with deductive analysis. From the research results, it can be concluded that the law regarding land acquisition for development for the public interest is not in accordance with the land registration system in Indonesia, which causes parties to object to the certificate as proof of ownership. the object of land acquisition, then the party will lose rights to the land along with compensation. losses due to the implementation of land acquisition if the objecting party can provide other evidence that can weaken the evidentiary strength of the certificate.Keywords: Certificate; Land Registration; Land Acquisition.

Inkonsistensi Pengaturan Pelaksanaan Parate Eksekusi Objek Hak Tanggungan atas Tanah Ramadhani, Nuzul Putri; Antikowati, Antikowati; Soetijono, Iwan Rachmad
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 1 No 2 (2021): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Parate eksekusi merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji. Akan tetapi di dalam prakteknya pelaksanaan parate eksekusi sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau yang biasa disebut UUHT sering terkendala. Hal ini dikarenakan terdapat inkonsistensi mengenai mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate eksekusi. Inkosistensi ini terlihat apabila Pasal 6 UUHT dihubungkan dengan Penjelasan Umum angka 9 jo Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. Inkonsistensi dalam peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inkonsistensi pengaturan parate eksekusi hak tanggungan dalam UUHT dan formulasi hukum yang tepat untuk mengatasi inkonsistensi terhadap pelaksanaan parate eksekusi objek hak tanggungan atas tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan antara ketentuan pada Pasal 6 dengan Penjelasan Umum angka 9 dalam UUHT bahwa Penjelasan Umum angka 9 jo Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT tidak relevan apabila digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan parate eksekusi, dan formulasi hukum untuk mengatasi inkonsistensi ini yaitu dengan melakukan revisi materi muatan UUHT khususnya pasal-pasal yang bermasalah.Kata Kunci: Inkonsistensi; Parate Eksekusi; Formulasi Hukum.The execution parate is the easiest and speedy means of execution for creditors to repay debts when debtors are promised. In practice, however, execution of the execution as section 6 the land bill and materials related to the ground or commonly called the uuht were often hammed. This is because there are inconsistencies in the formal mechanisms or rules of the execution of the execution. The inconsistency is seen when chapter 6 is linked with the general explanation of Jo chapter 14 verse 2 and verse 3. Inconsistencies in the rules can create legal uncertainties in society. The purpose of this study is to identify inconsistencies in the arrangement of the parate, uuht, and proper legal formulations to overcome the tariff for the execution of the property-rights object. The method used was normatif juridical research, using a regulatory and conceptual approach. The result of this study is when a clause of chapter 6 is incorporated with the general explanation of the number 9 in the uuht that the general explanation of the number 9 is section 14 of verses 2 and 3 of the uuht is irrelevant to use asa basis for the law of executing the parliament of execution, and legal formulation to address this inconsistency by making a revision of the uuht content particularly the troubled chapters.Keywords: Inconsistency; Parate Execution; Legal Formulation.

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak Widiyaningtyas, Karina Putri; Antikowati, Antikowati
Jurnal Kajian Konstitusi Vol 2 No 1 (2022): JURNAL KAJIAN KONSTITUSI
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Seiring meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Demak pada tahun 2020, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai lembaga yang melindungi anak sangat diperlukan untuk memperkecil kasus anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Namun, setelah dilakukan penelitian, peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak masih kurang maksimal karena keterbatasan fasilitas dan penerapan peraturan yang masih kurang, sehingga menyebabkan belum maksimalnya peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini dilihat melalui kewenangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaupaten Demak, yaitu melalui upaya preventif dan represif bagi anak untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung fasilitas agar memudahkan masyarakat mendapatkan edukasi dan melakukan pelaporan dengan tujuan pencegahan dini terhadap kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah bekerja sama dengan Forum Anak Demak (FADEM) sebagai pelopor kegiatan positif bagi anak di Kabupaten Demak yang didukung oleh kegiatan edukasi mengenai kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak agar memberikan pemahaman terhadap anak.Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak; Forum Anak Demak.As cases of violence against children increase in Demak Regency in 2020, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service as an institution that protects children is very necessary to reduce cases of child victims of violence. This research uses a sociological juridical research type using a statutory approach. However, after research was conducted, the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service was still not optimal due to limited facilities and inadequate implementation of regulations, resulting in the role of the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service not being optimal. The results of this research are seen through the authority of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection, Demak Regency, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and handle children who are victims of violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for people to get education and carry out reporting with the aim of early prevention of violence against children. The Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency which is supported by educational activities regarding violence by the Demak Regency Women's Empowerment and Child Protection Social Service to provide understanding to children.Keywords: Children; Violence; Social Service for Women's Empowerment and Child Protection Demak Regency; the Demak Children's Forum.

