Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Cokorda Dalem Dahana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT TANAH GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Mahadewi, Ida Ayu Made Anggarwangi; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPN pada tahap penyelesaian sengketa pertanahan sebab adanya sertipikat ganda dan untuk mengetahui tahap pembuktian hak atas tanah yang timbul dikarenakan sertipikat ganda. Studi tersebut menggunakan pendekatan riset yuridis normatif, yang berfokus dalam riset pustaka yakni data sekunder, serta berupaya dalam menginterpretasikan norma-norma dan asas hukum yang ada pada buku-buku hukum, serta berbagai peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pertanahan Dalam perkara sengketa tanah bersertipikat ganda, BPN memiliki kewenangan melakukan negosiasi, mediasi, dan memfasilitasi penanganan pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas kesepakatan di antara para pihak. masalah pertanahan yaitu persoalan dalam memperoleh penuntasan menyesuaikan kebijakan aturan undang-undang maupun aturan pertanahan. Pada masalah sengketa pertanahan dengan sertipikat berganda, BPN berkewenangan dalam menegosiasi, memediasi, serta memberi fasilitas dalam menangani seseorang yang memiliki sengketa terhadap pihak lainnya. Pembuktian persengketaan tanah dengan sertipikat berganda lewat wewenang BPN umumnya diawali dengan keluhan publik jika tanah dengan sertipikat tersebut dimiliki seseorang lain yang memiliki sertipikat hak atas tanah terhadap kesamaan obyek. Langkah dalam mengatasinya akan dilaksanakan dengan pengadun dan penelitian. Musyawarah juga bisa dilaksanakan menjadi metode para pihak yang memiliki sengketa. Sehingga BPN akan menjadi mediatornya. ABSTRACT This writing aims to find out how the role of BPN in the process of resolving land disputes due to dual certificates and to find out the process of proving land rights that occur due to dual certificates. This study uses a normative juridical research method, which focuses on library research, or what is called secondary data, and attempts to interpret and examine legal norms and principles contained in law books, as well as various laws and regulations. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 11 of 2016 states that what is referred to as a land case is a dispute, or a land case to obtain a settlement in accordance with the provisions of the Legislation and/or land policy. and facilitating the handling of disputing parties and initiating agreements between the parties. Proof of land disputes with dual certificates through the authority of the Land Office usually begins with public complaints that the land with the certificate is also owned by other people/parties who have certificates of land rights with the same object. The handling mechanism is carried out with complainants and research. Deliberations can also be held as an approach to the disputing parties. In this case, the National Land Agency agency is the mediator.
PENYELESAIAN INDIKASI SERTIPIKAT TUMPANG TINDIHGANDA (OVERLAPPING) DALAM MENJAMIN LEGALITAS PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR) Tampubolon, David Maruli Tua; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait penyelesaian indikasi sertipikat tumpang tindih (overlapping) untuk menjamin legalitas pemegang hak atas tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (The case Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (The statute Approach). Hasil Studi Menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan tumpang tindih (Overlapping) masih sering terjadi kepada pemegang sertipikat hak atas tanah, dan secara nasional pengaturan terkait dengan ruang lingkup Agraria diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam perspektif indikasi tumpang tindih, kepastian hukum subyek pemegang hak atas suatu bidang tanah yang mengalami tumpang tindih (overlapping) perlu untuk diketahui serta diselesaikan sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru terkait bidang tanah yang sejak awal memang mengalami permasalahan terkait dengan tumpang tindih baik keseluruhan maupun sebagian terhadap suatu bidang tanah. Kata kunci: Penyelesaian, Indikasi, Tumpang Tindih (overlapping), Sertipikat, Agraria
URGENSI PEMBEBASAN PEMBERIAN PATEN VAKSIN COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Yogaputri, Made Ayu Okshana; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this study is to evaluate the legal certainty and risk associated with a Covid-19 vaccine invention's patent uncertainty in the pharmaceutical industry, particularly in times of emergency. This study employs statutory and factual approaches along with normative legal research techniques. The results of the study show that the legal certainty of obtaining a patent for an invention and the legal risks that will arise have been regulated explicitly and implied in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Government Regulation Number 77 of 2020 concerning Procedures for Granting Patent Compulsory Licensing, and Presidential Decree Number 11 of 2020 Concerning the Establishment of a Public Health Emergency for CoronaVirus Disease 2019. From a legal perspective, patent reactions can pose a risk which is considered based on the legal basis in the regulation of the Patent Law.
