Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.764
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis Unizar Recht Journal
Khairul Aswadi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kajian Yuridis Terhadap Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria (Studi Kasus Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong) Kabupaten Lombok Barat: - I Made Bagus Rama Widya Utama; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Tanah Terlantar dan Upaya Penertiban Tanah Terlantar  Di Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akibat  hukum apabila tanah sudah di tetapkan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional, maka akibat hukumnya tanah tersebut dapat dihapus hak atas tanahnya dan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dan upaya Penertipan Tanah terlantar di  Desa Persiapan Pesisir Mas Sekotong Lombok Barat belum dilakasanakan prosesnya sesuai hukum dan tanah terlantar yang ada belum dimanfaatkan dengan sebagaimana fungsinya serta belum jelas pemegang hak atas pengelolaan tanah terlantar tersebut.
Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Desa Hu’u Kabupaten Dompu Nayla Tholia Sujarman Putri; Khairul Aswadi; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Desa Hu,u Kabupaten Dompu. Dan untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Motode penelitian ini menggunakan hukum empiris, Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kapolsek Hu,u Kabupaten Dompu, Unit Rekrim Polsek Hu,u Kabupaten Dompu. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahw pelaksanaan Restorative justice di Polsek Hu,u Kabupaten Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversi. Dan penerapan Restorative justice di Kepolisisan Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum efektif dikarenakan pihak Kepolisisan Sektor Hu,u Kabupaten Dompu belum menerapkan tujuan Restorative justice/Diversi secara keseluruhan perkara pidana dari jumlah perkara tindak pidana yang terjadi di Wilayah Polsek termasuk tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.
Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Terhadap Barang Yang Dijaminkan Oleh Konsumen : (Studi Kasus PT. Gadai Royal Group) Ni Made Pradita Widyaningtyas; Khairul Aswadi; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i2.180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan hukum tanggung jawab PT. Gadai Royal Group terhadap barang yang dijaminkan, dan bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group dalam menjaga barang yang digadaikan. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode penelitian empiris, Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui PT. Gadai Royal Group. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa pengaturan hukum tanggung jawab didasarkan pada ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan kedua, apabila terdapat kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri dan apabila bukan karena kelalaian kreditur tetapi disebabkan oleh force majeure, maka kreditur tidak bertanggung jawab dalam hal force majeure.
Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Perbedaan Data Fisik Di Sertifikat Dengan Di Lapangan (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) Rezki Saputri, Mutiara; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa saja faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data fisik disertipikat dengan data fisik dilapangan serta bagaimana tanggung jawab BPN terhadap perbedaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor terkait adanya perubahan data disertipikat dengan kondisi dilapangan, yaitu faktor internal yang disebabkan oleh peralatan yang digunakan, personil atau petugas ukur yang mengukur, pengolahan data ukur, dan kondisi alam/lingkungan letak obyek bidang tanah. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh pemilik tanah yang tidak menjaga batas batas bidang tanah dan pemilik tanah tidak menerapkan asas kontradiktur delimitasi ketika pengukuran dilaksanakan. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Bentuk tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat apabila terjadi perbedaan data fisik disertipikat dengan data dilapangan adalah dibuatkan nya berita acara sebagai dasar dari perubahan tersebut. Serta pemilik tanah akan diminta melampirkan surat pernyataan menerima hasil ukur apabila terdapat kekurangan dan kelebihan luas serta melampirkan surat pernyataan pelepasan tanah apabila kekurangan tanah tersebut dikarenakan sudah menjadi fasilitas umum. Selanjutnya untuk perubahan wilayah, pemilik tanah diminta melampirkan juga surat pernyataan dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut memang benar berada diwilayah tersebut. Bentuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, pemilik tanah bisa membuat pengaduan ke Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kemudian akan dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait. Apabila setelah dilakukan mediasi belum ditemukan kesepakatan maka upaya selanjutnya bisa mengajukan gugatan kepengadilan.
Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali Di Lombok (Studi Di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara) Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.207

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok dan terkhususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian dikaji secara sistematis tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Bali di Lombok. Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan yang berkonsekuensi pada kewarisan. Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat adat Bali berdampak pada pentingnya kedudukan anak laki-laki sebagai purusa dalam hal pewarisan. Kedudukan anak perempuan yang berstatus pradana tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya karena setelah menikah maka ia harus meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam ikatan keluarga suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini yakni, Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok?dan Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Lombok khususnya di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara? Hasil penelitian ini yakni, Kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Bali di Lombok tidak sebagai ahli waris namun juga ia merupakan anak tunggal maka dapat dijadikan sentana rajeg. Di Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara masih berpedoman pada aturan hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal, semua tergantung kesepakatan pihak keluarga. In Sweta Selatan Cakranegara Subdistrict, they are still guided by the rules of Balinese customary inheritance law which is patrilineal, all depending on the agreement of the family.
Tinjauan Yuridis Pasal 1337 Kuh Perdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram Jannah, Raudlatul; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian lisan sewa menyewa rumah dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan hukum yang dikonsepkan untuk mengkaji fenomena sosial dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi dokumen sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tertulis merupakan kebebasan yang dijamin asas kebebasan berkontrak asalkan merujuk berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Perjanjian yang sah merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak, untuk melakukan pembatalan harus melalui pengadilan dan pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang dilakukan oleh Akbar dalam Kasus sewa menyewa rumah di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terkualifikasi sebagai wanprestasi; (2) Akibat hukumnya yang timbul adalah pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk mediasi ataupun gugatan ke Pengadilan untuk mengklaim konpensasi dalam bentuk biaya, ganti rugi, dan bunga.  
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Hutang Yang Dinyatakan Sah Dan Berharga Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pdt.g/2023/Pn.mtr) Ida Ayu Made Septiana; Khairul Aswadi; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.245

