Articles
<![CDATA[Urgensi Assesment Report Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Rahmatullah, Indra]]>
<![CDATA[ 'ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1664.897 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16419
<![CDATA[Abstract:A draft law must be able to answer and solve the main problem of the society so that with the existence of the law the community gets legal protection from the state. However, the draft of Cipta Kerja Law makes an endless controversy. In fact, the draft was allegedly containing some problems since its appearance. Therefore, academic research (Assesment Report) is needed so that the rules in the draft have basic scientific arguments that can be justified. Unfortunately, the draft does not conduct an assesment report to know whether the society need the law and urgent.Keywords: Legal Protection, Controversy and Assesment Report Abstrak:Sebuah rancangan undang-undang harus dapat menjawab dan menyentuh pokok permasalahan masyarakat sehingga dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini justru berakibat pada kontroversi yang tiada hentinya. Bahkan, disinyalir RUU ini mengandung kecacatan sejak awal pembentukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian akademis sehingga aturan-aturan yang ada dalam RUU ini mempunyai basis argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya adalah dengan membuat Laporan Kelayakan. Sayangnya RUU ini belum melakukan laporan kelayakan apakah RUU ini dibutuhkan dan penting di masyarakat.Katakunci: Perlindungan Hukum, Kontroversi dan Laporan Kelayakan]]>
<![CDATA[Urgensi Assesment Report Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1664.897 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v4i3.16419
<![CDATA[Abstract:A draft law must be able to answer and solve the main problem of the society so that with the existence of the law the community gets legal protection from the state. However, the draft of Cipta Kerja Law makes an endless controversy. In fact, the draft was allegedly containing some problems since its appearance. Therefore, academic research (Assesment Report) is needed so that the rules in the draft have basic scientific arguments that can be justified. Unfortunately, the draft does not conduct an assesment report to know whether the society need the law and urgent.Keywords: Legal Protection, Controversy and Assesment Report Abstrak:Sebuah rancangan undang-undang harus dapat menjawab dan menyentuh pokok permasalahan masyarakat sehingga dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini justru berakibat pada kontroversi yang tiada hentinya. Bahkan, disinyalir RUU ini mengandung kecacatan sejak awal pembentukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian akademis sehingga aturan-aturan yang ada dalam RUU ini mempunyai basis argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya adalah dengan membuat Laporan Kelayakan. Sayangnya RUU ini belum melakukan laporan kelayakan apakah RUU ini dibutuhkan dan penting di masyarakat.Katakunci: Perlindungan Hukum, Kontroversi dan Laporan Kelayakan]]>
<![CDATA[Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 5, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21393
<![CDATA[Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan katakunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. ]]>
<![CDATA[Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 5, No 6 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22203
<![CDATA[Abstract: Society has own legal system, namely customary law which can be a source of national law. It exists and has been legitimized in the Indonesian constitution. With the recognition of customary law, law enforcers and lawmakers must consider it. Customary law is not made by the State, but exists, and develops with the development of society. In certain areas, the application of customary law or compliance with customary law is more binding than state law. The basic concept of customary law is from the thought of Friedrick Karl von Savigny through his various works, thus making him the philosopher who built the foundation for the School of Legal History. Keywords: Society; Customary Law; Legal History]]>
<![CDATA[Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 5, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i2.21394
<![CDATA[Critical Legal Studies (CLS) is an alternative thought in legal philosophy that can provide a different view of the law. The hallmark of this thinking is that it does not take the laws made by the state taken for granted before the process of critical reasoning struggles against its legal substance. There is a situation of distrust and concern that the laws made by the state cannot bring justice because the process goes through a tug-of-war struggle for political and economic interests, causing the legal product to be vulnerable to imperfections. Neutrality, and impartiality are the keywords that become indicators to purify the law. Therefore, CLS strives to always open the veil of power relations and economic relations which always interfere with the law with its own struggle and logic. ]]>
