Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Cokorda Dalem Dahana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PELAKSANAAN KEWENANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DENPASAR I Wayan Gede Agus Setyawan; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.137 KB)

Abstract

Pengendalian penduduk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Kota Denpasar sebagai Ibukota Propinsi Bali merupakan Kota berwawasan Budaya, dan dijadikan salah satu tujuan oleh penduduk luar daerah baik yang berasal dari berbagai Kabupaten di Bali maupun yang berasal dari luar Pulau Bali. Untuk menyikapi mobilitas penduduk yang sangat tinggi di Kota Denpasar, Majelis Madya Desa Pakraman turut berperan serta dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan menentukan jumlah besaran biaya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan Ilikita Krama dalam prosedur pendataan kependudukan khususnya di Kelurahan Sumerta, dikenakan sebelum penduduk tersebut tercatat sebagai penduduk di wilayahnya, sehingga dapat dikatakan prosedur pengenaannya tidak sesuai dengan prosedur pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015. Adapun faktor penyebabnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, antara lain, faktor kebudayaan, faktor kesadaran masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas. Sedangkan faktor hukum merupakan faktor penghambatnya. Kata Kunci: Administrasi kependudukan, Pelaksanaan, Ilikita karma.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (KIPS) DI KECAMATAN DENPASAR BARAT Ayu Putu Vivi Viharani; I Nyoman Suyatna; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.998 KB)

Abstract

KIPS merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk pendatang di Kecamatan Denpasar Barat, dalam pengurusan dan penerbitannya seharusnya tidak boleh dikenakan biaya, namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran, dan hal tersebut telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang menekankan pada efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroprasi dalam masyarakat. Pengurusan dan penerbitan KIPS di Kecamatan Denpasar Barat telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan karena kurangnya sosialisasi serta belum adanya revisi terhadap kebijakan yang mengatur mengenai KIPS.
PENEGAKAN SANKSI LINGKUNGAN TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH USAHA KACANG KACE DI DESA NYANGLAN KABUPATEN KLUNGKUNG I Putu Agus Eka Budiarta Yoga; Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.394 KB)

Abstract

Di dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Lingkungan TerkaitPencemaran Lingkungan Oleh Limbah Usaha Kacang Kace diDesa Nyanglan KabupatenKlungkung”. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris. Pencemaran lingkunganadalah kegiatan yang sangat bertentangan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku. Salah satu pencemaran lingkungan ini adalah pencemaran air yang dilakukan olehusaha kacang kace di desa nyanglan kabupaten klungkung. Dalam hal ini terdapat permasalahanyaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran limbah kacang kace diKabupaten Klungkung dan bagaimana penegakan sanksi lingkungan yang diterapkan untukmenindak pencemaran yang dilakukan oleh pengusaha kacang kace di Kabupaten Klungkung.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Lasmini; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.991 KB)

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi maka perlu dilakukan penataan pemanfaatan tanah melalui alternatif rumah susun. Pertama untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Kabupaten Badung. Kedua adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalis hambatan terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Kabupaten Badung. Penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rumah susun di Kabupaten Badung diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kondominium Hotel (Kondotel). Hambatan yang dialami dalam implementasi dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun yaitu membutuhkan waktu dan proses yang berbeda dari penerbitan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bagunan, Hak Pakai, serta kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen. Kata Kunci : Implementasi, Hambatan, Rumah Susun, Kabupaten Badung
Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin di Kabupaten Badung Rai Widiatmika; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.118 KB)

