Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI; ANAK AGUNG SRI UTARI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p01

The social participation is one of important thing that has to be considered in making the localgovernement regulation.In. Articel 53 of Act No. 10. 2004,about Making Governemen Regulation, the social partisipation has beenclearly regulated in -making governement regulation including local governement regulationSocial participation is one mode of political participation of the society in order to create good governance.So the Implementation of social participation in making governement regulation including local governementregulation has to be regulated more clearly.

Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional Gede Marhaendra Wija Atmaja; Nyoman Mas Aryani; Anak Agung Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.

MODEL PENGATURAN ANTI OBESITAS DALAM RANGKA PENGUATAN SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA I Nyoman Bagiastra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.22377

Secara regulasi, sejatinya pemerintah Indonesia menyadari akan bahaya dampak serta resiko yang ditimbulkan dari obesitas. Terlihat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji yang selanjutnya diamandemen dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Di Negara maju yaitu Amerika dan Jepang memiliki program khusus serta regulasi terkait penanganan obesitas. Malaysia merupakan yang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antiobesitas agar obesitas menurun di masyarakatnya. Roscoe Pound menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, yatu dengan membuat suatu regulasi sebagai alat untuk merekayasa sosial terkait permasalahan obesitas di Indonesia. Kata kunci : Pengaturan, Obesitas, Kesehatan Masyarakat

PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN Stefanus Denny Christianto Setiawan; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p17

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas mengenai pengaturan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu cara yang efektif untuk memberantas korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta dikaji menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diliat terdapat problematika norma yaitu adanya kekosongan norma. Korupsi saat ini merupakan kejahatan yang luar biasa karena korupsi dapat merusak dan menimbulkan dampak yang merusak pada suatu wiIayah, baik dari segi finansial maupun sosial-politik. Itu sebabnya maka negara tentu saja harus untuk mengambil sebuah hal terkait langkah yang bagus, yang tentunya dapat dilakukan melalui bangsa, khususnya dengan mengambil aset milik para koruptor dan mengembalikannya kepada negara untuk mengembalikan ekonomi negara ini memperlihatkan bahwa saat ini pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan mekanisme pidana dan juga mekanisme dari perdata. Sementara itu saat ini masih belum diatur secara jelas mengenai pengembalian aset pelaku hasil tindak pidana korupsi maka harus terwujudnya rekonstruksi regulasi terkait dengan Undang- Undang Tipikor dengan cara memperbaharui pengaturan yang sudah ada melalui Rancangan Undang-Undang Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: pengembalian, aset, tindak pidana korupsi ABSTRACT This study aims to discuss the regulation of asset return for perpetrators of corruption as an effective way to eradicate corruption. This study uses a normative juridical method and a statutory approach and is studied using a qualitative analysis method. From the results of this study, it can be seen that there is a normative problem, namely the existence of a norm void. Corruption is currently an extraordinary crime because corruption can damage and have a detrimental impact on an area, both from a financial and socio-political perspective. That is why, of course, the state must take a good step, which of course can be done through the nation, in particular by taking assets belonging to the corrupt and returning them to the state to restore the country's economy. This shows that currently eradicating corruption is regulated in Law No. 20 of 2001. The regulation on the return of assets resulting from corruption in Law no. 20 of 2001 using a criminal mechanism as well as a civil mechanism. Meanwhile, currently it is still not clearly regulated regarding the return of assets of perpetrators of criminal acts of corruption, so there must be a reconstruction of regulations related to the Anti-Corruption Law by updating existing arrangements through the Draft Law on Returning the Assets of Actors of Corruption. Key Words: return, asset, corruption

KETIDAKMAMPUAN ISTRI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Cakra Wayu Madewa; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p10