<![CDATA[Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Anak Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v4i1.18956
<![CDATA[Abstrak:Covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 membawa dampak sangat besar terhadap perlindungan anak di Indonesia. Geliat ekonomi dan bisnis yang terpukul dari pandemi ini mengakibatkan banyak sektor industri yang terpaksa melakukan efisiensi perusahaan, pengurangan karyawan, pemotongan gaji bahkan harus gulung tikar sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apalagi sektor informal yang harus bersusah payah bertahan dalam kondisi tak menentu. Situasi ini berpengaruh pada tingkat ekonomi keluarga khususnya level menengah ke bawah yang terhimpit masalah ekonomi sehingga anak terpaksa menjadi pekerja demi membantu ekonomi keluarganya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum HAM bagi anak. Katakunci: Covid-19, Anak dan Hak Asasi Manusia Covid 19 hit Indonesia since early 2020 and has huge impact on the child protection in Indonesia. The economic and business activity which was hit by the pandemic has resulted in many industrial sectors being forced to conduct efficiency, reduce employees, and job terminated (PHK). Moreover, the informal sector must struggle to survive in uncertain condition. This situation affects the economic family, especially middle to lower level, which is crushed by economic problem so that children are forced to become workers to help their family's economy. Therefore, protection of human rights law for children is needed. Keywords: Covid-19, Child and Human Rights]]>
<![CDATA[Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19 ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1614.988 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15425
<![CDATA[Abstract:Health guarantee for workers is the human rights that must be fulfilled by employers in the current pandemic situation. This obligation is essential because workers are assets for the company. Work relationship between workers and employers must be harmonious and mutual benefit by means of employers making preventive and reactive efforts in providing health guarantee for workers so that the purpose of labor regulation in Indonesia can be realized properly and humanity.Keywords: Health Guarantee, Human Rights and Pandemic Abstrak:Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh pengusaha di tengah-tengah situasi pandemic saat ini. Kewajiban tersebut adalah hal yang esensial karena pekerja adalah aset bagi perusahaan. Hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha harus berjalan harmonis dan saling menguntungkan dengan cara pengusaha melakukan upaya preventif dan reaktif dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja sehingga tujuan dari pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia yang humanis dapat terealisasi dengan baik.Kata Kunci: Hak Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Pandemi ]]>
<![CDATA[Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 5, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19811
<![CDATA[Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)]]>
<![CDATA[Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 5, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i2.22026
<![CDATA[The purpose of the law is not only about justice as the main paradigm of natural law, but also making legal certainty so that it has a clear barometer as the idea of legal positivism. In the other hand, the purpose of the law must be factual and real to make happiness for most people. The paradigm of Utilitarianism has opened the veil of law to provide something useful and can be felt directly by society. Whatever the policy of the State must guarantee happiness or mutual benefit. Utilitarianism also eliminates the selfishness of mankind, the state, and stakeholders to not only think about their own happiness and destiny but also be encouraged to share with many people.]]>
<![CDATA[Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Indra Rahmatullah]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1032.803 KB)
|
DOI: 10.15408/adalah.v4i2.16108
<![CDATA[Abstract: The Indonesian state law based on Pancasila is a concept that has a special character distinguishing from the original concept of the Rechstaat and Rule of Law developed in western countries. These special characters include; the principle of kinship that prioritizes public interest over individual interest, the law is based on certainty and justice, the state is based on religion but not theocracy and secular systems, the law is the reflection of community culture, the law must be neutral and universal. Therefore, Pancasila is not only a spirit in the state but also a source of all sources of law in Indonesia.Keywords:State Law, Special Character and Pancasila. Abstrak:Negara Hukum Indonesia yang bersendikan Pancasila adalah sebuah konsep yang memiliki karakter khusus sehingga membedakan dari konsep aslinya yaitu Rechstaat dan Rule of Law yang berkembang di negara-negara barat. Karakter khusus tersebut di antaranya yaitu; asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kata Kunci: Negara hukum, Karakter Khusus dan Pancasila.]]>