Kepastian Hukum Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan Sharfinda, Nisriina Milla; Antikowati, Antikowati; Prakoso, Bhim
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v7i2.5060

The ratification of Law 6/2023 creates a new norm for granting HGU, which is stated in Article 129 Paragraph (2) that the right: to cultivate; build use; and use, can be provided on top of HPL. Based on the closing provisions of Law 6/2023 Article 184 which states that all implementing regulations remain in force as long as they do not conflict with government regulations in place of this law, PP 18/2021 is still valid. The government regulation states that in Article 8 Paragraph (1) HPL can be granted HGU. This can result in abuse of authority as has occurred in the general transmigration program for West Java residents to Riau Province in East Tambusai Village, Kampar Regency, the Regional Government of Riau Province part of the transmigration management land was carried out in collaboration with PT Pancasurya Agrindo. The research carried out was to analyze the implementation of granting HGU applications above HPL to determine the basis and legal certainty of HGU above HPL. This research using the normative juridical research method found the problem related to the basis and the legal certainty of HGU above HPL. Legal certainty from HGU above HPL is not optimal if based on the analysis of existing cases, because the application article for the issuance of HGU above HPL does not provide space for people who object to the issuance of HGU certificates. Legal certainty will be implemented if the law related to the implementation of HGU above HPL is effective.

Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes Ningrum, Dian Ayu Widya; Al Khanif, Al Khanif; Antikowati, Antikowati
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1924

This article aims to find the ideal format to implement the Constitutional Court (MK) decision through the principle of erga omnes. The erga omnes aims to guarantee the protection of human rights for all citizens. However, the principle of erga omnes cannot be implemented properly due to the gap between adressat and the verdict issued by the MK. This inconsistency and disobedient will result in decline of the erga omnes. An ideal system is needed to improve the application of the Constitutional Court's decisions in accordance with the principle of erga omnes. The results showed that to maximize the principle of erga omnes requires cooperation between the MK and other state institutions or adressat. This can be combined with the implementation of judicial deferral and the provision of deadlines for the follow-up of decisions imposed on adressat as a representation of determining legal boundaries and certainty.

Constitutional Question dan Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Albanna, Syedna Ahmad; Antikowati, Antikowati; Wada, Igam Arya
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.5030

The constitutional rights of citizens are the main rights that should be protected and guaranteed by the state. However, in practice, there are still several violations of the constitutional rights of citizens in Indonesia, for example in the process of making legal products, namely laws and regulations, which do not include participation from citizens and the increasingly narrowing of citizens' right to freedom in expressing their suggestions and input in public. . Seeing the problems above, researchers try to provide recommendations by internalizing adjudicating Constitutional Question and Constitutional Complaint cases as one of the powers of the Constitutional Court. This research is very important as a basis for state officials in guaranteeing the constitutional rights of citizens in the future. This research uses normative legal methods and a statutory approach. The data collection method was carried out using library research. The results of the research found legal facts that the concepts of Constitutional Question and Constitutional Complaint had not yet been adopted as part of the authority of the Constitutional Court and found several dynamics of violations of citizens' constitutional rights. In practice, the Constitutional Court only has the authority to hear and decide cases where the applicant feels disadvantaged by the existence of the law, not by state officials. Researchers recommend synergies in increasing the accessibility of public services for handling Constitutional Court cases online as well as the implementation of adjudicating Constitutional Question and Constitutional Complaint cases in Indonesia.

RECRUITMENT POLICY OF CIVIL SERVANT CANDIDATES OF THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY FOR DIASPORA APPLICANTS WITH INDONESIAN CITIZENSHIP: KEBIJAKAN REKRUTMEN CPNS KEMENDIKBUDRISTEK TERHADAP PELAMAR DIASPORA BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA Putra Pratama, Nawangga; Antikowati, Antikowati; Tua Sagala, Christo Samurung
Constitutional Law Society Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/cls.v3i2.73

In this study, researchers used the Yuridis-Normative legal research and writing methodology by using 3 (three) approaches, including conceptual approaches, statutory approaches, and comparative approaches. This research discusses the opportunities for Diaspora with Indonesian citizenship in the recruitment of Civil Servant Candidates for the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The legal issues raised in this research are as Diaspora with Indonesian citizenship are part of Indonesian citizens who are constitutionally valid so that their rights and obligations apply absolutely based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The issues discussed are the recruitment mechanism to accommodate the participation of Indonesian Diaspora who apply in the general formation and the continuation of studies for Diaspora who have passed the CPNS recruitment. Moreover, in this case, the Diaspora is not regulated in general formations, but special formations.

Co-Authors Adisty, Septiani Jessica Al Khanif Al Khanif Al Khanif, Al Khanif Albanna, Syedna Ahmad Aliyah, Prita Andri Setiawan Andri Setiawan Aninda Novedia Esafrin Bayu Dwi Anggono Dian Ayu Widya Ningrum Eskanugraha, Andika Putra Farid, Mifta Firdaus, Faris Ahlul Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Handono, Mardi Irmajayanti, Maulida Zulia Jumantoro, Tegar Raffi Putra Muhammad Bahrul Ulum Ningrum, Dian Ayu Widya Nugraha, Reyka Widia Prakoso, Bhim Prayulianda, Helga Anton Putra Pratama, Nawangga Ramadhani, Nuzul Putri Ratih Listyana Chandra Rohmati, Ulfa Rosita Indrayati Sanubari, Robindra Akhmad Sekar Dani Ajeng Adinda Sharfinda, Nisriina Milla Siti Maimunawaroh Soetijono, Iwan Rachmad Sudaryanto, Totok Tua Sagala, Christo Samurung Wada, Igam Arya Widiyaningtyas, Karina Putri Yunita, Fenny Tria Yuri Sulistyo

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search