Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.981
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Economics and Bussiness Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat AdBispreneur Jurnal Bina Praja Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Jurnal Agregasi ASEAN Journal on Science and Technology for Development Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi JURNAL LENTERA BISNIS Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Perencanaan Pembangunan Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Intermestic: Journal of International Studies Journal Publicuho MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Journal of Applied Management and Business Administration Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Suryanto Suryanto
Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS KEBERADAAN PASAR MODERN DI DAERAH DESTINASI WISATA (Studi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat) Bambang Hermanto; Suryanto -; Ratna Meisa Dai
AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 5, No 1 (2020): AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausa
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/adbispreneur.v5i1.26748

Abstract

This study aims to analyze the existence of modern markets in terms of geographical, demographic, spatial planning, tourism potential, and rules of its founding. This study uses a qualitative approach to the type of exploratory research. This research was conducted in the tourist area of Pangandaran Regency, West Java Province, Indonesia. Primary data sources were obtained from observations, in-depth interviews, and focus group discussions, while secondary data were obtained from scientific articles and other related documents. The results showed that in Pangandaran Regency, the number of modern markets in operation included: Indomaret 58%, Alfamart 34%, Yomart 4%, Kuckmart, and Srikaton respectively 2%. When viewed from the geographical, demographic, spatial and regional planning, tourism potential, and the rules for establishing a modern market, the existence of a modern market is still needed with a few notes. First, the location distribution has not been evenly distributed to all tourist distillation areas. Second, there are some rules that are violated both in the rules of the establishment and operating hours. The impact of these problems will affect micro and small businesses And services to tourist visitors. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan pasar modern ditinjau dari aspek  geografis, demografis, rencana tata ruang, potensi wisata, dan aturan pendirianya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di daerah wisata Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan focus group discussion, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen terkait lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Pangandaran jumlah pasar modern yang beroperasi, antara lain : Indomaret 58%, Alfamart 34%, Yomart 4%, Kuckmart, dan Srikaton masing-masing 2%. Apabila ditinjau dari aspek geografis, demografis, rencana tata ruang dan wilayah, potensi wisata, serta aturan pendirian pasar modern, maka keberadaan pasar modern masih dibutuhkan dengan beberapa catatan. Pertama, distribusi lokasi belum merata ke seluruh wilayah distinasi wisata. Kedua, ada beberapa peraturan yang dilanggar baik dalam aturan pendirian maupun jam operasional.  Dampak dari masalah tersebut berakibat kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dan pelayanan kepada pengunjung wisata.
ANALISIS POTENSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU PAJAK DAERAH Suryanto .; Bambang Hermanto; Mas Rasmini
AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 3, No 3 (2018): AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausa
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.501 KB) | DOI: 10.24198/adbispreneur.v3i3.19205

Abstract

 This study aims to analyze the potential of Land And Building Transfer Tax (BPHTB) revenue which is one of the local taxes in the city of Bandung. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the realization of BPHTB revenues every year always increases. However, the increase was not optimal, because in some periods the target set was not reached. The set target is not achieved because BPHTB is included in the self assessment system, namely a tax collection system that authorizes taxpayers to determine the amount of tax payable themselves. Many taxpayers who report their transactions are not in accordance with reality, so they report obligations smaller than they should be paid. Since 2016, the Bandung City Government has set a range of land values based on land value zones issued by the National Land Agency as the basis for imposing BPHTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang ada di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB setiap tahunnya selalu meningkat. Namun peningkatan tersebut belum optimal, karena pada beberapa periode target yang ditetapkan tidak tercapai. Target yang ditetapkan tidak tercapai karena BPHTB termasuk ke dalam kelompok self assesment system yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Para wajib pajak banyak yang melaporkan transaksi mereka tidak sesuai realitanya, sehingga mereka melaporkan kewajiban lebih kecil dari seharusnya dibayarkan. Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung menetapkan kisaran nilai tanah berdasarkan zona nilai tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar pengenaan BPHTB.
ACTIVITY BASED COSTING: METODE AKURAT MENENTUKAN BIAYA SEWA KAMAR HOTEL Suryanto -; Mas Rasmini; Thealice Lidwina
AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 5, No 1 (2020): AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausa
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/adbispreneur.v5i1.26779

