Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Cokorda Dalem Dahana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui tanggung jawab dari hukum pertanahan itu sendiri dan peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi Konflik Agraria di indonesia dan juga agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah serta kamus-kamus yang menerangkan mengenai permasalahan tersebut. Hasil studi dari penelitian ini yakni Sengketa perdata yang dimana sengketa mengenai hak dan merupakan kewenangan peradilan umum dalam penyelesaiannya. Faktor-faktor yang menghambat dalam menanganggulangi konflik agraria yang dimana agar mengetahui sejauh mana efektifitas hukum pertanahan dalam menanggulangi hal tersebut. Di Indonesia sendiri disetiap daerahnya tidak luput dengan adanya konflik agraria salah satunya di daerah Kalimatan Timur Kota Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya selaku anggota Badan Pertanahan Nasional mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi penyelesaian sengketa ini yakni tidak bukan ditimbulkan juga oleh masyarakat yang masih tabu akan peran Badan Pertanahan Nasional itu sendiri dalam menyelesaikan persoalan permasalahan tanah mereka. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional ABSTRACT The purpose of this study is to find out the responsibilities of the land law itself and the role of the National Land Agency in tackling Agrarian Conflicts in Indonesia and also to find out what factors are obstacles in the process of resolving Agrarian Disputes in Indonesia. The research method used in this study uses a normative legal research method which is carried out with an approach to legislation, books or scientific works and dictionaries that explain the problem. The results of the study from this research are civil disputes where disputes regarding rights and are the authority of the general court in their resolution. The inhibiting factors in dealing with agrarian conflicts are to know the extent of the effectiveness of land law in overcoming this. In Indonesia itself, each region is not spared by agrarian conflicts, one of which is in the area of ????East Kalimantan, the city of Balikpapan. Niluh Eka Padma Widya as a member of the National Land Agency stated that the inhibiting factor in tackling this dispute resolution was not caused by the people who were still taboo about the role of the National Land Agency itself in solving their land problems. Key Words: Liability, Land Dispute, National Land Agency
PENTINGNYA PENGATURAN HUKUM PRAKTIK PRIVATISASI PANTAI TANPA ADANYA HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PANTAI SANUR Ni Made Karti; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pengaturan hukum praktik privatisasi pantai tanpa adanya hak atas tanah di wilayah Pantai Sanur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwasanya praktik privatisasi pantai yang dilakukan oleh pemilik bangunan disekitar areal sempadan pantai dapat berupa pengusiran masyarakat lokal yang sedang berada di areal sempadan pantai dan penutupan akses masuk menuju area pantai. Hal tersebut mengacu pada pengaturan hukum pasal 7 UUPA dan tindakan pemilik bangunan yang melakukan praktik privatisasi pada dasarnya melanggar pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Dalam perspektif asas kepentingan umum, wilayah pantai khususnya sempadan pantai merupakan areal publik dan tidak dapat diprivatisasi sesuai isi pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Selain itu, batas garis sempadan pantai telah ditentukan didalam undang-undang dan bangunan yang ada tidak boleh melebihi batas tersebut. Maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut, belum ada hukum yang mengatur secara pasti mengenai wilayah pantai tempat terjadinya praktik privatisasi oleh pemilik bangunan sekitar area pantai. Kata Kunci: Praktik Privatisasi, Area Pantai, Pengaturan Hukum. ABSTRACT The purpose of this study is to provide information on the importance of legal arrangements regarding the practice of coastal privatization without any land rights in coastal areas. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the practice of beach privatization carried out by building owners around the coastal border area can be in the form of eviction of local people who are in the coastal border area and closing access to the beach area. This refers to the legal arrangement of article 7 UUPA and the actions of building owners who practice the privatization basically violate Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. In addition, the coastline boundary has been determined in the law and the existing buildings must not exceed this limit. In the perspective of the principle of public interest, coastal areas including coastal boundaries are public areas and cannot be privatized in accordance with the contents of Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. So that, with this problem there is a legal vacuum as well as uncertainty in legal arrangements for coastal areas that experience privatization practices due to the actions of building owners around the coastal area. Key Words: Privatization Practice, Beach Area, Audiobook Access, Legal Arrangements.
