Zainal Asikin
Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

FASTENING TRANSFER OF TECHNOLOGY THROUGH THE FRANCHISE AGREEMENT Asikin, Zainal
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.536 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i4.162

Abstract

The major improvement of franchise practices in Indonesian within the last 10 (ten) years has speeded to many region. Yet the government and local government under informed about the exact concept and regulation of franchise. Therefore this research meant to find out the concept of franchise and how the government regulate franchise agreement and its relation with transfer of technology. This research in a normative research as a way to depth study legal norms in various primary and secondary legal sources in Indonesia. In fact, in Indonesian the practice of franchise has developed widely without having a particular law to regulate formulate a law to regulate franchise particularly, as the regulation in form of government  regulation (PP No. 42 of 2007) is inadequate to solve the complex legal problem of franchise practice.Keyword : franchise, agreement, transfer of technology
DIVESTMENT VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE (PT. NNT IN WEST NUSA TENGGARA) Asikin, Zainal
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Jurnal IUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.127 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i1.231

Abstract

The Shares divestment Process of PT NTT becomes interesting legal problem to criticize because the case of shares divestment that involves a big company foreign company in gold mining sector that happened in Indonesia especially in West Nusa Tenggara.The research analyze about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara. Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not been regulated on the process of shares divestment by the Government (Local Company). However through the legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law. In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found the procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there are collaboration agreement contain a conflict of norm, so that potentially causing losses to the state. Keywords:  the Cooperation Agreement, Divestiture Shares
URGENCY PROVISION OF SEA WATER TREATMENT INVESTMENT LEVY WITH SWRO TECHNOLOGY Wulandari, Ratih; Hirsanuddin, Hirsanuddin; Asikin, Zainal
Tadulako Law Review Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country with a million potential of profitable natural resources. This archipelago country is also a country with abundant water richness but still often occurs scarcity of clean water one of which happened in Gili Trawangan, North Lombok regency of West Nusa Tenggara province. To overcome the lack of access to clean water, PT. Berkat Air Laut conducting investment activities of seawater into freshwater/clean water with desalination technique through the technology of Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Unfortunately, the investment process is always experiencing obstacles in the licensing process due to the absence of provisions regarding the redistribution of such activities. The purpose of this research is to analyse sea water treatment investments with SWRO technology related to the legal void of regional retribution. The methods used are approach to statutory regulations, approach to concepts and approach of the case. These approaches are used to analysts form legal certainty regarding the imposition of seawater retribution. The results of the research obtained is that the Law No. 7 of 2004 on water resources has been cancelled by the Constitutional Court of Indonesia as well as stating the re-enactment of Law No. 11 year 1974 of Irrigation but these laws are not comprehensive to accommodate any water resources related activities. Then, other related rules such as Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution, Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 47/PERMEN-KP/2016 on the Utilization of Water Conservation Area, West Nusa Tenggara Provincial Regulation No. 12 year 2017 about the Plan Zoning of Coastal Regions and Small Islands of West Nusa Tenggara in 2007-2037 and other special rules do not explain the provisions regarding the levy on sea water treatment so that the void of law needs to be new legislation related to water resources.
Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Asikin, Zainal; Saleh, Moh.; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.57

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi menurut hukum di Indonesia, serta mengkaji bagaimana penerapannya dan praktiknya di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menginfentarisasi bahan bahan hukum primer (perundang undangan), skunder ( dokumen dokumen hukum berupa buku dan jurnal hukum) serta bahan hukum tertsier berupa kamus hukum dan kamus bahasa lainnya. Hasil penelitian bahwa praktik prakti merger, akuisisi dan konsolidasi telah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara dengan membawa keuntungan baik secara ekonomi dan non ekonomi. Namun demikian perlulah payung hukum yang lebih terinci melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK jika merger, akuisisi dan kpnsolidasi tersebut menyangkut badan hukum publik dan badan hukum milik negara agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham perusahaan pu
Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Candra, I Nyoman Wira; Asikin, Zainal; Suhartana, Lalu Wira Pria
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelanggaran oleh Notaris yang terjadi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan Analisa bahan hukum dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2022 yaitu sejumlah 22 pelanggaran serta penegakan hukum yang dikeluarkan oleh MPW Nusa Tenggara Barat lebih dominan terhadap teguran tertulis.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0 Akbar, Denny Imaduddin; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan cyber notary dan keabsahan akta yang dibuat menggunakan konsep Cyber Notary. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konseptual (conceptual approach), dan Undang-Undang (statute approach). Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai cyber notary secara umum telah disebutkan di dalam UUJN, UU ITE, UUPT yang memberikan peluang bahwa cyber notary dapat diterapkan di Indonesia. Namun, secara khusus berkaitan dengan Pelaksanaan cyber notary di Indonesia belum terdapat Undang-undang yang mengaturnya sehingga masih sulit untuk diterapkan mengingat tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan cyber notary itu sendiri. Di dalam hukum positif di Indonesia, terutama di dalam UUJN sendiri masih banyak unsur-unsur yang tidak memungkinkan untuk menerapkan cyber notary secara utuh di Indonesia, antara lain berkaitan dengan keautentikan/keaslian suatu akta dan juga sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. UU ITE secara jelas melakukan pengecualian kepada surat atau dokumen yang dibuat oleh notaris tidak termasuk menjadi alat bukti hukum sah. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan cyber notary di beberapa bidang yang tidak bertentangan dengan UUJN, contohnya adalah keperluan pembuatan akta relaas di dalam RUPS melalui media telekonferensi masih dapat dilakukan menggunakan konsep cyber notary. Sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep cyber notary dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta autentik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat keautentikan akta. Akan tetapi, tidak semua kewajiban, wewenang maupun tugas notaris dapat dilakukan dengan menggunakan konsep cyber notary.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris : (Studi Putusan Nomor 74/PDT/2021/PT BTN) Maulida, Rizky; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.179

