Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vyavahara Duta Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Relasi Publik
NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI
Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN (TELEMEDICINE) APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan; Yuliartini Griadhi, Ni Made Ari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 5 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i05.p13

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan hukum penyedia pelayanan kesehatan (telemedicine) di Indonesia serta untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) apabila terjadi kerugian terhadap pasien. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine merupakan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi pada bidang kesehatan yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari terciptanya banyak aplikasi kesehatan daring yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun, perkembangan ini belum diikuti dengan regulasi yang membahas dengan eksplisit terkait pelayanan kesehatan dengan basis telemedicine. Adapun pengaturan penyelenggaraan layanan telemedicine diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan telemedicine masih belum diuraikan dengan jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika yang dimungkinkan terjadi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) yang memicu kerugian terhadap pasien mampu menyampaikan aduannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai ketentuan UU Praktik Kedokteran dan dapat menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan UUPK yakni lewat pengadilan maupun di luar pengadilan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements for health service providers (telemedicine) in Indonesia and to analyze the legal liability of health service providers (telemedicine) in the event of harm to patients. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research study indicate that telemedicine is a development of information and communication technology in the health sector that is of interest to the wider community. This can be seen from the emergence of many online health applications that provide remote consultation services between doctors and patients. However, this development has not been followed by regulations that explicitly regulate telemedicine-based health services. Arrangements for the provision of telemedicine services are regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities. Considering that the implementation of telemedicine services is still not clearly regulated, it can be concluded that there are several problems that are likely to occur. With regard to the legal responsibility of health service providers (telemedicine) that cause harm to patients, they can submit complaints to the Indonesian Medical Discipline Honorary Council in accordance with the provisions of the Medical Practice Law and can claim compensation in accordance with the provisions of the UUPK, namely through the court or outside the court.
UPAYA KURATOR DALAM MEMAKSIMALKAN ASET HKI MILIK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT ATAU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Wibowo, Bintang Herlambang; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to determine the involvement of curators in the liquidation and administration of intellectual property assets during times of bankruptcy and PKPU, as well as exploring strategies for optimizing the value of intellectual property assets in these conditions. The research methodology used in this research is normative juridical legal research, which focuses on the analysis of currently applicable legal provisions, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Extension of Debt Payment Obligations, as well as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The results show that the curator fulfills many responsibilities, including the implementation of administrative tasks, management of bankruptcy assets, and supervision and resolution of intellectual property assets. Curators face challenges in effectively using intellectual property assets, especially those that have not been officially registered. To optimize intellectual property (IP) assets, managers have the ability to negotiate with external parties or internal creditors to secure payments and additional company capital. They can also carry out corporate restructuring actions such as mergers, acquisitions, or consolidation, as well as asset liquidation.