Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Law, Development and Justice Review
Achmad Busro
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1   2 
Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali Maria Nadea Ambarsari; Achmad Busro
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.40369

Abstract

AbstractLegislation in field of land has in fact strictly regulated the rights to land that can be controlled by Foreign Citizens. Foreign Citizens can only have rights to certain land except property rights, but in practice many Foreign Citizens use the pattern of borrowing the name of Indonesian Citizens to control land in Bali. Therefore, the Notary/PPAT makes deeds to provide legal protection to Foreign Citizens in land ownership in Bali. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion show the existence of forms of Notary/PPAT deeds in land ownership for Foreign Citizens in Bali. The forms of the deed include: The first form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, deed of debt recognition by using collateral, deed of lease, and deed granting the right of dependents. The second form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian Citizen, deed of debt recognition by using collateral and deed granting Liability Rights. The third form is a deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, declaration deed, lease deed, power to sell and manage and loan agreement deed. Keyword: possession; land; foreigner; act of notary/PPATAbstrakPeraturan perundang–undangan di bidang pertanahan sesungguhnya telah mengatur secara tegas hak–hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak–hak atas tanah tertentu kecuali hak milik, namun dalam praktek banyak Warga Negara Asing menggunakan pola pinjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai tanah di Bali. Oleh karena itu Notaris/PPAT membuatkan akta – akta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing dalam penguasaan tanah di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan adanya bentuk – bentuk akta Notaris/PPAT dalam penguasaan tanah bagi Warga Negara Asing di Bali. Bentuk-bentuk akta tersebut antara lain : Bentuk pertama yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan, akta sewa menyewa, dan akta pemberian hak tanggungan. Bentuk kedua yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan dan akta pemberian Hak Tanggungan. Bentuk ketiga yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pernyataan, akta sewa menyewa , kuasa untuk menjual dan mengelola dan akta perjanjian pinjaman.Kata kunci: penguasaan; tanah; warga negara asing; akta notaris/PPAT
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan Shendy Adityo Wiratmoko; Achmad Busro
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46028

Abstract

Land or the basis of land rights is an important matter, in fact, it is not uncommon for land disputes or cases over land to occur. In order to take a legal measure to ensure legal certainty, therefore it is obligatory for every land owner to register the land he has controlled, in order to ensure the highest rights that the community has over land. This article was carried out on the basis of the ability of the Land Office, especially the City of Pasuruan, to implement the Complete Systematic Land Registration program quickly, responsively and quickly to the low desires of the community. The problems examined in this article are regarding the Complete Systematic Land Registration program, along with the obstacles and efforts made by the Pasuruan City Land Office. This article uses an empirical juridical approach, analytical descriptive research specifications, and taxonomic qualitative data analysis methods. The process of implementing a complete systematic land registration in Pasuruan City has generally been going well. The obstacles faced include the lack of openness of the applicant and the occurrence of land tenure disputes. Keywords: PTSL; land registration; public service AbstrakPertanahan atau alas hak atas tanah adalah suatu hal yang penting, bahkan tidak jarang terjadinya sengketa atas tanah atau perkara atas tanah. Untuk melakukan suatu upaya hukum agar menjamin kepastian hukum, maka dari itu mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah yang telah dikuasainya, guna memastikan hak paling tertinggi yang dimiliki masyarakat atas tanah. Artikel ini dilaksanakan dengan dasar kemampuan Kantor Pertanahan khususnya Kota Pasuruan dalam pelaksanaannya terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara cepat, tanggap dan cepat terhadap keinginan masyarakat yang masih rendah. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, beserta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridisi empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data kualitatif secara taksonomis. Proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Pasuruan secara umum telah berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya keterbukaan dari pemohon dan terjadinya sengketa penguasaan atas tanah. Kata kunci: PTSL; pendaftaran tanah; pelayanan publik
Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Benedictus Satryo Wibowo; Achmad Busro; Anggita Doramia Lumbanraja
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43725

