Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.126

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 'ADALAH Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal MIZAN Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah

Ahmad Mukri Aji

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta

Author-ID : 2497578

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia Ahmad Mukri Aji
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 2 (2016): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i2.182

Abstract: Islamic law is an order of the rules used by Muslims in his life. He is acomplete legal system and universal. Applying the laws required a thoroughunderstanding, due to errors in understanding Islamic law will have an impacton increasing distance from human law, or release of legal institutions function insociety. Therefore, there are some things that allow Islamic law to walkdynamically, with the times. Islamic law so that life can always follow thedevelopment of human social life.Keywords: Dynamism, Islamic law, IndonesiaAbstrak: Hukum Islam adalah suatu tatanan aturan yang digunakan oleh umatIslam dalam kehidupannya. Ia merupakan suatu sistem hukum yang lengkapdan universal. Menerapkan hukum-hukumnya diperlukan pemahaman secaramenyeluruh, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampakpada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranatahukum dalam masyarakat. Karenanya, ada beberapa hal yang memungkinkanhukum Islam berjalan secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman.Sehingga hukum Islam dapat selalu hidup mengikuti perkembangan hidup sosialmanusia.Kata Kunci: Dinamisasi, hukum Islam, Indonesia

Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam Ahmad Mukri Aji; Syarifah Gustiawati Mukri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27108

The implementation of maqashid sharia as the basic theory of Islamic justice and welfare is a determining factor in the development of an increasingly growing Islamic economic system. The development of an increasingly complex Islamic economic system opens up opportunities for ijtihad to create new norms for banking products and other sharia transactions. Sharia economists and banking practitioners not only master the science of muamalah fiqh and its applications, but also must understand the maqashid sharia as the goal of establishing Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that the actualization of the maqashid sharia concept in product development and sharia transactions can be applied to modern transactions such as interbank money market instruments, sukuk schemes, repos, syndicated financing between sharia banks or conventionally, restructuring, property indent financing, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over and refinancing, forfeiting, overseas financing, KTA scheme, multipurpose financing, credit card design, laws related to fiduciary guarantees, mortgages, and mortgages, maqashid of annuities, Tawarruq, net revenue sharing, installments gold, gold investment, as well as a number of new cases that continue to emerge that require solution and innovative arguments in the formation of new norms in modern life transactions.Keywords: Implementation; Maqashid Shari'ah; Islamic economics Abstrak Implementasi maqashid syariah sebagai teori dasar keadilan dan kesejahteraan Islam merupakan faktor penentu dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin kompleks, membuka peluang ijtihad terhadap penciptaan norma baru terhadap produk perbankan dan transaksi syari’ah lainnya. Para Ekonom syariah dan praktisi perbankan tidak hanya sekedar menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga harus memahami maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktualisasi konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk dan transaksi syari’ah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti instrumen money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multiguna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik, dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan yang membutuhkan argumentasi solutif dan inovatif dalam pembentukan norma baru pada transaksi kehidupan modern.Keyword: Implementasi; Maqashid Syari’ah; Ekonomi Islam

ANALISIS PERENCANAAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI BENGKULU Hasnan Hanif; Ahmad Mukri Aji; Hendri Tanjung
Kasaba Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Univ Ibn Khaldun Bogor

ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI DANA HAK AMIL MENURUT PRESPEKTIF SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT Ali Nurdin Anwar; Ahmad Mukri Aji; Hendri Tanjung
Kasaba Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Univ Ibn Khaldun Bogor

HAK WIRAUSAHA PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Ahmad Mukri Aji; Harisah Harisah; Syarifah Gustiawati Mukri
Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol 6 No 1 (2020): Islamic Banking:Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah - Agustus 202
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

In today's modern era, it is not uncommon for women to be able to earn income by doing entrepreneurship, both traditional and modern with various perspectives. Entrepreneurial women are sometimes used to channel their hobbies, as well as being the backbone of the family to meet the needs of family life. So that the current rights of women entrepreneurs can be studied with the maqasid sharia approach. From this, researchers are interested in examining the rights of women entrepreneurs with a Sharia perspective. This study was conducted using a qualitative approach with literature data that was analyzed inductively and deductively. This study found that according to maqasid sharia women have rights in entrepreneurship, including the right to channel hobbies, which in the concept of maqasid sharia are included in the category of hifdzul aqli, the second right to earn income in the maqasid sharia concept is called hifdzul nafs.

Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia Ahmad Mukri Aji; Syarifah Gustiawati Mukri; Gilang Rizki Aji Putra
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 6, No 2 (2022): Mizan: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v6i2.1639

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harus tetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.

