Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Jurnal Jatiswara Nizham Journal of Islamic Studies Indonesia Berdaya Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Commerce Law Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Mandalika Law Journal
Zainal Asikin
Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Produk Obral (Studi Di Kota Mataram) Al-Maragy, Lalu Muhamad Tantowi; Asikin, Zainal
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen serta perlindungan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang, dan pendekatan sosiologis. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier, serta analisis data normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen adalah Pasal 11 UUPK yang menjelaskan bahwa : pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui konsumen. Pelaku Usaha dilarang menaikkan harga barang/jasa sebelum melakukan obral. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam di kota mataram menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi produk serta akses untuk mendapatkan informasi produk. Pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Mataram telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk obral dengan pengawasan terhadap kualitas barang, memberikan teguran dan sanksi denda terhadap pelaku usaha.
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT DANA ASURANSI JIWA PEWARIS DENGAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019) Nur Cahyo, Sigit; Asikin, Zainal; Djumardin, Djumardin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6620

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditinggalkan pewaris atas perjanjian pembiayaan kredit dan asuransi jiwa dengan pihak ketiga dan Bagaimana penerpan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 3079 K/Pdt./2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normativf, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus. sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (library research). Analisis Bahan hukum dengan metode teknik komparasi teori dan praktek terkait putusan hakim dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitianya adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap ahli waris terkait kredit atau hutang pewaris adalah ahli waris tidak dibebankan untuk membayar kredit ketika jumlah harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi kredit. Penerapan dan pertimbangan hukum majelsi hakim dalam kasus ini adalah tepat, dimana hakim MA mengabulkan permohonan kasasi ibu suniah, hakim menilai berdasarkan bukti yang ada maka seharusnya tergugat II lah yang membayar kredit/hutang almarhum suami ibu sunaih karena sudah membayar tanggungan asuransi. Hakim MA juga membatalkan putusan PN dan PT yang sebelumnya memenangkan tergugat I dan II.
ASET MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI BANK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Zullaifi, Lalu Annas; Asikin, Zainal; Muhaimin, Muhaimin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset milik Badan Usaha Milik Daerah sebagai jaminan pembiayaan di bank menurut hukum positif indoensia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, aset milik BUMD sebagai jaminan pembiayaan di bank menurut hukum positif Indonesia bukanlah merupakan aset milik Negara melainkan milik BUMD karena modal yang disterokan pemerintah Daerah pada BUMD merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kedua, dikarenakan modal yang disterokan pemerintah Daerah pada BUMD merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan maka eksekusi Hak Tanggungan aset milik Badan Usaha Milik Daerah sebagai jaminan pembiayaan di bank menurut hukum poistif Indonesia dapat dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana pelaksanaan lelang pada umumunya.
Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat Asikin, Zainal; Atsar, Abdul; Zunnuraeni, Zunnuraeni
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta akibat hukum dari adanya persekongkolan tender tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, yaitu efisien, efektif, terbuka dan kompetitif, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Akibat hukum dari persekongkolan tender dalam pengadaan barang pemerintah dapat berupa sanksi pembatalan penawaran, pencairan jaminan penawaran dan penyetorannya ke kas negara, serta usulan penetapan daftar hitam kepada kuasa pengguna anggaran.
Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty Suhartana, Lalu Wira Pria; Asikin, Zainal; Haq, L. Muh. Hayyanul; Azizah, Mabarroh
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investment requires a legal system that provides certainty and justice for the community because policy changes are not enough without a market-oriented legal system to attract more investors.This study aims to analyze risk-based mining investment, in order to increase legal certainty in the mining investment sector. The approach used is the legislative, conceptual, and historical approach, by conducting dogmatic, theoretical, and philosophical legal studies. From this study it shows that. The rapid growth of investment flows not only affects the business aspect itself, but also affects the regulatory aspect of the host country. Indonesia's investment policy is driven by several factors such as lack of capital, experience and technology to cultivate economic potential into real economic power, so the use of foreign capital needs to be utilized optimally to accelerate economic development and regions or sectors that cannot be overcome by capital itself. Specifically in the implementation of the mining business, a shift towards a permit-based system is needed to increase regulatory clarity and the need for clarity in the division of authority between the central and regional governments to encourage community involvement in resource management. Mining business permits must be viewed as a preventive instrument aimed at controlling increasingly uncontrolled mining activities, in addition it turns out that mining activities are based on changing policies so that they often cause uncertainty in their implementation.
Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asikin, Zainal; Hayanul Haq, Lalu; Atsar, Abdul; Zunnuraini, Zunnuraini
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4880

