Articles
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MEKAR JAYA KECAMATAN CIKALONG KULON KABUPATEN CIANJUR TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN PERUNDNG-UNDANGAN TENTANG PERTANAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prakoso, Rahmatulloh Agung]]>;
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Bela, Fitia Nita]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v5i1.33896
<![CDATA[Desa Mekarjaya Kecamatan Cikaong Kulon Kabuaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang dimiliki Desa Mekarjaya tersebut memiliki banyak permasalahan sosial. Diantara permasalahan yang dihadapi oleh Desa Mekarjaya adalah terjadinya beberapa kasus sengketa tanah baik antar warga masyarakat ataupun dengan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan analisis situasi diatas maka ada beberapa rumusan permasalahan mitra yang dapat di identifikasi, diantaranya: (1) Mitra belum mengetahui terkait Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indonesia (2) Mitra belum mengetahui tentang Proses Penyelesaia Sengketa Tanah Baik melalui Jalur Pengadilan ataupun di luar Pengadilan (3) Mitra belum mengetahui tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran tanah. Solusi yang diharapkan diantaranya (1) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarkat. (2) Memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Berdasarkan solusi dan target luaran dari rencana pelaksanaan program PKM pada masyarakat Desa Mekarjaya, maka tim menetapkan metode pendekatan: (1) Metode Penyuluhan dan Memberikan Konsultasi Hukum, (2) Metode Pendampingan dan bantuan hukum. Kesimpulan dari program PKM ini: (1) Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur masih belum mengetahui tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan di Indoensia (2) Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur perlu memperoleh pendampingan secara hukum dalam rangka mencari keadilan.]]>
<![CDATA[STUDI TEORITIS PENDEKATAN ASOSIASI DIFERENSIAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Sonjaya, Tarya]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v12i8.2025.3644-3652
<![CDATA[Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam potensi sumber daya alam. Potensi tersebut akan menjadi sarana utama dalam rangka mennigkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tentu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yag berkualitas. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi para generasi muda akan sangat terhambat jika generasi muda Indonesia telah terpapar penyalahgunaan narkotika. Upaya refresif serta persuasive telah banyak dilakukan oleh pemerintah akan tetapi Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih saja terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan secara khusus yang lebih meneliti terkait bagaimana terjadinya interaksi sosial antara remaja sehingga dapat terjerat penyalahgunaan narkotika.           Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.           Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa perlu adanya pendekatan secara khusus terkait penangguangan penyalahgunaan narkotika di kalagan remaja khususnya di wilayah Sukabumi. Pendekatan tersebut lebih kepada mencegah adanya interaksi sosial yang dapat mengarah pada perbuatan penyelahgunaan narkotika.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN EKSISTENSI TNAH ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENATA USAHAAN TANAH ULAYAT ]]>
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3906-3916
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Salah satu sejarah dari bangsa Indonesia yang tidak mungkin terpisahkan adalah bahwa bangsa Indonesia pernah di jajah oleh bangsa-bangsa asing selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing pada abad ke 17 di kepulauan Nusantara, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kentalnya hukum adat dalam kehidupan bangsa Indo nesia menyebabkan banyaknya kampung-kampung adat yang berdiri di negara republik Indonesia. Dalam wilayah provinsi Jawa Barat terdapat beberapa Kampung adat yang telah berdiri selama berabad-abad diantaranya Kampung adat Kasepuhan Gelar Alam yang berada di Kabupaten Sukabumi, Kampung adat Dukuh yang berada di Kabupaten Garut, Kampung adat midu’ana yang berada di Kabupaten Cianjur, serta kampung adat naga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Keberadaan kampung adat tidak akan terlepas dari tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan bagi para komunitas masyarakat adat. Tanah ulayat sendiri merupakan tanah yang ditempati oleh komunitas masyarakat adat yang hak kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki daya magis. Oleh sebab itu tanah ulayat bagi masyarkaat adat merupakan identitias yang tatk terpisahkan dari masyarkat adat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus kepada pengakuan eksistensi tanah ulayat di Kamung Naga Kabupaten TasikmalayaAdapun metode  yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang mengambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa pemerintah negara Republik Indonesia secara hukum telah mengakui eksistensi dari keberadaan tanah ulayat yang berada di Kampung Naga Kabupten Tasikmalaya hal ini terbukti dari diterbitkannya sertifikat tanah ulayat dari Badan Pertanahan Nasional.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENGALIHAN PENGELOLAAN HAK GUNA USAHA KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEIZIN BADAN PERTANAHAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Suryana, Cece]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.435-443
