Articles
<![CDATA[KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERMOHONAN PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN ]]>
<![CDATA[I Made Wiriasih]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.99 KB)
<![CDATA[Advancement in technological period makes easy for the Company, to obtain the approval status of legal entity through a notary public as the authorities made the deed of incorporation of Company. Through Sisminbakum or legal administrative system online in cyberspace. Since the passage of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia Number: M-01. HT. 1:01 TH 2000 on the Application of Legal Administration at the Directorate General of the General Administrative Department of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia, the notary can directly access theMinistry of Justice and Human Rights electronically.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DARI PERUBAHAN BENTUK PELAYANAN SATUAN KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI KASUS RSUD SANJIWANI GIANYAR) ]]>
<![CDATA[Anak Agung Devi Widyaswari]]>;
<![CDATA[Ibrahim R.]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.984 KB)
<![CDATA[This paper entitled “The Effectiveness Of Service Health By Changing The Service UnitInto General Service District Body (Case Study in Sanjiwani Hospital of Gianyar)”.This paper uses yuridical emperical methods. The paradigm in the state financial sectorthere is a shift from the traditional estimation, becomes estimation performance basedbudgeting. One form of performance-based budgeting is BLUD. There are a problems ,are RSUD Sanjiwani Gianyar have been applied financial management pattern of thegeneral services district (PPK-BLUD) and how is the implication of PPK-BLUDtowards service for society. PPK-BLUD provides flexibility and effiency in the form ofdiscretion in the body business practises to improve service for healthy societies. RSUDSanjiwani Gianyar have been effective to apply PPK-BLUD.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI BARONG API DESA SINGAPADU KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Istri Prasasti Dewi]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.612 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p04
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi hak tampil dari karya seni Tari Barong Apidi Desa Singapadu Kabupaten Gianyar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta dari Tari Barong Api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta dari karya seni tari barong api di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut. This study aims to find out how the copyright protection arrangements for the Barong Api dance art work in Singapadu Village, Gianyar Regency. And what legal remedies can be done by the creator in protecting the right to appear from the Barong Api Dance artwork in Singapadu Village, Gianyar Regency. This study uses empirical legal research methods. Empirical legal research is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. The results of this study indicate that the regulation of copyright protection of the Barong Api Dance in Singapadu Village, Gianyar Regency is regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and legal remedies that can be taken by creators to protect the copyright of the Barong Api dance art in Singapadu Village, Gianyar Regency, can be taken with preventive and repressive efforts. Preventive efforts are efforts to prevent copyright infringement by recording/registering a copyrighted work that has been realized in real terms. The registration letter of the creation can be used as evidence in the future. Registration can be done by submitting an application to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights and if the application is accepted, the Minister of Law and Human Rights will issue a registration letter for the work.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK SEBAGAI BENTUK INSENTIF INVESTASI DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Dwina Putra]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.977 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p15
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian keringanan pajak sebagai insentif investasi di Provinsi Bali dan Untuk mengetahui pelaksana sebagai bentuk Insentif Investasi di bali telah sesuai dengan peraturan daerah provinsi bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dan/atau Penanaman Modal. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan Keringanan pajak (insentif) adalah salah satu keringan pajak yang diberikan pemerintah daerah kepada penanam modal atau insvestor. Tata cara pemberiannya terdapat dalam Pasal 2 Pergub No. 74/2017. Dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dinyatakan bahwa Perda sekurang-kurangnya memuat ketentuan yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (2). Dari indikator yang pertama yaitu, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 telah dimuat mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 24 Tahun 2019. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Perda No. 1 Tahun 2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 2019. The purpose of this study is to find out the mechanism for providing tax breaks as an investment incentive in Bali Province and to find out that the implementer as a form of investment incentives in Bali is in accordance with the Bali provincial regulation Number 1 of 2016 concerning Incentives and / or Ease and / or Investment. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The study results show that tax relief (incentives) is one of the tax relief provided by local governments to investors or investors. The procedure for giving is contained in Article 2 of Pergub No. 74/2017. In Article 7 Paragraph (2) PP No. 24 of 2019 concerning the Providing of Incentives and Ease of Investment in the Regions it is stated that the Perda at least contains the provisions contained in Article 7 Paragraph (2). From the first indicator, namely, the procedure for providing incentives and facilities, in Perda No. 1 of 2016 has been contained regarding the procedures for providing incentives and facilities for investment as stipulated in Chapter II starting from Article 2 to Article 6 which is based on the existing provisions. in PP Number 24 of 2019. Thus, when referring to the provisions contained in Perda No. 1 of 2016 is in accordance with the provisions contained in PP No. 24 of 2019.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP MUSIC VIDEO YANG DISIARKAN ULANG MELALUI KONTEN REACTION DI YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Cokorda Istri Iin Jayastri]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.939 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p09
<![CDATA[Tujuan dari penulisan jurnal ini untuk memahami pengaturan mengenai perlindungan hukum Music Video yang disiarkan ulang di YouTube dan mengetahui sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan dengan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah karya sinematografi yaitu Music Video yang disiarkan ulang di YouTube mendapatkan perlindungan Hak Cipta yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta dan pelaku yang menyiarkan ulang akan mendapatkan sanksi hukum yang telah diatur di dalam Pasal 100 dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. The purpose of this journal article is to understand the regulation regarding the protection of a Music Video which is being re-broadcasted in Youtube and to know the penalty for the perpetrator of the violation. The research method used is juridical normative which is a legislative approach. The results of this research is that cinematography work which is a re-broadcasted Music Video in Youtube can get a copyright protection which is regulated in Article Number 40 point (1) letter m of the Copyright Act and the perpetrator that re-broadcasts can be sued according to Article 100 and will get a penalty according to Article 113 of the Copyright Act by tattling it as a criminal act of a copyright violation.]]>
