Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Ensiklopedia of Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Nursiti Nursiti
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Arts Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA (SUATU PENELITIAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH) Nabila Natasya; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pada dasarnya seorang Narapidana merupakan orang yang kebebasannya dihilangkan untuk sementara waktu dengan cara menempatkan dirinya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sesuai dengan putusan hakim, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku buruk dari terpidana, Namun pada kenyataannya tidak sedikit narapidana baik yang sedang melaksanakan hukumnnya dan yang sedang menjalankan asimilasi kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya penggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang masih menjalankan hukumannya dan yang sedang menjalankan asimilasi di Rutan Klas IIB Banda Aceh serta mengetahui apa saja hambatan dan upaya  yang telah dilakukan oleh pihak Rutan Klas IIB Banda Aceh untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan dipadukannya bahan-bahan hukum (library research) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang masih menjalankan hukumannya dan yang sedang menjalankan asimilasi di Rutan kelas IIB Banda Aceh adalah faktor ekonomi  merupakan  faktor.  Terbatasnya  lapangan  pekerjaan  menyebabkan narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi  mengulangi tindak pidana  yang telah mereka lakukan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan oleh narapidana dan keluarganya. Sejauh ini hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana yaitu memberikan pembinaan, pembinaan tersebut meliputi pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian (kerohanian), serta pemberian hukuman bagi narapidana yang kembali melakukan tindak pidana.Kata Kunci : Pengulangan, Residivis, Tindak Pidana,  Narapidana, Rutan
Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya Sarah Nadya; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan/atau penelantaran rumah tangga. Pada kenyataannya walaupun sudah ada UU tentang PKDRT kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan hambatannya di Kabupaten Pidie Jaya. Data dalam artikel ini diperoleh dari data sekunder dengan cara melakukan penelitian kepustakaan serta menelaah buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh dengan melakukan teknik pengambilan data dan wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor pengaruh minuman keras. Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mediasi. Faktor penyebab penyelesaian tindak pidana KDRT tidak sampai pada pengadilan adalah karena tidak cukup bukti dan korban yang tidak ingin  melapor disebabkan dengan berbagai alasan. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi karena korban tidak dapat mengajukan bukti yang akurat dan korban mencabut pengaduannya. Sedangkan uapaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif, upaya represif dan mensosialisasikan tentang akibat KDRT. Disarankan agar semua pihak terkait, baik kepolisian, lembaga-lembaga bantuan hukum, sampai pihak pemerintah serta masyarakat agar terus meningkatkan kerjasama secara secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya KDRT.This journal aims to clarify Article 5 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) states that every person prohibited from domestic violence against people in the scope of the household by means of: physical violence, psychological violence, sexual violence and / or negligence of household. In reality though the existing Law on Elimination of Domestic Violence domestic violence are still common. This thesis aims to explain the factors that lead to domestic violence and the efforts taken to tackle domestic violence and bottlenecks in Pidie Jaya. The data in this paper was obtained from secondary data by conducting library research and studying textbooks and legislation. Primary data were obtained by the technique of data collection and interviews with respondents and informants. The results showed that the root causes of domestic violence are economic factors, psychological factors, and factors the influence of liquor. Efforts to resolve domestic violence in Pidie Jaya has been done in various ways, one of them by mediation. Factors that cause the completion of a criminal offense of domestic violence is not up to the court because of insufficient evidence and victims who do not want to report due to various reasons. Barriers faced by law enforcement agencies in tackling because the victim can not submit proof of accurate and deprive victims of their complaints. While the undertakings can be done by law enforcement officials is the preventive, repressive efforts and socialize as a result of domestic violence. It is recommended that all stakeholders, including the police, legal aid agencies, to the government and society to continue to improve cooperation in an integrated manner in tackling the occurrence of domestic violence.
