Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dia: Jurnal Administrasi Publik JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Journal of Government and Civil Society Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) ELSE (Elementary School Education Journal) : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar Sawala : Jurnal Administrasi Negara Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Riau Journal of Empowerment JURNAL GOVERNANSI PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Journal of Community Service and Empowerment Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Society
Rizki Hegia Sampurna
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Efektivitas Kebijakan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi Maharani, Mutia; Sampurna, Rizki Hegia; Meigawati, Dine
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/cd3baj18

Abstract

Zakat Produktif merupakan pemberian modal usaha melalui dana bergulir kepada mustahik, dan dana yang diberikan adalah hak mustahik. Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi yaitu memberikan pendampingan melalui pola Bina Ruhiyah dan Bina Rupiah agar dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya karena program ini berjangka panjang yaitu selama 40 pekan.Tujuan dari Zakat Produktif yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan para peserta untuk berzakat dan berinfaq dengan pola pendampingan yaitu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu, agar penelitian ini dapat hasil yang akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Sukabumi yang tidak mengikuti Program ini serta banyaknya para pendamping program yang statusnya sudah nonaktif sehingga menghambat pengimplementasian dari kebijakan zakat produktif ini.
Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Tematik di Kota Sukabumi Marsela, Adinda Raya; Sampurna, Rizki Hegia; Meigawati, Dine
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 3 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i3.4721

Abstract

The growth of population and infrastructure development in urban areas, including Sukabumi City, has increased the urgency of providing green open spaces (GOS) as a crucial element in maintaining ecological balance and improving the quality of life for residents. The Sukabumi City Government has established thematic parks as part of public GOS to fulfill social, recreational, and aesthetic needs. However, the effectiveness of their management and utilization still faces several challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the management and utilization of thematic parks in Sukabumi City using the effectiveness theory of (Nakamura and Smallwood, 1980), which includes five dimensions: goal achievement, efficiency, target group satisfaction, client responsiveness, and maintenance systems. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants consisted of representatives from the Public Works and Spatial Planning Office (DPUTR) and local park users. The results indicate that the management of thematic parks in Sukabumi City is not yet fully effective. Several parks are not being utilized in accordance with their designated themes, and even misuse occurs, such as immoral activities and alcohol consumption, reflecting weak supervision. In terms of efficiency, budget constraints are the main obstacle to proper maintenance and facility provision. Although some parks are used quite well, overall public satisfaction remains suboptimal. In conclusion, the management and utilization of thematic parks in Sukabumi City have not been entirely effective. Improved coordination, supervision, public education, and adequate budget allocation are needed to ensure that the parks function according to their intended purposes.
Democracy and Human Development: Conceptualising The Pathways of Influence Sampurna, Rizki Hegia; Chou, Chih-Chieh
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i1.13295

Abstract

This  article addresses the gap in understanding the causal mechanisms linking democracy to human development. While existing research focuses on correlations or broad linkages, this study conceptualizes specific mechanisms at macro and micro levels, proposing an integrative framework that synthesizes diverse theoretical perspectives. The framework emphasizes the interconnected roles of electoral accountability, civil society, a culture of equality, and good governance in driving human development, offering a nuanced understanding of the democracy-development nexus. The study makes three key contributions: (1) identifying specific causal pathways; (2) providing a foundation for empirical research, particularly through qualitative case studies or process tracing; and (3) highlighting the importance of holistic democratic governance. It concludes that government expenditure on human development sectors, influenced by electoral accountability and good governance, is a plausible mechanism. However, the study acknowledges limitations, such as confounding factors like economic conditions and cultural differences, and calls for future research to empirically test these mechanisms. Methodologically, mixed-methods approaches, combining quantitative analysis with qualitative case studies, are recommended to validate the framework across diverse contexts. By doing so, this study aims to provide actionable insights for policymakers and researchers seeking to enhance human development through democratic governance. Artikel ini berupaya mengatasi celah dalam pemahaman tentang mekanisme kausal yang menghubungkan demokrasi dengan pembangunan manusia. Sementara penelitian yang ada fokus pada korelasi atau hubungan luas, studi ini mengkonseptualisasikan mekanisme spesifik pada tingkat makro dan mikro, dengan mengusulkan kerangka kerja integratif yang mensintesis berbagai perspektif teoretis. Kerangka kerja ini menekankan peran keterkaitan antara akuntabilitas elektoral, masyarakat sipil, budaya kesetaraan, dan tata kelola yang baik dalam mendorong pembangunan manusia, memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang hubungan demokrasi-pembangunan. Studi ini memberikan tiga kontribusi utama: (1) mengidentifikasi jalur kausal spesifik; (2) menyediakan landasan untuk penelitian empiris, terutama melalui studi kasus kualitatif atau penelusuran proses (process tracing); dan (3) menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam tata kelola demokratis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pembangunan manusia, yang dipengaruhi oleh akuntabilitas elektoral dan tata kelola yang baik, merupakan mekanisme yang memungkinkan. Namun, studi ini juga mengakui keterbatasan, seperti faktor pengganggu (confounding factors) seperti kondisi ekonomi dan perbedaan budaya, serta menyerukan penelitian lebih lanjut untuk menguji mekanisme ini secara empiris. Secara metodologis, pendekatan metode campuran (mixed-methods), yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan studi kasus kualitatif, direkomendasikan untuk memvalidasi kerangka kerja ini di berbagai konteks. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia melalui tata kelola demokratis.
Evaluasi Dimensi Produk Program Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (P2 – ISPA) Pada Balita Di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi Suryani, Tria; Sampurna, Rizki Hegia; Purwanti, Dian
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14924