Abstract

The detention of a worker's certificate in a Fixed-Time Work Agreement often occurs in recruiting a job to prevent workers from resigning and/or getting or looking for other work during the contract period. This indirectly limits workers' rights to choose decent work for themselves. This study aims to examine the arrangements for the detention of workers' original certificates by employers in Indonesia and whether this violates existing legal or social principles. The research method used is a normative juridical method with literature study. The results of this study found that the detention of workers' original certificates, if viewed from existing legal sources, means that the laws and regulations related to employment have no legal basis or it can be said that this is an illegal act. The agreement regarding the retention of workers' original certificates as stated in the agreement is part of the principle of freedom of contract. However, in fact, workers who are in a weak position and cannot do bargaining make them forced to agree. This indicates a defect in this consensual element that could result in the risk of this agreement being canceled (avoidable).Keyword: Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers.AbstrakPenahanan ijazah pekerja dalam Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seringkali terjadi dalam praktek rekrutmen suatu pekerjaan, dalam rangka agar pekerja tidak mengundurkan diri dan/atau mendapatkan maupun mencari pekerjaan lain dalam masa kontrak. Hal ini secara tidak langsung membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penahanan ijazah asli pekerja oleh pemberi kerja di Indonesia, dan apakah hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah hukum ataupun sosial yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penahanan ijazah asli milik pekerja jika dilihat dari sumber hukum yang ada maka dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum atau bisa dikatakan ini merupakan perbuatan tidak sah. Kesepakatan mengenai penahanan ijazah asli milik pekerja yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Namun pekerja yang berada di dalam posisi lemah dan tidak bisa menawar membuat mereka terpaksa untuk sepakat. Hal ini merupakan indikasi adanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat beresiko perjanjian ini dapat dibatalkan.Kata kunci: Penahanan Ijazah; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pekerja Kontrak.
Pertanggungjawaban Penyewa Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Yogya Sembada Rent Car Bekasi Abdul Andriansyah; Achmad Busro
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41999

Abstract

AbstractThe rental agreement applies general provisions as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, both parties must have freedom of will. Regarding the agreement in an agreement, it is not uncommon for an agreement to be not fulfilled by one of the parties. Default in the implementation of the agreement as mentioned above is an obstacle in the implementation of the lease agreement which generally occurs due to negligence on the part of the lessee. The approach method used is empirical juridical. The results of this study are that the payment for renting a car is done by paying the rent of 100% to the renter after key in overhand to the tenant and there is a special guarantee in the form of material guarantees and individual guarantees, then to ensure security in car rentals, a rental system is also made by conducting a residence and social media’s survey and give identy card. the renter's house for the sake of certainty to the renter in the event of a default from the car renter. Settlement of disputes over defaults is carried out by deliberation or carried out by prioritizing a sense of togetherness and kinship.Keywords: lease; transportation; defaultAbstrakPerjanjian sewa-menyewa diberlakukan ketentuan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, “kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Mengenai kesepakatan dalam suatu perjanjian tidak jarang suatu perjanjian terjadi tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak.Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah pembayaran sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara uang sewa dibayarkan sebesar 100% kepada pemberi sewa setelah penyerahan kunci mobil digunakan oleh penyewa dan adanya jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, kemudian untuk menjamin keamanan dalam penyewaan mobil juga dibuat Sistem rental dengan melakukan survei kerumah, dan survey sosial media penyewa juga memberikan bukti identitas penyewa demi adanya kepastian terhadap pemberi sewa apabila terjadi wanprestasi dari penyewa mobil. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dilakukan secara nonlitigasi atau diluar pengadilan yaitu musyawarah atau dilakukan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.”Kata kunci: sewa menyewa; transportasi; wanprestasi.
Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Jeanette Agire Medahalyusa; Achmad Busro
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.38358

Abstract

AbstractThe dispute case that occurred between Rugaya Hadadi (Wife/Plaintiff) and Achmad Zulfikar (Husband/Defendant) in the PN Decision Number 3/Pdt./2015/PN.Sos is a real example of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in Indonesia. The purpose of this study is to find out the judge's considerations in giving a decision on abuse of circumstances and the legal consequences of canceling an agreement caused by abuse of circumstances. The research method used is normative juridical. This research results that the dispute cases that occur are not defaults, but misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). The legal consequence of canceling the agreement requested by the judge is the restoration of the right to claim compensation and other parties who have already received the achievement must return it.Keywords: cancellation of the agreement; abuse of circumstancesAbstrakKasus sengketa yang terjadi diantara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) pada Putusan PN Nomor 3/Pdt./2015/PN.Sos merupakan contoh riil terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan adah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa kasus sengketa yang terjadi bukanlah wanprestasi, melainkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang dimintakan batal oleh Hakim adalah pemulihan hak untuk menuntut ganti rugi dan pihak lain yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya.Kata kunci: pembatalan perjanjian; penyalahgunaan keadaan
Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik Putri, Ayu Kartika; Busro, Achmad
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42606