<![CDATA[Hak Guna Usaha merupakan salah satu instrument pengelolaan atas tanah yang diberikan oleh negara dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan produktivitas tanah yang menjadi objek garapan. Pada dasarnya HGU merupakan suatu perjanjian pengelolaan atas tanah antara orang perorangan atau Badan Usaha dengan Pihak Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional. Penerbitan sertifikat HGU sebenarnya memiliki tujuan agar pengelola tanah yang menjadi objek HGU dapat melakukan pengelolaan tanah secara maksimal. Permasalahan timbul apabila Hak Guna Usaha dialihkan kepada pihak ketiga tanpa seizing Badan Pertanahan Nasional, Hal tersebut menjadi masalah dikarenakan dalam perjanjian awal BPN hanya melakukan kerjasama dengan pihak kedua, namun ditengan jalan Pengelolaan tanah tersebut dialihkan kepihak ketiga. Oleh sebab itu tentu menjadi pertanyaan tentang bagaimana keabsahan Pengalihan Pengelolaan Hak Guna Usaha Kepada Pihak Ketiga tanpa seizing dan sepengetahuan Badan Pertanahan Nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya bahwa metode ini memberikan gambaran tentang realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengalihan pengelolaan Hak Guna Usaha tanpa sepengetahuan dan seizing Badan pertanahan Nasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar perjanjian serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Kurnia Gunarudin, Dasep]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i8.2024.3414-3424
<![CDATA[Manusia merupakan makhluk yang selalu hidup berkelompok, hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk yang akan selalu memerlukan keberadaaan manusia yang lain. Dalam kehidupan manusia yang selalu berkelompok tentu akan timbul berbagai macam konflik dan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan satu sosok individu yang mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara tegas dan bijaksana. Kepemimpinan sangatlah diperlukan dalam setiap organisasi termasuk dalam suatu negara. Sosok pemimpin dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menyelesaikan berbagai maam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya sosok seorang pemimpin dalam hal ini di negara republik Indonesia menyebabkan kriteria dan syarat-syarat pencalonan seorang presiden harus ditetapkan dalam konstitusi negara republik Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dirasa bertentangan dengan konstitusi negara republik Indoensia terkait batas usia pencalonan Presiden Wakil Presiden.           Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskritif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif.           Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa seharusnya syarat-syarat dan kriteria calon Presiden juga calon Wakil Presiden harus diatur lebih lanjut dengan Undnag-Undang serta bukan dengan putusan mahkamah konstitusi.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL CONSTITUTION QUESTION BAGI TERDAKWA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Warsudin, Dudi]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4823-4829
<![CDATA[Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus memperoleh perlindungan. Selain itu pula hak asasi manusia merupakan hak yang harus dijaga dan dihormati oleh manusia lainnya. Begitu pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dicantumkan di dalam isi konstitusi suatu negara. Di negara republik Indonesia perlindungan terhadap hak asasi manusia telah tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia maka negara republik Indonesia membentuk sebuah lembaga yang kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu melakukan uji materi terhadap Undang-Undang yang disinyalir bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada satupun warga negara republik Indonesia yang merasa di rugikan oleh Undang-Undang yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selama ini pengajuan uji materi terhada Undang-Undang yang diras amerugikan masyarakat hanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus bukan sebagai tersangka atau terdakwa. Namun bagaimana jika yang melakukan permohonan uji materi tersebut adalah seorang tersangka atau terdakwa yang sedang tersangkut masalah hukum. Realita yang telah penulis uraikan belum pernah terjadi daam sistem peradilan pidana di Indonesia., oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang berkaitan dengan constitution questions yang menjadi pengembangan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.           Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.           Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan pengembangan kewenangan yaitu constitution questions sehingga hak asasi manusia dari seorang tersangka  atau terdakwa dapat tetap terlindungi serta menjaga agar pasal-pasal yang didakwakan kepada seorang terdakwa tidak melanggar hak asasi manusia dari si terdakwa itu sendiri.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KAMPUNG ADAT KASEPUHAN GELAR ALAM KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Sonjaya, Tarya]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4900-4908