Abstract

Penelitian terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin Di Kabupaten Badung, merupakan penelitian hukum empiris dengan melihat pengaturan dan realitasnya dilapnagan. Permasalahan minuman keras di Kabupaten Badung semakin marak dan memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari penjualan minuman alkohol arak api yang diperjualbelikan secara bebas dan pengawasan yang lemah serta pengkonsumsinya jdari kalangan diatas umur 15 tahun dikarenakan minuman keras ini dapat dibeli secara bebas pada pedagang di kabupaten Badung. Fokus penelitian berkaitan mengenai pengendalian pengawasan minuman alkohol ”arak api” di Kabupaten Badung Hasil penelitian menunjukan, pengendalian pengawasan terhadap minuman keras di kabupaten Badung masih sangat lemah dan melekat pada mekanisme perizinan. Jenis-jenis izin yang terkait dengan peredaran minuman keras “arak apai” tergantung dari kadar alcohol yang dikandung di dalam minuman keras tersebut. Kata kunci: Pengendalian,Pengawasan , “Arak Api”
Harmonisasi Pengaturan PNS Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ilmiah ini bertujuan yaitu untuk tau bagaimana tentang pengaturan PNS yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan kedudukan rangkap jabatan pejabat publik dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai PNS yang melakukakn rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN didasari dengan di undangkanya Peraturan Menteri BUMN yang memperbolehkan Pejabat PNS merangkap sebagai komisaris BUMN. Namun, setidak-tidaknya ada dua undang-undang yang menyebutkan secara eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan pejabat publik sebagai komisaris BUMN, yaitu Pasal 33 UU BUMN dan Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik. Konflik norma antara Peraturan Menteri BUMN dengan UU BUMN dan UU Kebijakan Publik ini dapat menimbulkan konflik norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum didalamnya mengenai boleh atau tidaknya PNS menjabat sebagai Komisaris BUMN. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori lex superior derogate legi prori, yang pada prinsipnya UU BUMN dan UU Kebijakan Publik lah yang berlaku karena lebih tinggi khirarkinya daripada peraturan menteri. Kedudukan Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bahwa Rangkap jabatan memaksa seorang pejabat untuk mengurus dan bertanggungjawab atas dua wewenang yang berbeda yang artinya ada waktu yang dipangkas dari penyelenggaraan kepentingan umum untuk memikirkan dan mengurus entitas privat atau BUMN tersebut, sehingga dkewenangan tersebut dapat memecah konsentrasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan menurut penulis akan bertentangan dengan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum dalam AAUPB.
Konsekuensi Yuridis Sistem Pemerintahan Presidensial Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Menurut UUD 1945 I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial tersebut maka, Presiden diberikan hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan personil pemerintahannya. Namun dalam praktiknya presiden seringkali tidak menggunakan hak itu secara penuh. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh dari partai politik, sehingga presiden menjadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk ditempatkan dalam jabatan politis-strategis pada instansi tertentu. Terdapat 2 tujuan dalam penelitian ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganlisis tentang hak prerogatif Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945: dan (2) untuk mengetahui dan menganlisis tentang konsekuensi yuridis dari sistem pemerintahan presidensial terhadap hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik studi dokumen melalui pendekatan perbandingan mikro (microcomparative approach) yang membandingkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: (1) Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam beberapa pasal merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945; (2) konsekuensi yuridis penerapan sistem presidensial dalam konteks multipartai terhadap struktur kekuasaan presiden secara eksternal menjadikan tereduksinya hak prerogatif yang dimiliki presiden sehingga presiden tidak bisa mengambil sikap secara bebas dan mandiri. Kata Kunci: Konsekuensi Yuridis, Sistem Presidensial, Hak Prerogratif Abstract The Unitary State of the Republic of Indonesia adheres to a presidential system of government. With the adoption of the presidential government system, the President is given a prerogative to appoint and dismiss his government personnel. But in practice the president often does not use that right in full. This is due to the influence of political parties, so that the president is not free when choosing figures to be placed in political-strategic positions in certain institutions. There are 2 objectives in this study, among others: (1) to know and analyze the President's prerogative before and after the amendment to the 1945 Constitution: and (2) to know and analyze the juridical consequences of the presidential government system of the President's prerogative rights in appointing ministers according to the 1945 Constitution. This research was conducted using document study techniques through a microcomparative approach that compares events that have occurred in one country in a certain time period. Based on the research results, it is known that: (1) Prior to the amendment to the 1945 Constitution, some of the presidential authorities stipulated in several articles were the prerogative of the president, which could be carried out by the president himself without having to seek approval or consideration from other institutions. However, after the amendment to the 1945 Constitution, almost no presidential authority can be done alone without asking for approval or consideration from other institutions, except the appointment of ministers as stipulated in Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution; (2) the juridical consequences of applying a presidential system in a multiparty context to the president's power structure externally makes the prerogative of the president's rights reduced so that the president cannot take a free and independent stance. Keywords: Juridical Consequences, Presidential System, Prerogative Rights