<![CDATA[PERIKLANAN INTRUSIVE ADVERTISING / IKLAN PERALIHAN PADA MOBILE PHONE ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Manu Kepakisan]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.513 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul periklanan intrusive advertising / iklan peralihan padamobile phone dan bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terhadap periklananintrusive advertising / iklan peralihan pada mobile phone. Praktik periklanan intrusiveadvertising atau biasa disebut iklan peralihan dari operator seluler pada mobile phonemerupakan iklan yang muncul saat pengguna mobile phone hendak membuka tautaninternet pada perangkat mobile phone pada saat menggunakan layanan jasa internetpada mobile phone. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitupendekatan undang-undang dan pemecahan masalah berdasarkan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dapat disimpulkan iklanperalihan tersebut melanggar hak pelanggan dan suatu bentuk penyadapan karenabersifat mengalihkan pengguna di jaringannya dan mengganggu kenyamanan penggunajasa layanan internet pada mobile phone dalam mencari informasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 49 TAHUN 2014 TERKAIT SISTEM DAN MEKANISME PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Dyana Rahayu Putri]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.661 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p11
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan dan implementasi terkait mekanisme penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan yang terhutang yang diterapkan di wilayah kota Denpasar, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengimplementasikan sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian yakni penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan yuridis empiris (social legal research). Hasil penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selaku mitra kerja pemerintah daerah dalam penagihan pajak terhutang belum mengimplementasikan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan di Kota Denpasar. Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 yakni faktor penegak hukum karena ketiadaan Jurusita Pajak Daerah dan faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Upaya yang dapat diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam memungut pajak terhutang yakni mengimplementasikan Pasal 16 hingga Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penagihan pajak terhutang dan mengadakan sosialisasi terkait sanksi pajak daerah kepada wajib pajak agar pemungutan pajak daerahnya berlangsung optimal. The purpose of this article is to provide a comprehensive understanding of the regulation and implementation of the owed Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax collection mechanisms applied in the city of Denpasar, as well as to find out the obstacles and efforts in implementing the payable tax collection system and mechanism. The method used in this research is legal research by applying an empirical juridical approach (social legal research). The results of this study are that the Denpasar City Regional Revenue Agency as a local government partner in collecting payable taxes has not implemented the Tax Collection Law with a Forced Letter and Denpasar City Mayor Regulation Number 49 of 2014 concerning the System and Mechanism of Collecting Hotel Taxes, Restaurant Taxes and Entertainment Taxes. so that it affects the lack of compliance of hotel taxpayers, restaurant taxpayers and entertainment taxpayers in the city of Denpasar. There are two factors that become obstacles in implementing Denpasar Mayor Regulation Number 49 of 2014, namely law enforcement factors due to the absence of a Regional Tax Bailiff and community factors due to the lack of awareness of taxpayers on their tax obligations. Efforts that can be taken by the Denpasar City Regional Revenue Agency in collecting payable taxes are implementing Article 16 to Article 21 of Denpasar City Regional Regulation Number 49 of 2014 as a legal basis for collecting payable taxes and holding socialization related to regional tax sanctions to taxpayers so that the regional tax collection takes place optimally.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS TERKAIT PENYEWAAN RUMAH KOS KURANG DARI SATU BULAN ]]>
<![CDATA[Yunizar Armani Husnan]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.012 KB)
<![CDATA[Penyewaan selama satu hari yang dilakukan oleh penyewa serta pengelola rumah kos atas dasar kesepakatan bersama. Ketentuan mengenai jumlah kamar serta jangka waktu penyewaan kurang dari satu bulan, sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga diperlukan adanya kepastian serta efektivitas mengenai peraturan daerah tersebut. Penulisan makalah ini memiliki dua pokok permasalahan, yakni bagaimana pengaturan pengelolaan rumah kos terkait penyewaan rumah kos yang jangka waktu penyewaannya kurang dari satu bulan. Permasalahan kedua mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Badung terkait penyewaan rumah kos dengan jangka waktu kurang dari satu bulan. Jurnal ilmiah ini menggunakan metode penulisan hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pengelolaan rumah kos dengan jangka waktu kurang dari satu bulan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos belum terlaksana, mengingat ditemuinya sejumlah pelanggaran mengenai penyewaan rumah kos dengan jangka waktu kurang dari satu bulan di wilayah Kabupaten Badung. Kata Kunci: Pengelolaan, Rumah Kos, Pelaksanaan]]>
<![CDATA[Panel and Appellate Body Interpretation on the Most-Favoured Nation Treatment Obligation under the General Agreement on Trade in Services ]]>
<![CDATA[Dwi Krisna Arjati]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.246 KB)
<![CDATA[This article discusses various interpretations of the provisions that govern the Most-Favoured Nation Treatment (MFN) obligation in accordance with the General Agreement on Trade in Services (GATS) within the framework of the World Trade Organization (WTO). It is a normative legal research that uses instrumental (statutory) and case approaches. This writing concludes that the Panels and Appellate Bodies of the WTO have provided a number of interpretations of the provisions of GATS related to MFN treatment obligations, which later became jurisprudence.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TAX AMNESTY SEBAGAI UPAYA REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Dewi Kurnia Wati]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.75 KB)
<![CDATA[Penulisan ini berjudul “Penerapan Tax Amnesty Sebagai Upaya Reformasi Perpajakan di Indonesia” yang memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui konsep penerapan tax amnesty sebagai upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini yakni Tax amnesty merupakan salah satu upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kepatuhan sekaligus mengungkap harta yang dimiliki wajib pajak sehingga meningkatkan investasi terhadap negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan nasional sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat luas.]]>
