Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS LARANGAN MENAIKKAN LAYANG-LAYANG ATAU PERMAINAN SEJENIS DI BANDAR UDARA NGURAH RAI BALI ]]>
<![CDATA[Anggi Anggarawati]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p08
<![CDATA[Permainan tradisional layang-layang sudah melekat dan menjadi kebudayaan kearifan lokal masyarakat Indonesia kususnya Bali. Namun layang-layang juga berpotensi mengancam keselamatan penerbangan jika bermain layang-layang di tempat yang tidak seharusnya. Pengaturan tentang larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis disekitar Bandar Udara Ngurah Rai diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2000, dalam Pasal 2 yang menyebutkan jika menaikkan layang-layang atau permainan sejenis dalam jarak 5 mil laut dan 9 kilometer di sekitar Bandar Udara Ngurah Rai tersebut dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur masyarakat agar mematuhi peraturan yang ada dan bagaimana pengaturan dan sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis tersebut. Metode penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan teknik penulisan metode yuridis empiris yaitu penulisan dengan menggunakan norma- norma sebagai acuan dan ketentuan hukumatau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (das sollen), dan kebudayaan atau kenyataan-kenyataan yang terjadi dimasyarakat (das sein). Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan pelanggaran Perda Layang-layang sering terjadi, ketegasan pemerintah daerah dalam mengatur izin bisa dikatakan masih jauh dari kata efektif dan penyuluhan yang seharusnya dilakukan pemerintah yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) juga sangat tidak dilakukan efektif dan maksimal. Sanksi yang tepat dan tegas sangat diperlukan, pihak-pihak yang melanggar akan dijatuhkan dalam ketentuann sanksi pidana pada pasal 8. Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tentang larangan menaikkan layang-layang, Otoritas Bandar Udara wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat agar keselamatan penerbangan dapat berjalan baik serta menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban juga kedamaian di masyarakat demi kenyamanan dan keamanan bersama. The traditional kite game has become a part of the local wisdom culture of the Indonesian people, especially in Bali. However, kites also have the potential to threaten flight safety if you fly kites where you shouldn't. Regulations regarding the prohibition of raising kites and similar games around Ngurah Rai Airport are regulated in the Bali Provincial Regulation Number 9 of 2000, Article 2 states that it is prohibited to fly a kite or similar game within 5 nautical miles and 9 kilometers around the Ngurah Rai Airport. This study aims to determine the authority of the Regional Government in regulating the community to comply with existing regulations and how to regulate and sanction parties who violate the provisions on the prohibition of raising kites and similar games. The method used in this study uses empirical juridical, namely writing with a theoretical approach that uses norms as a reference and provisions of laws or regulations that apply in Indonesia (das sollen), as well as culture or realities that occur in society (das sein). Lack of legal awareness in the community causes violations of the kite regulation to occur frequently, the local government's firmness in regulating permits can be said to be far from effective and The counseling that should be carried out by the government as stated in Article 5 paragraph (1) is also not carried out effectively. Appropriate and firm sanctions are needed, those who violate will be imposed in the provisions of criminal sanctions in article 8. In the implementation of control and supervision regarding the prohibition of raising kites, the Airport Authority is obliged to coordinate with the local Regional Government so that flight safety can run well and create, maintain and maintain order as well as peace in the community for mutual comfort.]]>
<![CDATA[Sertifikat Hak Cipta Atas Film Sebagai Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Benda Bergerak Tidak Berwujud ]]>
<![CDATA[Made Ari Yudia Krisna]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p14
<![CDATA[The purpose of this study was to determine and analyze the conditions for applying for bank credit related to copyright on films as collateral objects after the provisions of Article 16 paragraph (3) UUHC and execution of copyright certificates on films as fiduciary guarantees related to default by the debtor. The writing of this journal uses a normative type of research where an assessment of the applicable laws and regulations is carried out and uses secondary data as the main data. Based on the results of the study, it can be concluded as follows: (1) The conditions that are met by the copyright owner are then made a credit agreement followed by a fiduciary guarantee agreement made by a notary and registered at the fiduciary guarantee registration office to obtain a fiduciary guarantee deed; and (2) Execution related to the debtor's default on his film certificate which has been stated in the fiduciary guarantee deed used by public auction or underhand sales in accordance with the agreement of the parties to finance the debt.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM YANG DIRUGIKAN PENGGUNAAN FAKE ACCOUNT ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sagung Aristayuni]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p12
