Articles
<![CDATA[EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Komang Ady Ardhiana]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.259 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan studi lapangan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kabupaten Gianyar. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penguasaan tanah oleh orang asing sampai saat ini masih sangat tidak berimbang karena pada dasarnya WNA datang untuk melakukan penguasaan atas tanah dengan modal yang sangat besar disisi lain WNI sangat membutuhkan uang tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari – hari sehingga secara kedudukan hukum WNA sangat diuntungkan dan sangat kuat dalam pembuatan perjanjiannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017 ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.254 KB)
<![CDATA[Penyaluran dana hibah di Kabupaten Badung merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, selain itu juga untuk pemerataan pembangunan. Hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah apabila telah memenuhi seluruh kebutuhan urusan wajib. Penyaluran hibah di Kabupaten Badung telah diupayakan secara optimal oleh Pemerintah. Salah satu permasalahan yang ada dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah adalah kurang pahamnya kelompok masyarakat terhadap teknis administratif di dalam pengajuan proposal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran hibah di Badung adalah dengan membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan, selain itu juga pemerintah harus lebih tegas di dalam menerapkan sanksi ganti kerugian yang tercantum di dalam PERDA Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan daerah, serta Pemerintah Kabupaten Badung perlu lebih gencar mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait prosedur pengajuan dan laporan pertanggungjawaban hibah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Hibah Daerah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa]]>;
<![CDATA[I Wayan Parsa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.088 KB)
<![CDATA[Kota Denpasar sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Bali mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk penyediaan pembiayaan tersebut, daerah memerlukan sumber pendapatan, seperti juga halnya Negara memerlukan sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai segala pengeluan pemerintah. Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat dipergunakan untuk membiayaipengeluaran pemerintah adalah Pajak.Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, memerlukan sumber pembiayaan sebagai pendapatan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, di mana salah satu sumber penerimaan keuangan adalah berupa Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan yang paling potensial.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah; (1) Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pemungutan Pajak Hotel; (2) Langkah-langkah apakah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel ? Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan fakta (factual approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa; (1) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Hotel di Kota Denpasar adalah, kesadaran pengusaha hotel sebagai Wajib Pajak masih rendah, ketepatan Wajib Pajak Hotel untuk menyetor Pajak Hotel yang telah dipungut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemampuan pengawasan terhadap kegiatan usaha hotel masih belum maksimal; (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel adalah; menyusunan Standard Operating Procedure (SOP), Menyusun Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADA), dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Hotel untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kata Kunci:Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN BANGUN-BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.57 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan” Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, walaupun Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan telah disahkan, masih saja terdapat pelanggaran. Bagi pelanggar ijin mendirikan bangunan akan menerima akibat hukum, yaitu pembinaan berupa surat teguran sebanyak tiga kali, jika pemilik bangunan membandel akan diberikan sanksi bisa berupa penyegelan, pembongkaran, bahkan ancaman pidana, sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran. Sedangkan hambatan pemerintah Kota Denpasar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan adalah hambatan secara internal dan hambatan secara ekternal.]]>
<![CDATA[Regional Government Authority Over Collection and Auditing Regional Taxes: Indonesia Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Putu Gede Arya Sumerta Yasa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p03
