Claim Missing Document
Check
Articles

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Neng Fuziah; Yana Fajar FY. Basori; Rizki Hegia Sampurna
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1698

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, namun realisasinya di tingkat akar rumput sering kali belum sesuai dengan harapan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Cibitung, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan kerangka teori partisipasi Cohen dan Uphoff (2012) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga yang dipilih secara purposif. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), meskipun keterbatasan anggaran membatasi realisasi usulan. Partisipasi pada tahap pelaksanaan tetap terjaga melalui gotong royong, walaupun keterlibatan pihak ketiga pada proyek berskala besar mengurangi keterlibatan langsung masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan jalan dan jembatan serta umumnya turut memeliharanya, sementara partisipasi pada tahap evaluasi masih bersifat reaktif. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat telah terjadi pada setiap tahapan namun belum mencapai tingkat optimal, sehingga diperlukan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih sistematis.
AGENDA-SETTING PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH : ANALISIS DINAMIKA MUSRENBANG KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 Maudi Tri Wahyuni; Rizki Hegia Sampurna; M.Rijal Amirulloh
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2141-2146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda-setting dalam penentuan prioritas pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Sukabumi Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi seleksi isu dan penetapan program prioritas pembangunan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber serta teknik, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan teori Multiple Streams Framework yang meliputi problem stream, policy stream, dan politics stream. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan agenda pembangunan telah melalui identifikasi permasalahan daerah, penyusunan alternatif kebijakan, dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat serta daerah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara usulan masyarakat dengan program prioritas yang ditetapkan karena keterbatasan fiskal, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, serta proses seleksi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan partisipatif akan meningkat apabila ketiga arus dalam Multiple Streams Framework terintegrasi secara seimbang sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodasi dalam penetapan prioritas pembangunan daerah