Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG DENGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nur Muhammad Rajja Agung]]>;
<![CDATA[Aryani Witasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 2 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Cara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari berbagai bidang kehidupan, yang diantaranya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Perwujudan keseimbangan dan keserasian dalam bidang ekonomi dan keuangan tidak bisa lepas dari peran Bank. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur Pelaksanaan Lelang objek Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, keabsahan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang, penentuan harga limit lelang objek Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap bahan hukum dan perdata dengan menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara efektif, menggambarkan dan melaporkan secara rinci dan sitematis. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan Prosedur Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang diketahui pelaksanaaan lelang Hak Tanggungan dilakukan menurut Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan. Keabsahan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Kota Semarang berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang terlepas apakah telah memperoleh fiat dari Ketua Pengadilan Negeri atau belum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 HIR, sehingga Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tersebut tidak sah, dan dapat dimohonkan pembatalan lelangnya di Pengadilan Negeri Semarang. solusi masalah menyerahkan obyek rawan konflik ke Pengadilan Negeri dan dibuat peraturan perundangan secara khusus mengatur lelang Hak Tanggungan. Penentuan Harga Limit Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ditentukan oleh Pemohon Lelang dengan syarat tidak di bawah nilai likuidasi Kata Kunci: Pelaksanaan Lelang, Keabsaan Lelang, Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SHOPEE TERKAIT DISKON DAN GRATIS ONGKIR BAGI PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Nariswari, Anindya Widya]]>;
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jual beli merupakan transaksi perdata yang sering dilakukan oleh perorangan untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu benda. Shopee merupakan salah satu contoh aplikasi belanja online yang terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab shopee sebagai platform e-commerce terkait pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya serta untuk mengetahui diskon dan gratis ongkir yang terjadi pada aplikasi shopee sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktik jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deakriptif analis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan membaca data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta melakukan penelusuran di internet dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa shopee sebagai platform ecommerce melakukan kewajibannya serta bertanggung jawab atas pemberian diskon dan gratis ongkir kepada pengguna aplikasinya. Kata Kunci : Jual Beli, Shopee, Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining ]]>
<![CDATA[Harinda, Khoirulika Nur]]>;
<![CDATA[Purnawan, Amin]]>;
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.601 KB)
|
DOI: 10.30659/ldj.3.4.693-699
<![CDATA[The purpose of this study is to identify and analyze law enforcement against illegal mining in Indonesia. Based on the results of the study, it can be concluded that illegal mining law enforcement is an unlawful act, regulated by Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the threat of punishment is regulated from Articles 158 to 165. Administrative law enforcement in illegal mining crimes by the authority law enforcement is carried out in a preventive manner. Supervision in law enforcement of mining administration in a limited manner has been regulated as stipulated in the provisions of Article 39, Article 78 and Article 79 concerning Mining Business Permits (IUP) or Special Mining Business Permits (IUPK). The signs contained in the Mining Business Permit (IUP) or Special Mining Business Permit (IUPK), are obligations that must be carried out by the recipient of the Mining Business Permit (IUP) or Special Mining Business Permit (IUPK), and if a violation is committed, the official who issuing the permit has the right to impose sanctions. Based on this suggestion, it is hoped that there will be coordination and integration between relevant agencies, in particular to carry out socialization activities for legal counseling regarding Act No. 4 of 2009.]]>
<![CDATA[The State Financial Recovery on Criminal Acts of Corruption through Approach to Criminal Claim ]]>
<![CDATA[Fidianto, Grahita]]>;
<![CDATA[Ma'ruf, Umar]]>;
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (635.475 KB)
|
DOI: 10.30659/ldj.3.4.683-692
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and analyze the practice of imposing additional criminal charges in the form of payment of compensation, and how the concept of recovering state financial losses based on asset confiscation in the Corruption Crime Act. The method used in writing this law uses a normative juridical approach. The results of this study are that the practice of recovering state financial losses through additional criminal penalties in the form of payment of compensation is still limited to articles containing elements of state financial losses, while the level of success depends on the level of awareness or willingness of the convict to pay. The imposition of additional crimes in the form of confiscation of the convict's assets is not limited to corruption offenses with elements of state financial losses, and the success rate depends on the ability of the investigator to collect the convict's assets related to corruption, as well as the ability of the public prosecutor to prove the corruption-related property during the trial.]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Cyber Notary Development Using Barcodes on Notarial Deeds in Indonesia ]]>
<![CDATA[Farhana Yahya Abdullah]]>;
<![CDATA[Noor Lailatul Izza]]>;
<![CDATA[Aryani Witasari]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v11i3.39749
<![CDATA[One of the problems that often occurs is the slow process of making notarial deeds which can hinder business and economic processes. This is caused by the large number of documents that must be signed and verified by the notary, as well as the signing process which is still done manually. Moreover, the use of digital information technology is increasingly penetrating various sectors, including in the process of making notarial deeds. However, the implementation of cyber notary in Indonesia still faces various challenges, especially related to effectiveness and security. Therefore, this study aims to develop cyber notary using barcodes on notarial deeds that can increase efficiency and security in making notarial deeds in Indonesia. The research method used is normative legal research with literature studies from secondary data where the data is obtained indirectly including primary legal materials. The results of the study show that the development of barcodes on notarial deeds can help increase the efficiency of the notarial deed making process by reducing the time and costs required. In addition, this model can also increase the security of data and information related to notarial deeds, thereby reducing the risk of manipulation or information leakage. The development of cyber notary, especially the use of barcodes on efficient and secure notarial deeds, is expected to make the notarial deed process in Indonesia more modern, transparent, and reliable. This research is expected to provide a positive contribution to the development of notarial technology in Indonesia and strengthen public trust in the legal process carried out in this digital era.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS INVESTASI PRAKTIK SHORT SELLING DALAM PASAR MODAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Yustisiadi, Hakam]]>;