EFEKTIVITAS AKSI BERSIH SAMPAH KOMUNITAS MALU DONG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji efektivitas komunitas malu dong dalam upaya penegakan hukum lingkungan di kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap komunitas malu dong dan data sekunder berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kota Denpasar perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Dikatakan demikian karena permasalahan sampah di kota Denpasar menjadi sorotan publik terutama di kawasan wisata yang ada di kota Denpasar. Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, regulasi ini belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Menyikapi hal tersebut, komunitas malu dong dibangun dengan tujuan untuk membentuk mental perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Adapun program kerja yang dilakukan oleh komunitas ini adalah program beach clean up dan program door to door yang dilaksanakan di Desa Kelan dengan melibatkan 195 KK terdaftar di desa tersebut. Hasil dari program kerja tersebut menunjukkan bahwa program beach clean up sudah berjalan efektif, tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sedangkan, program kerja door to door sudah berjalan secara produktif di Desa karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut di kota Denpasar dalam hal pengelolaan sampah melalui pengurangan dan pemanfaatan sampah sebagai suatu langkah baik dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the malu dong community in environmental conservation efforts in the city of Denpasar. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with the malu dong community and secondary data in the form of previous research results. The results of the study show that the waste problem in Denpasar City needs more attention from the government and the community. It is said that because the waste problem in the city of Denpasar is in the public spotlight, especially in tourist areas in the city of Denpasar. In this case, the government made Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management. However, this regulation has not been effective because there are still many people who do not care about environmental conditions. In response to this, the malu dong community was built with the aim of shaping people's mental behavior in increasing awareness of the importance of protecting the surrounding environment. The work programs carried out by this community is a beach clean-up program that aims to preserve the environment in tourist areas and dispose of bad habits of people who litter. However, this work program has not been able to run effectively in the city area because of the low level of public awareness of the waste management process in their own environment and the condition of households in the city of Denpasar which still cannot solve the waste problem completely, especially organic waste such as leaves, rotting fruits, leftover rice, and so on. Therefore, further socialization and education are needed in terms of waste management through waste reduction and utilization as one of the good steps in efforts to preserve the environment in the city of Denpasar.
ANALYSIS OF JUDGE’S DECISION RELATED TO THE TRANSFER OF LAND RIGHTS FOR FOREIGN NATIONALS BASED ON TESTAMENT: (Literature Review of Supreme Court Decision Number 1134K/PDT/2009) Antareksa, Gregory Ariel Cahya; Dahana, Cokorda Dalem
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 3 (2022): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i3.226

Abstract

This study aims to analyze the judge’s decision related to the transfer of Land Rights for Foreign Nationals based on testament of Supreme Court Decision Number 1134K/Pdt/2009. Research questions on this study are based on problematical publishing freehold title based on testament, incidentally between Testator and Testament Recipient at that time both of them is Foreign Nationals has broken the Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Law Act. This research is normative-descriptive using library research to collect relevant source, such as books, magazines, scientific writing, and others to support the writer’s argument on the issue. The findings revealed that someone can acquire basic consideration of Supreme Court Decision and legal analysis about giving a decision of Supreme Court Decision number 1134K/Pdt/2009. Thus, in the case of Decision No. 1134K/Pdt/2009, the process of transferring ownership of Freehold Title is due to sporadic land registration beginning with the approval of the Head of the Environment, Lurah, and Camat, as well as land owners who are on the right, left, front, and back of the disputed object, so Freehold Title against the object of dispute may be issued on behalf of the Defendant, which is issued by the Land Office. Hence, the parties involved in the intermittent registration, including the Land Office, should be sued, not the Defendant.
Co-Authors A. A. Ngurah Rai Suarjaya Di Putra A.A. Ngr Wisnu Permadi Agus Pratama Putra Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anak Agung Devi Widyaswari Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Anak Agung Istri Dwina Putra Anak Agung Sagung Aristayuni Anggi Anggarawati Antareksa, Gregory Ariel Cahya Arthya Saor Husada Ayu Putu Vivi Viharani Chanis Prasasti Redjonta Cokorda Istri Iin Jayastri Dewa Gede Angga Pratipta Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari Dikson Kristian Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Dwi Krisna Arjati Finanto Valentino Galih Sabathany Hardyan Gilang Ambhibika Mangalam Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari I Gede Arya Tubwana I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agung Istri Prasasti Dewi I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Agung Manu Kepakisan I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Komang Ady Ardhiana I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Banda Prawira I Made Wiriasih I Nengah Suharta I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Antoni Giri I Putu Arik Sanjaya I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Parwata I Putu Gede Surya Trisnawan I Putu Rocky Saputra I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Wisnu Saputra Ibrahim R. Ida Ayu Dyana Rahayu Putri Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Suarna Putra Ida Bagus Indra Dwi Putra Ida Bagus Raka Surya Widnyana IPutu Oka Suyasa Kadek Windu Ardiyawan Kadek Yudiana Karmila Karmila Ketut Eddy Budiadnyana Giri Ketut Nindy Rahayu Sugitha Komang Agus Giri Amerta Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Luh Nyoman Savitri Tritya Putri Made Ari Yudia Krisna Made Arya Utama Made Gde Subha Karma Resen Mahadewi, Ida Ayu Made Anggarwangi Nengah Suharta Ni Kadek Dewi Kurnia Wati Ni Ketut Lasmini Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Tita Maya Upadani Ni Made Karti Ni Made Priska Mardiani Ni Wayan Sintia Darma Putri Nugraheny Wardana Nyoman Setiawan Adiwijaya Putu Arya Sumerthayasa Putu Eka Sugina Ariawan Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Wahyu Widiartana Rai Widiatmika Rikardus Kurniawan RR. Ella Evrita Hestiandari Sedana Putri, Kadek Dinda Maharani Tampubolon, David Maruli Tua Wulan Virda Dewi Yogaputri, Made Ayu Okshana Yolanda Kalyana Mitta Yunizar Armani Husnan