Abstract

AbstractNotaries are very necessary in the banking world because they are authorized to make authentic deeds. It is the authentic deed that is required in the Bank's cooperation agreement so that the agreement remains safe in accordance with the rights and obligations of the parties, it is also important to remember that the Notary in carrying out his authority must be based on a rule called a code of ethics. If the Notary in carrying out the making of the cooperation agreement deed is not in accordance with the existing rules, the Notary is obliged to take responsibility for it. To find out whether the Notary performs its role in accordance with the existing rules in making the agreement and also what responsibilities will be carried out by the Notary if the authority exercised is not in accordance with the rules, it can be seen from the existing regulations and laws, one of which is the Law. Law on Notary Positions or also known as UUJN.Keywords: notary; code ethics; responsibility.AbstrakNotaris sangatlah diperlukan di dunia Perbankan karena Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Akta autentik itulah yang diperlukan di dalam perjanjian kerja sama Bank agar terjalinnya perjanjian tersebut tetap aman sesuai dengan hak dan kewajiban para pihaknya, hal yang perlu di diingat pula bahwa Notaris dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan aturan yang disebut dengan kode etik. Jika Notaris dalam melaksanakan pembuatan akta perjanjian kerja sama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Untuk mengetahui apakah Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam pembuatan perjanjian itu dan juga pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh Notaris tersebut jika wewenang yang dilakukan tidak sesuai aturan dapat dilihat dari peraturan-peraturan maupun Undang-Undang yang ada salah satunya iyalah Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN.Kata kunci: notaris; kode etik; tanggung jawab.
Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen Aulia, Hanna; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.66996

Abstract

ABSTRACTThe car rental practice, such as at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, often faces breaches of contract from renters, including returning scratched or damaged cars, transferring the car to others, and delays in returning the vehicle. The purpose of this study is to examine the liability of car renters in the event of a breach of the rental agreement at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat and the dispute resolution process in cases of such breaches. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Renters at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat are responsible for rental fees, damages exceeding Rp1,000,000, and legal procedures. Disputes arising from breaches are resolved through a review of the contract, direct discussions, and negotiations.Keywords: Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement.ABSTRAKPraktik sewa-menyewa mobil, seperti di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, sering menghadapi wanprestasi dari penyewa, termasuk pengembalian mobil yang lecet atau rusak, memindahtangankan mobil, dan keterlambatan dalam pengembalian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewa di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat bertanggung jawab atas biaya sewa, kerusakan mobil di atas Rp. 1.000.000, dan prosedur hukum. Sengketa wanprestasi diselesaikan melalui peninjauan perjanjian, diskusi, dan negosiasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Wanprestasi; Perjanjian Sewa Mobil
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penerbitan Sertipikat Berbasis Digital (Sertipikat Elektronik) Aritonng, Yehezkiel Frans Markus; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.78030

Abstract

ABSTRACTThe new policy on electronic land certificates, regulated by Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 1 of 2021, has generated both support and concern among the public. On one hand, electronic certificates represent an important step toward modernizing land administration by improving efficiency, transparency, and security. On the other hand, people remain worried about the guarantee of legal certainty and protection in a digital-based system. This study aims to analyze the implementation of electronic land certificates and their legal protection. Using a normative juridical method with descriptive qualitative data, the research concludes that electronic certificates strengthen land administration, while legal protection is provided through the Consumer Protection Law and the Personal Data Protection Law, though infrastructure and consistency need improvement.Keywords: Legal Protection; Issuance of Digital CertificatesABSTRAKKebijakan baru terkait sertipikat elektronik pada pendaftaran tanah, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipkat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujudkan modernisasi di bidang pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum sertipikat elektronik yang berbasis digital tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerbitan sertipikat berbasis digital dan perlindungan sertipikat elektronik berbasis digital. Jenis penelitian ini adalah yuriidis normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Perlindungan hukumnya dijamin melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi, namun masih perlu penguatan infrastruktur dan konsistensi implementasi.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penerbitan Sertipikat Digital
Co-Authors Abdul Andriansyah Adisena, Arya Hidayat Amanysiwiokta Erlangga Anggita Doramia Lumbanraja Anung Ronggo Yudha Ardelli, Arga Aulia Ardifa Iedha Rakhanida Arif Rifqi Muslim Aritonng, Yehezkiel Frans Markus Artdityo, Artdityo Aulia, Hanna Belinda Pudjilianto Benedictus Satryo Wibowo Berlian Harina Sari Budi Ispriyarso Christian, Hans Dedy Permono, Kurniawan Dewi Hendrawati Dewi Hendrawati Doramia Lumbanraja, Anggita Dwi Resti Prabandari Ery Agus Priyono Ery Agus Priyono, Ery Agus Fida Adhiati Firdaus, Muhammad Aldira Hafidh Prasetyo, Mujiono Hafidh Irawati Irawati Jeanette Agire Medahalyusa Lumbanraja, Anggita Doramia Maria Nadea Ambarsari Meisya Maharani Monika Sitanggang Muhammad Tommy Setiawan Mujiono Hafidh Prasetyo Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratiwi, Clariesha Vetriani Putri, Ayu Kartika Shendy Adityo Wiratmoko Suradi Suradi Ulfi Nihaya Yuli Prasetyo Adhi