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menemukan dan memutuskan perihal pelepasan aset atas dasar akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) serta untuk menganalisis akibat hukum jual beli atas aset perseroan terbatas yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka yakni dengan memperoleh bahan hukum melalui buku-buku teks, jurnal, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang tersedia di perpustakaan ataupun internet. Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. Nisshinkan Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak. Namun, hakim pengadilan tinggi justru menyatakan bahwa sepenuhnya menjadi hak PT. Nisshinkan Indonesia selaku Penggugat terkait Romeo Ura yang tidak dijadikan sebagai Tergugat. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Nisshinkan Indonesia, dimana organ perseroan tidak hanya berdomisili di Indonesia, maka prinsip kehati-hatian yang harusnya dilakukan oleh Notaris Lusi Indriani, SH., MKn., adalah: (a) melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap; (b) memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap; (c) bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta; dan (d) memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta. Untuk akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang termasuk jenis akta partij sehingga isinya merupakan keterangan dan kehendak yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris. Sehingga, Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari akta pernyataan keputusan rapat tersebut. Meski Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran materiil, namun sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR), notaris harus berhati-hati dalam melihat dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh Direksi atau pihak yang diberi kuasa datang ke hadapannya.
Konsep Dan Pengaturan Bidang Usaha Investasi Di Nusa Tenggara Barat Shartana, Lalu Wira Pria; Asikin, Zainal; Muhaimin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i1.170

Abstract

Penelitian ini membahas konsep dan pengaturan bidang usaha investasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang besar namun masih memiliki tantangan dalam pengembangan sektor investasi. Studi ini mengeksplorasi kerangka regulasi yang mengatur investasi di NTB serta menganalisis konsep strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis kebijakan investasi, studi literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas keuangan, dan promosi potensi sektor ekonomi lokal adalah beberapa faktor kunci dalam meningkatkan investasi di NTB. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya adopsi strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di daerah ini. Perpres 10/2021 telah diubah dengan Perpres 49/2021 hal ini terkait legalisasi industri minuman keras di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Dari ketentuan di atas tidak terlihat perlindungan terhadap UMKM dan koperasi di KEK, hal ini menjadi pertanyaan terhadap misi menjadikan KEK sebagai wilayah strategis pengembangan ekonomi nasional karena mengabaikan peran dari UMKM, oleh karena itu perlu kebijakan afirmatif yang berpihak kepada UMKM dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di KEK Mandalika.
PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT) Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2571

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.
PENELUSURAN ISLAM WASHATIYAH DALAM PEMANTAPAN MODERASI BERAGAMA Asikin, Zainal; Amrullah, M Kholis
Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama Vol. 1 No. 02 (2021): Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengumpulkan teori-teori untuk membangun sebuah ulasan mengenai penelusuran kaidah Islam Wasatiyyah yang dipergunakan untuk mendalami moderasi beragama di Indonesia. Artikel ini menggunakan desain penulisan pengumpulan data pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kaidah yang berintegrasi dalam kehidupan umat beragama yaitu Wasatiyyah melalui pendekatan makna dan substansi, Wasatiyyah berdampingan dengan sejarah, Wasatiyyah Sebagai Penyeimbang, Wasatiyyah Berdapingan dengan Syariat, Wasatiyyah dan Perubahan, Wasatiyah dan Peribadahan, Wasatiyyah dan Ekonomi, dan Wasatiyyah dan Lingkungan.