<![CDATA[Taxes as a source of State revenue are very important objects because most of the types of State revenue come from taxes. Due to this condition, it is necessary to have firm regulation for both tax authorities and taxpayers to maximize revenue from the tax sector. This writing aims to analyze the legality aspects of local government authorities in collecting and auditing local taxes. This is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that local government has the authority to collect local taxes as a consequence of the concept of regional autonomy, which emphasized that regional revenue is a source of financing for regional development. The Law of Local Taxation and Retribution provides greater authority to regions than before in administering regional taxes and levies. The enactment of the Regional Government Law and the Central and Regional Financial Balancing Law then regulates the expansion of tax objects and the determination of tax rates. Meanwhile, audit action in regional taxation is one of the efforts to save financial management by testing the correctness of the sustainability of financial planning and operations that are recorded in the form of taxpayer financial statements. This audit effort is part of the tax collection process regulated in the General Provisions and Tax Procedures in an effort to enforce central and regional tax collection.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Notaris Terhadap Ketidaksesuaian Harga Transaksi Sewa Menyewa Tanah Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Parwata]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 7 No 01 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i01.p04
<![CDATA[The purpose of writing is to increase knowledge about the criminal responsibility of the Notary on the payment of income tax based on the false description of the applicant and the legal protection of the Notary on the actuarial of the land rental based on the false description of the pruning. The author uses a normative legal research method by instilling the emptiness of the norm, which is not regulated by the liability of the Notary criminal in the Laws of Notary, implementing a legislation approach, conceptual and analysis, as well as to use the primary, secondary and tertiary legal materials and the results are described descriptively. The results indicated that there is false description in the land rental act as the responsibility of the facer, because the Notary only imposes the will of the fighter into the actua. Notary is not authorized to investigate materialally. So that the Notary is not criminally responsible for the false description of the pruning. Legal protection for the Notary to the land rental actuas based on false information is the absence of the Notary Honorary Assembly. Each notary call is obliged to obtain the approval of the Assembly, because this assembly is the law protection institution of Notary if it is suspected to make a violation. So it is more assured if the caller, examination, detention is already agreed to the Assembly, so that the legal certainty for the Notary.]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ketut Nindy Rahayu Sugitha]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p5
<![CDATA[Abstract This scientific article purpose is understand the arrangements regarding the issuance of Certificate of Inheritance related to the division of population groups in Indonesia. The method used is normative legal research. This study result is indicate that the arrangement for making a certificate of inheritance related to division of population groups in Indonesia is regulated in Article 111 paragraph (1) of Ministerial Regulation No. 3 of 1997 on the Implementation of Land Registration which divides into 3 (three) groups, namely Indonesian Citizens, Indigenous People, Chinese Descendants. and Foreign Eastern Descent, then there are also 3 (three) officials who have the authority to make a certificate of inheritance in Indonesia according to their class. This classification raises the problem that Ministerial Regulation Number 3 of 1997 on the Implementation of Land Registration is contrary to Law Number 40 of 2008 on Elimination of Discrimination which is a higher regulation and should eliminate the classification of society related to the issuance of a certificate of inheritance in Indonesia. The urgency of a notary to be given the authority to make a deed of inheritance rights because a notary is an official who makes a deed whose legal force of proof is perfect, guaranteed order, certainty, and legal protection. Article 15 paragraph (1) of the Law on Notary Positions becomes the basis for Notaries in acting and constructing a Certificate of Inheritance for all residents and/or citizens of Indonesia, in order to create legal certainty for makers of Certificate of Inheritance in Indonesia. Abstrak Tujuan artikel ilmiah ini yaitu untuk memahami pengaturan mengenai dibuatnya Surat Keterangan Waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dibuatnya surat keterangan waris terkait pembagian golongan penduduk di Indonesia diatur pada Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang membagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Warganegara Indonesia Penduduk Asli, Keturunan Tionghoa dan Keturunan Timur Asing, kemudian terdapat juga 3 (tiga) pejabat yang memiliki wewenang dalam dibuatnya suatu surat keterangan waris di Indonesia sesuai dengan golongannya. Penggolongan semacam ini menimbulkan permasalahan bahwa Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sudah bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi yang merupakan aturan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menghilangkan penggolongan masyarakat terkait dibuatnya surat keterangan waris di indonesia. Urgensi notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta keterangan hak waris karena Notaris merupakan pejabat yang membuat akta yang kekuatan hukum pembuktiannya bersifat sempurna, terjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris menjadi dasar Notaris dalam bertindak dan mengkonstruksi sebuah Surat Keterangan Waris untuk semua penduduk dan/atau warga negara Indonesia, agar menciptakan kepastian hukum bagi pembuat Surat Keterangan Waris di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGATURAN IZIN USAHA TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Chanis Prasasti Redjonta]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p01