SANKSI TINDAKAN KEBIRI PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN ISLAM (Telaah Kritis Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016) Anta Rini Utami; Khairil Akbar; Nursiti Nursiti
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.441 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1471

Abstract

This article will review the perspective of Islamic punishment theory on the sanctions for castration in Perppu 1/2016 which has now been enacted into law. Its derivative regulations in the form of Government Regulations have also been ratified. Using a conceptual and statutory approach, this article will answer and explain the question of how the castration sanction in the Perppu a quo according to Islamic criminal theory is descriptive-qualitative. Sanctions in Islamic crime against perpetrators of sexual crimes are a matter of jarimah and the sanctions are the authority of the authorities and are classified as takzir sanctions, namely improving the perpetrator's personality (special prevention), preventing others (general prevention) and repaying the perpetrator's crime (without removing sins), associated with The theory of Islamic punishment is based on the theory of al-Answer, namely penance for sins, this sanction does not erase the sins of the perpetrator. Castration can only be said to be a recompense for mere mistakes and the theory of al-zawajir: in terms of preventing, it includes the meaning of preventing others from doing the same thing. , this theory leads to the function of al-ta'dib (education) for perpetrators who will later convert them.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat) Muhammad Aqil Arrafi; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – tujuan penelitian ini adalahmenjelaskan perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh antara undang-undang dan qanun, pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak maupun Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, serta mekanisme perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh. skripsi ini mengkaji pendekatan penelitian yuridis-empiris, cabang penyelidikan hukum yang mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku dan perkembangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh sejak tahun 2021 sudah menggunakan Qanun Aceh tentan Qanun Jinayah. akan tetapi apabila dinilai dari efek jera maka Undang-undang Perlindungan Anak lebih efektif untuk diterapkan karena hukumannya lebih berat apabila dibandingkan dengan Qanun Aceh. Salah satu pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap korban ialah restitusi. Pendidikan, rehabilitasi, dan pendampingan merupakan sarana agar anak-anak di Provinsi Aceh yang menjadi korban kekerasan seksual dapat terlindungi. Restitusi, juga dikenal sebagai kompensasi, adalah biaya yang dibayarkan oleh satu orang sebagai pengakuan atas kerugian finansial yang dilakukan kepada orang lain. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual. Abstract - This article seeks to clarify how the Law on Children and Aceh Qanun on Jinayat Law in Aceh Province compare in terms of how illegal acts of sexual abuse are prosecuted under the law there, how those who commit such crimes are held accountable, and how child victims are protected. sexual assault in the province of Aceh. This thesis investigates approaches to legal-empirical research, legal analyses that take into account the relevant legal regulations, and community dynamics. Results According to research, since 2021, law enforcement in Aceh has employed the Aceh Qanun and the Jinayah Qanun to identify and apprehend those who commit crimes involving sexual assault against children. However, because the punishment is harsher under the Child Protection Law than it is under Aceh Qanun, it is considered to be more effective to implement. Finding restitution is one of the duties of those who commit sexual abuse against victims. The mechanism for protecting children who are victims of sexual abuse in Aceh Province is education, rehabilitation, and help. Restitution or recompense is a cost that can be employed by someone because of losses sustained by others economically.Keywords: Child Protection, Criminal Act, Sexual Violence.