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA Anak Agung Gde Adi Suryaningrat; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul ”Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa”. Adanya dualisme pemerintahan desa di Bali, yaitu antara desa adat dengan desa dinas selaku bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diakibatkan masih adanya pemikiran bahwa desa dinas adalah sebagai daerah otonom. Sedangkan secara yuridis yang memiliki otonomi adalah desa adat. Berdasarkan konsep negara kesatuan tidak boleh ada negara di dalam negara. Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan peraturan desa termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan diharapkan tidak akan menimbulkan konflik kewenangan antara desa dinas dengan desa adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian ini meneliti materi muatan dan asas-asas yang digiunakan dalam pembentukan peraturan desa. Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu materi muatan peraturan desa dan asas-asas yang digunakan dalam membentuk peraturan desa. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kewenangan pemerintahan desa dalam menentukan materi muatan peraturan desa di dasarkan pada dua aspek yaitu kewenangan pemerintah desa dalam UU desa berdasarkan pada Pasal 19 UU desa dan kewenangan untuk menentukan materi muatan dalam peraturan desa. Selanjutnya bahwa asas-asas yang digunakan dalam membentuk peraturan desa adalah asas formal dan materiil.
EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR I Komang Ady Ardhiana; I Gusti Ngurah Wairocana; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan studi lapangan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kabupaten Gianyar. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penguasaan tanah oleh orang asing sampai saat ini masih sangat tidak berimbang karena pada dasarnya WNA datang untuk melakukan penguasaan atas tanah dengan modal yang sangat besar disisi lain WNI sangat membutuhkan uang tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari – hari sehingga secara kedudukan hukum WNA sangat diuntungkan dan sangat kuat dalam pembuatan perjanjiannya.
Legalitas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing dalam UU Cipta Kerja Galih Sabathany Hardyan; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan pada artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pengaturan Hak Milik atas Sarusun dalam UUPA dan UU Rusun dan untuk mengetahui dan menganalisa legalitas ketentuan Hak Milik atas Sarusun dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif didukung jenis pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak milik atas Sarusun dalam UUPA dan UU Rumah Susun jelas diatur pada Pasal 47 ayat (2) UU Rusun yang menentukan persyaratan hak milik sama seperti ketentuan hak milik atas tanah yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUPA yakni menegaskan bahwa pemegang hak milik hanya oleh WNI. Untuk itu ketentuan hak milik atas Sarusun dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021 telah yang memberikan hak milik kepada WNA sejatinya telah bertentangan dengan asas dan prinsip dasar dalam UUPA dan UU Rusun, sehingga ketentuan tersebut hendaknya dikaji ulang keberlakuannya di dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021. Kata Kunci: Hak Milik, Satuan Rumah Susun, Warga Negara Asing, UU Cipta Kerja. ABSTRACT This article aims to find out and understand the regulation of freehold title of flat units in the UUPA and the Flats Law and to find out and analyze the legality of the provisions freehold title of flat units in the Job Creation Law and PP no. 18 of 2021. This research uses a juridical-normative type of research, supported by an approach to analyzing the concept of law and legislation and also use descriptive qualitiatif for the analize the data. The results of this study indicate that the regulation of ownership rights to condominium units in the LoGA and the Flats Law clearly stipulates Article 47 paragraph (2) of the Flats Law which determines the requirements for property rights as well as the provisions for land ownership rights as regulated in Article 20 and Article 21 of the UUPA, which emphasizes that the holders of property rights are only Indonesian citizens. For this reason, the provisions on the ownership rights to the condominium unit in the Job Creation Law and PP No. 18 of 2021, which has given property rights to foreigners, has actually contradicted the basic principles and principles in the UUPA and the Flats Law, so that the validity of these provisions should be reviewed in the Job Creation Law and PP. 18 Year 2021. Keywords: Property Rights, Flat Units, Foreigners, Job Creation Law.
Co-Authors A. A. Ngurah Rai Suarjaya Di Putra A.A. Ngr Wisnu Permadi Agus Pratama Putra Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anak Agung Devi Widyaswari Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Anak Agung Istri Dwina Putra Anak Agung Sagung Aristayuni Anggi Anggarawati Antareksa, Gregory Ariel Cahya Arthya Saor Husada Ayu Putu Vivi Viharani Chanis Prasasti Redjonta Cokorda Istri Iin Jayastri Dewa Gede Angga Pratipta Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari Dikson Kristian Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Dwi Krisna Arjati Finanto Valentino Galih Sabathany Hardyan Gilang Ambhibika Mangalam Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari I Gede Arya Tubwana I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agung Istri Prasasti Dewi I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Agung Manu Kepakisan I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Komang Ady Ardhiana I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Banda Prawira I Made Wiriasih I Nengah Suharta I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Antoni Giri I Putu Arik Sanjaya I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Parwata I Putu Gede Surya Trisnawan I Putu Rocky Saputra I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Wisnu Saputra Ibrahim R. Ida Ayu Dyana Rahayu Putri Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Suarna Putra Ida Bagus Indra Dwi Putra Ida Bagus Raka Surya Widnyana IPutu Oka Suyasa Kadek Windu Ardiyawan Kadek Yudiana Karmila Karmila Ketut Eddy Budiadnyana Giri Ketut Nindy Rahayu Sugitha Komang Agus Giri Amerta Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Luh Nyoman Savitri Tritya Putri Made Ari Yudia Krisna Made Arya Utama Made Gde Subha Karma Resen Mahadewi, Ida Ayu Made Anggarwangi Nengah Suharta Ni Kadek Dewi Kurnia Wati Ni Ketut Lasmini Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Tita Maya Upadani Ni Made Karti Ni Made Priska Mardiani Ni Wayan Sintia Darma Putri Nugraheny Wardana Nyoman Setiawan Adiwijaya Putu Arya Sumerthayasa Putu Eka Sugina Ariawan Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Wahyu Widiartana Rai Widiatmika Rikardus Kurniawan RR. Ella Evrita Hestiandari Sedana Putri, Kadek Dinda Maharani Tampubolon, David Maruli Tua Wulan Virda Dewi Yogaputri, Made Ayu Okshana Yolanda Kalyana Mitta Yunizar Armani Husnan