Abstract

Pada tahun 2023 Kota Sukabumi melaporkan 2.210 kasus pneumonia dengan kasus tertinggi terjadi pada kelompok usia balita sebanyak 943 kasus di Puskesmas Selabatu Kota Sukabumi. Dalam upaya penanggulangannya Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan kebijakan program Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (P2 – ISPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program P2 – ISPA di Puskesmas Selabatu, dengan fokus pada dimensi product dari model teori evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) menurut Stufflebeam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, dengan upaya penemuan kasus, penatalaksanaan dan pencegahan, seperti imunisasi, pemantauan ASI Eksklusif, inspeksi lingkungan dan promosi kesehatan. Namun, tingkat keberhasilan pencapaian target program secara keseluruhan belum signifikan, meskipun dalam penatalaksanaan kasus telah memenuhi target standar kebijakan. Maka dari itu, saran untuk pelaksanaan program, yaitu optimalisasi ketersediaan sumber daya, memperkuat lintas sektor, menekankan sosialisasi agar mencapai tujuan program secara optimal.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI Zamaludin, M. Ega; Meigawati, Dine; Sampurna, Rizki Hegia
ELSE (Elementary School Education Journal) : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/else.v8i2.19168

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Smart Indonesia Card program in Efforts to Equalize Public Elementary School Education in Cikole District, Sukabumi City for the 2021/2022 Period. And to find out the supporting and inhibiting factors in the Implementation of the Smart Indonesia Card Program in the Education Equality Activities of Public Elementary Schools in Cikole District, Sukabumi City 2021/2022 Period. To achieve the research objectives, the researcher used a descriptive qualitative approach method. In this study, the unit of analysis that is the object or research location is an institution or agency, namely 3 elementary schools in Cikole District. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Card Program (KIP) in the three elementary schools was in accordance with the implementation instructions set by the Ministry of Education and Culture. The KIP program is intended for children aged 6-12 years from poor, vulnerable poor families, and families receiving other social programs. The amount of KIP program funds received by students ranged from 225,000 to 450,000 rupiah per year. The implementation of this program is considered successful in the effort to equalize education, especially in reducing the possibility of students dropping out due to financial constraints.
Mengakomodasi Praktik Keagamaan di Tempat Kerja: Kasus Pekerja Indonesia di Taiwan: Accommodating Religious Practices in the Workplace: The Case of Indonesian Workers in Taiwan Sampurna, Rizki Hegia
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v7i2.93

