Claim Missing Document
Check
Articles

AL-ILHAAD WATATSIIRUHU ALAA ZUHURI AL-EILMANIA (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية) Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20300

Abstract

Filsafat abad ke-19 dan ke-20 melahirkan ateisme. Ateis Orang-orang modern termasuk Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Jean-Paul Sartre. Penyangkalan keberadaan Tuhan dikemukakan oleh tokoh-tokoh di setiap abadAbad ke-19 dan ke-20 memiliki argumen dan latar belakang masing-masing. Maka untukMendapatkan manfaat dalam konteks saat ini membutuhkan penelitian mendalam. Lord Ludwig Itu adalah ciptaan impian manusia. Karl Marx, agama adalah candu rakyat. Lord Nietzsche Dead Sigmund Freud percaya bahwa agama adalah ilusi berdasarkan sifat psikologisnya. Sigmund Freud, jika ada dewa manusia, lupakan saja. Tolak keberadaan Tuhan membuktikan melalui citra ilmuwan modern yang tidak mereka percayai Tidak ada Tuhan sama sekali, karena mereka tidak pernah meminta Tuhan ada atau tidak ada. Pala Ilmuwan menyangkal keberadaan Tuhan karena kebangkitan Manusia adalah agama tempat mereka hidup dan menyaksikan kemajuan peradaban.
IMPLEMENTASI HARMONISASI AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aji, Ahmad Mukri; Putra, Gilang Rizki Aji; Mukri, Syarifah Gustiawati
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20340

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harustetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.
Legal Analysis of a Foundation's Legal Entity Status under Law Number 28 of 2004: Intersection of Social and Commercial Interests Nur Rohim Yunus; Ahmad Mukri Aji; Syarifah Gustiawati Mukri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.45691

Abstract

This study aims to analyse the legal status of foundations by Law No. 28 of 2004 and to examine the legal implications of the misuse of foundation functions between social and business interests. Foundations, as non-profit legal entities, play a strategic role in social and educational activities; however, in practice, there is a potential for the misuse of their functions for business activities that conflict with their social goals. This study employs a qualitative method, combining a literature and legislative approach, which analyses various legal sources and related provisions to explore the legal regulations surrounding foundations, their role in social and business activities, and the legal implications of a foundation deviating from its social goals. The results of the study indicate that although Law No. 28 of 2004 provides a clear legal basis for foundations, the practice of misusing foundation functions for business activities can still occur. Therefore, strict government supervision and adherence to the principles of transparency and accountability are necessary to ensure that foundations continue to operate in accordance with the social goals mandated by law.Keywords: Foundation; legal entity; Law No. 28 of 2004; social activities; business activities; legal implications
Limitations of Foundation Business Activities from the Perspective of Law Number 28 of 2004 Concerning Foundations Syarifah Gustiawati Mukri; Ahmad Mukri Aji; Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i2.45753

Abstract

A foundation as a non-profit legal entity has a vital role in organising social, religious, and humanitarian activities. However, in practice, many foundations are involved in business activities directly and commercially, thus giving rise to legal issues related to violations of the non-profit principle, which is the basis for establishing the foundation. This study aims to analyse the limitations of business activities permitted for foundations according to Law No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law No. 16 of 2001 concerning Foundations, and to explain the legal implications for foundations that exceed these provisions. This study uses a qualitative approach with a normative legal research type. The methods used include a statute and conceptual approach, with data sources from laws and regulations, scientific literature, legal documents, and related jurisprudence. The study results indicate that business activities can only be carried out by foundations through capital participation in business entities that are under the intent and purpose of the foundation. Foundations are prohibited from running a business directly and distributing profits to patrons, administrators, and supervisors. Violating these provisions can have legal implications in the form of administrative sanctions up to the foundation's dissolution. Therefore, compliance with legal restrictions is crucial in maintaining the legitimacy and sustainability of the foundation's social function.Keywords: Foundation; Business Activities; Limitations