Legal Policies for Non-Subsidized Hajj Financing in Indonesia Ahmad Mukri Aji; Muhammad Ishar Helmi
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.23686

Additional quotas for hajj have not been resolved, particularly in regard to the financing of hajj, which requires subsidies. The state's goal of distributing subsidies to those who are unable to afford them has not been met, and the state's concept of welfare democracy has not been realized. Accordingly, this investigation employs normative legal research in order to focus on government policies as well as developing issues related to Hajj financing. A constitutional practice that has gradually become law is revealed in this study, namely the existence of subsidies created by the existence of benefit value instruments and the practice of subsidies that have been carried out previously in an indirect manner by the Minister with agreement from the DPR in determining BPIH by applying a 50% discount to the real cost of the hajj. As long as the constitutional practice is carried out in order to complete, perfect, and revitalize the legislation, this is normal. A formal legislative body or statutory regulation is required if there are any actual or potential constitutional issues with the practice of constitutional law.Keywords: Open Legal Policy; Hajj Financing; Non-Subsidized Hajj; Hajj Category Kebijakan Hukum Pembiayaan Haji Non Subsidi di Indonesia Abstrak.Banyaknya tambahan kuota haji belum teratasi, terutama perihal pembiayaan haji yang memerlukan subsidi. Target subsidi yang seharusnya menjangkau masyarakat yang tidak mampu secara finacial dan konsep demokrasi kesejahteraan melalui instrumen subsidi yang digunakan oleh negara dalam hal ini belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus sehingga analisis penelitian lebih menekankan kepada kebijakan pemerintah dan permasalahan yang berkembang mengenai pembiayaan haji. Temuan penelitian ini yakni, keberadaan subsidi yang tercipta dengan adanya instrumen nilai manfaat dan praktik subsidi yang secara tidak langsung, telah dilakukan sebelumnya melalui penetapan BPIH dengan besaran 50% dari real cost biaya haji yang dilakukan oleh Menteri dengan kesepakatan DPR, secara tidak langsung menjadi kebiasaan yang praktik ketatanegaraan yang telah berangsur-angsur lama menjadi hukum. Hal ini adalah lumrah, karena selama kebiasaan ketatanegaraan dilakukan demi melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan, hal tersebut konstitusional. Namun jika praktik ketatanegaraan tersebut justru mengalami permasalahan atau potensi konstitusional, maka hal tersebut harus dipertegas dalam sebuah legis formal atau peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Open Legal Policy; Pembiayaan Haji; Haji Non Subsidi; Kategori Haji Правовая политика для не субсидируемых Финансирование хаджа в Индонезии Абстрактный.Дополнительные квоты на хадж не решены, особенно в отношении финансирования хаджа, который требует субсидий. Задача государства по распределению субсидий среди тех, кто не может их себе позволить, не была достигнута, а концепция государственной демократии всеобщего благосостояния не была реализована. Соответственно, в этом расследовании используются нормативно-правовые исследования, с тем чтобы сосредоточить внимание на государственной политике, а также на разработке вопросов, связанных с финансированием хаджа. В этом исследовании раскрывается конституционная практика, которая постепенно стала законом, а именно наличие субсидий, созданных наличием инструментов оценки выгоды, и практика субсидий, которые ранее осуществлялись косвенным образом министром с согласия ДНР. при определении БПЖ путем применения 50% скидки к реальной стоимости хаджа. Пока конституционная практика осуществляется с целью дополнения, совершенствования и оживления законодательства, это нормально. Официальный законодательный орган или законодательное регулирование требуется, если есть какие-либо фактические или потенциальные конституционные проблемы с практикой конституционного права.Ключевые Слова: открытая правовая политика; финансирование хаджа; хадж без субсидий; категория хаджа

Examining the Restriction of Human Rights in Government Regulation in Lieu of Law Ahmad Mukri Aji; Siti Nurhalimah
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i2.16504

Abstract:The implementation of human rights (HAM) in Indonesia can be restricted while its implementation is violated others’ rights, or contradicted moral considerations, religious values, security, and public order. This limitation is referring to article 28 J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) which has been regulated under the law. Besides, can human rights restrictions also be stipulated through legal products in the form of Government Regulation in Lieu of Law or Perppu? This question is build upon the understanding that Perppu is equated with the law in the hierarchy of statutory regulations. Nevertheless, Perppu that formed in a precarious and a hurry situation must consist of material content restrictions on crucial matters including human rights restriction. The limited contents of the Perppu should become a concern since it must be applied with extra caution and consideration. As a result, the Perppu which was compiled under abnormal conditions should not be justified in regulating human rights restriction.Keywords: Human Right, Restriction of Human Right, Perppu Menelaah Pembatasan Hak Asasi Manusiadalam Peraturan Pemerintah Pengganti Hukum Abstrak:Di Indonesia, Hak asasi manusia (HAM) dapat dibatasi apabila pelaksanaannya menciderai hak asasi orang lain, betentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut sesuai pasal 28 J UUD 1945 diatur dalam sebuah undang-undang. Lalu apakah pembatasan HAM juga dapat diatur melalui produk hukum berupa Perppu? Pertanyaan ini didasari oleh pemahaman bahwa Perppu disamakan derajatnya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun jika diresapi kembali Perppu yang dibentuk dalam keadaan yang genting dan terburu-buru, harus memiliki batasan materi muatan menyangkut hal-hal krusial seperti pembatasan HAM. Tentu saja pebatasan materi muatan Perppu ini patut menjadi perhatian, karena meskipun HAM dapat dibatasi, pembatasan HAM tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Sehingga Perppu yang tentu saja disusun dalam kondisi yang tidak normal, sudah sepatutnya tidak dibenarkan untuk mengatur pembatatan HAM.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pembatasan Hak Asasi Manusia, Perppu Рассмотрение ограничения прав человекав государственном регулировании вместо закона Аннотация:В Индонезии права человека могут быть ограничены, если их реализация наносит ущерб правам других людей, противоречит моральным соображениям, религиозным ценностям, безопасности и общественному порядку. Это ограничение в соответствии со статьей 28 J Конституции 1945 года регулируется законом. Тогда можно ли регулировать ограничение прав человека с помощью легального продукта в виде Perppu? Этот вопрос основан на понимании того, что Perppu равняется по рангу с законами в иерархии законодательных норм. Однако, если подумать ещё раз, Perppu, который был сформирован в шаткой и поспешной ситуации, должен иметь материальные ограничения в отношении важных вопросов, таких как ограничения прав человека. Конечно, ограничение содержания Perppu заслуживает внимания, потому что, хотя права человека могут быть ограничены, такие ограничения прав человека должны выполняться очень осторожно и с огромным вниманием. Так что Perppu, который, конечно, был составлен в ненормальных условиях, не должен оправданно применяться в регулировании ограничения прав человека.Ключевые слова: Права человека, ограничения прав человека, Perppu