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai izin usaha terkait dengan lingkungan hidup. Dalam mengkaji penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer yang diantaranya peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Dalam UU Cipta Kerja terdapat banyaknya kritik yang bersumber dari beragam pihak. Salah satunya adalah dianggap UU Cipta Kerja hanya memberikan kemudahan terkait investasi akan tetapi tak peduli dengan perlindungannya terkait lingkungan hidup. Karya tulis ini merincikan pengkajian terkait izin lingkungan pada UU cipta kerja serta dampak penyederhanaan perizinan pada kelestarian perlindungan lingkungan hidup. UU cipta kerja memberikan izinnya terkait lingkungan pada izin mendirikan usaha. Penelitian ini tujuannya adalah dalam rangka mencari tahu konsep perizinan usaha pada bidang lingkungan hidup dengan berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada UU Cipta Kerja pemberian izin diberikan oleh pemerintahan pusat yang dimana hal ini didasarkan pada penghitungan tingkat bahaya serta nilai potensial yang ada pada aspek lingkungan, keselamatan, serta penggunaan sumber daya. Dengan ditemukan hasil studi bahwa perizinan pemerintahan pusat berikan atas dasar penghitungan tingkatan bahaya serta tingkat potensial terjadinya bahaya pada sisi keselamatan, kesehatan, pemanfaatan sumber daya, serta lingkungan. Tetapi jika terdapat pelanggaran maka akan diberikan konsekuensi yaitu pencabutan izin usaha.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN KERETA GANTUNG DI GUNUNG ABANG KINTAMANI ]]>
<![CDATA[IPutu Oka Suyasa]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.4 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p08
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait rencana pengembangan dan pembangunan kereta gantung di Gunung Abang Kintamani dan mencari tahu upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan terhadap rencana pembangunan kereta gantung di wilayah Gunung Abang. Dengan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah hukum positif, didapatkan hasil penelitian yaitu; kawasan tempat akan dibangunnya kereta gantun di wilayah Gunung Abang diatur sebagai kawasan suci, kawasan sempadan jurang dan kawasan rawan bencana, dan kereta gantung dalam RTRW Kab. Bangli tidak diatur. Namun dalam Perda RIPKD Kab. Bangli pada pasal 28 huruf b, angka 4 disebutkan mengenai cable car, dalam penjelasan perda tidak disebutkan secara jelas maksud dari cable car. Upaya yang perlu dilakukan terkait pencegahan potensi kerusakan lingkungan yaitu lebih menekankan pada penegakan hukum preventif dalam bentuk melakukan pencegahan secara aktif dengan penegakan peraturan mengenai tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang sebelumnya sudah didasari pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). The purpose of this study is to determine the arrangements related to the cable car construction plan in the Mount Abang Kintamani region and find out the efforts that need to be made related to the prevention of potential environmental damage to the planned railroad construction in the Mount Abang area. With normative legal research examining library materials and studying the principles of law and positive legal methods, the results of the study are obtained; the area where the train will be built in the area of Mount Abang is organized as a sacred area, cliff edge area and disaster-prone areas. And the cable car in RTRW Kab. Bangli is not set. But in RIPKD Regional Regulations, Kab. Bangli in article 28 letter b, number 4 is mentioned about the cable car, the regional regulation does not clearly state the purpose of the cable car. Efforts that need to be done related to the prevention of potential environmental damage that is more emphasis on preventive law enforcement in the form of active prevention. With enforcement of regulations regarding regency/city spatial plans, which had previously been based on a strategic environmental study.]]>
<![CDATA[Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Finanto Valentino]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p13
<![CDATA[This research was conducted with the aim of knowing preventive measures and also legal protection for notaries in terms of criminalization and also knowing the return of rights and conditions for notaries who were proven innocent. This research uses a normative juridical research method, with a focus on legal norms and existing rules. And based on these problems, two problems were drawn and the results were obtained: (1) that the notary in carrying out his position, especially in making authentic deeds, in addition to referring to the UUJN and the notary code of ethics, in terms of reducing the risk of errors, must also apply the precautionary principle, so that can minimize the occurrence of disputes related to the deed he made even though there is already a legal presumption that protects. (2) Detention of a notary if it is indicated that a crime related to an authentic deed he made will certainly cause a lot of harm to the notary, because it is necessary to restore the rights and conditions of a proven Notary not guilty but prior detention in UUJN is not regulated in this regard, but can be found in the general provisions of the Criminal Procedure Code at point 3 (d) related to compensation and rehabilitation.]]>