<![CDATA[           Masyarakat adat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indoensia. Keberadaan masyarakat adat telah ada semenjak negara republik Indonesia berdiri, bahkan masyarakat adat telah berdiri ratusan tahun kebelakang. Sebagai masyarkaat yang telah ada sejak ratusan tahun maka tentu saja mereka telah memiliki tata aturan atau norma tersendiri dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan. Masyarkaat adat kasepuhan gelar alam merupakan salah satu masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini. Secara geografis kampung adat kasepuhan gelar alam berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Dalam aturan masyarakat adat kasepuhan Gelar alam terdapat sebuah kearifan dimana dalam menyelesaikan permasalahan haruslah dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Jika kita amati penyelesaian permasalahan melalui prinsip kekeluargaan merupakan mekanisme dari restorative justice yang kita kenal pada saat ini.           Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarkat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative.           Hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa masyarakat adat kasepuhan gelar alam telah memiliki tata norma dalam hal penyelesaian berbagai macam permasalahan khususnya masalah pidana, dimana dalam penyelesaian permasalahan, masyarakat adat kasepuhan gelar alam lebih mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, sehingga berbagai macam perselisihan selalu diselesaikan dengan jalur perdamaian tanpa melibatkan aparat penegak hukum]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI PANAS BUMI LANGSUNG ]]>
<![CDATA[Heryanto, Budi]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Novia, Kirani]]>;
<![CDATA[Maulana Setiawan, Riskan]]>;
<![CDATA[Alisia, Dita]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.5434-5444
<![CDATA[Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Kabupaten terluas di provinsi Jawa Barat, oleh sebab itu potensi sumber daya alam di Kabupaten Sukabumi sangatlah melimpah. Salah satu potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Kabupaten Sukabumi adalah energi panas bumi. Dalam rangka menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan energi panas bumi maka pemerintah memberlakukan beberapa peraturan diantaranya peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Produktivitas Masyarakat Kabupaten Sukabumi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Energi Panas Bumi langsung. Dalam realita dilapangan pemberlakuan Peraturan menteri ESDM Nomor Tahun 2021 telah menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya Peraturan ini terlalu tinggi dalam menetapkan standar kelayakan bagi seseorang atau badan usaha yang hendak melakukan pengelolaan panas bumi secara langsung khususnya bagi masyarakat di pedessaan yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah.Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Deskriftif analisis adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa penetapan standar bagi usaha pemanfaatan energi panas bumi langsung yang ditetapkan oleh peraturan menteri ESDM nomor 5 Tahun 2021 di rasakan terlalu memberatkan bagi masyarakat tradisional yang tinggal di pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah.]]>
<![CDATA[KONSEP SANKSI TIDAK TERTULIS DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT GELAR ALAM TERHADAP TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI WILAYAH KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v11i2.2024.857-864
<![CDATA[Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum serta dapat memberikan suasana yang aman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang begitu banyak di negara Republik Indonesia ternyata tidak membuat tingkat kriminalitas menjadi menurun. Dalam konsep kepercayaan masyarakat adat gelar alam di Kabupaten Sukabumi terdapat sebuah kepercayaan tentang sanksi tidak tertulis yang mana kepercayaan tersebut ternyata menyebabkan adanya suasana aman dan tertib di kawasan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Kenyataan tersebut menjadi sebuah ironi dimana negara Republik Indonesia terdapat banyak peraturan perundang-undangan namun tidak menjamin adanya suasana aman dan tertib. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatand alam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneltian yang penulis lakukan adalah bahwa konsep kepercayaan terhadap sanksi tidak tertulis yang dipercayai oleh kelompok masyarakat adat kasepuhan Gelar Alam telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas keamanan di kawasan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, hal ini dapat terlihat dari minimnya tingkat kriminalitas di Kawasan Cisolok Kabupaten Sukabumi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TARI NYALAWENA CIANJUR SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Wahyu Ferdian, Mohammad]]>;
<![CDATA[Geys Thebe, Ramzi]]>;
<![CDATA[Ruskawan, Abah]]>;
<![CDATA[Hamid, Hayatun]]>;
<![CDATA[Purnama Sari, Irma]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v%vi%i.%Y.%p
<![CDATA[Manusia merupakan makhluk yang memiliki cipta rasa dan karsa. Dalam mewujudkan berbagai macam keinginan, maka manusia seringkali melakukan berbagai macam cara. Sumber daya alam yang tersedia di tengah-tengah lingkungan menjadi modal utama bagi manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan serta untuk melangsukan panjangnya kehidupan maka seorang manusia harus memiliki mata pencaharian. Di dunia ini terdapat berbagai macam mata pencaharian dari mulai menjadi seorang petani hingga menjadi seorang nelayan. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan samudera hindia di bagian selatan tentu memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah. Salah satu potensi perikanan yang luar biasa melimpah dikawasan Cianjur Selatan adalah dengan banyak bermunculannya ikan-ikan kecil terutama pada saat menginjak tanggal 25 dari bulan islam. Aktivtias mengambil atau menangkap ikan-ikan kecil tersebut seakan-akan membentuk sebuah tarian yang pada akhirnya terciptalah sebuah tarian yang dikenal dengan tari nyalawena. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan berbagai macam realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tari nyalawena harus memperoleh perlindungan melalui hak kekayaan intelektual dikarenakan tarian tersebut merupakan tarian has yang tercipta dari aktivitas menangkap ikan dari warga masyarkat Cianjur Selatan khususnya di masyarakat kecamatan Sindangbarang dan Cidaun.]]>