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN MAHRAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Said Hidayatullah; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Meskipun telah adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, masih banyak pula orang yang melakukan tindak pidana ini dan bahkan setelah menerima hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh para penegak hukum dan juga berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor sejak sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan yang dilakukan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah dalam pemeriksaan anak susah untuk memberikan keterangan, kurangnya alat bukti, keterangan anak berdiri sendiri, qanun masih lemah, sulitnya memastikan kondisi lingkungan korban tidak ada dilingkungan pelaku. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dengan menggunakan komunikasi yang ramah anak, memberikan rumah aman agar korban terpisah dari lingkungan pelaku, dan juga memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban sebagai salah satu alat bukti. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap keluarga mengenai tindak pidana pemerkosaan ini oleh pemerintah, para penegak hukum maupun dinas-dinas yang terkait.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jarimah Pemerkosaan, Mahram, Anak. Abstract - Article 49 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Jinayat Law states that “Anyone who intentionally commits Finger Rape against a person who has a Mahram relationship with him, is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging for a minimum of 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, a maximum of 200 (two hundred) months .” Even though there have been regulations governing the crime of rape, there are still many people who commit this crime and even after receiving the punishment as stipulated in this Qanun. The results of the study show that legal protection is provided by law enforcers and also coordinates with various cross-sectors before, during and after the judicial process is carried out which is carried out in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Obstacles in the implementation of legal protection are that in examining children it is difficult to provide information, lack of evidence, children's statements stand alone, qanuns are still weak, it is difficult to ensure that the victim's environment is not in the perpetrator's environment. Efforts have been made to overcome the obstacles encountered by using child-friendly communication, providing a safe house so that the victim is separated from the perpetrator's environment, and also facilitating the implementation of visum et repertum on the victim as a means of evidence. It is hoped that there will be outreach to families about this crime of rape by the government, law enforcers and related agencies.Keywords : Legal Protection, Rape Crime, Victims, Children.
Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh Nursiti Nursiti
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2011): Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The Act Number 23, 2002 regarding the Child Protection is a policy issued to provide a protection on children as a part of responsibility of the state, government and society. In the Act also states the policy making sure that the children can be protection from all kinds of abuse including sexual abuse. Based on the data from the institution aiding the children in Aceh, recently this case increases steadily. Theefore, in terms of protecting them, it is important to instigate the mechanism in dealing with the case comprehensively in order to protect the children. Inspiring the Protection on Children as a Sexual Abuse Victims in Aceh Province   
Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Kasus Narkotika Nursiti Nursiti; Fakhrullah Fakhrullah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Disparitas pidana pengganti denda didasarkan pada adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, adanya ancaman pidana minimum dan maksimum pada Undang-Undang Narkotika, terjadinya perubahan terhadap undang-undang narkotika, penggunaan dasar hukum yang tidak tepat terhadap pidana pengganti denda dan ketidaktelitian dalam pembuatan naskah putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya pidana pengganti denda adalah keyakinan hakim terhadap tidak dibayarkannya pidana denda yang telah ditetapkan dalam putusan, karena kondisi ekonomi terpidana yang rendah, hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta jumlah barang bukti yang digunakan terdakwa, umur dan pekerjaan terdakwa yang berbeda-beda. Disparity of Custody Punishment as Fine Replacement in Narcotic Court Decision ABSTRACT: Disparity of punishment as fine replacement is based on judge freedom in making a decision, minimum and maximum punishment in Narcotic Act, a change of the Act, the incorrectness of legal basis toward the punishment and lack of attention in the decision draft. The reasons for determining the amount of fine is based on judge consideration on not being paid of the payment that has been decided due to economic reason that is low, lenient and heavy sentences and the amount of evidences used by the accused, age, and the different occupation. 
Co-Authors Anta Rini Utami Arina Mawardi Cut Intan Purnama Sari Cut Intan Tary Hafidz Cut Layli Maulidini Fakhrullah Fakhrullah Fauzi Rahman Rahman Frisca Dwi Sentika Hazsha Mayati Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Khairiah Nafisah Khairil Akbar Khairil Anwar Ramadhan Kurnia Dwi Mantri Abi M Riski zhafran Muhammad Aqil Arrafi Muhammad Rifky Nabila Natasya Noni Simpia Novi Susanti Putra Pratama Putri Amalina Putri Mauliza Fonna Rahmad Ramadhan Reza Rukmana Rino Alfian Rizky Oktria Ramy Said Hidayatullah Sarah Nadya Sari Rizki T. Raja Akmal Tika Seni Wati Ummahatul Sari Uu Nurul Huda, Uu Nurul Veronica Pratiwi Wahyuna Wahyuna Zanira Salsabila