Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Rismahayani, Rismahayani; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i2.6591

Pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan sementara untuk proses perizinan koperasi simpan pinjam ter dapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 sementara untuk kegiatan Rentenir berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan merupakan usaha yang dilarang terlebih lagi berkedok koperasi simpan pinjam. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik oleh internal Koperasi maupun oleh pemerintah dimana pengawasan terhadap renternir sudah jelas melangaran peraturan perundang-undangan dan sangat merugikan bagi negara dikarenakan tidak adanya pajak dari usaha renternir.

Meratapi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus) Marta, Mohammad Fajar; Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Muharam, Sahri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16755

Pendidikan merupakan akar yang harus ditanam agar anak perempuan mempunyai cita-cita dan kemandirian yang kokoh. Sekolah merupakan tempat perkembangan bagi anak-anak untuk menikmati pelajaran, membentuk perilaku dengan tujuan masa depan yang cerah. Demikian, karena anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dan untuk berkembang setelah lahir di permukaan bumi. Anak yang terlahir cerdas tentu dari rahim seorang perempuan yang cerdas, mandiri, dan tangguh. Kecerdasan membutuhkan waktu dan proses untuk mengembangkan diri seseorang, kelak untuk bertahan hidup. Dikisahkan dari Siti Maryam seorang perempuan yang shalih, mandiri dan mampu bertahan dengan keyakinan dan bimbingan Illahi mampu mengalahkan semua fitnah, hingga melahirkan anak yang suci. Kisah Siti Maryam merupakan inspirasi bagi setiap perempuan, bagaimana mungkin seorang Siti Maryam mendapatkan pendidikan melalui Sekolah seperti saat ini. Dibalik mihrab Siti Maryam tiada jenuh senantiasa bertasbih, berzikir mengingat Allah SWT yang mampu menjaga kesuciannya menjadi seorang perempuan. Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini cenderung berdampak pengaruh besar bagi setiap anak. Selain di Sekolah, peran orang tua lebih inisiatif dan aktif untuk membimbing anak. Mengajak anak untuk bermain usai pulang Sekolah, dan berkomunikasi menjadi pendengar yang baik sebagai tempat sandaran, melepas kesedihan dan kesenangan yang dirasakan oleh anak. Kata kunci: anak, pendidikan, perempuan

Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Iqbal, Muhammad; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Aprinelita, Aprinelita; Ramadhanti, Rika; M, Sarjan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan bangsa Indonesia saat ini adalah masih banyak nya permasalahan yang berkaitan dengan hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan hukum,salah satu nya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi yang dari sejak berdiri nya Negara Indonesia ini telah mengerogoti sendi-sendi kehidupan bangsan dan Negara yang sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak pidana korupsi. Upaya membertantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (Preventif), seperti pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Dalam penerapan pendidikan anti korupsi ini adanya kendala yaitu faktor penghambatnya dari segi sumber daya manusia dan beban satuan kredit semester dan dalam pelaksanaan nya penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini harus adanya dasar hukum dari pimpinan pendidikan tinggi untuk terlaksana nya mata kuliah pendidikan anti korupsi, serta harus adanya Rencana Pembelajaran Semeseter yang di sesuaikan dengan ketentuan dari peraturan yang di keluarkan oleh intansi terkait.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Mambela, Febri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Aprinelita, Aprinelita
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1991

Law enforcement against criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Central Kuantan Sector Police takes preventive measures, namely seeking peace or mediation to the parties by providing input and solutions to problematic parties and socializing law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. domestic violence and repressive actions such as investigation, investigation, arrest, detention, search, confiscation, and submission of case files. Inhibiting Factors in Law Enforcement of Domestic Violence in the Police Legal Area of Central Kuantan Sector, namely Legislation Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors.

