Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.353
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Hamid, Hayatun
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIVITAS PELAKSANAN MEDIASI ONLINE DAN MEDIASI OFFLINE PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKABUMI DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Juanita Dewi, Ni Putu; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.%p

Abstract

 Data dari berbagai sumber menyebutkan terjadi peningkatan dalam angka perceraian pasca berakhirnya pandemic COVID-19 termasuk di Kota Sukabumi dan Bandung Jawa Barat sebagai dua kota penyumbang kenaikan angka perceraian. Meningkatnya angka perceraian tentu berdampak terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Efektivitas Mediasi Offline dan Mediasi Online terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi secara Online.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi secara offline dan online di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan analisa data kualitatif deskriptif dengan metode penelitian mengambil data primer dengan wawancara mendalam kepada mediator hakim, panitera pengadilan agama, di Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Agama Bandung serta melakukan observasi serta telaah dokumen terkait mengenai efektivitas pelaksanan mediasi secara offline dan online di kedua pengadilan agama tersebut.Hasil penelitian didapati bahwa para pihak dalam mengajukan gugatan perceraian cenderung lebih banyak memilih melaksanakan mediasi secara offline dibandingkan dengan melaksanakan mediasi secara online/elektoronik namun karena faktor utama keberhasilan mediasi adalah berasal dari tekad kuat para pihak atau salah satu pihak untuk tetap melakukan perceraian maka mediasi cenderung tidak berhasil di dua Pengadilan Agama tersebut. Terdapat saran mengenai pelaksanaan mediasi secara offline dan online di Pengadilan Agama Sukabumi dan pengadilan Agama Bandung yaitu adanya penambahan sumber daya manusia yang ahli dalam komputerisasi untuk pelaksanaan mediasi secara online serta penambahan fasilitas untuk mendukung mediasi secara elektronik/online serta perlunya sosialisasi berkala mengenai manfaat dan tata cara mediasi khususnya mediasi secara elektronik/online kepada masyarakat dan agar dapat ditindaklanjuti dan diterapkan di dua pengadilan agama tersebut. Hasil Penelitian ini akan dipublikasikan dalam jurnal ilmu hukum yang terakreditasi secara nasional.
KEWENANGAN PARTAI POLITIK NON PARLEMEN DALAM MENCALONKAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUISAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 60/PUU-XXII/2024 DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI Suryana Usman, Anang; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3891-3904

Abstract

Partai politik merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau penguasa. Salah satu tugas dan fungsi dari partai politik adalah melakukan pengkaderan atau kaderisasi demi untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Secara harfiah partai politik merupakan sarana untuk mengajukan calon-calon pemimpin bangsa yang akan berkontestasi dalam pemilu ataupun pilkada. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada syarat minimal peroleh kursi di Parlemen bagi partai politik yang hendak mengusung kadernya sebagai calon presiden atau kepala daerah. Persyaratan tersebut tentu akan menutup peluang partai politik yang sama sekali tidak memiliki kursi di parlemen. Putusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2024 yang memberikan putusan bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen dapat mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah. Putusan tersebut tentu  memberikan angina segar bagi iklim demokrasi di Indonesia sehingga masyarakat dapat memilih para calon kepala daerah dengan calon-calon yang lebih variatif.            Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengedepankan lebih kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.            Dalam penelitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa kewenangan partai politik non parlemen dalam mencalonkan kepala daerah telah sesuai dengan prinsip demokrasi mengingat setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN INDONESIA DALAM JAMINAN PRODUK HALAL DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bella, Fitria Nita; Hamid, Hayatun; Gandari K., R.Pursita Ayu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i8.2025.3482-3490

Abstract

Negara republik Indonesia memiliki cita-cita untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah negara republik Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya adalah dengan memberikan jaminan produk halal khususnya yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama Islam. Dalam ajaran islam ada beberapa jenis makanan yang haram atau dilarang untuk dimakan. Aturan tersebut tentu memberikan dampak terhadap sajian makanan yang akan dikonsumsi oleh umat islam dimana makanan tersebut harus terbebas dari unsur-unsur yang haram seperti misalnya daging babi. Dalam realitanya masyarakat Indonesia sering kali dikejutkan dengan beredarnya makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang diharamkan dalam ajaran islam, apalagi produk-produk tersebut dijual secara bebas tanpa ada filter atau keterangan bahwa produk tersebut haram untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang mana metode ini menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative.Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap peredaran-peredaran makanan yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya terkait produk-produk yang di import dari negara-negara non muslim.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA SENI PARA SENIMAN KABUPATEN SUKABUMI DI ERA DIGITAL Agung Prakoso, Rahmatulloh; Nita Bella, Fitria; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2704-2711

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal, dengan akal pikiran yang dimiliki manusia telah banyak tercipta benda-benda yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran manusia yang kian berkembang dari waktu ke waktu menimbulkan sebuah gagasan bahwa setiap ide-ide atau pemikiran dari seorang manusia harus diberikan perlindungan sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dari seseorang yang memberikan kontribusi bagi kemudahan hidup umat manusia. Perlindungan terhadap hak kekayaan Intelektual mulai berkembang saat terjadinya revolusi industry di daratan Erofa. Perlu kita ketahui bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelktual bukan hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat benda-benda konkrit akan tetapi ide-ide atau gagasan-gagasan pun termasuk kedalam item-item yang menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual.Salah satu elemen masyarakat yang perlu diberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah para seniman yang memiliki produk-produk seni yang berguna kemajuan peradaban manusia   Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.   Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa para seniman di Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap hak cipta atas karya seni yang mereka kembangkan.
ANALISIS YURIDIS PROSES KADERISASI PADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PENURUNAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Satrio Utomo, Gatot; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.444-454

Abstract

Negara demokrasi merupakan  suatu negara yang memiliki prinsip bahwa rakyat harus ikut terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu negara demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai bentuk pengejawantahan dari adanya sistem demokrasi maka dibentuklah partai politik yang bertujuan untuk mewadahi berbagai macam aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan suatu negara. Dalam realitanya partai politik seringkali melahirkan para pelaku tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa rata-rata pelaku tindak idana korupsi adalah kader politik. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan penelitian terkati korelasi antara proses kadeisasi dalam tubuh partai politik dikaitkan dengan maraknya kader partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis ialah metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya korelasi antara proses kaderisasi pada partai politik dengan maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kader partai politik. Penulis berpandangan bahawa cost politik yang ahrus dikeluarkan oleh para politisi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sangatlah mahal sehingga tentu saja sang politisi harus mengganti cost yang telah ia keluarkan pada saat kampanye apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan tertentu.
Co-Authors Agung Prakoso, Rahmatulloh Alisia, Dita Ayu Ghandari, R.Pursita Bela, Fitia Nita Bela, Fitria Nita Bella, Fitria Nita Budi Heryanto Cece Suryana Dudi Warsudin Engkan, Engkan Gandari K., R.Pursita Ayu Geys Thebe, Ramzi Juanita Dewi, Ni Putu Kurnia Gunarudin, Dasep Kurnia P, Anthon Kuspiana, Yana Maulana Setiawan, Riskan Mulyati, Novi Nita Bella, Fitria Novia, Kirani Prakoso, Rahmatulloh Agung Purnama Sari, Irma Ruskawan, Abah Sari, Irma Purnama Satrio Utomo, Gatot Silaban, Benget Solihin, Jajang Sonjaya, Tarya Suryana Usman, Anang Suryana, Cece Wahyu Ferdian, Mohammad