Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Lasarus Lasa; kaja kaja
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.638

Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa,bentuk partisipasi yang dilaksanakan adalah bentuk swadaya dan gotong-royong atau partisipasi dalambentuk tenaga sedangkan partisipasi dalam bentuk ide-ide atau pikiran belum maksimal sehingga KepalaDesa dan perangkatnya wajib memberikan motivasi pada masyarakat. Selanjutnya dalam perencanaanpembangunan Kepala Desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat, akan tetapi partisipasi dalambentuk perencanaan dilakukan musyawarah desa masyarakat menyampaikan pendapat atau ide lebihcendrung menyetujui perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan tahap-tahap partisipasidilakukan sejak perencanaan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, walaupun tidak semuamasyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya. Pendorong partisipasi adalah keinginan dan kesadaranmasyarakat yang ingin berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, sementara penghambatpartisipasi kurangnya kesadaran dan tingkat pemahaman tentang pentingnya partisipasi.

Analisis Dampak Usaha Tenun Ikat terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Kaja Kaja; Kardius Richi Yosada; Lois Bona
Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/ekonomis.v6i2.661

The background of the problem in this research is a culture that is part of the tradition of the Desa Dayak Tribe, namely Tenun Ikat which is owned by the community in Ensaid Panjang Village, Kelam Permai District, unfortunately not all the younger generation in Ensaid Panjang Village, Kelam Permai District are good at making Ikat weaving. this. Ikat weaving is one of the identities of the Dayak Desa community that reflects the preservation of culture that should be passed down to the next generation. Tenun Ikat has a very big appeal from local people as well as foreign people. Therefore, Ikat weaving on the other hand has a very high economic value which can have an impact on the community's economy. The research method used is a descriptive method based on ethnography with a qualitative approach. The target subjects in this study were weavers in Ensaid Panjang Village, totaling 15 people. Data collected using data collection techniques using structured observation, interviews and documentation. Through this technique, the data collection tool uses observation guidelines, interview guidelines and documentation. The data obtained will be analyzed using interactive data analysis with the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research results from the Ikat Weaving business have a very positive impact on the economic income of the people in Ensaid Panjang Village, as well as the preservation of the Ikat Weaving culture, which is the hallmark of the Dayak Village community, as well as bequeathing to the younger generation so that this Ikat weaving is not extinct by the times.

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA Asteria Asteria; KAJA Kaja
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 19 No 2 (2021): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v19i2.396

Mekanisme Pendataan berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan anggota pendataan berjumlah 3 (tiga) orang, pendataan tersebut dilaksanakan terbuka sesuai dengan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga semua orang mengetahui yang layak dan tidak untuk mendapatkan bantuan, dalam arti bahwa warga yang dibantu betul-betul adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat yang berisiko terhadap covid-19. Pendataan tersebut dimulai dari ditingkat RT atau RW dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka pendaftaran masyarakat yang mendapatkan bantuan pihak pemerintah desa berkoordinasi juga dengan pemerintah Kecamatan secara vertikal sementara koordinasi secara horizontal Aparatur desa berkoordinasi dengan Ketua RT maupun tokoh masyarakat untuk menilai kelayakan warga yang mendapat bantuan, selain itu koordinasi bertujuan untuk menyamaratakan persepsi terhadap masyarakat yang layak dibantu sehingga tidak ada kecurigaan dalam memberikan bantuan tebang pilih tetapi di dasarkan pada kriteria yang telah di tentukan. Pencairan Bantuan langsung tunai dana desa berjalan dengan baik dan tidak ada potongan, dana tersebut diantar langsung oleh pertugas diawasi oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat sehingga tidak ada penyelewengan dalam pendistribusian bantuan.

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT Oktavianus Oktavianus; KAJA Kaja
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i1.575

Pelaksanaan aktivitas menjadi landasan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan itu semua komponen harus memiliki fungsi dengan baiksehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas dan memudahkan pelaksanaan tugas sesuaifungsi masing-masing yang tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasimencerminkan adanya pemberdayaan yang dilakukan berkaitan dengan pendampingan daridinas koperasi usaha kecil dan menengah, tujuannya meningkatkan keterampilan danperekonomian masyarakat, sehingga diperlukan pembinaan melalui musyawarah menyampaikaninformasi dan hasil-hasil yang dapat diterapkan sehingga menjadi efektif dan efisien sesuaidengan harapan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daya belimasyarakat terutama pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Perencanaan melibatkanperwakilan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan perencanaan untukdi usulkan dalam musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan desa) dengan demikianperencanaan dimulai dari bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat artinya bukan hanyasekedar perencanaan tetapi mengutamakan tindakan nyata berdasarkan pembagian tugas yangjelas dan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat berjalan sesuai yang telahdirencanakan. Dalam usaha meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh,terpadu dan terarah maka penyelenggaraan pembangunan tersebut haruslah dapatmengakomodir kebutuhan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sampai padatingkat wilayah administratif pemerintahan Kecamatan. Salah satu fungsi pemerintah yangutama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umumpemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumenpemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparandan akuntabel.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Lasarus Lasa; kaja kaja
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.638

Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa,bentuk partisipasi yang dilaksanakan adalah bentuk swadaya dan gotong-royong atau partisipasi dalambentuk tenaga sedangkan partisipasi dalam bentuk ide-ide atau pikiran belum maksimal sehingga KepalaDesa dan perangkatnya wajib memberikan motivasi pada masyarakat. Selanjutnya dalam perencanaanpembangunan Kepala Desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat, akan tetapi partisipasi dalambentuk perencanaan dilakukan musyawarah desa masyarakat menyampaikan pendapat atau ide lebihcendrung menyetujui perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan tahap-tahap partisipasidilakukan sejak perencanaan sampai pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, walaupun tidak semuamasyarakat dapat berpartisipasi sepenuhnya. Pendorong partisipasi adalah keinginan dan kesadaranmasyarakat yang ingin berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, sementara penghambatpartisipasi kurangnya kesadaran dan tingkat pemahaman tentang pentingnya partisipasi.

STANDAR PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Lorwena Lorwena; Kaja Kaja
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 1 (2023): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v21i1.721

Pelayanan dilaksanakan tidak membeda-bedakan latar belakang baik pekerjaan maupunusia serta jenis kelamin, semuanya mendapatkan hak yang sama untuk menerima layanan sesuai denganketentuan, mengacu kepada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, baik secara individumaupun tim kerja dalam melaksanakan standar baku pelayanan, semua pelayanan dilakukanmengedepankan kemudahan dalam proses pelayanan maupun proses pengaduan atas layanan yangdiberikan, pelayanan dilaksanakan tepat waktu dan semaksimal mungkin, namun demikian terdapatkendala, karena belum didukung oleh fasilitas yang lengkap, sehingga berpengaruh terhadap pelayanantetapi pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur walaupun terdapat kendala dari segisarana dan prasarana, komitmen dan keseriusan dari pemberi layanan dalam meningkatkan pelayananyang lebih baik pada pasien maupun masyarakat tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan pelayanan,sebab kesehatan sangat menentukan kualitas kerja, tidak ada aktivitas yang mendapatkan hasil maksimalbila pemberi pelayanan dalam kondisi tidak sehat. Kesehatan adalah hak seluruh warga masyarakatyang fundamental sehingga negara bertanggungjawab atas kesehatan dan hak hidup sehat masyarakatnyabaik secara individu maupun secara kelompok, masyarakat mampu maupun yang kurang mampu secaraeknomis karena masyarakat merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari kehidupanbermasyarakat dan berbangsa dan bernegara.

PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Kaja kaja
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 21 No 2 (2023): FOKUS
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstak: Pelayanan sebagai urutan peristiwa interaksi dan komunikasi pemberi pelayanandan penerima manfaat pelayanan dalam usaha meningkatkan harkat dan martabatkemanusiaan dibidang kesehatan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor36 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidupproduktif secara sosial dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalis kinerja pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit UmumDaerah. Jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian inimenjelaskan bahwa secara resmi Pemerintah telah memberlakukan BPJS tersebut padatanggal 1 Januari 2014 berdasarkan pasal 60 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentangBPJS. Melalui BPJS pemerintah memberikan pelayanan sosial, terutama di bidangasuransi kesehatan. BPJS merupakan badan hukum untuk menyelenggarakan jaminansosial untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk memenuhi standarhidup layak. Pelayanan BPJS dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayananbekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan jasa pelayanan terutama dibidangkesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saran yang dapatdiajukan sebaiknya dalam memberikan pelayanan bekerja sama dengan Rumah Sakitagar dipertahankan bahkan ditingkatkan.Kata Kunci : Kinerja; Pelayanan; Kesehatan

Strategi Pengembangan Desa di Daerah Perbatasan Berdasarkan Potensi Pertanian Lokal: Studi Kasus di Desa Nanga Bayan, Kabupaten Sintang Sebagai Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Antonius, Antonius; Nikodimus, Nikodimus; Redin, Redin; Salim, Kartika Agus; Kaja, Kaja; Mangardi, Mangardi; Paulus, Paulus; Marjun, Agustinus; Kurnianto, Alexander Andi; Setiawan, Hendra
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i2.3180

The border area is the front porch for a country that represents the development of the country. This study aims to identify the potential of local village agriculture that supports family economic strengthening, analyze the economic value of local village potential, formulate a strategy development of Nanga Bayan village. This research was conducted in Nanga Bayan Village, Ketungau Hulu District, Sintang Regency, West Kalimantan Province, in April-September 2023. This research used triangulation method and data are collected through semi-structured interviews, FGDs, and observations. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis. SWOT analysis used to formulate the development strategy of Indonesia-Malaysia’s border area. The results showed that the local potential in Nanga Bayan Village as a border area are local agricultural products based on traditional fields, local fruit; traditional weaving and clean water sources. The economic commodities of the people in Nanga Bayan Village are attracting Malaysian. However, transactions that occur are not through official cross-border. The development strategy of the Indonesia-Malaysia Border Village is to develop commodities that are attract Malaysian market. In addition, it is hoped that the plan to build cross-border posts in this area can increase the official buying and selling of goods at the border.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search