Abstract

Every company has an interest in calculating the cost of production. Cost of production is a way to calculate the costs used in producing a product. This study aims to analyze the calculation of the cost of the production method used by the hotel and determine the cost of production calculated by the method of activity-based costing (ABC). The method used in this research is a quantitative method. Data collected through observation, unstructured interviews, and literature study. The results of this study indicate that the calculation of the cost of production of hotel rooms conducted by the company occurred under costing for standard, superior, and superior plus types of rooms. As for the type of family room, family plus, and family-standard over costing occurs. The difference in the calculation results occurs because the calculation method by the company has not been done in detail as in the ABC method.Setiap perusahaan berkepentingan terhadap perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah cara untuk menghitung biaya yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan metode harga pokok produksi yang digunakan pihak hotel dan mengetahui harga pokok produksi yang dihitung dengan metode Activity Based Costing (ABC). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok produksi kamar hotel yang dilakukan oleh pihak perusahaan terjadi undercosting untuk jenis kamar standard, superior, dan  superior plus. Sedangkan untuk jenis kamar family, family plus, dan family standard terjadi overcosting. Perbedaan hasil perhitungan tersebut terjadi karena dalam metode perhitungan yang dilakukan perusahaan belum dilakukan secara detail sebagaimana dalam metode ABC.
SECURITIES CROWDFUNDING : TRANSFORMASI PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA Suryanto Suryanto
AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 6, No 2 (2021): AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausa
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/adbispreneur.v6i2.33225

Abstract

 ABSTRACTThis study aims to analyze the transformation of small and medium enterprise (SMEs) financing in Indonesia. This research is motivated by the phenomenon of SMEs, which often face problems in financing. However, on the other hand, financial institutions find it difficult to find a database of SMEs to channel their loans. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data were obtained from various sources, both primary and secondary. Primary data is obtained from statements made by informants from the Financial Services Authority, the Association of Indonesian Crowdfunding Services, crowdfunding players, and SMEs that have taken advantage of crowdfunding. Meanwhile, secondary data were obtained from several published articles. The results show that the government has helped provide a source of financing for SMEs, both through banking and non-banking. However, there were several obstacles that occurred in the field, both from SMEs and financial institutions. Securities crowdfunding instruments raises new hopes for SMEs in fulfilling financing. In addition to an easy submission procedure, access can also be done via a digital platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena UKM yang sering menghadapi permasalahan dalam pembiayaan. Namun, disisi lain lembaga pembiayaan kesulitan mencari database UKM untuk menyalurkan kreditnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari pernyataan yang diungkapkan oleh informan dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, pelaku crowdfunding, dan UKM yang telah memanfaatkan crowdfunding. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa artikel yang telah diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membantu menyediakan sumber pembiayaan UKM baik melalui perbankan maupun non perbankan. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan baik dari pelaku UKM maupun lembaga pembiayaan. Instrumen securities crowdfunding memunculkan harapan baru bagi pelaku UKM dalam memenuhi pembiayaan. Selain prosedur pengajuan yang mudah, aksesnya pun dapat dilakukan melalui platform digital.
EDUKASI FINTECH BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Suryanto -; Bambang Hermanto; Rusdin Tahir
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i1.25060

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untu memberikan edukasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil  dan menengah (UMKM) di Sentra Kaos Suci Bandung. Metode pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang dikelompokka berdasarkan tingkat literasi keuangan. Hasil progres kegiatan bahwa pelaku UMKM di Sentra kaos Suci Bandung dari hasil pre test sebelum sosialisasi menunjukkan ada tiga kelompok menyikapi keberadaan industry fintech. Kelompok pertama mereka yang belum pernah mengetahui industry fintech dan aktivitas usahanya, kelompok kedua mereka yang belum mengetahui manfaat dan  risiko dari adanya industry fintech, dan kelompok ketiga mereka yang belum mengetahui mekanisme transaksi melalui perusahaan fintech. Pelaksanaan sosialisasi mampu meningkatkan tingkat literasi keuangan khususnya berkaitan dengan industry fintech.
SOSIALISASI LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BAGI PELAKU INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN Bambang Hermanto; Suryanto Suryanto; Rusdin Tahir
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.35700

Abstract

Pelaku industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran saat ini sedang mengalami permasalahan. Selain karena factor pandemi Covid-19, mereka belum bisa memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech). Para wisatawan belum merasakan kemudahan dari fintech dalam setiap transaksi dan para pelaku juga belum bisa ,mendapatakan sumber pembiayaan dari fintech. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini untuk mensosialisasikan layanan keuangan berbasis teknologi bagi pelaku inbdustri pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Metode pelaksanaan dilakukan secara daring. Peserta sosialisasi terdiri dari pelaku industri pariwisata yang terdiri dari pengelola hotel, pengelola rumah makan, dan para pemilik biro perjalanan. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, dan Otoritas Jasa Keuangan Wilkayah Priangan Timur. Hasil dari kagiatan ini mampu meningkatkan literasi fintech bagi pelaku industri pariwisata. Layanan fintech yang dibutuhkan oleh para pelaku industri pariwisata adalah platform peer to peer (P2P) lending dan digital payment. P2P Lending dibutuhkan karena platform fintech tersebut mampu menyediakan sumber pembiayaan bagi pelaku industry pariwisata. Sedangkan platform digital payment dibutuhkan untuk memudahkan proses transaksi.
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM, KEPUTUSAN KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN (Survey pada Emiten Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia) Suryanto Suryanto
Indonesian Journal of Economics and Business Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are three major decisions undertaken by the company through the financial manager's role as an agent hired by the principal of the firm, that is financing decisions, investment decisions, and dividend policy. Agency theory says that in practice  it  will show the differences of interest between the managers and the owners of the company that cause the agency conflict. Ownership structure has contributed to minimize the problems arising from agency conflicts in the firm, namely through increased managerial ownership and institutional ownership.This research has been conducted to examine the impact of ownership structure (managerial ownership and institutional ownership) on financial decisions (financing decisions, investment decisions, and dividend policy) and firm value. This research  has used two models, namely : model 1) examine the effect of ownership structure on financial structure decisions and model 2) examine the effect of ownership structure and financial decisions on firm value.Population in this research are all non-financial emitent listed on the Indonesia Stock Exchange, while the sampling method is cluster random sampling which produces 104 emitents. Data collection method is used pooling the data method and analytical methods used is Least Square.  Based on the results of hypothesis testing, it can be concluded that both models on this research, all predictors simultaneously have significantly effect. First, managerial ownership and institutional ownership have a significant effect on financing decisions. Second, managerial ownership and institutional ownership have a significant effect on investment decisions. Third, managerial ownership and institutional ownership have a significant effect on dividend policy. Fourth, managerial ownership, institutional ownership, financing decisions, investment decisions and  dividend policy have significant effect on the firm value.
Dampak perubahan tarif pph badan terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi Adina Syahidah; Nenden Kostini; Suryanto Suryanto
Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Vol 6, No 1 (2021): Keberlanjutan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/keberlanjutan.v6i1.y2021.p77-91