Abstract

The increasing number of Indonesian migrant workers, who are largely Muslims in Taiwan, makes the work environment more diverse. Consequently, the need for diversity management programs such as accommodating religious practices in the workplace has become significantly more relevant. But the extant studies and reports point out those migrant workers, who are largely Muslims, have not been properly accommodated to implement their religious practices in the workplace. The study seeks to understand as how Indonesian migrant workers, who are largely Muslims, experience a kind of deprivation of their religious practices in the workplace. To that end, it uses a qualitative case study method to investigate a group of Indonesian Muslim workers of the X Company who were deprived to observe daily prayers in the workplace. The results of the study evidently found that the employer views that accommodation of such religious practices in the workplace as unreasonable for the company. The results further showed that the accommodation of religious practices of Indonesian Muslim workers was considered as unreasonable because of some important issues such as disruption of job duty, inflexible work schedule, other workers’ concern/objection, facility cost and management response/ approach. Accordingly, the study suggests some recommendations. First, the Taiwanese employer needs to sit together with relevant government institutions and religious leaders to formulate a specific policy on the accommodation of religious practices in the workplace. Second, as a single case study, the results of this study might lack of external validity (generalizability). It therefore strongly suggests prospective researchers to do a cross-cases study of this phenomenon or issue.
Netralisasi Kebijakan dan Kendala Pasar: Analisis Ekonomi Politik tentang Mengapa Liberalisasi Gagal Mendukung Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia Sampurna, Rizki Hegia; Sulaeman, Sulaeman; Anwar, Zahra Laisha
Society Vol 13 No 3 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i3.763

Abstract

This study provides a political economy analysis of how higher education liberalisation fails private universities in Indonesia through policy neutralisation and market constraints. Using path analysis, we conducted a census of 20 private universities in Sukabumi, with 60 respondents, to investigate the direct and mediated effects of liberalisation policies on economic performance through student enrolment. Our findings reveal that liberalisation policies have no significant effects on either economic performance or student enrollment, accounting for only 6.7% of enrollment variance. In contrast, student enrollment shows a robust positive relationship with economic performance, accounting for over 50% of institutional performance variance. These results demonstrate how market constraints—demographic limitations, competitive saturation, and resource scarcity—systematically neutralise the benefits of liberalisation for private universities. The absence of liberalisation effects contradicts neoliberal theoretical expectations, while the strong enrollment-performance linkage confirms resource dependence in tuition-dependent models. Our political economy analysis reveals that state policy advantages for public universities create asymmetric competition that undermines private institutions. The study demonstrates how market constraints generate policy-neutralisation effects, necessitating direct enrolment support mechanisms rather than market-oriented reforms for sustainable private university development in constrained contexts.
Co-Authors Adinda Chivita Fauziah Alda Adela Putri Amirullah, M. Rijal Andhita Fatikha Sari Andi Mulyadi Anisa Mawarni Anwar, Zahra Laisha Asep Hikmat Aulia, Vina Destiani Ayunda Permata Sari Basori, Yana Fajar Chih-Chieh Chou Chou, Chih-Chieh Devi Topyani Dewi - Wulandari Dewianti Dewianti Dian Purwanti Dinda Lestari Dine Meigawati Ence Melisa Andriani Fachry Muchamad Daradjat Fauzi, Tia Fitria Ayu Handayani Gita Ramadhanti Hagis Rudisya Kuswandi Halimah, Nesya Nur Ike Rachmawati IKE RACHMAWATI Irwandi Istanda, Ratu Tasya Jaelani, Ijan Jesika Meina Dasman Juanda, Erfina Kaulika, Yaiza Wilona Kurnia, Karina Nur M. Rijal Amirulloh Marsela, Adinda Raya Meisyahida Nur Asriansyah Mugia Resti Sinta Firdaus Daelani Muhamad Aruga Rizwan Muthya Mulia Suci Mutia Maharani Nata Rinaldi Putri Nenden Tari Fithriati Nopia, Nopia NP, Qinanti Maulid Paramita, Cici Putik Aulia Safitri Putri Amelia Putri Menara Syakti Rahmah Laila Regita Utami Rika Binti Jajul Rismayanti Amalia Ristianti Meidara Robila, Tiana Saskia Zahra Sindy Amelia Puspita Sintia Nofitri Siti Hasni Hutami Suhendar, Risma Sri Mulyani Sulaeman Sulaeman Suryani, Tria Tuah Nur Wicaksono, Muhammad Rifqi Satya Widy Seftia Nur Yana Fajar FY. Basori Yuniarti, Ratu Zamaludin, M. Ega Zulfa, Syifa Rizqia