Penerapan Restoractive Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rizhan, Afrinald
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11421

Hukum pidana ini merupakan salah satu hukum yang penerapan dilakukan secara paksa oleh Negara dan sanksinya di kenakan kepada orang dan badan hukum yang pertangung jawaban pidana nya tidak boleh di wakili. Penegakan Hukum di Indonesia kurang efektif bekerja dan seringkali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Jenis penelitian ini adalah Observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (interview) Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain adalah ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.penerapan Restoractive Justice Pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum resort kuantan singingi : Tersangka melalui kuasa hukum atau melalui dan bersama keluarga mengajukan Surat permohonan Restoractive Justice, melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, adanya pemulihan hak-hak korban, Jika syarat materiil dan formil di atas terpenuhi maka, pihak kepolisian (satuan terkait) melakukan klarifikasi terhadap berkas dan pihak terkait, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban/ keluarga korban dan pihak terkait, klarifikasi terhadap para pihak dan telah terpenuhi,Jika hasil musyawarah oleh pihak kepolisian terpenuhi maka akan menerbitkann surat penghentian penyidikan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana,Setelah terbitnya surat penghentian penyidikan di hentikan atas dasar restoractive justice terpenuhi maka tersangka akan di bebaskan/ di lepaskan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Mambela, Febri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Aprinelita, Aprinelita
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1991

Law enforcement against criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Central Kuantan Sector Police takes preventive measures, namely seeking peace or mediation to the parties by providing input and solutions to problematic parties and socializing law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. domestic violence and repressive actions such as investigation, investigation, arrest, detention, search, confiscation, and submission of case files. Inhibiting Factors in Law Enforcement of Domestic Violence in the Police Legal Area of Central Kuantan Sector, namely Legislation Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors.

EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rivandi, Rivandi; Rismahayani, Rismahayani; Iryanti, Ita; Sepridawati, Yeni
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.29142

Euthanasia adalah menghilangkan hak hidup seseorang dengan alasan untuk menghindari kerugian pada pihak lain, termasuk pasien lain yang masih memiliki harapan hidup. Kematian secar sukarela (mercy death) ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dengan mengorbankan satu orang. Euthanasia dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum dan masuk kedalam kategori pembunuhan. Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam persfektif Hak Asasi Manusia merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Asumsi ini didasari oleh hakikat euthanasia itu sendiri yang menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain, terutama keluarga. Dalam hal ini tidak ada jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang, sehingga usaha menghilangkan nyawanya menjadi tidak benar. Sementara naluri manusiawi setiap orang adalah mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara. Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan pasal 344 KUHP

Peningkatan Kompetensi Hukum Mahasiswa Melalui Kegiatan Magang Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Iryanti, Ita; Febrianti, Otri; Afrinaldi, Rizky; Saputra, Afri Elkis; Sanjaya, Suci Apria; Jelita, Yutri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti
Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 3 (2025): MANDALA BAKTI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2025
Publisher : Yasin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/mandala_bakti.v1i3.81

Kegiatan magang merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dalam pendidikan tinggi hukum yang bertujuan meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa. Artikel ini membahas pelaksanaan magang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis praktik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kompetensi mahasiswa, terutama pada aspek pengetahuan hukum substantif, keterampilan teknis, etika profesi, dan kesadaran hukum. Mahasiswa mampu memahami penerapan hukum acara secara nyata serta menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab profesional. Program magang ini terbukti efektif sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori dengan praktik, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga peradilan dalam mencetak lulusan hukum yang berintegritas dan kompeten.

PEMBUATAN PERATURAN DESA TERKAIT DENGAN RETRIBUSI DESA DI SIBAROBAH KECAMATAN GUNUNG TOAR Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Aprinelita, Aprinelita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Irianti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 2 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i2.1846

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration). Dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan tentang asas pembentukan peraturan daerah termasuk di dalamnya adalah Perdes. Memilih subyek dampingan ditunjuk secara langsung oleh LPMP Universitas Islam Kuanstan Singingi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengabdain Kepada Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut: jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, masyarakat, dosen dan mahasiswa, disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa untuk meyusun Peraturan Desa, Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara Pengabdian Kepada Masyarakat, Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Perangkat Desa, Perangkat Hukum, masyarakat, dosen dan mahasiswa selama pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2237

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search