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Yang Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Sudah Sesuai Dengan Hukum. dan bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Tentang Akta Di Bawah Tangan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan dengan cara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:181/Pdt.G/2023/PN.Mtr menyatakan bahwa tergugat, Umar dan Dewi Ratna Ayuati, telah melakukan wanprestasi karena gagal membayar utang sebesar Rp134.000.000 kepada penggugat, Ida Ayu Made Septiana. Utang ini telah diakui dalam surat pernyataan tertulis, namun tidak dilunasi meskipun sudah diberi somasi. Majelis hakim menilai bukti-bukti penggugat sah, termasuk surat pernyataan dan percakapan digital, dan menghukum tergugat membayar sisa utang Rp74.865.000 beserta bunga dan biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat jika tidak disangkal isinya dan didukung bukti lain, meskipun tidak dibuat oleh notaris. Dengan demikian, surat pernyataan utang dalam perkara ini dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian yang signifikan, bahkan dijadikan dasar bagi penggugat untuk menempuh jalur hukum pidana selanjutnya.  
Analisis Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan Pma Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 177/Pdt.G/2023/Pn.Mataram) Mukminatul Munawarah; Ainuddin; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan PMA Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pada Putusan No. 177/ Pdt. G/2023 /PN Mataram dan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan hak perusahaan PMA dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah pada Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram pada pokok dan prinsipnya telah dijamin oleh hukum positif di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam penyelenggaraan asas dalam penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan adanya jaminan kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan lainnya. Yakni, memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram pada pokoknya mengemukakan introdusir pertimbangan hukum bahwa “Pembatalan suatu perjanjian (Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 15 tanggal 30 Maret 2020 Jo. Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 22 Mei 2020) yang dibuat oleh Notaris Amalia Sartika Nasution, SH.,M.Kn. sebagaimana dilakukan oleh Tergugat Konvensi (Efrosina Marta Berta) adalah termasuk perbuatan yang dikualifisir sebagai ‘Perbuatan Melawan Hukum.Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) tersebut, Penulis berpendapat bahwa sejatinya pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena didasarkan atas ketidaktelitian Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) dalam memahami dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi (Vivian Lorena Fedeli) secara lengkap dan menyuluruh berkenaan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi (Efrosina Marta Berta) yang berdasarkan pemaknaan akan ketentuan/ definisi dan unsur-unsur yuridis atas perbuatan wanprestasi sebagaimana yang termaktub di dalam 1243 KUHPerdata.
Status Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Gig Economy: Tantangan Perlindungan Sosial Dan Reformasi Hukum Di Indonesia Rifai, Ahmad; Khairul Aswadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan (in progress)
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.401

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Status Hukum Pengemudi Ojek Online dan Tantangan Perlindungan di Era Gig Economy, Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif. penelitian ini menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan dan mengakui status pengemudi ojek online di tengah tantangan gig economy, sehingga dapat menjamin keadilan dan perlindungan sosial bagi pengemudi ojek online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status hukum pengemudi ojek online dalam era gig economy adalah adanya diskrepansi antara definisi kontraktual “kemitraan” dengan praktik di lapangan yang menunjukkan pemenuhan unsur hubungan kerja formal (Pekerjaan, Upah, dan Subordinasi yang ketat melalui kontrol algoritma). Zona abu-abu hukum ini secara langsung menciptakan kerentanan social ekonomi bagi pengemudi karena berimplikasi pada minimnya perlindungan jaminan sosial dan potensi eksploitasi sepihak oleh perusahaan. Oleh karena itu, reformasi hukum perlu dilakukan, baik melalui penegasan status sebagai hubungan kerja formal, atau dengan menciptakan kategori hukum baru (sui generis) yang secara eksplisit mengakui pekerja platform, sehingga kewajiban perlindungan minimum (terutama jaminan sosial dasar dan transparansi algoritma) dapat diatur dan diintervensi oleh Pemerintah.
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai Ainuddin Gusti Ayu Ratih Damayanti haerani, ruslan I Gede Sukarmo I Made Bagus Rama Widya Utama Ida Ayu Made Septiana Ikhsan Kamil, Muhammad Irma Istihara Zain Mukminatul Munawarah Nayla Tholia Sujarman Putri Ni Made Pradita Widyaningtyas Novie Afif Mauludin Raudlatul Jannah Rauzi, Fathur Rezki Saputri, Mutiara Sukarno SUMARNI Yulian Dewi, Ni Luh Karyantari