Abstract

This study aimed to analyze the comparison between telecommunication companies’ financial performance before and after the changes in corporate income tax rates according to the Government Regulation in Lieu of Law No.1/2020. The research samples were obtained from four telecommunication companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2019-2020 through the purposive sampling method. The data was analyzed through Paired Sample t-Test and Shapiro-Wilk Test. This study indicated that the financial performance of telecommunication companies measured by the seven financial ratios (CR, DER, DAR, TATO, NPM, ROI, ROE) had insignificant differences between the changes in corporate income tax rates.AbstrakPenelitian ini mengkomparasikan kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan dalam Perppu No.1/2020. Sampel penelitian ini mencakup empat perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 hingga 2020 berdasarkan metode purposive sampling. Uji Paired Sample t-Test dan Saphiro-Wilk Test diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan telekomunikasi yang dihitung dengan tujuh rasio keuangan (CR, DER, DAR, TATO, NPM, ROI, ROE) tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah perubahan tarif PPh Badan
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Suryanto LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.143 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.220

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Adapun mengenai pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh stakeholders untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti peraturan perundangundangan. Ada beberapa opini yang sering diberikan oleh BPK sebagai lembaga independen yang memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain: Wajar Tanpa Pengencualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini yang menunjukkan akuntabilitas yang paling baik adalah WTP. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK selama 5 (lima) tahun, maka rata-rata persentase pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP antara lain: pemerintah provinsi lebih banyak dibandingkan pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kota memperoleh persentase WTP lebih banyak dibanding pemerintah kabupaten.
Regulatory Amendments of The Strategic Policy for The Job Creation in Indonesia: Research and Innovation Aspect Prakoso Bhairawa Putera; Ida Widianingsih; Sinta Ningrum; Suryanto; Yan Rianto
ASEAN Journal on Science and Technology for Development Vol. 39 No. 1 (2022): Community Resilience
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29037/ajstd.735

Abstract

The Job Creation Law, enacted in Indonesia in November 2020, has provided a new understanding of the sectors, such as investment and business activities, employment, and ease of conducting business, that are directly related to various aspects of regulatory adjustment. Research and innovation related to regulatory adjustments have received growing attention in recent years. This article thus attempts to reveal regulatory amendments from the strategic policy of job creation, particularly in terms of research and innovation, grouped into four topics: 1) conducting research and innovation activities; 2) supporting human resources and expertise; 3) stipulating policy support for facilitation, licensing, and taxation; and 4) endorsing the institutional implications of research and innovation in the regions.
Co-Authors Adina Syahidah Arianis Chan Asep Iwa Hidayat Bambang Hermanto Bambang Hermanto Hari Mulyana Hasnun Aisya Herwan Abdul Muhyi Herwan Abdul Muhyi Herwan Abdul Muhyi Ida Widianingsih Johan, Ahmad Marchella Sinolungan Martha Nditra Maya Mas Rasmini Mega Fitri Halimah Mia Rumiasari Muhammad Yusuf Alhadihaq Nenden Kostini Nurillah Jamil Achmawati Novel Poni Sukaesih Kurniati Prakoso Bhairawa Putera R.Buddi Setiawan Ratna Meisa Dai Rivani Riza Bahtiar Sulistyan Rusdin Tahir Rusdin Tahir Selvi Cahyani Sinta Ningrum Sinta Ningrum Soeganda Priyatna Thealice Lidwina Ujang A Mukarom Yan Rianto Yan Rianto Yan Rianto Yan Rianto Yani Indriyani