Woman and Fatwa: an Analytical Study of MUI’s Fatwa on Women’s Health and Beauty Hanna, Siti; Mukri Aji, Ahmad; Tholabi, Ahmad; Amin, Muhammad
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i1.37832

This study examines the fatwas on women’s health and beauty issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), explicitly investigating the influence of particular madhhab on these fatwas. This influence will be evaluated in MUI’s fatwas on women’s health and beauty, including fatwas on menstrual suppression pills, abortion, female circumcision, plastic surgery, and botox injections for beauty and care. The doctrinal approach of legal research is applied to analyze the use of Islamic legal sources and arguments. This study shows that although the majority of Indonesian Muslims follow the Shafi’i school, MUI does not solely adhere to the Shafi’i school in formulating its fatwas. Instead, MUI also employs approaches from other madhhab, such as Hanafi, Maliki, and Hanbali. As various MUI’s fatwas have provided broad guidelines for the community, fatwas on women significantly influence the legal basis for government policies. Abstrak: Kajian ini mengkaji fatwa-fatwa kesehatan dan kecantikan perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta secara eksplisit menyelidiki pengaruh mazhab tertentu terhadap fatwa-fatwa tersebut. Fatwa MUI yang dikaji menyangkut tentang kesehatan dan kecantikan perempuan, termasuk fatwa tentang pil penekan menstruasi, aborsi, sunat perempuan, operasi plastik, dan suntik botox untuk kecantikan dan perawatan. Pendekatan penelitian hukum doktrinal diterapkan untuk menganalisis penggunaan sumber dan argumentasi hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi’i, namun MUI tidak semata-mata menganut mazhab Syafi’i dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Sebaliknya, MUI juga menggunakan pendekatan dari mazhab lain, seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Karena fatwa-fatwa MUI tersebut memberikan pedoman yang luas bagi masyarakat, maka fatwa tentang perempuan sangat mempengaruhi dasar hukum kebijakan pemerintah.

Dysfunction and Deviation in the Role of Foundation Organs in Indonesia Mukri, Syarifah Gustiawati; Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.45718

Foundations, as non-profit legal entities, play a crucial role in supporting social, educational, religious, and humanitarian activities in Indonesia. However, in practice, many foundations still fail to carry out their organisational functions in accordance with applicable legal provisions. This study aims to analyse in depth the roles and tasks of trustees, Management, and Supervisors of foundations, as regulated in Law No. 28 of 2004, an amendment to Law No. 16 of 2001. It seeks to identify the causes of deviations and structural dysfunction in the management of foundations. This study employs a qualitative, juridical-normative, and empirical approach, utilising data collection techniques that include literature reviews and interviews with representatives from several foundations in Indonesia. The study's results indicate that a gap remains between legal norms and their implementation in the field, particularly in areas such as abuse of authority, conflicts of interest, and inadequate internal supervision systems within foundations. This is due to a lack of understanding of the role of each organ and suboptimal supervision by the Trustees and Supervisors. Therefore, efforts are needed to strengthen institutional and regulatory capacity, as well as legal education for foundation actors, to improve the governance and accountability of foundations sustainably.Keywords: Foundation; Trustees; Management; Supervisor; Law No. 28 of 2004; Non-Profit; Governance

Co-Authors Ade Septiawan Ali Nurdin Anwar Diana Mutia Habibaty Gilang Rizki Aji Putra Harisah Harisah Harisah Harisah Harisah, Harisah Hasnan Hanif Hendri Tanjung Mara Sutan Rambe Muhammad Amin Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Putra, Gilang Rizki Aji Rulia Feriera Siti Hanna Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Suyud, Suyud Syarifah Gustiawati Mukri Tholabi, Ahmad Yunus, Nur Rohim

Title

Found 70 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 70 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 70 Documents
Search