Claim Missing Document
Check
Articles

PENGADAAN PERJANJIAN DALAM AKAD PERKAWINAN Aji, Ahmad Mukri
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 1 (2017): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v5i1.20203

Abstract

Dalam perkawinan seseorang dapat melakukan perjanjian yang merupakan kesepakatan antara kedua calon suami istri. Baik itu berkenaan dengan harta milik, maupun berkenaan dengan nafkah, dan hal-hal lainnya. Perjanjian tentunya mengikat satu sama lain, dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar maka satu satu pihak dapat menggugat pihak lainnya. Agama Islam juga menjabarkan secara detail bagaimana bentuk perjanjian itu. Sehingga diharapkan adanya keridhaan dan keikhlasan antar pihakyang melakukan perjanjian dalam perkawinan tersebut.
TRANSAKSI TANPA IJAB KABUL DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Aji, Ahmad Mukri
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 6 No 1 (2018): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v6i1.20219

Abstract

Jual beli sebagai saran tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, salah satunya adalah surat al-Baqarah ayat275. Sedangkan dalam sabda Rasulullah SAW terlihat ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Ternyata jawabanya adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Akan tetapi bagaimana ketika transaksi jual beli tanpa melalui ijab qabul, padahal ia merupakan akad sah dalam jual beli. Oleh karenanya penulis ingin melakukan analisis dalam perspektif hukum Islam akan tradisi masyarakat ini.
AL-ILHAAD WATATSIIRUHU ALAA ZUHURI AL-EILMANIA (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية) Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20300

Abstract

Filsafat abad ke-19 dan ke-20 melahirkan ateisme. Ateis Orang-orang modern termasuk Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Jean-Paul Sartre. Penyangkalan keberadaan Tuhan dikemukakan oleh tokoh-tokoh di setiap abadAbad ke-19 dan ke-20 memiliki argumen dan latar belakang masing-masing. Maka untukMendapatkan manfaat dalam konteks saat ini membutuhkan penelitian mendalam. Lord Ludwig Itu adalah ciptaan impian manusia. Karl Marx, agama adalah candu rakyat. Lord Nietzsche Dead Sigmund Freud percaya bahwa agama adalah ilusi berdasarkan sifat psikologisnya. Sigmund Freud, jika ada dewa manusia, lupakan saja. Tolak keberadaan Tuhan membuktikan melalui citra ilmuwan modern yang tidak mereka percayai Tidak ada Tuhan sama sekali, karena mereka tidak pernah meminta Tuhan ada atau tidak ada. Pala Ilmuwan menyangkal keberadaan Tuhan karena kebangkitan Manusia adalah agama tempat mereka hidup dan menyaksikan kemajuan peradaban.
IMPLEMENTASI HARMONISASI AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aji, Ahmad Mukri; Putra, Gilang Rizki Aji; Mukri, Syarifah Gustiawati
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20340

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harustetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.
Perbandingan Tingkatan Mujtahid dalam Empat Mazhab: Ushul Fikih dan Kontekstualisasi Ijtihad Aji, Ahmad Mukri
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i1.51291

Abstract

This study examines the hierarchical classification of mujtahid within the four Sunni schools through a comparative ushul al-fiqh perspective, emphasizing its relevance for the contextualization of ijtihad. It highlights levels such as mujtahid mutlaq, mujtahid mazhab, mujtahid tarjīḥ, and mujtahid fatwa, which reflect varying degrees of authority and competence in legal reasoning. While Hanafi and Maliki approaches demonstrate greater flexibility and contextual adaptation, Shafi‘i and Hanbali traditions emphasize methodological rigor and textual discipline. The study argues that this hierarchy enables continuity and innovation in Islamic law. In contemporary settings, activating these levels supports adaptive, methodologically grounded, and context-sensitive legal responses. Keywords: Mujtahid Levels, Ijtihad, Ushul al-Fiqh  
Dinamika Ijtihad dalam Lembaga Fatwa Kontemporer: Perspektif Ushul Fikih dan Kontekstualisasi Ijtihad Aji, Ahmad Mukri
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i1.51319