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze reasons or backgrounds that Instagram users using fake accounts and the legal consequences of using fake accounts on Instagram. The research uses normative legal research with statutory and the conceptual approach. Data collected through library research and interviews on several teenagers in the neighborhood where the author lives. Based on the research, the majority of fake account users are looking for information freely by hiding their identity through fake accounts. Then, Article 35 of Law Number 11 of 2008 which was later amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions stipulates that anyone who intentionally manipulates or creates electronic information and/or electronic documents with the aim of pretending to be looks like authentic data. Based on this article, the legal consequence is a prison sentence of 12 (twelve) years and/or a maximum fine of twelve billion rupiah, based on Article 51 of Law Number 11 of 2008.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PRIVATISASI LAHAN PANTAI UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Gilang Ambhibika Mangalam]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait apa saja bentuk privatisasi lahan pantai yang dilakukan oleh pengusaha serta dapat mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana legalitas mengenai privatisasi lahan pantai menurut perspektif hukum. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep konsep hukum. Penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian yang menitikberatkan kepada pendayagunaan ius constitutum serta dapat berupa tesis, buku, yurisprudensi serta literatur kepustakaan yang berkorelasi dengan pemanfaatan lahan pantai untuk kepentingan industrial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejatinya telah terdapat peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan pantai demi kepentingan industrial, namun belum penegakan hukumnya belum terealisasi secara tegas oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan efek jera kepada para pemilik modal yang merugikan masyarakat. Hal ini tentu perlu menjadi prioritas dan perhatian khusus untuk pemerintah, agar dapat menjamin hak hak masyarakat umum yang ingin berwisata maupun menjamin hak hak masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kata Kunci: Privatisasi, Lahan Publik Pantai, Kepentingan Industrial ABSTRACT This study aims to ascertain and provide a comprehend understanding towards the legality or legitimacy of the privatization of coastal land for industrial purposes from a legal perspective. The method applied in the article is a normative juridical research method utilizing a legislation and legal concepts approach. Normative legal research is a conformation of research that emphasizes the use of jus constitutum, theses, books, jurisprudences, and library literature which related to the use of coastal land for industrial purposes. The results of this study indicate that in fact there have been regulations governing the privatization of coastal public lands for industrial purposes, but there has not been a realization in strict law enforcement that can be done by the central government also local to provide a deterrent effect to capital owners who are detrimental to the community. This of course needs to be a priority and special attention for the government, aims to guarantee the rights of the general public who want to travel as well as guarantee the rights of coastal communities who make a living as fishermen. Key Words: Privatization, Coastal Land, Industrial Purposes]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Kewenangannya Membuat Party Acte ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Md Rama Andika]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p13
<![CDATA[This research has purpose to inform about law protection and responsibilities Notary for party acte they have made. This research is studied using normative methodthat based on the theory of responsibility and protection that help to emphasize the scope of both, so that the legal responsibilities and protections for Notaries can be identified in making a party act. The results of this study conclude that there are three (3) forms of legal responsibility of a Notary in making a party act, namely first legal responsibility for the UUJN and applicable laws and regulations, second legal responsibility based on sanctions, namely administrative, criminal and civil, third absolute legal responsibility and based on error. Legal protection for a Notary is provided by laws and regulations through the rights/obligations of a Notary and based on an institution, is given by the Notary Honorary Council. The position of a Notary who is noble and dignified must be carried out with full responsibility and protected by law from parties who want to degrade the position of a Notary.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN HT-ELEKTRONIK PADA KANTAH KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Rocky Saputra]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji dan melihat efektivitas pelaksanaan pelayanan pendaftaran HT-Elektronik pada Kantah Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis data primer yang dilakukan dengan interview pegawai PPAT dan Kantah. Hasil Penelitian sendiri menunjukkan bahwa Pelayanan Pendaftaran HT-Elektronik di Kantah Kota Denpasar sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang di dalam Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Di balik telah sesuai pelaksanaannya, terdapat hambatan di dalamnya seperti kurangnya sarana dan prasarana hingga masih kurang optimalnya website atau domain dikarenakan masih baru sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan guna mengoptimalkan pelayanan. Namun tak sedikit factor pendukung yang menyebabkan pelayanan pendaftaran HT-Elektronik pada Kantah kota Denpasar berjalan dengan baik. Kata Kunci: pelayanan, hak tanggungan, efektivitas ABSTRACT The purpose of this study is to examine and discern the effectiveness of the implementation of electronic mortgage registration service at the Land Office in Denpasar. This study uses empirical legal research methods by analyzing primary data resulted from interviewing the PPAT and the Land Office employees. The result of this study shows that the electronic mortgage registration service at Land Office in Denpasar is consistent with the procedures enshrined in Technical Guidelines No. 