PENYELESAIAN INDIKASI SERTIPIKAT TUMPANG TINDIHGANDA (OVERLAPPING) DALAM MENJAMIN LEGALITAS PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR) Tampubolon, David Maruli Tua; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait penyelesaian indikasi sertipikat tumpang tindih (overlapping) untuk menjamin legalitas pemegang hak atas tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (The case Approach) dan pendekatan Perundang-undangan (The statute Approach). Hasil Studi Menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan tumpang tindih (Overlapping) masih sering terjadi kepada pemegang sertipikat hak atas tanah, dan secara nasional pengaturan terkait dengan ruang lingkup Agraria diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam perspektif indikasi tumpang tindih, kepastian hukum subyek pemegang hak atas suatu bidang tanah yang mengalami tumpang tindih (overlapping) perlu untuk diketahui serta diselesaikan sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru terkait bidang tanah yang sejak awal memang mengalami permasalahan terkait dengan tumpang tindih baik keseluruhan maupun sebagian terhadap suatu bidang tanah. Kata kunci: Penyelesaian, Indikasi, Tumpang Tindih (overlapping), Sertipikat, Agraria
URGENSI PEMBEBASAN PEMBERIAN PATEN VAKSIN COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Yogaputri, Made Ayu Okshana; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The goal of this study is to evaluate the legal certainty and risk associated with a Covid-19 vaccine invention's patent uncertainty in the pharmaceutical industry, particularly in times of emergency. This study employs statutory and factual approaches along with normative legal research techniques. The results of the study show that the legal certainty of obtaining a patent for an invention and the legal risks that will arise have been regulated explicitly and implied in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Government Regulation Number 77 of 2020 concerning Procedures for Granting Patent Compulsory Licensing, and Presidential Decree Number 11 of 2020 Concerning the Establishment of a Public Health Emergency for CoronaVirus Disease 2019. From a legal perspective, patent reactions can pose a risk which is considered based on the legal basis in the regulation of the Patent Law.
EFEKTIVITAS AKSI BERSIH SAMPAH KOMUNITAS MALU DONG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA DENPASAR Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari; Dahana, Cokorda Dalem
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji efektivitas komunitas malu dong dalam upaya penegakan hukum lingkungan di kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap komunitas malu dong dan data sekunder berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Kota Denpasar perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat. Dikatakan demikian karena permasalahan sampah di kota Denpasar menjadi sorotan publik terutama di kawasan wisata yang ada di kota Denpasar. Dalam hal ini pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, regulasi ini belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli akan kondisi lingkungan. Menyikapi hal tersebut, komunitas malu dong dibangun dengan tujuan untuk membentuk mental perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Adapun program kerja yang dilakukan oleh komunitas ini adalah program beach clean up dan program door to door yang dilaksanakan di Desa Kelan dengan melibatkan 195 KK terdaftar di desa tersebut. Hasil dari program kerja tersebut menunjukkan bahwa program beach clean up sudah berjalan efektif, tetapi masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sedangkan, program kerja door to door sudah berjalan secara produktif di Desa karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut di kota Denpasar dalam hal pengelolaan sampah melalui pengurangan dan pemanfaatan sampah sebagai suatu langkah baik dalam upaya pengikisan pencemaran lingkungan di kota Denpasar. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the malu dong community in environmental conservation efforts in the city of Denpasar. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with the malu dong community and secondary data in the form of previous research results. The results of the study show that the waste problem in Denpasar City needs more attention from the government and the community. It is said that because the waste problem in the city of Denpasar is in the public spotlight, especially in tourist areas in the city of Denpasar. In this case, the government made Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management. However, this regulation has not been effective because there are still many people who do not care about environmental conditions. In response to this, the malu dong community was built with the aim of shaping people's mental behavior in increasing awareness of the importance of protecting the surrounding environment. The work programs carried out by this community is a beach clean-up program that aims to preserve the environment in tourist areas and dispose of bad habits of people who litter. However, this work program has not been able to run effectively in the city area because of the low level of public awareness of the waste management process in their own environment and the condition of households in the city of Denpasar which still cannot solve the waste problem completely, especially organic waste such as leaves, rotting fruits, leftover rice, and so on. Therefore, further socialization and education are needed in terms of waste management through waste reduction and utilization as one of the good steps in efforts to preserve the environment in the city of Denpasar.