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasar modal memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam pasar modal terjadi kegiatan penawaran umum berupa penerbitan suatu efek yang selanjutnya efek tersebut dapat diperdagangkan. Banyak jenis transaksi yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan efek di pasar modal yang salah satunya adalah praktik transaksi short selling. Transaksi short selling yaitu kegiatan menjual suatu saham yang tidak dimiliki oleh penjual saham. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik transaksi short selling di pasar modal Indonesia serta kedudukannya menurut ekonomi syariah.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dari sumber data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptif-kualitatif.Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi short selling yang dilakukan ketika terjadi krisis ekonomi dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Hal tersebut seperti yang dialami di Indonesia ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, krisis ekonomi tahun 2008, serta pasca pandemi covid-19 pada tahun 2020. Ketika terjadi krisis tersebut pemerintah secara konsisten melakukan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan untuk membuat praktik short selling menjadi stabil. Selain itu apabila dilihat menurut ekonomi syariah praktik short selling memiliki kesamaan dengan bai’ al-ma’dum yaitu jual-beli yang tidak jelas objeknya. Bai’ al-ma’dum termasuk dalam kategori gharar yang menurut ekonomi syariah hukumnya haram. Sehingga ekonomi syariah melarang praktik transaksi short selling di pasar modal syariah.Kata Kunci: Pasar modal, pasar modal syariah, short selling, ekonomi syariah.]]>
<![CDATA[The Existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004 Concerning Islamic Financial Institutions for the Indonesian Muslim Community ]]>
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>;
<![CDATA[Rondhiyah Dwi Istinah, Siti]]>
<![CDATA[ Sultan Agung Notary Law Review Vol 7, No 2 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/sanlar.7.2.98-106
<![CDATA[In order to support and improve the country's economy through Islamic financial institutions, the government through the Indonesian Ulema Council issued MUI Fatwa No. 1 of 2004. The research method used is a normative legal approach method supported by primary data, namely by using unstructured interviews with human resources working in banking institutions. The existence of MUI Fatwa No. 1 of 2004 shows that it is not yet as effective as expected in inviting Indonesian Muslim society to switch to a profit-sharing system and abandon usury. The practice of implementing the sharia system is still hampered by several things, including the service felt by the community in sharia banking institutions is still not satisfactory enough, such as the burden of profit sharing which is still high, the implementation of the sharia system which seems to be the same as conventional banks, the knowledge of human resources about sharia which is still minimal and the explanation of information is lacking.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI GUNA MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. ]]>
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>;
<![CDATA[Arif, Muhammad Sholikul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Unissula ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/jh.35.2.165-184
<![CDATA[The research objective is to identify and analyze the implementation of Diversion in order to realize Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in an effort to provide legal protection for child criminal offenders. The approach method used in this research is normative juridical or library law research or doctrinal law research, namely legal research by examining library materials and secondary materials, the results of the study found that the obligation to seek diversion with the Restorative Justice approach at every stage in the criminal justice process Children must be carried out in the Criminal Justice System, Diversion as a step towards transferring the settlement of children's cases from the criminal justice process to non-criminal justice processes by prioritizing the Restorative Justice approach which can be carried out by way of deliberation or mediation which emphasizes efforts to restore back to its original state in a friendly manner.]]>
<![CDATA[The Settlement of Bad Loans and Executions on Warranty Bound by Liability ]]>
<![CDATA[Sari, Anggi Mahendra]]>;
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine and analyze 1) How is the settlement of bad loans on guarantees tied to mortgages? PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tegal Area, 2) How is the execution of Mortgage carried out at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tegal Area and. This research method uses approach empirical juridical, namely seeing the workings of law in society. The data used are primary data, namely data obtained directly from the field by conducting interviews, as well as secondary data in the form of library research. The data analysis used is a qualitative analysis which draws conclusions deductivelyf. The results of this study indicate that1) The stages carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tegal Area to resolve non-performing loans according to Bank Mandiri Credit Policy (KPBM) as outlined in the Standard Operating Procedures for Credit Collection and Recovery (SOP CCR), by dividing it into 3 (three) stages, namely: the peaceful settlement stage, the coaching stage, and the credit rescue stage. 2) Execution of mortgage right inPT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tegal Area experienced several obstacles that arise, so that in practice the applicable regulations have not been effective, this is due to there is non-compliance with a rule, namely Article 11 paragraph (2) letter (j) Act No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related By Land (UUHT) that is the promise that the grantor of the Mortgage will vacate the object of the Mortgage at the time of execution of the Mortgage.]]>
<![CDATA[Legal Protection For Land Certificate Owner Which Coordinate Point Is Different With Land Object ]]>
<![CDATA[Pusparukmi, Nirwanadewi]]>;
<![CDATA[Witasari, Aryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Land as one of the agricultural sectors is an important factor for the people of Indonesia. Such is the importance of land for human life, so it is not surprising that every human being wants to own and control it. This desire to control often results in land problems and disputes in social life.The problems that will be examined in this research are: 1)How are the coordinates of the land object different from those listed on the certificate? 2) What is the legal protection for the certificate owner whose coordinates are different from those listed on the certificate? The method used in this research is empirical juridical, namely an approach based on applicable law and based on reality in practice. Based on the problems above, it is known that 1)The Head of the Land Office corrects the error by making a report on the correction, as stipulated in Article 41 paragraph (3) and (6) of the Agrarian Regulation/Head of BPN 3/1997, 2) Preventive legal protection, where legal subjects are given the opportunity to file objections or opinion, the aim is to prevent disputes from occurring.]]>