Abstract

This study analyzes the dynamics of ijtihad within contemporary fatwa institutions through a comparative ushul al-fiqh framework, emphasizing its role in contextualizing Islamic law. It argues that modern fatwa institutions have transformed ijtihad from an individual to a collective and institutional process, integrating multidisciplinary expertise. While rooted in classical methodologies, these institutions employ maqāṣid al-sharī‘ah to address complex global issues. Comparative insights show a synthesis of madhhab approaches, balancing flexibility and methodological rigor. Despite challenges such as political influence and information overload, fatwa institutions remain crucial mediators between tradition and modernity, ensuring relevant, accountable, and context-sensitive Islamic legal development. Keywords: Ijtihad, Fatwa Institutions, Ushul al-Fiqh  
Dinamika Ijtihad dalam Lembaga Fatwa Kontemporer: Perspektif Ushul Fikih dan Kontekstualisasi Ijtihad Aji, Ahmad Mukri
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i1.51320

Abstract

This study examines the role of mujtahids within the Hanafi and Hanbali schools through a comparative ushul al-fiqh perspective, emphasizing their relevance for the contextualization of ijtihad. It argues that the Hanafi model prioritizes rationality and adaptability through ra’y, qiyas, and istihsan, enabling flexible responses to social realities. In contrast, the Hanbali approach emphasizes textual fidelity and methodological caution, ensuring normative consistency. However, later developments in Hanbali thought incorporate maqāṣid-oriented reasoning. The study concludes that integrating both rational and textual approaches allows Islamic law to remain adaptive, credible, and responsive to contemporary legal challenges. Keywords: Mujtahid, Ijtihad, Ushul al-Fiqh  
Analisis Taqlid dalam Perspektif Ushul Fikih Modern: Kontekstualisasi Ijtihad dan Reorientasi Otoritas Keilmuan Aji, Ahmad Mukri
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i1.51321

Abstract

This study examines taqlid within the framework of modern ushul al-fiqh, focusing on its relationship with the contextualization of ijtihad and the reorientation of scholarly authority. It argues that classical taqlid functioned as a necessary epistemological mechanism to preserve legal stability, rather than as an obstacle to intellectual progress. Through a comparative analysis, the study shows that contemporary critiques often conflate legitimate taqlid with uncritical imitation. Modern ushul al-fiqh reconstructs taqlid as methodological adherence that supports collective and context-sensitive ijtihad. The study concludes that redefined taqlid complements ijtihad, ensuring continuity, legitimacy, and adaptability of Islamic law in rapidly changing social and intellectual contexts. Keywords: Taqlid, Ijtihad, Ushul al-Fiqh  
Perbandingan Kebebasan Berijtihad dalam Tradisi Mazhab: Ushul Fikih dan Kontekstualisasi Ijtihad Aji, Ahmad Mukri
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i1.51322

Abstract

This study compares the scope of freedom in exercising ijtihad across the four Sunni schools of Islamic jurisprudence through a comparative ushul al-fiqh perspective. It argues that freedom of ijtihad has never been absolute but has always been regulated by methodological frameworks shaped by each madhhab’s epistemological orientation. The Hanafi and Maliki schools emphasize substantive and contextual flexibility through rational reasoning and public interest, while the Shafi‘i and Hanbali schools prioritize methodological discipline and textual fidelity. The study concludes that these diverse models represent complementary approaches. In contemporary contexts, integrating their strengths enables responsible contextualization of ijtihad while preserving normative continuity and scholarly legitimacy. Keywords: Ijtihad, Madhhab, Ushul al-Fiqh
Ijtihad dan Otoritas Keilmuan dalam Ushul Fikih: Antara Tradisi Normatif dan Kontekstualisasi Hukum Islam Aji, Ahmad Mukri
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i1.51323

Abstract

This study examines the relationship between ijtihad and scholarly authority within ushul al-fiqh, focusing on the tension between normative tradition and contemporary contextualization of Islamic law. It argues that ijtihad has always been governed by epistemological frameworks that define legitimate authority through methodological competence and hierarchical expertise. Classical ushul al-fiqh regulated ijtihad to prevent arbitrariness, while modern contexts demand adaptive reasoning to address complex social realities. Through comparative analysis, the study shows that contemporary ijtihad requires reconstructing scholarly authority toward collective, institutional, and maqāṣid-oriented models. This approach preserves methodological integrity while enabling Islamic law to remain dynamic, credible, and responsive to modern challenges. Keywords: Ijtihad, Scholarly Authority, Ushul al-Fiqh