Abstract

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha. Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Pemerintah melalui harus melakukan pengawasan terhadap sistem kemitraan untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menerapkan Pola yang tepat untuk pengembangan Pola Kemitraan agar UMKM di Lombok Tengah dapat meningkatkan daya saing. Sistem pengawasan dan pengembangan kemitraan harus menjadi perhatian KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksaanan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis emperis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum terlaksana secara optimal. Kendalanya adalah Pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU belum maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada.
ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA Sahamad, Irfun Walid; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2464

Abstract

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin. Dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengana cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Banyaknya permasalahan atau prokontra terkait penyebaran Kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai alat komoditi menjadi latar belakang pada penulisan ini, kemudian munculah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek Hukum terhadap kripto di Indonesia. hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT) El Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2556

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.
Prinsip Good Corporate Governance dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi di Pos Indonesia Cabang Mataram) Yudanto, Aditya Rizky Haryo; Asikin, Zainal; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Indonesia Berdaya Vol 3, No 4: August-October 2022
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2022343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia cabang Mataram dan untuk menganilsis implikasi hukum terhadap penerapan GCG. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan Perundang undangan dan implementasi hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Pos Indonesia telah diterapkan dengan baik oleh PT Pos Indonesia.
PERJANJIAN BUILD AND TRANSFER ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (Studi Di Nusa Tenggara Barat) Asikin, Zainal
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 3 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.3.196

Abstract

Undergoing local authority does not always bring with it advantage to the local government, but this may challenge the local government to make efforts to support and fund its governmental develop-ment. On of the ways out is by working in cooperation with private enterprises based the law of local execution. This study is intended to analize the cooperative agreement of local government with build and transfer model which is adopted widely by some local governments in Indonesia. Through  normative juridical study along with statute and case approaches, it is found the coopera-tive agreement of build and transfer in Indonesia is ruled by some official regulations which have different substantive points and have conflicted norms and vague rules related to legal subyect, procedures or mechanism of having agreement. In the future  it  is needed to issue legal decision re-lated to cooperative agreement between the local government and private enterprises which is more comprehensively in order to resolve the legal affairs or disputes.  Key words:  build and transfer, infrastructure, bouwheer
Co-Authors Abdul Atsar Akbar, Denny Imaduddin Al-Maragy, Lalu Muhamad Tantowi Amrullah, M Kholis Azizah, Mabarroh Candra, I Nyoman Wira Djumardin, Djumardin Effendi, Kiki Firmansyah El Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia Fadhillah, Ahmad Hamid, Abd. Rahman Haq, L. Muh. Hayyanul Hayanul Haq, Lalu Hirsanuddin, Hirsanuddin Hirsanuddin, Hirsanuddin Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Mahardhika Prananda , M. Naufal Maulida, Rizky Moh. Saleh Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhammad Afif Anshori, Muhammad Muhammad Akmansyah Nur Cahyo, Sigit Parman, Lalu Ratih Wulandari Sahamad, Irfun Walid Sahnan Sahnan Satria, Muhammad Shartana, Lalu Wira Pria Sili, Eduardus Bayo Suhartana, Lalu Wira Pria Tradesa, Anggi Purnama Ufran Ufran, Ufran Yudanto, Aditya Rizky Haryo Zullaifi, Lalu Annas Zunnuraeni, Zunnuraeni Zunnuraini, Zunnuraini