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Though its implementation is aligned with the rule a quo, there are still obstacles in it, such as lack of facilities and infrastructure, and an unoptimized new website or domain, thus it sustainably needs to be improved. Nevertheless, there are many factors that cause the electronic mortgage registration service at Land Office in Denpasar still goes well. Key Word : service, martgage, effectiveness]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui tanggung jawab dari hukum pertanahan itu sendiri dan peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi Konflik Agraria di indonesia dan juga agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah serta kamus-kamus yang menerangkan mengenai permasalahan tersebut. Hasil studi dari penelitian ini yakni Sengketa perdata yang dimana sengketa mengenai hak dan merupakan kewenangan peradilan umum dalam penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menghambat dalam menanganggulangi konflik agraria yang dimana agar mengetahui sejauh mana efektifitas hukum pertanahan dalam menanggulangi hal tersebut. Di Indonesia sendiri disetiap daerahnya tidak luput dengan adanya konflik agraria salah satunya di daerah Kalimatan Timur Kota Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya selaku anggota Badan Pertanahan Nasional mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi penyelesaian sengketa ini yakni tidak bukan ditimbulkan juga oleh masyarakat yang masih tabu akan peran Badan Pertanahan Nasional itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan permasalahan tanah mereka. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional ABSTRACT The purpose of this study is to find out the responsibilities of the land law itself and the role of the National Land Agency in tackling Agrarian Conflicts in Indonesia and also to find out what factors are obstacles in the process of resolving Agrarian Disputes in Indonesia. The research method used in this study uses a normative legal research method which is carried out with an approach to legislation, books or scientific works and dictionaries that explain the problem. The results of the study from this research are civil disputes where disputes regarding rights and are the authority of the general court in their resolution. The inhibiting factors in dealing with agrarian conflicts are to know the extent of the effectiveness of land law in overcoming this. In Indonesia itself, each region is not spared by agrarian conflicts, one of which is in the area of ????East Kalimantan, the city of Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya as a member of the National Land Agency stated that the inhibiting factor in tackling this dispute resolution was not caused by the people who were still taboo about the role of the National Land Agency itself in solving their land problems. Key Words: Liability, Land Dispute, National Land Agency]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENGATURAN HUKUM PRAKTIK PRIVATISASI PANTAI TANPA ADANYA HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PANTAI SANUR ]]>
<![CDATA[Ni Made Karti]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pengaturan hukum praktik privatisasi pantai tanpa adanya hak atas tanah di wilayah Pantai Sanur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwasanya praktik privatisasi pantai yang dilakukan oleh pemilik bangunan disekitar areal sempadan pantai dapat berupa pengusiran masyarakat lokal yang sedang berada di areal sempadan pantai dan penutupan akses masuk menuju area pantai. Hal tersebut mengacu pada pengaturan hukum pasal 7 UUPA dan tindakan pemilik bangunan yang melakukan praktik privatisasi pada dasarnya melanggar pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Dalam perspektif asas kepentingan umum, wilayah pantai khususnya sempadan pantai merupakan areal publik dan tidak dapat diprivatisasi sesuai isi pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Selain itu, batas garis sempadan pantai telah ditentukan didalam undang-undang dan bangunan yang ada tidak boleh melebihi batas tersebut. Maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut, belum ada hukum yang mengatur secara pasti mengenai wilayah pantai tempat terjadinya praktik privatisasi oleh pemilik bangunan sekitar area pantai. Kata Kunci: Praktik Privatisasi, Area Pantai, Pengaturan Hukum. ABSTRACT The purpose of this study is to provide information on the importance of legal arrangements regarding the practice of coastal privatization without any land rights in coastal areas. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the practice of beach privatization carried out by building owners around the coastal border area can be in the form of eviction of local people who are in the coastal border area and closing access to the beach area. This refers to the legal arrangement of article 7 UUPA and the actions of building owners who practice the privatization basically violate Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. In addition, the coastline boundary has been determined in the law and the existing buildings must not exceed this limit. In the perspective of the principle of public interest, coastal areas including coastal boundaries are public areas and cannot be privatized in accordance with the contents of Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. So that, with this problem there is a legal vacuum as well as uncertainty in legal arrangements for coastal areas that experience privatization practices due to the actions of building owners around the coastal area. Key Words: Privatization Practice, Beach Area, Audiobook Access, Legal Arrangements.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Tita Maya Upadani]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p19
