Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Commerce Law Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Mandalika Law Journal
Zainal Asikin
Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Produk Obral (Studi Di Kota Mataram) Al-Maragy, Lalu Muhamad Tantowi; Asikin, Zainal
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen serta perlindungan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang, dan pendekatan sosiologis. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier, serta analisis data normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen adalah Pasal 11 UUPK yang menjelaskan bahwa : pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui konsumen. Pelaku Usaha dilarang menaikkan harga barang/jasa sebelum melakukan obral. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam di kota mataram menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi produk serta akses untuk mendapatkan informasi produk. Pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Mataram telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk obral dengan pengawasan terhadap kualitas barang, memberikan teguran dan sanksi denda terhadap pelaku usaha.
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT DANA ASURANSI JIWA PEWARIS DENGAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019) Nur Cahyo, Sigit; Asikin, Zainal; Djumardin, Djumardin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6620

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditinggalkan pewaris atas perjanjian pembiayaan kredit dan asuransi jiwa dengan pihak ketiga dan Bagaimana penerpan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 3079 K/Pdt./2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normativf, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus. sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (library research). Analisis Bahan hukum dengan metode teknik komparasi teori dan praktek terkait putusan hakim dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitianya adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap ahli waris terkait kredit atau hutang pewaris adalah ahli waris tidak dibebankan untuk membayar kredit ketika jumlah harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi kredit. Penerapan dan pertimbangan hukum majelsi hakim dalam kasus ini adalah tepat, dimana hakim MA mengabulkan permohonan kasasi ibu suniah, hakim menilai berdasarkan bukti yang ada maka seharusnya tergugat II lah yang membayar kredit/hutang almarhum suami ibu sunaih karena sudah membayar tanggungan asuransi. Hakim MA juga membatalkan putusan PN dan PT yang sebelumnya memenangkan tergugat I dan II.
ASET MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI BANK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Zullaifi, Lalu Annas; Asikin, Zainal; Muhaimin, Muhaimin
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aset milik Badan Usaha Milik Daerah sebagai jaminan pembiayaan di bank menurut hukum positif indoensia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, aset milik BUMD sebagai jaminan pembiayaan di bank menurut hukum positif Indonesia bukanlah merupakan aset milik Negara melainkan milik BUMD karena modal yang disterokan pemerintah Daerah pada BUMD merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kedua, dikarenakan modal yang disterokan pemerintah Daerah pada BUMD merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan maka eksekusi Hak Tanggungan aset milik Badan Usaha Milik Daerah sebagai jaminan pembiayaan di bank menurut hukum poistif Indonesia dapat dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana pelaksanaan lelang pada umumunya.
Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat Asikin, Zainal; Atsar, Abdul; Zunnuraeni, Zunnuraeni
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta akibat hukum dari adanya persekongkolan tender tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, yaitu efisien, efektif, terbuka dan kompetitif, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Akibat hukum dari persekongkolan tender dalam pengadaan barang pemerintah dapat berupa sanksi pembatalan penawaran, pencairan jaminan penawaran dan penyetorannya ke kas negara, serta usulan penetapan daftar hitam kepada kuasa pengguna anggaran.
Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty Suhartana, Lalu Wira Pria; Asikin, Zainal; Haq, L. Muh. Hayyanul; Azizah, Mabarroh
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investment requires a legal system that provides certainty and justice for the community because policy changes are not enough without a market-oriented legal system to attract more investors.This study aims to analyze risk-based mining investment, in order to increase legal certainty in the mining investment sector. The approach used is the legislative, conceptual, and historical approach, by conducting dogmatic, theoretical, and philosophical legal studies. From this study it shows that. The rapid growth of investment flows not only affects the business aspect itself, but also affects the regulatory aspect of the host country. Indonesia's investment policy is driven by several factors such as lack of capital, experience and technology to cultivate economic potential into real economic power, so the use of foreign capital needs to be utilized optimally to accelerate economic development and regions or sectors that cannot be overcome by capital itself. Specifically in the implementation of the mining business, a shift towards a permit-based system is needed to increase regulatory clarity and the need for clarity in the division of authority between the central and regional governments to encourage community involvement in resource management. Mining business permits must be viewed as a preventive instrument aimed at controlling increasingly uncontrolled mining activities, in addition it turns out that mining activities are based on changing policies so that they often cause uncertainty in their implementation.
Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asikin, Zainal; Hayanul Haq, Lalu; Atsar, Abdul; Zunnuraini, Zunnuraini
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4880

Abstract

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha. Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Pemerintah melalui harus melakukan pengawasan terhadap sistem kemitraan untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menerapkan Pola yang tepat untuk pengembangan Pola Kemitraan agar UMKM di Lombok Tengah dapat meningkatkan daya saing. Sistem pengawasan dan pengembangan kemitraan harus menjadi perhatian KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksaanan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis emperis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum terlaksana secara optimal. Kendalanya adalah Pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU belum maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Co-Authors Abdul Atsar Akbar, Denny Imaduddin Al-Maragy, Lalu Muhamad Tantowi Amrullah, M Kholis Azizah, Mabarroh Candra, I Nyoman Wira Djumardin, Djumardin Effendi, Kiki Firmansyah Fadhillah, Ahmad Haq, L. Muh. Hayyanul Hayanul Haq, Lalu Hirsanuddin, Hirsanuddin Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Mahardhika Prananda , M. Naufal Maulida, Rizky Moh. Saleh Muhaimin Muhaimin Muhaimin Nur Cahyo, Sigit Parman, Lalu Ratih Wulandari Sahnan Sahnan Satria, Muhammad Shartana, Lalu Wira Pria Sili, Eduardus Bayo Suhartana, Lalu Wira Pria Ufran Ufran, Ufran Zullaifi, Lalu Annas Zunnuraeni, Zunnuraeni Zunnuraini, Zunnuraini