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS Surika, Luqyaanaa Audrey; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dari sudut pandang hukum yang konstruktif penelitian ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta dilakukan menurut standar yurisprudensi yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pertolongan, perawatan kesehatan, dan santunan dari pihak yang bersalah, serta berhak mendapat ganti rugi dari asuransi perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilik hewan peliharaan yang dituntut secara pidana dan/atau digugat di pengadilan perdata karena perbuatan melawan hukum karena kelalaian hewan peliharaannya dalam hal keselamatan hewan peliharaan orang lain merupakan perkembangan hukum yang bermanfaat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Hewan Peliharaan ABSTRACT From a constitutive legal point of view, this study aims to ensure legal protection for victims of traffic accidents and the responsibility of pet owners whose pets cause traffic accidents. This study uses normative legal methods sourced from primary, secondary, and tertiary law and is carried out according to applicable jurisprudential standards. Based on the research findings, victims of traffic accidents are entitled to help, health care, and compensation from the guilty party, and are entitled to compensation from company insurance, as required in Law Number 22 of 2009 regulating Road Traffic and Transportation. Pet owners who are criminally prosecuted and/or sued in civil court for unlawful acts due to the pet's negligence in terms of the safety of other people's pets are a useful legal development. Keywords: Legal Liability, Traffic Accident Victims, Pets
PENYELESAIAN HUKUM SECARA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENCEMARAN AIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO Mariecruz, Vanessa Laura; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air berfungsi sebagai makanan utama bagi organisme, yang merupakan sumber utama kehidupan. Tidak adanya air di suatu lingkungan merupakan indikasi tidak adanya organisme hidup. air merupakan kebutuhan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari.Dalam masyarakat masa kini, organisme hidup, khususnya manusia, sangat bergantung pada air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, namun perhatian terhadap pemeliharaan kebersihan air dan dampaknya terhadap kesehatan manusia masih kurang. Akibatnya, sebagian besar air telah terkontaminasi. Publikasi ini menggali dan memberikan wawasan atas pertanyaan Justin mengenai langkah penegakan restoratif dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Solo yang terletak di Teluk Benga. Artikel ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan banyak metodologi antara lain metode kasus, metode undang-undang, metode faktual, dan pendekatan Restorative justice,. Fokus utama publikasi ini berkisar pada penggunaan bahan hukum, khususnya dalam bentuk kutipan hukum. Kajian ini memuat sumber hukum primer yaitu Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup no. 31 Tahun 2009 dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengaturan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber online digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknologi sistem kartu, sedangkan teknologi pengumpulan data meliputi teknologi deskripsi, teknologi evaluasi, dan teknologi argumentasi. Terjadinya pencemaran air di Sungai Solo di Teluk Benga salah satunya disebabkan oleh aktivitas badan komersial, termasuk pembuangan limbah dan bangkai babi yang tidak tepat. Peristiwa pencemaran di Sungai Solo, Bangawan, segera disikapi oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang segera mengambil tindakan sebagai wakil pemerintah daerah. Gubernur bertemu dengan individu yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, dan mendesak mereka untuk mengakui tanggung jawab mereka atas insiden tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengimbau agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Sekali lagi. Penyelesaian kasus pencemaran air Sungai Bangawan Solo dilakukan secara ekstrayudisial dengan menggunakan kerangka restorative justice.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PENERIMA REPUDIASI YANG TELAH DIPUTUS KONTRAKNYA OLEH PIHAK PEMBERI REPUDIASI Saragi, Novyar Boy Putra; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengidentifikasi dan menentukan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pemberi repudiasi merupakan tujuan dari penilitian ini, metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu metode difokuskan untuk menganalisis apa yang ditentukan dalam hukum atau undang-undang dan yang dianggap sebagai pedoman atau standar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama repudiasi merupakan bagian teori dalam hukum kontrak yang merupakan bentuk atas suatu pernyataan atau manifestasi mengenai ketidakmampuan/ketidaksediaan untuk melaksanakan kewajiban yang timbul dari kontrak yang telah disepakati. Kedua perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam hal pihak penerima repudiasi yang kontraknya telah diputus oleh pihak pemberi repudiasi adalah dapat berupa gugatan yang dapat diajukan kepengadilan yang bertujuan untuk menuntut hak yang seharusnya dapat diterima oleh pihak yang dirugukan dengan menggunakan pasal 1266, 1243, dan 1338 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Repudiasi, Kontrak ABSTRACT The purpose of this study is to ascertain the legal protection for parties receiving repudiation whose contracts have been terminated by the party giving the repudiation. The approach taken in this study is one of normative juridical research, namely a method that aims to analyze what is specified in conceived statutes, rules, or laws. As a guideline or custom that serves as a standard. The result of this research show first that repudiation is part of theory in contract law which is a form of statement or manifestation regarding signing/unwillingness to carry out obligations arising from an agreed contract. Second, the potential for legal protection in the case of a party receiving repudiation whose contract has been terminated by the party giving the repudiation is in the form of a lawsuit that can be issued by a court which aims to claim rights that should be accepted by the aggrieved party using articles 1266, 1243 and 1338. Civil Code as the legal basis. Key Words: Legal Protection, Repudation, Contract
KEABSAHAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Sebayang, Yosua Nathanael; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 yang tidak hanya terjadi di Indonesia tentu membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah, terutama dari sudut pandang ekonomi. Berkembangnya bisnis fintech peer-to-peer lending atau dikenal juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau kadang disebut pinjaman online dengan berbagai kemudahannya merupakan salah satu kemajuan teknis di bidang perekonomian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk untuk menganalisis asas dan keberlakuan hukum perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta untuk menentukan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada layanan tersebut sesuai dengan KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menganut pendekatan penulisan yuridis normatif dengan menggunakan KUHPerdata dan sumber-sumber kepustakaan lainnya sebagai referensi jurnal penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online dianggap mengikat secara hukum. Namun, walaupun perjanjian pinjaman online sudah sah secara hukum, terdapat beberapa asas pembentuk perjanjian sesuai KUHPerdata yang tidak terlaksana dengan sempurna. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa apabila terjadi sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online, maka sengketa wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara yaitu, melakukan somasi, melakukan penyelesaian dengan litigasi (pengadilan), dan melakukan penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan). Technological advances during the industrial revolution 4.0, which did not only occur in Indonesia, certainly made all activities easier, especially from an economic perspective. The development of the peer-to-peer lending fintech business or also known as information technology-based money lending and borrowing services or sometimes called online loans with its various conveniences is one of the technical advances in the economic sector. This journal was created with the aim of analyzing the principles and legal validity of agreements included in information technology-based money lending and borrowing services, as well as to determine how to resolve non-performance disputes in these services in accordance with the Civil Code. The research method used in this scientific work adheres to a normative juridical writing approach using the Civil Code and other literary sources as references for this research journal. The results of this research indicate that online loan agreements are considered legally binding. However, even though online loan agreements are legally valid, there are several principles forming agreements in accordance with the Civil Code that are not implemented perfectly. The results of this research also show that if a default dispute occurs in an online loan agreement, the default dispute can be resolved in several ways, namely, issuing a summons, settling through litigation (court), and carrying out non-litigation settlement (outside of court).
Co-Authors A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga Anak Agung Cynthia Tungga Dewi Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun Anak Agung Gede Seridalem ANAK AGUNG SRI UTARI Anna Inao Anton Gunawan Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu Cakra Wayu Madewa Dita Dhaamya Natih Dwijanata, Anak Agung Bagus Cahya Eka Wijaya Adhis Thanaya Gede Adhitya Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Bagus Gilang Prawira Gusti Made Triantaka I Gede Bagus Wicaksana I Gede Indra Diputra I Made Adi Guntara I Made Lanang Maha Adi Putra I Made Lanang Maha Adi Putra I MADE SUBAWA I Nyoman Bagiastra I Putu Bhisama Labdajaya I Putu Hendra Wijaya Ida Bagus Oka Mahendra Putra Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Kadek Rita Listyanti Ketut Sri Ari Astuti Marhadi Hasibuan Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur Laumuri Mariecruz, Vanessa Laura Ni Gusti Ayu Putu Nitayanti Ni Kadek Ayu Purnama Dewi Ni Ketut Sri Utari Ni Luh Putu Suartami Dewi Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi Ni Made Dyah Nanda Widyaswari Ni Nyoman Putri Purnama Santhi Ni Putu Dewi Lestari Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti NYOMAN MAS ARYANI Putu Kevin Saputra Ryadi Putu Widya Astari Ratna Komala Sari, Ni Nyoman Wulan Rendi Kristiwanto Saragi, Novyar Boy Putra Sebayang, Yosua Nathanael Sinta Maharani, Gusti Ayu Ketut Stefanus Denny Christianto Setiawan Surika, Luqyaanaa Audrey Tjokorda Alit Budi Wijaya Wibowo, Bintang Herlambang