ANALYSIS OF JUDGE’S DECISION RELATED TO THE TRANSFER OF LAND RIGHTS FOR FOREIGN NATIONALS BASED ON TESTAMENT: (Literature Review of Supreme Court Decision Number 1134K/PDT/2009) Antareksa, Gregory Ariel Cahya; Dahana, Cokorda Dalem
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 3 (2022): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v1i3.226

Abstract

This study aims to analyze the judge’s decision related to the transfer of Land Rights for Foreign Nationals based on testament of Supreme Court Decision Number 1134K/Pdt/2009. Research questions on this study are based on problematical publishing freehold title based on testament, incidentally between Testator and Testament Recipient at that time both of them is Foreign Nationals has broken the Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Law Act. This research is normative-descriptive using library research to collect relevant source, such as books, magazines, scientific writing, and others to support the writer’s argument on the issue. The findings revealed that someone can acquire basic consideration of Supreme Court Decision and legal analysis about giving a decision of Supreme Court Decision number 1134K/Pdt/2009. Thus, in the case of Decision No. 1134K/Pdt/2009, the process of transferring ownership of Freehold Title is due to sporadic land registration beginning with the approval of the Head of the Environment, Lurah, and Camat, as well as land owners who are on the right, left, front, and back of the disputed object, so Freehold Title against the object of dispute may be issued on behalf of the Defendant, which is issued by the Land Office. Hence, the parties involved in the intermittent registration, including the Land Office, should be sued, not the Defendant.
Co-Authors A. A. Ngurah Rai Suarjaya Di Putra A.A. Ngr Wisnu Permadi Agus Pratama Putra Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anak Agung Devi Widyaswari Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Anak Agung Istri Dwina Putra Anak Agung Sagung Aristayuni Anggi Anggarawati Antareksa, Gregory Ariel Cahya Arthya Saor Husada Ayu Putu Vivi Viharani Chanis Prasasti Redjonta Cokorda Istri Iin Jayastri Dewa Gede Angga Pratipta Dewi, I Gusti Agung Inten Pradnyandari Dikson Kristian Dr. I Made Sugiarta, M.Si. . Dwi Krisna Arjati Finanto Valentino Galih Sabathany Hardyan Gilang Ambhibika Mangalam Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari I Gede Arya Tubwana I Gst Agung Ngurah Gede Tri Widyanta I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata I Gusti Agung Istri Prasasti Dewi I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Agung Manu Kepakisan I Gusti Agung Mas Diah Praba Prameswara I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Gusti Ngurah Md Rama Andika I Kadek Suwawa Kiki Kesuma Dewa I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Komang Ady Ardhiana I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Banda Prawira I Made Wiriasih I Nengah Suharta I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Putu Agus Eka Budiarta Yoga I Putu Antoni Giri I Putu Arik Sanjaya I Putu Chandra Riantama I Putu Gede Parwata I Putu Gede Surya Trisnawan I Putu Rocky Saputra I Wayan Gede Agus Setyawan I Wayan Parsa I Wayan Wisnu Saputra Ibrahim R. Ida Ayu Dyana Rahayu Putri Ida Ayu Intan Pramesti Dewi Pidada Ida Ayu Made Dewi Antari Ida Ayu Putu Chandra Puspita Dewi Ida Bagus Ade Wihendra Ida Bagus Agung Suarna Putra Ida Bagus Indra Dwi Putra Ida Bagus Raka Surya Widnyana IPutu Oka Suyasa Kadek Windu Ardiyawan Kadek Yudiana Karmila Karmila Ketut Eddy Budiadnyana Giri Ketut Nindy Rahayu Sugitha Komang Agus Giri Amerta Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Luh Nyoman Savitri Tritya Putri Made Ari Yudia Krisna Made Arya Utama Made Gde Subha Karma Resen Mahadewi, Ida Ayu Made Anggarwangi Nengah Suharta Ni Kadek Dewi Kurnia Wati Ni Ketut Lasmini Ni Luh Putu Ayu Prawerti Ni Luh Putu Tita Maya Upadani Ni Made Karti Ni Made Priska Mardiani Ni Wayan Sintia Darma Putri Nugraheny Wardana Nyoman Setiawan Adiwijaya Putu Arya Sumerthayasa Putu Eka Sugina Ariawan Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Wahyu Widiartana Rai Widiatmika Rikardus Kurniawan RR. Ella Evrita Hestiandari Sedana Putri, Kadek Dinda Maharani Tampubolon, David Maruli Tua Wulan Virda Dewi Yogaputri, Made Ayu Okshana Yolanda Kalyana Mitta Yunizar Armani Husnan