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman perihal syarat- syarat pengajuan poligami berdasarkan UU Perkawinan. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frasa “tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” sebagai salah satu syarat bagi seorang suami dapat melaksanakan poligami. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mendayagunakan pendekatan berdasarkan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang suami dapat melaksanakan poligami apabila dapat dibuktikan bahwa “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan. Akan tetapi, frasa “kewajiban” yang tercantum dalam ketentuan tersebut perlu diperjelas dengan menggunakan metode interpretasi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Metode interpretasi yang akan dijadikan pedoman dalam menemukan makna kewajiban isteri adalah metode interpretasi sistematis. Hak dan kewajiban suami maupun isteri telah diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dalam “Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri”. Maka dari itu, seorang isteri dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya apabila isteri tidak mampu menjalankan salah satu di antara atau lebih dari kewajiban-kewajiban isteri yang telah diatur secara limitatif dalam Bab VI UU Perkawinan. Adapun kewajiban isteri berdasarkan UU Perkawinan ialah “mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan serta menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan cara “mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) juncto Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan. Kata Kunci: Kewajiban Isteri, Poligami, Perkawinan ABSTRACT The purpose of this paper is to gain knowledge and understanding based on the requirements for submitting polygamy in the Marriage Law. In addition, this paper aims to provide an interpretation of the phrase "cannot carry out his obligations as a wife" as one of the requirements for a husband who has more than one wife (polygamy). The research method used is a normative legal research method by utilizing an approach based on concepts and laws and regulations. The results of the study indicate that a husband can have more than one wife if it can be proven that the wife cannot carry out her obligations as regulated in Article 4 paragraph (2) letter a of the Marriage Law. However, the phrase "obligation" contained in the provision needs to be clarified using the interpretation method stated above. The interpretation method that will be used as a guide in finding the meaning of the wife's obligations is a systematic interpretation method. The rights and obligations of husbands and wives have been regulated in Articles 30 to 34 in the same chapter, namely Chapter VI concerning the Rights and Obligations of Husbands and Wives. Therefore, a matter that is considered unable to carry out its obligations if it cannot carry out one or more of the obligations is the obligations that have been limitedly regulated in Chapter VI of the Marriage Law. The obligations under the Marriage Law are to love, respect, be faithful, and provide spiritual and physical assistance as regulated in Article 33 of the Marriage Law and run as a housewife by managing household affairs as well as possible as regulated in Article 31 paragraph (3) in conjunction with Article 34 paragraph (2) of the Marriage Law. Keywords: Wife’s duty, Polygamy, Marriage

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN E-COMMERCE Anna Inao; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini adalah agar faktor penyebab terjadinya kebocoran data konsumen e-commerce dan bagaimana perlindungan hukumnya dapat diketahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menginvestigasi makalah, literatur, ataupun peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan substansi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya kebocoran data konsumen disebabkan oleh para pemilik jasa yang lebih memperhatikan fitur-fiturnya daripada securitynya hingga terjadi bug (celah) yang dapat menyebabkan eksploitasi untuk pencurian data konsumen e-commerce dan perlindungannya diatur dalam Pasal 30 dan 46 UU ITE. Tetapi hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan kepada konsumen e-commerce maka pelu disahkannya rancangan undang undang perlindungan data pribadi oleh pemerintah. The main objective of the current study is to figure out what causes consumer data e-commerce and how legal protection is provided. The normative law approach was used in order to accomplish this scientific paper which evaluates particular paper, literature, or laws and regulations that are suitable to the issues under researched. According to the findings of this study, service providers who pay more attention to their features than security until a bug occurs which can lead to exploitation for consumer data theft of e-commerce customers are responsible for consumer data leakage and consumer data protection is regulated in Articles 30 and 46 of the ITE Law. However, this is incapable of protecting e-commerce clients, so the government should also finalize the personal data protection legislation.

Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Seseorang Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif HAM I Made Lanang Maha Adi Putra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.367

This study aims to find out and understand the regulation of the citizenship status of a person who enters into mixed marriages in Indonesia, and to know and understand this regulation from a human rights perspective. The method used is normative research using a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research show that the provisions of Article 26 of Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship basically provides for restrictions on human rights related to a person's freedom to choose citizenship status. These provisions stipulate that as a result of mixed marriages, Indonesian men or women lose their citizenship status because according to the law of origin the foreign husband or wife has given citizenship status. In addition, this provision also contradicts Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which basically states that everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it. and has the right to return. and also Article 26 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which basically states that everyone is given the right to own, replace, obtain or maintain citizenship status.

Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.227

The study aims to: 1) increase our understanding of post-divorce child custody arrangements; 2) illuminate the variables taken into account when determining child custody in cases involving domestic abuse; and 3) make clear the legal framework controlling child custody during the divorce proceedings. This essay makes use of normative legal research techniques, which center on the examination of relevant legal norms. "Normative legal studies" is an academic subject of law that analyzes how laws and regulations affect people's day-to-day lives. The results show that the legal basis for doing so is provided by Law No. 35 of 2014's modification to Child Protection Law No. 23 of 2002. This law's main goal is to protect children's legal rights, especially during the divorce procedure. Every child custody case should take significant domestic violence into account. One law, Law No. 35 of 2014, outlines the procedures by which victims of domestic violence may lose or have their custody rights significantly restricted. This law amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman kita mengenai pengaturan hak asuh anak pasca perceraian; 2) menjelaskan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) memperjelas kerangka hukum yang mengatur hak asuh anak selama proses perceraian. Esai ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif yang berpusat pada pengujian norma hukum yang bersangkutan. "Studi hukum normatif" adalah subjek akademis hukum yang menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum untuk melakukan hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum anak, khususnya pada saat proses perceraian. Setiap kasus hak asuh anak harus mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan. Salah satu undang-undang, UU No. 35 Tahun 2014, menguraikan prosedur yang dapat menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga kehilangan atau dibatasi secara signifikan hak asuhnya. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Seseorang Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif HAM I Made Lanang Maha Adi Putra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.367

This study aims to find out and understand the regulation of the citizenship status of a person who enters into mixed marriages in Indonesia, and to know and understand this regulation from a human rights perspective. The method used is normative research using a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research show that the provisions of Article 26 of Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship basically provides for restrictions on human rights related to a person's freedom to choose citizenship status. These provisions stipulate that as a result of mixed marriages, Indonesian men or women lose their citizenship status because according to the law of origin the foreign husband or wife has given citizenship status. In addition, this provision also contradicts Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which basically states that everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it. and has the right to return. and also Article 26 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which basically states that everyone is given the right to own, replace, obtain or maintain citizenship status.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM BATIK MELALUI PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN HUKUM MEREK NASIONAL Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p23

Studi ini bertujuan untuk dilakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi UMKM Batik dengan mendaftarkan merek kolektif sesuai dengan hukum merek nasional, serta untuk menganalisis akibat hukum dari pendaftaran merek kolektif terhadap UMKM Batik dengan metode penelitian yang dipergunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari studi ini didapatkan hasil yaitu pendaftaran UMKM Batik sebagai merek kolektif dapat diberikan sebagai wujud dari perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Dalam peraturan mengenai merek dan indikasi geografis telah diatur perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif dan juga berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan atau permohonan ditolak oleh Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu pemberian sanksi apabila terjadi sengketa sesuai Pasal 100 UU MIG yang memberikan ancaman pidana penjara maupun denda. Kemudian ketika UMKM Batik sebagai merek kolektif telah didaftarkan, maka merek tersebut mendapatkan hak eksklusif bagi pemilik dan/atau pemegangnya yang mencegah pemanfaatan merek oleh pihak lain tanpa izin. Pada Pasal 41 ayat (1) UU MIG, diatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan apabila terjadi mekanisme khusus seperti adanya perjanjian, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, atau sebab lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. ABSTRACT This study aims to assess the legal protection for UMKM Batik by registering collective trademarks in accordance with national trademark law, as well as to analyze the legal consequences of collective trademark registration for UMKM Batik with the research method used is normative law with a statutory approach. From this study, the results obtained are the registration of UMKM Batik as a collective brand can be given as a form of legal protection preventively and repressively. The regulations on trademarks and geographical indications have regulated the legal protection of registered trademarks in a preventive manner and also related to matters that cause the trademark cannot be registered or the application is rejected by the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. While repressive legal protection is the provision of sanctions in the event of a dispute in accordance with Article 100 of the MIG Law which provides the threat of imprisonment and fines. Then when UMKM Batik as a collective trademark has been registered, the trademark gets exclusive rights for the owner and / or holder that prevents the utilization of the trademark by other parties without permission. In Article 41 paragraph (1) of the MIG Law, it is stipulated that the rights to registered trademarks can be transferred in the event of a special mechanism such as an agreement, inheritance, will, grant, waqf, or other causes permitted by laws and regulations.

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search