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian di persidangan hukum perdata di Indonesia dan menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat elektronik sebagai barang bukti di persidangan dalam hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan data sekunder yang dimanfaatkan untuk penelitian ini ditemukan melalui studi literatur. Menurut temuan penelitian dapat dikatakan munculnya sertifikat elektronik dan tanda tangan digital merupakan salah satu bentuk dari kemajuan informasi teknologi dalam melakukan perjanjian ataupun transaksi. Sejak lahirnya UU ITE, dokumen elektronik telah diakui dan diakui sebagai alat bukti yang sah dengan status alat bukti digital. Adapun alat bukti digital mempunyai kekuatan hukum di persidangan apabila informasi yang didapatkan dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga membuktikan suatu keadaan dan juga sertifikat elektronik kekuatan hukum yang sangat kuat apabila sertifikat tersebut dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik seperti contoh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). ABSTRACT The aims this study is to determine placement of electronic certificates in evidence in civil law trials in Indonesia and to analyze the strength of proof of electronic certificates as evidence in courts in civil law in Indonesia. This study uses a normative juridical method, Secondary data from a literature review was used to create the data for this investigation. Considering the study's findings, it was concluded that the emergence of electronic certificates and electronic signatures is one form of advances in information technology in conducting agreements or transactions. The position of electronic evidence, namely electronic documents that have been recognized and accepted as legal evidence since the ratification of the ITE Law. Electronic evidence has legal force in court if the information obtained is guaranteed to be intact, accountable, accessible, and can be displayed so as to prove a situation and also an electronic certificate with very strong legal force if the certificate is made by an electronic certificate operator such as the example of the Agency National Cyber ??and Password (BSSN).]]>
<![CDATA[MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Sedana Putri, Kadek Dinda Maharani]]>;
<![CDATA[Dahana, Cokorda Dalem]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p3
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari pada penelitian yang dilaksanakan yaitu guna mengetahui bagaimana kekuatan hukum mediasi menjadi bagian alternatif menyelesaikan sengketa pertanahan dan mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan para pihak yang bersengketa menentukan pilihan penyelesaian sengketa pertanahan lewat mediasi. Untuk penelitian yang dilaksanakan metode yang dipakai yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sifat penelitian yang dilaksanakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer yang diambil menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian diketahui bahwa mediasi yang terkandung pada UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif bisa dipakai sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan dengan 3 tahapan proses mediasi. Sengketa yang sudah terselesaikan lewat mediasi, selanjutnya ditindak atas dasar kesepakatan bersama dan dibuatkan akta perdamaian oleh BPN selaku mediator. Kemudian penyelesaian melalui mediasi memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 1858 Ayat (1) dan (2) KUHPerdata dan Pasal 130 Ayat (2) HIR yang mengungkap kepastian hukum bahwasannya akta perdamaian serupa dengan putusan hakim (Pengadilan) yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian faktor yang menyebabkan para pihak mengambil mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dikarenakan biaya yang relatif murah dan hemat waktu karena penyelesaiannya terbilang cepat dan pasti dibandingkan melalui proses litigasi. Kerahasiannya terjamin, dikarenakan mediasi diselenggarakan tertutup dengan makna tidak semuanya orang dapat menghadiri ataupun menyaksikan selaras perkara di Pengadilan, yang dimana seluruh orang dapat melihat proses yang terjadi sebab sifat yang berbuka untuk umum. Kata Kunci: Mediasi, Normatif, Primer, Tanah. ABSTRACT The purpose of this study is to find out how the legal power of mediation is as an alternative to land dispute solve and to find out the factors that cause the disputing parties to choose land dispute resolution through mediation. The method used in this study was study juridical normative. As for the nature research conducted is descriptive analysis, using primary data sources taken using library research. The results of the study found that regulated mediation in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and completion Dispute Alternative could used as effort solution dispute land with 3 stages of mediation process. Disputes that have solved through mediation, next be prosecuted based on deal together and made deed peace by BPN as a mediator. Then solution through mediation have strength law based on Article 1858 Paragraphs (1) and (2) of the Civil Code and Article 130 Paragraph (2) HIR which provides certainty law that deed peace similar with binding judge 's decision and have strength law fixed. Then the factor that cause the parties to choose mediation in resolving land disputes are because the costs are relatively cheap and save time because the resolution is fast and definite compared to the litigation process. Confidentiality is guaranteed, because the mediation is carried out in a closed manner, meaning that not everyone can attend or witness such a case in the Court, where everyone can witness the process because it is open to the public. Keywords: Mediation, Normative, Primary, Soil.]]>
